Mamuju-Kepala UPTD KPH Karama, Saharuddin beserta jajaran menindaklanjuti arahan Pj. Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Bahtiar Baharuddin untuk membangun persemaian dalam rangka menyiapkan bibit tanaman. Dalam arahan Pj. Gubernur Sulbar yang disampaikan kepada jajaran pejabat Dinas Kehutanan Sulbar pada tanggal 1 Juni 2024, bertempat di Ruang Rapat Kantor Gubernur Sulbar, salah satunya adalah setiap UPTD KPH diinstruksikan untuk menyiapkan bibit tanaman. Olehnya itu, UPTD KPH Karama melaksanakan kegiatan pembuatan persemaian guna menghasilkan bibit tanaman. Kegiatan ini dilaksanakan di halaman Kantor UPTD KPH Karama, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Sulbar, Jumat 28/06/2024. Sebagai langkah awal, proses persemaian dilakukan dengan pembuatan bedeng tabur dan bedeng sapih dengan jumlah polibag kurang lebih 500 polibag, dengan sumber benih berasal dari biji-biji hasil konsumsi rumah tangga seperti biji jeruk, sirsak dan daun salam. Selain itu, disediakan pula bibit alpukat, durian, nangka, pete, pucuk merah dan ketapang kencana. Kepala UPTD KPH Karama, Saharuddin mengatakan, tujuan kegiatan itu untuk memproduksi bibit-bibit yang nantinya akan dibagikan ke masyarakat, sekolah-sekolah dan fasilitas umum yang ada di Kota Mamuju. “Dan dengan tertanamnya bibit-bibit tersebut diharapkan dapat mengurangi emisi karbon,” ujar Saharuddin. Penulis : Dishut Sulbar Editor : humassulbar

MAMUJU - Momentum puncak hari bhayangkara ke- 78 di Sulawesi Barat berlangsung meriah dengan menampilkan para pilar negara yaitu TNI/Polri dalam pelaksanaan upacara 1 Juli 2024 di Anjungan Pantai Manakarra Dalam kegiatan upacara itu, juga ditampilkan tarian kolosal yang dibawakan oleh Bhayangkari dan personel Polda sulbar yang menambah kemeriahan dan daya tarik perayaan puncak hari bhayangkara ke 78. Pj Gubernur Bahtiar mengatakan , atas nama Pemprov, masyarakat dan forkopimda mengucapkan selamat hari bhayangkara ke-78. "Kita sangat terbantu dengan adanya Polda Sulbar, terutama pada pembangunan daerah," kata Bahtiar. Apalagi, adanya kabar gembira Sulbar dalam pertumbuhan ekonominya pada triwulan pertama tahun 2024 diatas rata-rata nasional. "Rilis terbaru dari BI dimana pertumbuhan ekonomi Sulbar 6,02 persen triwulan pertama tahun 2024 diatas rata-rata nasional yang berada diangka 5,02 persen," bebernya. Ini bisa terjadi, karena salah satu syarat pembangunan daerah harus aman. TNI/Polri yang selama ini menjaga keamanan di Sulbar. "Makanya kita berterimakasih kepada jajaran Polri yang selama ini terbangun sinergitas," ungkapnya. Kapolda Sulbar Irjen Pol Adang Ginanjar yang memimpin pelaksanaan upacara itu dalam sambutannya mengungkapkan komitmennya untuk terus meningkatkan pengabdiannya dengan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. “Di usia ke 78 bhayangkara, kita berkomitmen untuk terus meningkatkan pengabdian dengan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tutur Kapolda. Dikesempatan yang sama, lewat moment puncak hari bhayangkara ini Kapolda juga mengulas sedikit sejarah awal mula terbentuknya Kepolisian. Menurut Kapolda Polri khususnya di Sulbar telah berkembang dari masa ke masa hingga saat ini dalam menjaga situasi keamanan dalam negeri sepanjang tahun 2024. Kinerja Polri dalam memelihara keamanan dalam negeri, lanjut Kapolda terus mendapat apresiasi positif dari masyarakat dimana berbagai aksi kejahatan berhasil diungkap oleh kepolisian, mulai dari kejahatan konvensional yang meresahkan masyarakat, kejahatan Siber hingga kejahatan terhadap kekayaan negara seperti Illegal Fishing dan tindak pidana korupsi. Berbagai capaian itu, Kapolda berharap tidak membuat personel cepat berpuas diri. Namun…

