kominfo Sulbar-- Sebanyak 14 peserta calon anggota Komisi Informasi (KI) Sulbar periode 2020-2024 mengikuti uji kelayakan dan kepatutan, Selasa 30 Juni 2020, di ruang rapat lantai 2 Kantor DPRD Sulbar. Kegiatan yang digelar Komisi I DPRD Sulbar tersebut, dibuka oleh Wakil Ketua I DPRD Sulbar, Usman Suhuria dan dihadiri Sekprov Sulbar Muhammad Idris. Dalam sambutannya, Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, mengatakan, kegiatan tersebut merupakan lanjutan dari seluruh rangkaian seleksi calon anggota KI Sulbar yang telah dilaksanakan pihak eksekutif sebelumnya. "Hari ini sesuai dengan agenda Komisi I, kita memulai tahapan yang memang harus dilewati yaitu uji kelayakan dan kepatutan terhaadap calon KI Sulbar. Kegiatan ini sebagai lanjutan seleksi yang berada di eksekutif,"ucap Idris Idris mengungkapkan, 14 peserta yang mengikuti uji kelayakan dan kepatutan merupakan peserta yang terpilih dan miliki nilai psikotes 75 keatas dari 27 peserta yang bersaing. "Dari 27 orang peserta yang mengikuti persaingan untuk menjadi bagian dalam memajukan informasi publik terpilih hanya 14 orang. Alhamdulillah mereka inilah yang dilihat dari psikotestnya ber IQ bagus memiliki nilai 75 keatas, bukan berarti yang gugur tidak memiliki IQ tinggi, tetapi skor teratas cuman 14 orang di antara mereka,"beber Idris Melalui kesempatan itu, Idris menegaskan, Sulbar berjuang demi menjadi daerah yang malaqbi dan untuk mewujudkan hal itu, tentu saja keterbukaan informasi jangan dianggap biasa-biasa saja. "Kita ingin mencari komisioner yang kapasitasnya lebih produktif untuk mendorong masyarakat Sulbar betul-betul terbuka, karena daerah ini tidak akan maju tanpa adanya hal itu,"pungkasnya Wakil Ketua I DPRD Sulbar, Usman Suhuriah berharap, anggota komisioner yang terpilih setelah usai mengikuti seluruh rangkaian seleksi, agar fokus dalam melaksanakan tugasnya. Kepada Komisi I DPRD Sulbar, Usman mengingatkan, untuk memperlihatkanlah kapasitas dan kemampuan jika ada yang melakukan protes selama dalam proses tahapan itu, apalagi kegiatan itu diselenggarakan secara terbuka. Hadir dalam kegiatan itu, Ketua Komisi I DPRD Sulbar, Samsul Samad, sejumlah anggota DPRD…

Kominfo Sulbar -- Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, menghadiri acara pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK), dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) tahun 2020 Provinsi Sulawesi Barat yang berlangsung di Aula kantor BPS Provinsi Sulawesi Barat, Selasa 30 Juni 2020 Dalam kesempatan itu, Sekprov Sulbar, Muhammad Idris mengatakan, Pemprov Sulbar terbantu dengan berbagai inovasi yang telah dilahirkan BPS Provinsi Sulawesi Barat, diantaranya adalah Bank data Sulawesi Barat, Desa Mandiri Statistik (SAMASTA), dan penyediaan data berbasis aplikasi android Data Sulbar di Tangan Anda Maju Raih Kesejahteraan (Dasita Rasa). "Terkait dengan pelayanan publik, selama ini selama ini Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat maupun masyarakat pengguna data sangat terbantu dengan keberadaan BPS yang telah menyediakan berbagai ragam data, yaitu data indikator utama dan strategis seperti angka pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita, Angka kemiskinan, angka pengangguran inflasi, indeks pembangunan manusia gini rasio, jumlah penduduk, dan data sosial ekonomi lainnya,"kata Idris Ia juga mengatakan, bahwa pencanangan zona integritas yang dilakukan pada hari ini merupakan hal yang sudah sepatutnya dan perlu diapresiasi kepada seluruh jajaran BPS Provinsi Sulawesi Barat, dan diharapkan menjadi penyemangat untuk lebih gigih melaksanakan semua Ketentuan dan aturan pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi, dengan tetap menerapkan nilai-nilai inti BPS dan mempertahankan kinerja pelayanannya. Ia menekankan pentingnya menanamkan nilai-nilai malaqbi dalam pencanangan zona integritas dalam mendorong Provinsi Sulbar menjadi kuat. "Pentingnya mendemonstrasikan nilai malaqbi yang lebih berbicara mengenai strata pencapaian dari prilaku yang baik, komitmen yang tidak bersalahguna, dan yang paling penting siapapun penyelenggara negara di Provinsi Sulbar ini tidak boleh bermain dengan kewenangan yang ada didalamnya,"tegas Idris Lebih lanjut dikemukakan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari kesungguhan BPS dalam mengukuhkan diri sebagai lembaga yang mempunyai komitmen untuk mencegah terjadinya korupsi disertai upaya untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi serta reformasi birokrasi yang akuntabel di seluruh unit kerja BPS dimanapun berada. Kepala Badan Pusat Statistik…

