MAMUJU, - Kolaborasi Pemerintah Provinsi bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulbar dalam penyusunan berbagai produk hukum telah berjalan baik dan harmonis. Hal itu disampaikan Sekretaris DPRD Sulbar Muhammad Hamzih. Menurutnya , Pemerintah Provinsi Sulbar dan DPRD dalam menjalankan tugas untuk masyarakat sudah sangat baik. "Setelah melalui berbagai tahapan dan proses yang cukup dinamis antara Pemprov bersama DPRD sudah ada banyak ranperda yang diselesaikan," kata Hamzih. Ia mengatakan, terdapat beberapa ranperda yang dibahas cukup panjang dan akhirnya dapat diselesaikan dan disahkan di tahun 2024. Beberapa ranperda yang telah disahkan yaitu, Ranperda tentang perubahan kedua atas Perda Provinsi Sulawesi Barat nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat, Ranperda Tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022-2052. Kemudian, Ranperda Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin Ranperda tentang Penyelenggaraan Perhubungan Pajak dan Retribusi Daerah dan Ranperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Tidak hanya itu, tahun ini Pemerintah Provinsi Sulbar dan DPRD juga tengah menyusun beberapa produk Ranperda yang sementara dalam pembahasan. Seperti Ranperda tentang Jaringan Utilitas, kemudian Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tentang Tata Niaga Komoditi Kepala Sawit. Kemudian, Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Sebuku Energi Malaqbi, dan pembahasan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat (RTRW), Serta Pemberian Fasilitasi/insentif dan kemudahan Penanaman Modal, dan Penyelenggaan Percepatan Penurunan Stunting. Ranperda lainya yang juga dalam pembahasan yaitu Pengembangan dan Perlindungan Ekonomi Kreatif, Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren Penyelenggraan Jasa Konstruksi. Hamzih, menjelaskan, penyusunan ini merupakan bagian dari inisiatif DPRD dan pemerintah Provinsi Sulbar. Ia pun berharap kolaborasi antara Pemprov dan DPRD ini dapat terus berjalan baik sehingga dapat melahirkan produk hukum yang berdampak pada masyarakat. (Rls)
Mamuju -- Pasca Kejadian pada kejadian seorang khatib shalat Idul Fitri ditinggal sebagian jemaahnya saat membahas tentang kecurangan Pemilu, di Lapangan Tamanan, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta baru-baru ini. Kejadian tersebut terekam dalam sebuah video berdurasi beberapa detik yang menampilkan sejumlah jemaah beranjak pergi meninggalkan lapangan tempat shalat. Dikutip dari CNN Indonesia, https://t.ly/MObUD Kemenag : Khotbah Salat Id Bahas Pemilu Curang Tak Sesuai Imbauan. Menyikapi hal tersebut, Plt.Kepala Badan Kesbangpol Sulbar Muh.Yusuf Tahir Minta Pemuka Agama Perhatikan Tema Ceramah Demi Keharmonisan. Muh. Yusuf Tahir menyampaikan pernyataan penting kepada pemuka agama di Sulbar. Ia menekankan pentingnya pemuka agama memperhatikan tema ceramah agar tidak menimbulkan konflik di masyarakat. Muh Yusuf menegaskan bahwa pesan-pesan yang disampaikan oleh pemuka agama memegang peranan penting dalam mempengaruhi sikap dan tindakan umatnya. "Dalam konteks keberagaman Sulbar, kesadaran akan pentingnya tema ceramah yang memperkuat toleransi dan keharmonisan antaragama menjadi kunci untuk mencegah potensi konflik," kata Muh. Yusuf. Oleh karena itu, Muh. Yusuf Tahir meminta kerjasama semua pihak, termasuk pemuka agama, untuk bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang damai dan harmonis bagi seluruh masyarakat Sulbar. Muh. Yusuf Tahir berkomitmen pada setiap momen pencerahan kepada masyarakat hendaknya tidak lupa menyinggung tema persatuan dan kesatuan bangsa, karena dengan