MAMUJU - BI Sulbar merilis bahwa pada triwulan I 2024, pertumbuhan ekonomi Sulbar tercatat sebesar 6,02 persen (yoy). Hal ini mengalami kenaikan jika dibandingkan pada triwulan IV tahun 2023 yang sudah dirilis BI Sulbar. Menanggapi itu, Pj Gubernur Bahtiar mengucapkan terima kasih kepada kerja keras Pemda se-Sulbar bersama swasta pada sektor perekonomian. "Termakasih kepada Bank Indoenesia yang konsisten memberikan pendidikan edukasi literasi keuangan kepada masyarakat dan menjadi inflasi. Terimakasih juga kami ucapkan KPK, OJK, LPS, Bulog dan seluruh instansi veritikal serta peran besar Forkopimda, Forkopimcam dan DPRD," kata Bahtiar. Termasuk, juga seluruh perbankan di Sulbar yang memberi kemudahan pelayanan kepada masyarakat Sulbar. Baik itu bank BRI, Mandiri, BNI, BSI dan Sulselbar, begitupun dia respek kepada para pahlawan UMKM Sulbar. "Saat ini semua berikrar perkuat persatuan kesatuan Sulbar. Demi SULBAR yang malaqbi, maju dan berkelanjutam dalam ekosistem ekonomi hijau dan biru," ungkapnya. Sementara itu, apa yang dicapai ini terus dipertahankan dengam semakin kerja keras meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berdampak pada kenaikan pertumbuham ekonomi Sulbar. Swasta besar didorong tumbuh dan ekonomi kerakyatan yang inklusif termasuk UMKM didorong semakin maju dan berkembang. "Tiga sektor utama yang menjadi ujung tombak ekonomi Subar yakni pertanian, ternak dan ikan akan kita gerakkan dengan gunakan APBD provinsi, Kabupaten dan desa serta potensi pariwisata kita galakkan keunggulan kompetitiv skala nasional," ujarnya. Salah satu, contohnya menjadikan Sulbar penghasil pisang dan sukun terbesar selain yang sudah ada durian, kopi, coklat, sawit dan komoditas lainnya. "Pemkab harus temukan keunggulannya misalnya Kabupaten Mamasa saya sudah minta menjadi penghasil tanaman hias bunga anggrek terbesar nasional yang bisa di ekspor, caranya saya minta setiap warga Mamasa harus punya ribuan bahkan jutaan tanaman anggrek disekitar rumahnya," paparnya. Jika kuantiti cukup, maka pembeli tetap mudah diundang. Jadi kuncinya apapun yang ditanam harus jumlah besar sehingga bisa menjadi skala industri. Contoh kenapa sawit Sulbar hebat karena jumlahmya…

Mamuju–Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Hj. St. Suraidah Suhardi, menghadiri acara Doa Bersama Lintas Agama secara virtual di Aula Lantai II Gedung Utama Mapolda Sulbar, Jumat 28 Juni 2024. Acara yang digelar secara virtual oleh Mabespolri ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam rangka menyambut puncak Hari Bhayangkara ke-78 tahun pada Senin 1 Juli mendatang. Ketua DPRD Sulbar, Hj. St. Suraidah Suhardi mengatakan, kehadirannya dalam acara Doa Bersama Lintas Agama tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap institusi kepolisian yang akan berulang tahun ke 78. Penulis : Humas DPRD Sulbar Editor : humassulbar

