Majene--Dinas Transmigrasi Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), melalui Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi, melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Desa Tande Allo, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, Kamis, 25 April 2024. Kunjungan ini bertujuan melaksanakan Rembuk Padat Karya bersama dengan para Kelompok Tani penerima bantuan Padat Karya Tunai, diantaranya Kelompok Tani Bura Cengkeh, Cahaya Paku, Sinar Kaalloang, Sipaturui, dan Satu Hati (Panggalo). Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Kantor Desa Tande Allo. Pada Rembuk tersebut, membahas terkait Program Padat Karya sekaligus penyerahan Desain Gambar dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) oleh Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Ruslan Jabbar, bersama Pejabat Fungsional Analis Kebijakan, Sub Koordinator Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Muhammad Ramli, kepada Kelompok Tani penerima bantuan Padat Karya Tunai disaksikan Plt. Kepala Desa Tande Allo, Budiamin. Dalam kesempatan itu, Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi Dinas Transmigrasi Sulbar, Ruslan Jabbar mengatakan, Rembuk Padat Karya dapat menjadi wadah bagi berbagai pihak di desa untuk berkolaborasi dan bersinergi dalam pelaksanaan program Padat Karya. ”Hal ini dapat meningkatkan efektivitas program dan memaksimalkan sumber daya yang tersedia,” kata Ruslan. Menurutnya, program Padat Karya dapat memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang menganggur atau memiliki penghasilan rendah. ”Hal ini dapat berimplikasi meningkatnya pendapatan masyarakat dan membantu mereka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari,” pungkasnya. Ruslan menegaskan, program Padat Karya bukanlah proyek tetapi ini adalah murni program Pemberdayaan Masyarakat Desa. “Dalam hal ini, saya mohon, dengan adanya program ini, kita manfaatkan semaksimal mungkin dalam arti kata ‘pecoai re lao jamatta’ (kerjakan dengan baik) karena siapa lagi yang perbaiki wilayah kalau bukan bapak ibu sekalian,” imbau Ruslan. Sementara itu, Plt. Kepala Desa Tande Allo, Budiamin bersyukur dan berterima kasih kepada Dinas Transmigrasi Sulbar dan mengajak masyarakat di desanya untuk menjalankan program itu dengan bersungguh-sungguh. “Kita patut berterima kasih kepada Dinas Transmigrasi yang memberikan program pada kita semua. Olehnya itu, program ini kita harus…

Mamuju --Dinas Ketahanan Pangan Pemprov Sulbar menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Penilaian Kelembagaan Pangan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) Kabupaten/Kota se Sulbar di salah satu hotel di Mamuju, Kamis (25 April 2024) Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pemprov Sulbar Abdul Waris Bestari berterima kasih atas kehadiran perwakilan dari sejumlah kabupaten. Waris menjelaskan tujuan dari pertemuan tersebut untuk memperkuat tugas dan fungsi dinas ketahanan pangan di daerah sebagai mana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan "Sehingga diharapkan rakor ini dimanfaatkan dengan baik-baik," ucap Waris. Disampaikan Bidang Ketahanan Pangan di tingkat kabupaten menjadi kunci dalam mewujudkan keamanan pangan di daerah. Untuk itu juga ia berharap koordinasi dan sinergitas antar kabupaten dalam melakukan pengawasan pangan di daerah. Waris menambahkan Penguatan pengawasan pangan juga bertujuan dalam memastikan pangan yang dikonsumsi masyarakat betul-betul memiliki mutu. Hal ini juga menjadi solusi dalam upaya penanganan stunting di daerah. (Rls)