Kominfo Sulbar -- Dalam rangka mendukung optimalisasi penerapan sistem Administrasi perkantoran, Dinas Komunikasi Persandian dan Statistik Sulbar mengadakan bimbingan teknis Aplikasi SIMAYA/e-office bagi seluruh pejabat eselon III dan IV, di ruang pertemuan lantai 2 kantor Gubernur, Selasa 30 Juni 2020. Kepala Dinas Kominfo, Safaruddin menyampaikan,ada beberapa jenis-jenis pekerjaan dan tugas di masing-masing bidang, sehingga ia berharap agar melalui bimtek Aplikasi Sistem SIMAYA tersebut semua bagian-bagian dapat bekerja secara maksimal, tertata dan terpola dengan baik. "ini adalah Tupoksi yang harus dilaksanakan, suatu kegiatan yang melibatkan beberapa bagian ini artinya bahwa kita sudah mulai terintegrasi antara satu dengan yang lain. Artinya apa, bahwa Kominfo ini memiliki keterkaitan dengan semua opd yang ada," ungkap Safar lebih Lanjut Safaruddin juga mengatakan kegiatan tersebut bertujuan untuk mendukung percepatan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan memanfaatkan teknologi informasi, mewujudkan efektivitas dan efisiensi serta tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan dan menciptakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan kelancaran komunikasi kedinasan secara elektronik antar instansi penyelenggara pemerintah dalam mendukung reformasi birokrasi dan administrasi pemerintahan. "Manfaatkan bimtek ini sebagai media dalam membuka wawasan, serta pemahaman yang lebih jelas, tentang sistem tata kelola pemerintahan elektronik, serta bagaimana cara penerapan aplikasi SIMAYA, sehingga aplikasi ini dapat diterapkan,"jelas Safar . (Ayu)

Kominfo Sulbar -- Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar melakukan coffee morning dengan unsur pimpinan DPRD anggota DPRD Sulbar, Sekprov Sulbar, Muhammad Idris dan sejumlah pimpinan OPD di Rujab Gubernur Sulbar, Selasa, 30 Juni 2020 Dalam Coffee Morning tersebut membahas bantuan penanganan Covid-19 untuk program Usaha Kecil Menengah (UKM), Industri Kecil Menegah (IKM) dan program padat karya , dimana program tersebut telah berjalan , namun akan lebih dimaksimalkan sebagaimana mestinya. " Kita harus duduk diskusi bersama dengan pemerintah kabupaten. Pemprov Sulbar dan Pemkab harus dapat bekerja secara bersama-sama membantu masyarakat sehingga program ini dapat berjalan sebagaimana mestinya, dan tentunya tepat sasaran. Jadi , untuk kabupaten 30 persen, dan Pemprov Sulbar sebesar 60 persen. Untuk penyaluran tahap pertama ini, bantuan sebesar 30 persen fokus untuk program UKM, IKM dan padat karya," kata Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar. Ali Baal menyebutkan, bahwa Pemprov Sulbar telah mendapat dana dari pusat , yang mana dana tersebut, tahap awal diperuntukkan bagi dinas yang sangat terkait langsung dengan penanganan Covid-19 seperti Dinkes, RSUD , Dinsos , BPBD. Itu dilakukan karena saat ini semua pemerintah daerah se-Indonesia berfokus pada penanganan Covid-19 dan pemulihanannya. Lebih lanjut disampaikan, terkait program Pemprov Sulbar untuk penanganan Covid-19, terkait pemberian bantuan kesehatan, ekonomi , sosial serta pemberdayaan masyarakat, dimana semua program tersebut sesegera mungkin terpenuhi. " Pemprov Sulbar bersama para anggota DPRD Sulbar tentunya kita akan bersama-sama menyaksikan dan mengawal sehingga program tersebut dapat tersalurkan sesuai sasaran,"tandas mantan Bupati Polman dua periode itu. (farid)