Jakarta-Plt. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Setda Sulbar) Nuryani, didampingi Pejabat Fungsional Analis Hukum Andi Armiyati, melakukan koordinasi ke Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) pada Bidang Advokasi terkait pendampingan Aparatur Sipil Negara (ASN) Provinsi Sulbar. Koordinasi dilakukan Kamis, 27 Juni 2024, yang diterima oleh Plh. Kepala Biro Hukum Kemendagri RI Wahyu Chandra Kusuma. Sebagaimana amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Pasal 13 ayat (1), Biro Hukum melakukan pendampingan dalam proses penyelidikan dan penyidikan perkara pidana yang dilakukan oleh Gubernur/Wakil Gubernur dan CPNS/PNS Provinsi. “Kami ke Kemendagri untuk konsultasi terkait dengan tugas dan fungsi Biro Hukum dalam mendampingi kepala daerah, wakil kepala daerah dan ASN secara umum," kata Nuryani. Pada kesempatan itu, Wahyu Chandra Kusuma menyampaikan, Biro Hukum selaku koordinator penangan perkara di lingkup pemerintah daerah provinsi, perlu memberikan pandangan hukum terhadap setiap ASN yang akan menghadapi pemeriksaan oleh aparat penegak hukum, dengan harapan adanya kesiapan mental maupun fisik bagi terperiksa, kejelasan dalam menyampaikan informasi ke pihak aparat penegak hukum dan memastikan hak-hak terperiksa pada proses hukum yang sedang dijalani. “Diperlukan keterbukaan bagi setiap ASN dalam menyampaikan polemik yang dihadapi dalam mereduksi resiko lebih besar, ” kata Wahyu. “Biro Hukum hanya dapat melakukan pendampingan hukum kepada ASN pada tahap penyelidikan dan penyidikan, dikarenakan kewenangan Biro Hukum yang hanya terbatas di dalam Permendagri Nomor 12 Tahun 2014,” tambahnya. Penulis : Biro Hukum Setda Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju - Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE, dalam ketentuan umumnya, Arsitektur SPBE didefinisikan sebagai kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi. Layanan SPBE yang dimaksud di sini adalah layanan yang dihasilkan oleh perangkat daerah untuk mendukung optimalisasi kinerjanya yang datanya bersumber dari masing-masing bidang. Indikator Arsitektur SPBE menjadi indikator baru dalam penilaian SPBE perangkat daerah tahun 2024, yang merupakan bagian dari domain tata kelola sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus. Hal ini pula menjadi dasar diselenggarakannya reviu terhadap indikator Arsitektur SPBE yang berlangsung pada Selasa 25 Juni 2024, Pukul 14.00 Wita bertempat di Ruang Meeting Kantor BPSDMD Sulbar. Rapat ini dipimpin oleh Kariadi selaku Penanggungjawab Arsitektur SPBE, Yeni Lies admin SPBE, serta perwakilan dari masing-masing bidang yakni Rahmat Kaco, Muhammad Fajri, Suryadi Suking, Muhammad Da'ali dan Firman. Dalam rapat tersebut, dilakukan penajaman kembali terkait Arsitektur SPBE sehingga layanan yang dihasilkan akan berkualitas. Setiap layanan juga dilengkapi dengan proses bisnis masing-masing dan juga mengusulkan aplikasi ke Dinas Kominfopers Sulbar berdasarkan layanan tersebut. Di sela-sela kesibukannya mengikuti Diklatpimnas I, Kepala BPSDMD Sulbar Farid Wajdi menitip pesan. "Maksimalkan layanan apa yang kita hasilkan, lengkapi data yang dibutuhkan dan terus melakukan koordinasi secara intens dengan Dinas Kominfopers untuk pembuatan aplikasinya agar indikator-indikator penilaian SPBE bisa terpenuhi," pungkasnya. Penulis : BPSDMD Sulbar Editor : humassulbar