Mamuju - Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat dalam hal ini diwakili Kabag Umum Stephanus Buntu Madika menerima kunjungan Silaturahmi Perwira TNI-AL dari Lanal Mamuju Dandenpom Letda Agus Endar Pertemuan tersebut berlangsung di lantai dua rumah Aspirasi Sekretariat DPRD Provinsi Sulbar, Jln. Pattana Endeng - Rangas, Mamuju, 25/04/2024 Dalam Pertemuannya Perwira TNI-AL Letnan Agus Endar, dengan Kabag Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Sulbar, banyak diskusi mengenai Manajemen pengamanan dan kedisiplinan seorang petugas pengamanan khususnya Pamdal dalam kantor pemerintahan seperti pada Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sulbar ini. "Jadi diskusi sharing dengan beliau yaitu bagaimana membentuk Pamdal itu kedepan tampilannya lebih perfect lagi berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah tampilan itu yang lebih utama Ditemui usai melakukan pertemuan, perwira Lanal Mamuju Letnan Agus Endar, mengatakan pertemuanya Alhamdulillah diterima dengan baik. " Diskusi sharing dilakukan bagaimana membentuk petugas pamdal itu kedepan tampilannya lebih perfect lagi berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah di mana tampilan itu yang lebih utama "Alhamdulillah pertemuan hari ini dengan pak Stephanus saya diterima dengan baik dan ada komunikasi, mudah-mudahan silaturahmi ini bisa berkelanjutan kedepan dan bertambah positif ada sinergi yang baik antara LANAL dan DPRD Sulbar," kata Agus Penulis : DPRD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju--Webinar ASN Kreatif Seri 46 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Sulawesi Barat (Sulbar) berlangsung, Rabu 24 April 2024. Kegiatan ini mengusung tema “Indonesia Wajib Halal 2024”. Tema ini merupakan salah satu isu penting mengingat pemerintah sangat mengapresiasi masyarakat yang melakukan aktifitas usaha untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dimana dalam Pasal-Pasal yang diubah ada menyisipkan Pasal yang mewajibkan pelaku Usaha Mikro dan Kecil untuk memiliki sertifikat halal bagi produk olahannya. Undang-Undang tersebut dengan jelas bahwa sertifikasi halal wajib untuk dilakukan. Sekprov Sulbar, Muhammad Idris selaku Keynote Speaker dalam kegiatan ini, menekankan sertifikasi halal memang penting untuk dilakukan oleh para pelaku usaha agar komoditas yang kita konsumsi itu sesuai standar, namun tantangannya adalah pelaku usaha masih ada beberapa yang belum begitu sadar untuk melakukan sertifikasi halal. Narasumber Dzikro, Kepala Pusat Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI juga menyebut pada sesi pemaparan materi, bahwa sebelum penyelenggaraan jaminan produk halal, sertifikasi halal masih bersifat kerelaan (voluntary), namun sejak adanya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 pada Pasal 4 berbunyi produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. “Konsekuensi regulasi tersebut jelas mewajibkan sertifikasi halal,” tandasnya. Adapun tujuan sertifikasi halal secara substansial menurut Dzikro, merujuk pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yakni, memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk dan meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal. Pada webinar ini, Sekretaris BPSDMD Sulbar Sugeng Irianto menyampaikan harapannya kepada masyarakat untuk tertib dalam melakukan aktifitas usaha dengan salah satu indikatornya adalah melakukan sertifikasi halal terhadap komoditas yang dihasilkan. Narasumber lainnya, Yulis Mulianti Yasin, Konsultan Diagnosis IKM (BNSP) dan Auditor Produk Halal dari Balai Besar…

Mamuju - Seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tahun 2024 kabupaten Polewali Mandar merupakan kabupaten terakhir yang melakukan rekrutmen dan seleksi Paskibraka tahun 2024. Seleksi dimulai pada tanggal 18 Maret 2024 yang diawali Seleksi Wawasan Kebangsaan dan Inteligensia Umum hingga seleksi kepribadian yang merupakan seleksi akhir Paskibraka 2024 tingkat kabupaten Polewali Mandar. Sebanyak 144 peserta yang lolos pada seleksi Wawasan Kebangsaan dan Inteligensia Umum untuk lanjut pada tahap seleksi kesehatan yang dilaksanakan di Aula Gedung Gabungan Dinas Kabupaten Polewali Mandar dan terdapat sebanyak 8 orang yang dinyatakan gugur. Rekrutmen dan seleksi pada tahun ini berjalan sangat ketat dan kompetitif, karena bertujuan untuk memilih pelajar-pelajar terbaik yang akan bertugas mengibarkan bendera merah putih pada pelaksanaan upacara peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Kabid Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Kesbangpol Kabupaten Polewali