MAMUJU--Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Junda Maulana paparkan trend peningkatan capaian SPM Se Sulbar Tahun 2019 – 2022 dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2023 dan Penerapan SPM Tahun 2024 Sulbar di Grand Maleo Hotel Mamuju, Senin (12/2/2024). Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana menyampaikan, penerapan SPM merupakan kewajiban pemerintah terkait pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Untuk itu dibutuhkan kolaborasi baik di level pemerintah provinsi maupun kabupaten. Dalam paparannya, Junda mengungkapkan 5 (lima) strategi peningkatan efektivitas penerapan SPM, yaitu: 1. Memastikan pemenuhan SPM menjadi program prioritas dalam perencanaan daerah. 2. Penguatan Tim Penerapan SPM Se-Sulbar, didukung dengan alokasi pendanaan untuk kegiatan penunjangnya yang sudah tertera pada Permendagri Nomor 59 Tahun 2021. 3. Segera menyusun rencana aksi penerapan SPM untuk membuat strategi pencapaian pemenuhan SPM. 4. Memastikan jumlah target yang dilayani adalah target dalam 1 (satu) dan berdasarkan hasil pengisian format 4 (empat) tahapan penerapan SPM sesuai Permendagri Nomor 59 Tahun 2021. 5. Melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPM. Melalui kesempatan itu, Kepala Bapperida Sulbar mengingatkan penekanan Pj. Gubernur Sulbar kepada seluruh jajaran dari provinsi dan kabupaten, harus membangun komunikasi yang baik untuk menjawab tantangan pencapaian SPM. Terkait pelaksanaan Rapat Koordinasi Evaluasi Penerapan SPM Tahun 2023 dan Penerapan SPM Tahun 2024 Sulbar. Sebagai pelaksana kegiatan, Kepala Bapperida Sulbar menyampaikan, tujuan kegiatan tersebut untuk penerapan, pemantauan dan evaluasi SPM Sulbar. “Selain itu, bertujuan juga untuk penanganan isu dan permasalahan penerapan SPM di Sulbar,” ucapnya. Kegiatan itu dibuka Sekprov Sulbar, Muhammad Idris dan menghadirkan peserta rapat dari berbagai perangkat daerah penanggungjawab SPM baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. Dalam sambutannya, Sekprov Sulbar, Muhammad Idris menekankan pentingnya rapat koordinasi itu untuk menemukan masalah guna perbaikan layanan. “Kita adakan rapat koordinasi untuk menemukan…

MAMUJU, - Penjabat Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakrulloh melakukan sidak ke beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memastikan kebersihan seluruh toilet dan lingkungan kantor, Senin, 12 Februari 2024 Dalam peninjauan tersebut, Pj Gubernur Sulbar , Prof Zudan Arif Fakrulloh mengunjungi tujuh OPD yaitu BKD, Biro Ekbang, BPSDM, Biro Hukum, Dinas Pariwisata, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Dinas ESDM. Menurutnya, program Toilet Bersih yang digagas sesuai arahan Mendagri , Tito Karnavian sudah di luncurkan sejak bulan Desember 2023, dan berjalan dua bulan. Sehingga, seluruh OPD diminta untuk merespon cepat program tersebut. "Saya sudah mengingatkan kepala OPD dan salah satu kekurangan OPD kita lambat merespon isu, lambat merespon arahan dan lambat merespon instruksi pimpinan dan hampir semua saya liat memang toiletnya harus dibersihkan lagi," kata Zudan. Sestama BNPP ini juga mengemukakan, program tersebut menjadi penting, sebab pada prinsipnya harus dimulai dari hal sederhana, jika tidak bisa merawat dan memelihara, dari yang sederhana maka masalahnya akan semakin kompleks. "Kalau merawat toilet dan membersihkan toilet itu tidak bisa, apalagi harus mengurus rakyat. Bagaimana mengurus yang lebih besar , maka mari memulai dari yang sederhana,seperti toilet harus bersih,"ucap Zudan. Untuk itu, mantan Dirjen Dukcapil ini mendorong agar seluruh OPD dan seluruh fasilitas layanan umum dan fasilitas layanan kantor se-Sulawesi Barat agar memperhatikan betul kondisi toilet. "Semua kepala OPD harus bergerak lebih cepat, bersihkan semua toilet kalau perlu yang kotor diganti yang baru karena itulah cermin perilaku cermin kehidupan keseharian"jelasnya. Dari hasil peninjauan yang dilakukan, Ia menekankan kepada OPD agar memperhatikan hal berikut seperti: 1. Toilet harus dibuat lebih bersih lagi; 2. ⁠Kloset dan alat-alat dalam toilet yang kondisinya rusak agar segera diganti baru; 3. ⁠Bangunan Toilet yang rusak agar diperbaiki; 4. ⁠Segera ambil langkah-langkah konkrit untuk target toilet bersih, karena program ini sudah dicanangkan sejak dua bulan lalu. 5. OPD yang telah atau belum dikunjungi…