Kominfo Sulbar -- Dalam rangka peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke -27 , Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sulawesi Barat bekerjasama dengan BKKBN Perwakilan Sulbar melakukan kegiatan sosial berbagi bingkisan makanan pendamping melalui peningkatan gizi anak usia 1000 hari kelahiran di Rujab Sekprov Sulbar, Selasa, 30 Juni 2020. Pemberian makanan pendamping tersebut bertujuan untuk membantu meningkatkan gizi anak di usia 100 hari kelahiran di Sulawesi Barat , sehingga dapat menurunkan angka stunting, yang mana saat ini Sulawesi Barat berada di peringkat kedua tertinggi di Indonesia dalam hal stunting. " Ini merupakan program kegiatan DWP Provinsi Sulawesi Barat bekerja sama dengan BKKBN Perwakilan Sulbar dalam rangka memperingati hari keluarga nasional dengan membagikan makanan pendamping balita berupa susu formula yang akan dibagikan kepada anggota DWP golongan 1 dan 2 yang memiliki anak usia dibawah 3 tahun," kata Kartini. Penasehat DWP Sulbar, Ny.Hj.Andi Ruskati Ali Baal yang juga merupakan anggota komisi IX DPR RI mengatakan, sangat mengapresiasi langkah yang telah dilakukan DWP Sulbar yang telah bekerja sama dengan BKKBN Perwakilan Sulbar memperingati Harganas ke -27 dengan membagikan bingkisan kepada anggota DWP golongan 1 dan 2 berupa makanan pendamping bagi balita khususnya untuk peningkatan gizi anak usia 1000 hari kelahiran. (yandi)

UKM/UMKM Kominfo Sulbar-- Pemprov Sulbar berencana melakukan penguatan ekonomi melalui UKM/UMKM, setelah dilakukan pendataan oleh kabupaten. Hal tersebut, dikemukakan Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar, dalam rapat koordinasi (rakor) perluasan UKM/UMKM bersama para bupati Se-Sulbar, Forkopimda dan Rektor Unsulbar, melalui video conference (vidcon) di ruang oval lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Senin 29 Juni 2020. "Setelah pendataan oleh kabupaten, Insyaallah provinsi akan melakukan penguatan ekonomi melalui UKM/UMKM dan akan ditetapkan mulai berjalan dalam dua hari ini,"ucap Ali Baal Ali Baal menuturkan, dengan penguatan ekonomi melalui UKM/UMKM tersebut diharapkan ada pengelokasian dana provinsi untuk digunakan di daerah yang berkontribusi, seperti daerah berekonomi yang menghasilkan sektor pertanian. "Harapan kami ada pengalokasian dana sekitar 30 persen, yang nantinya dipakai untuk daerah yang berkontribusi di sektor pertanian, seperti jagung , kedelei dan ubi kayu "ucap Ali Baal Selain hal tersebut, juga akan mendorong paket padat karya sampai ke tingkat desa yang ekonominya terdampak pandemi Covid-19. "Melalui paket padat karya semoga bisa membantu masyarakat kalangan bawah yang terkena dampak ekonomi akibat pandemi Covid -19,"harap Ali Baal Agar hal itu berjalan lancar, Ali Baal mengungkapkan, dalam program tersebut akan melibatkan pihak Kejaksaan dan Polda Sulbar. "Rencananya program ini sampai ke tingkat desa dan tentu dengan melibatkan Kejaksaan dan Polda Sulbar untuk mengawasinya, agar berjalan dengan lancar,"tutur Ali Baal Rakor tersebut diselenggarakan Pemprov Sulbar melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid - 19 dalam rangka melakukan pemantaun pengendalian pandemi Covid -19. Dalam kegiatan itu, Gubernur Sulbar, didampingi Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, Kepala BPBD Darno Madjid, Kepala Dinas Kesehatan, Muhammad Alif Satria, Kepala Dinas Sosial, Bau Akram Da'i, Kepala Dinas Perhubungan, Khaeruddin Anas, Kepala Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik, Safaruddin Sanusi DM. (tawin)