perasatuan memberi makna keteguhan untuk hidup bersama dan tidak akan terombang ambing. Persatuan memiliki arti yang penting bagi bangsa Indonesia untuk menghindari konflik dan perpecahan antar golongan masyarakat dan juga berharap, sejatinya seorang Dai/Tokoh Agama tidak luput mengingatkan ummat untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan , dan menghindarkan ceramah yang sifatnya provokatif sehingga berpotensi menimbulkan konflik di masyarakat, sehingga tema yang tak kala pentingnya untuk diingatkan kepada masyarakat sesuai ketentuan yang di atur sesuai surat edaran Menteri Agama No 1 tahun 2024 pada point 8 Hendaknya Ceramah Ramadhan dan Khutbah Idul Fitri disampaikan dengan menjunjung tinggi ukhuwah Islamiyah, mengutamakan nilai-nilai toleransi ,persatuan dan…
Mamuju -- Kepala Dinas PUPR Sulbar Rachmad menyampaikan, salah satu fokus pelayanan diberikan adalah memastikan jalur arus balik dapat dilalui oleh masyarakat. "Begitupun terkait potensi bencana lonsor banjir, bersama BPJN terus berkoordinasi untuk menyiapkan tim siaga dan alat berat di beberapa titik," ungkapnya. Terpisah Kepala Seksi Preservasi BPJN Sulbar Andi Sata mengaku, pihaknya sendiri telah menyiapkan tujuh posko pelayanan di sepanjang jalur arus balik. "Posko kami siap melayani pemudik sampe H+10 lebaran," ucap Andi Sata dikonfirmasi, Minggu 14 April 2024. Untuk kondisi ruas jalan arus mudik saat ini tidak ada yang terkendala. Beberapa titik yang mengalami kerusakan telah dilakukan penanganan sebelum mudik lebaran pekan lalu. "Semua dalam kondisi siap untuk dilalui para pemudik," ungkapnya. Selain itu pihaknya menyiapkan tim reaksi cepat yang akan bergerak ketika terjadi bencana banjir dan longsor di titik jalur mudik. Pihaknya juga telah menyediakan alat berat. "Kami juga terus berkoordi asi pihak kepolisian dan stakeholder lainnya dalam mengantisipasi potensi pencana. Sepanjang transulawesi sebanyak 7 Posko Ini semua ada tempat istirahat. Di setiap pos secara bergiliran satu kali jaga 2 orang, tetapi tim reaksi cepat kami disekitar posko standby ketika terjadi sesuai tim reaksi cepat kami turunkan," ungkapnya. (Rls)
MAMUJU, - Kolaborasi Pemerintah Provinsi bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulbar dalam penyusunan berbagai produk hukum telah berjalan baik dan harmonis. Hal itu disampaikan Sekretaris DPRD Sulbar Muhammad Hamzih. Menurutnya , Pemerintah Provinsi Sulbar dan DPRD dalam menjalankan tugas untuk masyarakat sudah sangat baik. "Setelah melalui berbagai tahapan dan proses yang cukup dinamis antara Pemprov bersama DPRD sudah ada banyak ranperda yang diselesaikan," kata Hamzih. Ia mengatakan, terdapat beberapa ranperda yang dibahas cukup panjang dan akhirnya dapat diselesaikan dan disahkan di tahun 2024. Beberapa Ranperda yang telah disahkan yaitu, Ranperda tentang perubahan kedua atas Perda Provinsi Sulawesi Barat nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat, Ranperda Tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022-2052. Kemudian, ranperda Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin Ranperda tentang Penyelenggaraan Perhubungan Pajak dan Retribusi Daerah dan Ranperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Tidak hanya itu, tahun ini Pemerintah Provinsi Sulbar dan DPRD juga tengah menyusun beberapa produk Ranperda yang sementara dalam pembahasan. Seperti Ranperda tentang Jaringan Utilitas, kemudian Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tentang Tata Niaga Komoditi Kepala Sawit. Kemudian, Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Sebuku Energi Malaqbi, dan pembahasan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat (RTRW), Serta Pemberian Fasilitasi/insentif dan kemudahan Penanaman Modal, dan Penyelenggaan Percepatan Penurunan Stunting. Ranperda lainya yang juga dalam pembahasan yaitu Pengembangan dan Perlindungan Ekonomi Kreatif, Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren Penyelenggraan Jasa Konstruksi. Hamzih, menjelaskan, penyusunan ini merupakan bagian dari inisiatif DPRD dan pemerintah Provinsi Sulbar. Ia pun berharap kolaborasi antara Pemprov dan DPRD ini dapat terus berjalan baik sehingga dapat melahirkan produk hukum yang berdampak pada masyarakat. (Rls)
Mamuju—Selasa 16 April 2024 merupakan hari pertama masuk kantor setelah libur Lebaran Idul Fitri 1445 H/2024 M. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sulawesi Barat (Sulbar) memastikan bahwa pelayanan publik berjalan dengan lancar seperti biasa. Kepala DPMPTSP Sulbar, Habibi Azis menyatakan semua layanan sudah beroperasi seperti biasa, hal ini menegaskan komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. "Kami memastikan bahwa pelayanan publik di DPMPTSP Sulbar berjalan seperti biasa pada hari pertama masuk kantor setelah libur Lebaran. Kami berkomitmen untuk terus memberikan layanan yang prima dan efisien kepada masyarakat," tegas Habibi, Sabtu 13 April 2024. Terkait dengan rutinitas pekerjaan di DPMPTSP Sulbar, Habibi menambahkan bahwa aktivitas di kantornya wajib berjalan normal. “Saya memastikan kepada seluruh pegawai bahwa rutinitas pekerjaan wajib berjalan normal. Semua proses pekerjaan sesuai dengan yang dijadwalkan," ujarnya. Pejabat Fungsional PKPM Ahli Madya DPMPTSP Sulbar, Satriawan Hasan Sulur menyampaikan, komitmen untuk langsung kembali bekerja pada hari pertama setelah libur Lebaran merupakan arahan pimpinan untuk menunjukkan sikap profesionalisme yang tinggi. "Komitmen untuk kembali bekerja pada hari pertama setelah libur Lebaran menunjukkan keseriusan dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. Hal ini menggambarkan tekad untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat tanpa adanya hambatan sesuai arahan pimpinan sebelum cuti Idul Fitri,” kata Satriawan. Penulis : DPMPTSP Sulbar Editor : humassulbar
Mamuju--Pasca libur Lebaran Idul Fitri 1445 H/2024 M, Plt. Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Muhammad Yasir Fattah, mengingatkan seluruh stafnya untuk kembali bertugas 16 April 2024 dengan disiplin dan tanggung jawab penuh. Dia menekankan pentingnya kehadiran dan kesiapan mental serta fisik pegawai dalam menghadapi potensi bencana pasca libur panjang. Ia juga menyoroti perlunya menghindari penambahan libur yang tidak terjadwal, untuk memastikan ketersediaan dan kesiapan tim dalam merespons situasi darurat. Selain itu, Muhammad Yasir juga memberi arahan kepada staf BPBD untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap peralatan dan sistem yang digunakan dalam penanganan bencana. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua peralatan dan sistem tersebut berfungsi dengan baik dan siap digunakan sewaktu-waktu. "Dalam situasi darurat, kehadiran dan kesiapan kita tidak boleh dipertanyakan. Saya mendorong semua staf untuk bertugas dengan penuh tanggung jawab dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujar Muhammd Yasir, Sabtu 13 April 2024. Plt. Kalaksa BPBD Sulbar juga menegaskan komitmen timnya untuk selalu siap sedia dalam menghadapi setiap situasi darurat dan melindungi masyarakat dari potensi bencana. Diharapkan, dengan kembali aktifnya operasional BPBD dan kesadaran staf dalam menjalankan tugas mereka, masyarakat Sulbar akan merasa lebih aman dan terlindungi. Penulis : BPBD Sulbar Editor : humassulbar