Mandar Zabir menyampaikan bahwa rekrutmen dan seleksi paskibraka tahun ini dipastikan berjalan sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). "Kami juga melakukan seluruh tahapan seleksi secara objektif dan transparan yang didasarkan pada integritas, kualitas, kapasitas dan kapabilitas personal calon anggota Paskibraka, dan tim seleksi kami bekerja secara profesional, sehingga mendapatkan hasil yang optimal," kata Zabir, Kamis 25 April 2024. Plt Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat H. Muhammad Yusuf Tahir juga menegaskan agar semua proses seleksi yang berlangsung tetap mengikuti petunjuk teknis yang telah dikeluarkan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sehingga nantinya menghasilkan putra putri terbaik yang akan bertugas. Tim Monitoring Rekrutmen dan Seleksi Paskibraka Provinsi Sulawesi Barat menyampaikan kepada peserta. "Keberhasilan proses kegiatan seleksi Paskibraka di tingkat kabupaten ini akan sangat menentukan keberhasilan kegiatan Paskibraka tingkat Provinsi dan Pusat," ucap Muhammad Yusuf. Untuk diketahui bahwa Jadwal seleksi di tingkat Provinsi akan dilaksanakan pada bulan Mei 2024. Tim Monitoring Rekrutmen dan Seleksi Paskibraka Provinsi Sulawesi Barat juga berpesan kepada seluruh peserta, agar tetap…

Kunjungan Presiden Joko Widodo ke SMK Negeri 1 Rangas, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat pada Selasa lalu (23/04/2024), membawa berkah tersendiri bagi sekolah tersebut. Presiden Jokowi memberi sebuah hadiah yang akan mentransformasi cara belajar siswa di SMK tersebut: sebuah mobil listrik. Dengan latar belakang gedung sekolah yang telah berdiri sejak 1998 dan sempat rusak karena gempa Mamuju pada 2021, Presiden Jokowi menyampaikan kabar gembira tersebut di hadapan ratusan pelajar SMKN 1 Rangas. Ini bukan sekadar bantuan, melainkan simbol dari dorongan besar pemerintah dalam memajukan pendidikan vokasi dan teknologi di Indonesia. “Tadi ada permintaan, karena di tempat praktik yang ada hanya mobil _combustion_, mobil yang manual lama, padahal sekarang sudah banyak dan zamannya mobil listrik sehingga perlu praktik juga isinya di dalam mobil listrik itu apa. Siang ini saya kirim mobil listrik untuk praktik, bukan untuk dikendarai,” ujar Presiden disambut riuh tepuk tangan para siswa dan guru. Sesuai rilis yang diterima dari Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden disampaikan, sesuai janji Presiden Jokowi, siang itu, sebuah mobil listrik pun langsung dikirim dari Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dan tiba sehari setelahnya. Mobil berteknologi ramah lingkungan itu diterima langsung oleh Kepala SMK Negeri 1 Rangas, Mahmud. Kepala SMKN 1 Rangas pun berbagi rasa syukur atas bantuan ini. Menurutnya, selama ini sekolah yang dipimpinnya telah memiliki beberapa peralatan untuk praktik belajar para siswa. Namun, untuk mobil, para siswa terbatas hanya belajar mobil berteknologi transmisi manual. “Alhamdulillah setelah kunjungan Bapak Presiden Republik Indonesia, beliau memberikan bantuan berupa satu unit mobil listrik yang insyaallah ke depannya akan digunakan siswa-siswa kita untuk praktik,” ujarnya. Siswa-siswa SMKN 1 Rangas, seperti Fadli dan Adrian, mengungkapkan kegembiraan mereka. Fadli, yang belum pernah melihat mobil listrik sebelumnya, merasa bahagia dan terinspirasi. Adrian menambahkan, "Ini menambah wawasan kami. Sebelumnya kami hanya praktik dengan mobil manual." Arisa, pelajar lain dari SMKN…

Polman - Menindaklanjuti arahan Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI terkait capaian target program Luas Tambah Tanam (LTT), Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (TPHP) Sulawesi Barat (Sulbar) Syamsul Ma’rif melakukan koordinasi dengan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan (Distanpan) Polewali Mandar (Polman) Andi Afandi Rahman, Rabu, 24 April 2024. Dalam pertemuan di Kantor Distanpan Polman tersebut, hadir Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Distanpan Polman Dahlia. Hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut yaitu rendahnya