Kominfo Sulbar -- Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar, bersama Sekprov Sulbar Muhammad Idris, melaksanakan rapat bersama forkopimda dan instansi vertikal di Rujab Gubernur Sulbar, Jumat, 26 Juni 2020 Dalam rapat itu Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar, mengatakan dana covid yang diperuntukkan kepada masyarakat sudah seharusnya menjadi hak masyarakat. "Pengelolaan dana covid harus dikelola sebaik mungkin, dan apapun bentuk dana covid tersebut dan untuk rakyat, kita harus siap melaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas kita,"kata Ali Baal Ia juga mengatakan, terdapat tiga item yang menjadi fokus penanganan covid saat ini yaitu, kesehatan, ekonomi dan sosial, dimana hal tersebut membutuhkan pengawasan dan pendampingan dari teman-teman di Forkompinda dan instansi vertikal. "Pemerintah Provinsi Sulbar membutuhkan dukungan dari Forkopimda khususnya dari unsur-unsur pengawasan termasuk juga dalam hal ini pembinaan terkait tiga item yang menjadi fokus kita saat ini dalam penanganan covid, termasuk juga nantinya kita akan berkoordinasi dengan DPRD dan kabupaten. Jangan berfikir macam-macam, kerjakan sesuai dengan protokol pengadaan barang jasa di covid, sehingga dapat memenuhi subtansi dalam konteks ini adalah penanganan covid,"pungkasnya Kajati Sulbar, Darmawel Aswar mengatakan, dari segi pemulihan ekonomi, harus ada peran pemerintah untuk memfasilitasi penyaluran KUR yang tersedia di bank swasta, dan bila perlu buatkan MOU. Darmawel melanjutkan, nantinya UMKM yang ada di Sulbar ini tidak hanya di bantu oleh uang pemprov tetapi juga terbantu oelh uang dari pihak swasta dalam hal ini bank yang ada di Sulbar. Untuk kedepannya, dengan kegiatan yang banyak ini, mati kita kerjakan bersama dimulai dari awal dengan konsep dikerjakan secara sungguh-sungguh jangan macam-macam,"ucap Darmawel "Jangan main-main dengan dana covid karena hukumannya sangat berat, dan dalam kasus korupsi masa kadaluarsanya sangat lama, jangan sampai bapak-bapak sudah pensiun dan sakit-sakitan baru diperiksa, karena hal tersebut sangat menyakitkan,"tandas Darmawel. Hadir juga dalam pertemuan tersebut, Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, sejumlah perwakilab forkopimda, instansi vertikal, pimpinan OPD dan undangan…

Kominfo Sulbar -- Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar bersama Sekprov Sulbar Muhammad Idris, mengikuti upacara peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) 2020 secara virtual, di ruang Auditorium lantai 4 Kantor Gubernur Sulbar, Jumat 26 Juni 2020. Upacara peringatan HANI tersebut, dipimpin langsung oleh Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin. Tema yang diusung tahun ini "Hidup 100 Persen di Era New Normal Sadar, Sehat, Produktif dan Bahagia Tanpa Narkoba". Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar, menghimbau, di tengah pandemi Covid-19 seperti sekarang ini semua pihak harus juga tetap mewaspadai akses jaringan masuk peredaran narkotika di Sulbar. "Erat kaitannya dengan Covid-19 ini, untuk penanganan narkotika kita juga jangan lengah, tetap waspada,"kata Ali Baal saat diwawancara usai kegiatan. Ia berharap, semua pihak ikut berperan memerangi narkotika, terutama BNN sebagai ujung tombak dalam menangani permasalahan tersebut Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin, mengatakan, peringati HANI 2020 sebagai momentum penting untuk tetap menunjukkan kewaspadaan terhadap bahaya narkotika. Dikemukakan, narkotika dan Covid-19 merupakan ancaman serius, dampaknya multi dimensi masuk mulai dari negara hingga merambah ke unit monitor kecil masyarakat yakni keluarga. Olehnya itu, Ma'ruf Amin menyatakan, penanganan terhadap kedua hal itu membutuhkan standar yang sama, yaitu memberi jaminan dan melindungi hak-hak masyarakat, agar dapat hidup tumbuh dan berkembang secara optimal. Lebih lanjut, Ma'ruf Amin mengatakan, berdasakan data BNN angka pengguna narkotika di Indonesia dari 2017-2019 semakin meningkat. "Pada 2017 sebanyak 3,37 juta jiwa dengan rentan usia 10-59 tahun, kemudian naik menjadi 3,6 juta pada 2019. Kelompok masyarakat yang paling rawan terpapar penyalahgunaan narkoba adalah mereka yang berada pada usia 15-35 tahun atau generasi millenial. Hal ini memerlukan perhatian khusus."pungkas Ma'ruf Amin. (ayu)