Mamuju--Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan adanya peningkatan kondisi cuaca ekstrem di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Sulawesi Barat (Sulbar). Menurut data terkini BMKG, kondisi ini diprediksi akan berlangsung dalam beberapa hari ke depan, mengakibatkan potensi bencana alam yang perlu diwaspadai. Dalam menghadapi situasi ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulbar, dengan dukungan penuh dari Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh, telah mengambil langkah-langkah proaktif dengan menyiapkan rencana evakuasi dan penyelamatan bagi masyarakat yang berada di daerah rawan bencana. Rencana tersebut mencakup strategi evakuasi cepat dan penyediaan tempat penampungan yang aman bagi warga yang terdampak. Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh dalam pernyataannya, menegaskan pentingnya kewaspadaan dan kesiapan menghadapi potensi cuaca ekstrem. Dia juga memastikan bahwa pemerintah daerah akan memberikan seluruh dukungan dan sumber daya yang diperlukan untuk memastikan keselamatan masyarakat. Selain itu, BPBD Sulbar juga meningkatkan upaya pencegahan dengan menyebarkan peringatan dini kepada masyarakat melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk media sosial dan pesan singkat. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat waspada dan siap menghadapi potensi cuaca ekstrem yang dapat mengancam keselamatan dan keamanan mereka. Plt. Kepala Pelaksana BPBD Sulbar Muhammad Yasir Fattah, mengimbau masyarakat untuk memperhatikan informasi terbaru dari BMKG dan BPBD Sulbar serta mengikuti petunjuk evakuasi dan tindakan pencegahan yang telah disarankan. “Dengan kerja sama antara BMKG, BPBD, pemerintah daerah dan masyarakat, diharapkan risiko bencana dapat diminimalkan dan keselamatan bersama terjaga,” kata Muhammad Yasir, Sabtu 13 April 2024. Penulis : BPBD Sulbar Editor : humassulbar
Mamuju – Di tengah suasana libur panjang dalam rangka hari Raya Idul Fitri sambil bersilaturahmi, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Sulawesi Barat (Sulbar) tetap bergiat dalam mematangkan rencana pelaksanaan Pembukaan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan IV Tahun 2024 dengan melaksanakan konsolidasi internal demi kelancaran kegiatan dimaksud. Hal ini sejalan dengan peran BPSDMD Sulbar sebagai penyelenggara kediklatan bagi peningkatan dan pengembangan kompetensi ASN di Sulbar. Kegiatan ini rencananya akan dibuka secara resmi oleh Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh pada Kamis 18 April 2024 mendatang, bertempat di Marasa Corner, Kompleks Kantor Gubernur Sulbar. Kegiatan PKP ini dilaksanakan dengan jumlah Jam Pembelajaran sebanyak 905 JP/104 Hari Pelatihan, yang terdiri dari tahap pembelajaran mandiri (self learning), tahap e-learning (synchronous dan asynchronous), tahap membangun komitmen bersama, Klasikal Tahap I, Aktualisasi Kepemimpinan dan Klasikal Tahap II. Dengan peserta sebanyak 40 orang dari OPD Provinsi Sulbar. Sedangkan Tenaga Pengajar yang akan memberikan materi PKP ini berasal dari Widyaiswara dan dari Pejabat Struktural pada BPSDMD Sulbar yang sebelumnya telah mengikuti TOT PKP. Selain itu, untuk memperdalam literasi kepemimpinan dan manajemen serta pembekalan yang lebih kuat, juga diberikan materi ceramah dengan isu yang aktual dan diharapkan diberikan oleh pimpinan antara lain : 1. Isu Strategis dan Kepemimpinan Pelayanan Publik oleh Pj. Gubernur Sulbar. 2. Etika dan Integritas Kepemimpinan Pancasila oleh Sekretaris Provinsi Sulbar. 