Manado--Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat (Sekdis Perkim Sulbar) Amrin turut mendampingi Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulbar dalam Kunjungan Kerja (Kunker) ke Kantor DPRD Sulawesi Utara (Sulut) di Kota Manado, pada Kamis, 27 Juni 2024. Pendampingan tersebut atas arahan Kadis Perkim Sulbar, H. Syaharuddin. Kunker dalam rangka sharing informasi terkait pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Kunker tersebut dipimpin langsung Ketua Komisi III DPRD Sulbar Sukri. Adapun Anggota Komisi III DPRD Sulbar yang hadir, H. Damris, Darman Ardi, Sabar Budiman, H. Husain Haenur, H. Syarifuddin, Ebsan, dan Ambo Intang. Kedatangan Ketua Komisi III DPRD Sulbar bersama rombongan disambut hangat oleh Kepala Bagian Persidangan DPRD Sulut Jahja Paulus dan Kepala Bagian Keuangan Fabiola Sumampou. Sekdis Perkim Sulbar, Amrin menyampaikan, ada banyak hal penting yang didiskusikan terkait Ranperda Pertanggungjawaban APBD. “Kami mendiskusikan berbagai aspek penting dalam penyusunan Ranperda Pertanggungjawaban APBD, termasuk mekanisme pengawasan, transparansi anggaran, serta upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran daerah” kata Amrin, saat ditemui di Kantor DPRD Sulut usai melakukan pertemuan. Amrin berharap, sharing informasi bersama DPRD Sulut dapat membawa Sulbar lebih baik dalam hal pertanggungjawaban APBD terutama bagi perangkat daerah. Penulis : Dinas Perkim Sulbar Editor : humassulbar

Jakarta–Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Khaeruddin Anas, melakukan audiensi dengan Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas RI), Adin Bondar, Rabu 26 Juni 2024. Pertemuan yang berlangsung di Jakarta ini bertujuan untuk memperkuat kolaborasi dan sinergi dalam pengembangan Perpustakaan di Sulbar. Dalam audiensi tersebut, beberapa topik strategis menjadi fokus utama pembahasan, antara lain pengembangan naskah kuno, optimalisasi Dana Alokasi Khusus (DAK), serta percepatan program akreditasi Perpustakaan di Sulbar. Kepala DPKD Sulbar, Khaeruddin Anas menekankan pentingnya pelestarian dan digitalisasi naskah-naskah kuno yang memiliki nilai sejarah dan budaya tinggi di Sulbar. "Pelestarian naskah kuno adalah bagian dari upaya DPKD untuk menjaga kekayaan budaya dan sejarah Sulbar," ujar Khaeruddin Anas. Khaeruddin Anas menuturkan, langkah itu diharapkan dapat menjaga warisan budaya sekaligus menyediakan akses lebih luas bagi masyarakat untuk mempelajari sejarah lokal. Untuk pembahasan terkait DAK difokuskan pada upaya peningkatan infrastruktur perpustakaan, pengadaan buku-buku berkualitas, serta peningkatan fasilitas yang mendukung kenyamanan pengunjung perpustakaan. "Penggunaan DAK secara optimal sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan Perpustakaan di Sulbar," tegasnya. Khaeruddin Anas optimis bahwa hasil dari audiensi tersebut akan memberikan dampak positif yang signifikan bagi perkembangan literasi di Sulbar. "Dengan dukungan dari Perpusnas RI, kami yakin dapat mewujudkan perpustakaan yang lebih inklusif, modern, dan berdaya guna bagi seluruh masyarakat Sulbar," tutupnya. Strategi percepatan program akreditasi Perpustakaan di Sulbar juga menjadi agenda penting dalam pertemuan itu. Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Adin Bondar, menekankan pentingnya akreditasi untuk memastikan perpustakaan di daerah dapat memberikan layanan yang berkualitas dan profesional. "Akreditasi perpustakaan adalah langkah krusial untuk meningkatkan standar layanan perpustakaan di seluruh Indonesia, termasuk di Sulbar," kata Adin Bondar. Adin Bondar, menyampaikan pengakuannya atas upaya dan komitmen DPKD Sulbar dalam mengembangkan perpustakaan dan meningkatkan budaya literasi di daerah tersebut. Pihaknya sangat mengapresiasi inisiatif dan dedikasi DPKD Sulbar dalam memperkuat…