Kominfo Sulbar-- Bertempat di ruang meeting lantai 2 Kantor Gubernur Sulbar, hari ketiga rapat pembahasan capaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulbar 2017-2019, menghadirkan tiga OPD untuk memaparkan capaian kinerjanya selama tiga tahun tersebut. Pertemuan yang diselenggarakan pada Kamis 25 Juni 2020, dipimpin langsung Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar, didampingi Kepala Bappeda Sulbar, Junda Maulana dan Kepala BPKPD Sulbar, Amujid. Tiga OPD yang dimaksud, masing-masing Dinas Pariwisata, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), serta Dinas Perdagangan, Perindustrian, Kopersi dan UKM. Dalam paparannya, Kepala Dinas Pariwisata, Farid Wadji, menyampaikan, program dan kegiatan pada Dinas Pariwisata bertanggungjawab pada misi ke empat gubernur, yakni meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inovatif dan berdaya saing tinggi. Sehubungan hal tersebut, Farid menuturkan, maka pihaknya memiliki empat program di sektor pengembangan pariwisata yang, yaitu pengembangan destinasi, pemasaran, ekonomi kreatif dan kelembagaan. "Sesuai misi ke empat pak gubernur, kami memiliki empat tugas utama khususnya pada sektor pengembangan pariswisata. Keempat hal ini kami coba berkontribusi terhadap pencapaian misi tersebut,"tutur Farid Melalui program pengembangan pariwisata tersebut, sambung Farid, target yang ingin dicapai kedepan adalah berupaya mensejahterkan masyarakat, dengan meningkatkan kunjungan wisatawan ke Sulbar. Farid membeberkan, setiap tahunnya pihaknya melaksanakan beberapa kegiatan, salah satunya menyelenggarakan Festival Sandeq Race. Dan pada 2019 melaksanakan tiga festival, yakni Festival Sungai Mandar di Polewali Mandar, Kota Tua di Majene dan Gunung Gandang Dewata di Mamasa. Pada pengembangan destinasi, kata Farid, pihaknya merencanakan program super prioritas di Kepulauan Bala-balakang. Ia menambahkan, permasalahan yang dihadapi, banyak event yang diselenggarakan pemerintah namun masyarakat tidak mampu menerjemahkan hal itu. "Mestinya masyarakat mampu menerjemahkan semua event pariwisata. Maksudnya adalah mereka harus bisa memanfaatkan setiap event untuk meningkatkan penghasilannya atau pendapatan tambahan. Hal inilah juga yang akan didorong kedepan,"tambahnya Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Syamsul Ma'arif, mengatakan, sama dengan Dinas Pariswisata, tugas utama DKP juga pada misi keempat gubernur. Syamsul…

Kominfo Sulbar -- Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK ) RI, pada tahun ini kembali diraih oleh Pemprov Sulbar. Opini WTP tahun ini merupakan yang keenam kalinya. " Syukur alhamdulillah , tahun ini Sulbar kembali dapat WTP yang keenam kalinya, dan semoga kita bisa terus mempertahankannya. Ini berkat an ini berkat perjuangan kita bersama antara Pemprov dan DPRD, DPRD dan semua pihak yang telah mendukung. Ini karena kebersamaan kita semua, " kata Gubernur Sulbar , Ali Baal Masdar usai penandatanganan MoU Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulbat tahun anggaran 2019 di Gedung Paripurna DPRD Sulbar, Kamis, 26 Juni 2020. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan kepada Kepala BPK RI Perwakilan Sulbar beserta jajaran yang telah melakukan audit terhadap laporan keuangan Pemprov Sulbar melalui pemeriksaan intern mulai 29 Januari hingga 29 Februari 2020 dan pemeriksaan subtantif yang dilaksanakan mulai 9 April sampai 30 Mei 2020. Ia melanjutkan, terhadap beberapa kelemahan dan kekurangan yang menjadi temuan merupakan kewajibannya selaku kepala daerah beserta jajaran dalam rangka perbaikan kedepan dan menindak lanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. " Sebagai bentuk kesungguhan untuk perbaikan yang dimaksud, kami telah menyusun rencana aksi yang dalam pelaksanaannya tetap berharap bimbingan dan arahan dari pihak BPK sehingga tindak lanjut hasil audit rapat terselesaikan tepat waktu. Kita semua mau, bagaimana Sulbar ini semakin baik, semakin maju dan malaqbiq dan kedepan kita secara bersama akan memperbaiki segala kekurangan yang ada, " tandasnya. Anggota VI BPK RI, Prof. Harry Azhar Azis dalam sambutan virtualnya menyampaikan , opini yang diberikan kepada Pemprov Sulbar untuk tahun 2019 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini WTP yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi Sulbar telah sesuai dengan penilaian kewajaran yang mencakup tiga kriteria pemberian opini kewajaran , kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, efektifitas sistem…