3. Manajemen Mutu oleh Kepala Puslatbang KMP LAN RI. 4. Berpikir Kreatif dalam Pelayanan oleh Kepala BPSDMD Sulbar. Maksud dari Pelatihan ini diharapkan peserta berkemampuan mengendalikan kegiatan pelaksanaan pelayanan publik yang dilakukannya sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diindikasikan dengan membangun karakter dan sikap perilaku kepemimpinan Pancasila yang berintegritas, menjunjung tinggi etika birokrasi dan bertanggung jawab dalam pengendalian pelayanan publik di Unit Organisasi sebagai bentuk perilaku kepemimpinan Pancasila dan bela negara. Selanjutnya peserta dapat mengaktualisasikan kepemimpinan pelayanan dan pengendalian pekerjaan sesuai…
Mamuju--Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Sulawesi Barat (Sulbar) mengumumkan rencananya untuk melakukan pembentukan Corporate University di Sulbar. Berdasarkan Peraturan LAN RI No. 6 Tahun 2023, dijelaskan bahwa Sistem Pembelajaran Terintegrasi (Corporate University) yang selanjutnya disebut Corpu adalah pendekatan sistem pembelajaran terintegrasi dalam pengembangan kompetensi ASN sebagaimana diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS). Corpu dalam pengembangan kompetensi SDM Aparatur di Sulbar adalah guna mewujudkan salah satu program prioritas Pj. Gubernur Sulbar, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Salah satu konsep Corpu sendiri sudah coba diterapkan oleh BPSDMD Sulbar melalui kegiatan Webinar dengan tema ASN Kreatif yang diselenggarakan secara rutin setiap minggu dan telah berlangsung sejumlah 44 seri. Corpu merupakan strategi konkret dalam mewujudkan SDM berkualitas, profesional, dan berdaya saing. Pembentukan Corpu juga akan menandai era baru penerapan strategi pengembangan kompetensi di lingkungan Pemprov Sulbar. Selain menjadi wadah proses pembelajaran, Corpu juga berfungsi agar kebutuhan organisasi dapat tercapai. Sebab banyak pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan namun tidak sejalan dengan kebutuhan organisasinya. “Kami berinisiatif untuk melakukan pembentukan Corporate University di Sulbar. Ini akan menjadi tonggak penting dalam meningkatkan kompetensi dan profesionalisme SDM Aparatur di Sulbar. Melalui Corporate University, kami berharap dapat memberikan pelatihan yang relevan dan berkualitas. Kami berkomitmen untuk bekerjasama dengan berbagai pihak untuk mewujudkan visi ini dan memperkuat posisi kami sebagai pusat pendidikan dan pelatihan pengembangan SDM Aparatur di Sulbar,” ujar Farid Wajdi, Kepala BPSDMD Sulbar, Jumat 12 April 2024. Penulis: BPSDMD Sulbar Editor : humassulbar
Mamuju--Usai ditemukannya akun palsu yang mengatasnamakan Pj. Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Prof. Zudan Arif Fakrulloh pada aplikasi Facebook (FB), Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana mengimbau seluruh jajarannya untuk waspada. Sebelumnya, Kepala Dinas Kominfopers Sulbar, Mustari Mula mengumumkan sebuah Akun FB yang mengatasnamakan Pj. Gubernur Sulbar, Prof. Zudan Arif Fakrulloh sebagai akun palsu, pada Jumat (12/4/2024). "Akun FB yang menggunakan nama Zudan Arif Fakrulloh merupakan akun palsu,"kata Mustari. "Masyarakat harus waspada atas akun tersebut, akun tersebut tidak usah direspon apalagi jika akan meminta sesuatu yang merugikan," sambungnya. Merespon hal tersebut, Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana mengingatkan seluruh jajarannya untuk tetap waspada terhadap akun tersebut. “Dengan adanya akun palsu yang mengatasnamakan Bapak Pj. Gubernur Sulbar, dan menggunakan nama Zudan Arif Fakrulloh, maka kita semua harus waspada dan berhati – hati terhadap akun tersebut,” kata Junda, Jumat (12/4/2024). Penulis : Bapperida Sulbar Editor : humassulbar