Mamuju--Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Setda Sulbar) melaksanakan kerja bakti, Jumat, 28 Juni 2024 sore. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga kebersihan lingkungan kantor dan sekitarnya. Kerja bakti ini merupakan tindak lanjut dari arahan dan instruksi langsung Pj. Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin. Dalam pernyataannya, Plh. Kepala Biro Pemkesra Setda Sulbar, Muhammad Iksan Mustari menyampaikan pentingnya kebersihan lingkungan kerja bagi kenyamanan dan kesehatan seluruh pegawai. "Kebersihan adalah bagian dari iman. Kita harus memastikan bahwa tempat kita bekerja selalu dalam kondisi bersih dan rapi. Ini juga menjadi bagian dari upaya kita dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan nyaman," ujar Iksan. Iksan berharap, kegiatan serupa dapat rutin dilaksanakan sebagai bagian dari budaya kerja yang baik di lingkungan pemerintahan. Para pegawai menyambut positif kegiatan kerja bakti ini. Mereka merasa bahwa kegiatan seperti ini mampu mempererat tali silaturahmi dan kekompakan antarpegawai. “Selain menjaga kebersihan, kerja bakti ini juga menjadi ajang untuk mempererat kerja sama dan kekompakan kami sebagai satu tim,” ungkap salah satu ASN yang turut serta dalam kegiatan tersebut. Dengan adanya kerja bakti ini, diharapkan kebersihan dan kenyamanan lingkungan kerja di Biro Pemkesra Setda Sulbar dapat terus terjaga. Penulis : Biro Pemkesra Setda Sulbar Editor : humassulbar

MAMUJU - Menindaklanjuti arahan Pj. Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Bahtiar Baharuddin untuk senantiasa melaksanakan kegiatan kerja bakti setiap Hari Jumat, Biro Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Sulbar melaksanakan kerja bakti pada, Jumat (28/06/2024) sore. Kerja bakti dilaksanakan di halaman depan dan samping Kantor Biro Organisasi Setda Sulbar. Antusias ASN dan TATT dalam melakukan kerja bakti diharapkan dapat membuat lingkungan kerja tetap bersih dan nyaman. Kegiatan ini dipimpin oleh Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja (RB-AK), Timothius. “Sesuai arahan Bapak Pj. Gubernur, kegiatan ini akan kita laksanakan setiap hari Jumat. Saya lihat di beberapa lokasi seperti halaman depan dan samping kantor banyak menumpuk daun kering dan rumput liar. Jadi, saya yang diberi wewenang Plt. Karo Organisasi untuk memimpin kegiatan kerja bakti sore ini dan syukurnya sebagian besar ASN dan TATT hadir pada kegiatan ini,” ujar Timothius. Timothius mengatakan, pelaksanaan kerja bakti tersebut bertujuan untuk menjaga kebersihan lingkungan kerja. "Kerja bakti ini sebagai wujud kecintaan ASN dan TATT pada alam dengan menjaga tananam tumbuhan yang sudah ada sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem di Lingkungan Kantor Biro Organisasi Setda Sulbar, " ucapnya. Dia menambahkan, Biro Organisasi sebagai instansi penggerak agen perubahan dituntut mampu memberikan pengaruh postif bagi lingkungan organisasi. Olehnya, Ia menegaskan ASN Biro Organisasi harus mampu menginternalisasi nilai-nilai budaya kerja dan diaktualisasikan dalam tugas sehari-hari, termasuk dalam hal kenyamanan dan kebersihan lingkungan kerja. Penulis : Biro Organisasi Setda Sulbar Editor : humassulbar