realisasi LTT padi di Sulbar. Kepala Dinas TPHP Sulbar, Syamsul Ma’rif mengatakan, pencapaian program LTT untuk padi di Sulbar belum mendekati target. Oleh sebab itu, dirinya berkoordinasi dengan Distanpan Polman, mengingat Polman adalah penyumbang luas sawah terluas di Sulbar. ”Polman menjadi salah satu fokus utama dalam pelaksanaan program ini. Perluasan area tanam ini merupakan strategi utama yang akan ditempuh guna menjawab tantangan cuaca dan iklim di Sulbar,” kata Syamsul Ma’rif. Perlu diketahui bersama, tujuan dari program LTT adalah untuk memberi motivasi kepada petani untuk selalu menanam padi terutama pada saat kondisi cuaca ekstrem, sehingga tidak terkendala soal air atau pengairan terutama untuk lahan-lahan kering atau sawah tadah hujan bisa untuk lebih dioptimalkan. Dalam kesempatan sama, Kepala Distanpan Polman Andi Afandi Rahman berjanji untuk berusaha memenuhi target tersebut. Sementara itu, Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Distanpan Polman Dahlia menyampaikan, keterlambatan olah lahan di beberapa lokasi di Polman karena kekurangan mesin/alat pengolahan. Menanggapi hal tersebut, Syamsul Ma’rif meminta Distanpan Polman membuat laporan tertulis ke provinsi maupun pusat. Keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada kerja sama semua pihak terkait, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, petani, dan elemen lainnya. Pihaknya pun meminta agar target LTT Polman dapat dipenuhi untuk bulan April ini. Penulis : Dinas TPHP Sulbar Editor : humassulbar

Majene- Pelayanan NPHD gaya “Jemput Bola” oleh Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Biro PemKesra) Sulbar menjadi salah satu inovasi pelayanan. Tujuannya untuk memudahkan penerima hibah yang telah ditetapkan melalui SK Gubernur mendapatkan pelayanan dalam menerima bantuan yang telah ditetapkan. "Kita berusaha membantu agar pengurus rumah ibadah atau lembaga penerima hibah yang jauh dari Mamuju, tidak perlu lagi harus terkuras banyak waktu, energi dan dananya untuk bisa mendapatkan pelayanan NPHD. Ini jadi pilot project jika proses ini juga bisa mempercepat penyaluran bantuan, maka ini akan bermanfaat bagi semua pihak,” kata Kepala Biro Pemkesra Sulbar Arianto, saat dikonfirmasi terkait tim yang melakukan pelayanan NPHD di Majene, Kamis 25 April 2024. Ia menambahkan pelayanan NPHD di Kabupten Majene dibuka dengan penyerahan secara simbolis oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Majene, M. Syahid, kepada penerima rumah ibadah yang akan menjalani pelayanan NPHD di kabupaten Majene. "Ini menjadi kolaborasi antara Biro PemKesra dan Pemda Kabupaten Majene dalam mengoptimalkan pelayanan publik. Bagian Kesra Setda Kabupaten Majene menyediakan tempat agar tim dari Biro PemKesra dapat melakukan pelayanan NPHD bagi penerima hibah yang berasal dari Kabupaten Majene," tambahnya. Pelayanan ini juga masih menjadi bagian dari tindak lanjut dari penyerahan simbolis oleh Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakrulloh bagi penerima hibah Pemprov sebesar 620 juta kepada Pemkab Majene saat melaksanakan Safari Ramadan di Kabupaten Majena, Senin, 25 Maret 2024 lalu. Pelayanan NPHD di Kabupaten Majene ini di koordinir oleh Sumarni dan akan diinformasikan secara berkala melalui media sosial Biro PemKesra. "Pelaksanaan pelayanan gaya jemput bola ini diharapkan dimanfaatkan dengan maksimal oleh rumah ibadah atau Lembaga penerima hibah," tandasnya.(rls)

Mamuju--Berbagai upaya dilakukan Dinas Perkebunan (Disbun) Sulawesi Barat (Sulbar) untuk mempercepat capaian target Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Menindaklanjuti percepatan program ini, Disbun Sulbar melaksanakan Training Of Trainer (TOT) Tenaga Pendamping Aplikasi BabeBUN PSR (Bank Perbenihan Perkebunan Peremajaan Sawit Rakyat). Kegiatan TOT ini dilaksanakan di Ruang Pertemuan Disbun Sulbar pada Kamis 25 April 2024, yang dibuka Kadisbun Sulbar Herdin Ismail. Narasumber pada kegiatan ini, dari Direktorat Jenderal Perkebunan Kementan RI Henriyadi, Darma Setiawan, serta Fadzri Andriansyah selaku Pengelola Aplikasi BabeBUN PSR. Turut hadir pada kegiatan ini, Sekertaris Disbun Sulbar Andi Sti Kamalia, Kabid PSP Amrullah Rasyid, Kabid Perbenihan dan Produksi Mulyadi, Kepala UPTD BPSMBP Muhammad Fadlullah dan Perwakilan dari Petugas Pendamping dari Mamuju, Pasangkayu, Mamuju Tengah dan Polewali Mandar. Aplikasi BabeBUN PSR merupakan wadah bagi Pelaku Usaha dan Pekebun untuk berinteraksi memberikan informasi terkait benih unggul, bermutu dan bersertifikat dengan mudah dan cepat , Aplikasi ini diluncurkan pada 17 Maret 2023. Kadisbun Sulbar, Herdin Ismail, menyambut baik adanya TOT Tenaga Pendamping Aplikasi BabeBUN PSR tersebut. Menurutnya, aplikasi itu sangat bermanfaat dan memudahkan bagi Tenaga Pendamping dalam percepatan pelaksanaan Program PSR di Sulbar, terutama untuk informasi terkait benih unggul, bermutu dan bersertifikat dengan mudah dan cepat. “Sehingga dengan adanya Aplikasi BabeBUN PSR diharapkan benih yang digunakan dan ditanam bisa berbuah dengan maksimal. Untuk itu, dalam pelaksanaannya perlu dipersiapkan dengan maksimal,” ujar Herdin. Narasumber dari Direktorat Jenderal Perkebunan Kementan RI Henriyadi, dalam paparannya menekankan, penggunaan benih unggul, bermutu dan bersertifikat sangat penting karena berpengaruh pada peningkatan produksi tanaman perkebunan termasuk sawit. “Maka untuk menjawab kebutuhan ini, Direktorat Jenderal Perkebunan meluncurkan Aplikasi BebeBUN,” ungkapnya. Menurutnya, peluncuran aplikasi tersebut memudahkan Pekebun mengakes benih kelapa sawit langsung kepada sumber benih kecamabah yang menghasilkan varietas benih unggul . Selain itu, terdapat 216 produsen benih pembesaran yang tersebar di seluruh Indonesia, sehingga tidak ada Pekebun peserta PSR…

Mamuju--Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) menggelar upacara dalam rangka memperingati Hari Otonomi Daerah ke-28 Tahun 2024 di Lapangan Upacara Kantor Gubernur Sulbar, Kamis 25 April 2024. Bertindak sebagai Inspektur Upacara Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Sulbar Muh. Jaun. Upacara tersebut dihadiri seluruh ASN Lingkup Pemprov Sulbar, termasuk ASN Biro Pemkesra Setda Sulbar. Peringati Hari Otonomi Daerah tahun ini mengusung tema "Otonomi Daerah Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau dan Lingkungan yang Sehat". Dalam amanatnya, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Sulbar, Muh. Jaun mengatakan, setelah 28 tahun berlalu, otonomi daerah telah memberikan dampak positif, berupa meningkatnya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM), bertambahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kemampuan Fiskal Daerah. Kepada daerah-daerah otonom baru yang telah berhasil meningkatkan PAD dan kemampuan fiskalnya. “Peningkatan tersebut diharapkan agar dimanfaatkan untuk program-program pembangunan dan kesejahteraan rakyat, sehingga dapat meningkatkan angka IPM, menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan konektivitas serta akses infrastruktur yang baik dan lain-lain,” pungkas Jaun. Sementara itu, Kepala Biro Pemkesra Setda Sulbar, Arianto menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan ekonomi serta keseimbangan lingkungan hidup sebagai fondasi utama pembangunan daerah. “Langkah-langkah strategis dalam pengembangan ekonomi hijau menjadi fokus utama dalam mewujudkan visi tersebut,” kata Arianto, usai menghadiri upacara. Upacara tersebut juga menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam upaya mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Melalui kerja sama yang sinergis, diharapkan Sulbar dapat menjadi contoh dalam implementasi konsep otonomi daerah yang berkesinambungan serta menghasilkan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Peringatan Hari Otonomi Daerah bukan hanya sebagai acara seremonial, tetapi juga sebagai panggilan untuk bertindak nyata demi masa depan yang lebih baik bagi Sulbar yang hijau dan sejahtera. Untuk diketahui, Puncak Peringatan Hari Otonomi Daerah ke 28 Tahun 2024 dipusatkan di Kota Surabaya, Kamis 25 April 2024. Penulis : Biro Pemkesra Setda Sulbar Editor : humassulbar