MAMUJU – Pasca ditetapkannya ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2024, Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana bersama pejabat struktural lingkup Bapperida Sulbar menandatangani Perjanjian Kinerja Tahun 2024, usai mengikuti apel dan doa bersama secara virtual di Ruang Rapat RPJMD Kantor Bapperida Sulbar, Senin (12/2/2024). Sebagai bentuk akuntabilitas kinerja, Perjanjian Kinerja ini berisi janji untuk mewujudkan target kinerja masing – masing sesuai dengan yang termuat dalam dokumen perencanaan. “Perjanjian Kinerja ini penting sebagai komitmen kita dan untuk mendukung kinerja kita satu tahun ke depan,” kata Junda Maulana, Kepala Bapperida Sulbar. Sebelumnya, pada kesempatan itu, Kepala Bapperida Sulbar mengajak seluruh jajarannya untuk memaknai arahan yang disampaikan Pj. Gubernur Sulbar. Tiga hal yang Ia tekankan yaitu, mengajak seluruh pegawai untuk keluar dari zona nyaman dengan melakukan inovasi, serta mencari tantangan dalam bekerja. Selain itu, juga mengajak untuk selalu bersikap optimis dan tidak mudah menyerah, serta melakukan sesuatu hingga tuntas sampai pada tujuan. Dan tidak mengambil jalan pintas untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Di akhir pengarahannya, Junda juga menghimbau seluruh pegawai untuk mengembangkan kualitas diri agar dapat bekerja dengan profesional, sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsi organisasi Bapperida Sulbar dengan lebih baik. “Bapperida ini menjalankan fungsi koordinasi dalam merencanakan, mengendalikan, evaluasi, juga fungsi tambahan untuk menyusun riset dan inovasi. Maka dalam menjalankan empat fungsi tersebut, kita harus menjalankan dengan profesionalisme kita,” tutupnya. (rls)

Mamuju - Tim Desk Pemilu dan Pilkada serentak 2024 Sulbar menggelar rapat di Rumah Jabatan Sekprov Sulbar menjelang pemungutan suara Pilpres dan Pileg, Rabu 14 Februari 2024 mendatang.Rapat berlangsung Senin, 12 Februari 2024. Ketua Tim Desk Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 Sulbar, Muhammad Idris mengungkapkan, ada sebanyak empat poin tugas Pemerintahan Daerah dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak 2024. "Tugas-tugas ini harus menjadi perhatian serius kita sebagai Pemda, sehingga Pemilu dan Pilkada serentak yang akan kita lalui ini dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan," kata Muhammad Idris. Mulai dari tugas untuk meminimalisir berbagai bentuk persoalan atau permasalahan yang mengemuka, baik pra maupun pasca penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak 2024. "Yang kedua, kita harus membangun sinergitas antara pimpinan daerah dalam upaya mewujudkan stabilitas yang kondusif, serta menciptakan Pemilu dan Pilkada yang demokratis," ujarnya. Selain itu, kata Idris, Pemda harus mengantisipasi sedini mungkin dengan berkoordinasi yang baik pada instansi atau stakeholder terkait menyangkut penciptaan kondisi yang kondusif dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak 2024. "Kita juga harus membangun korelasi, koordinasi, komitmen dan aktif dalam mengawal Pemilu dan Pilkada serentak, serta mencegah dan mengantisipasi terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak," ungkapnya. Lanjut Muhammad Idris menjelaskan, terdapat empat tahapan penyelenggaraan Pemilu yang perlu untuk mendapatkan perhatian bersama. Tahapan itu melibatkan masyarakat, sehingga berpotensi menyebabkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. "Mulai dari masa tenang, pemungutan suara, perhitungan suara, serta rekapitulasi suara. Pada tahapan ini, kita harus mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat," pungkasnya. Pada kesempatan yang sama, Tim Pemantauan Pemilu 2024 Sulbar, Sahrul Yadi menjelaskan, indikator keberhasilan penyelenggaraan Pemilu 2024 di seluruh wilayah Indonesia ada sebanyak empat poin. "Bagaimana pemilu berjalan lancar dan tertib, partisipasi pemilih yang tinggi, tidak terjadi konflik yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa terutama konflik kekerasan, serta pemerintah yang ada tetap berjalan lancar, baik di pusat…

MAMUJU -- Pemerintah Provinsi Sulbar menggelar Rapat Evaluasi Penerapan Standar Layanan Minimal (SPM) tahun 2023 untuk optimalisasi SPM di tahun 2024. Rapat evaluasi tersebut dibuka secara resmi Sekertaris Daerah Provinsi Sulbar Muhammad Idris dan dihadir seluruh perwakilan Pemerintah Kabupaten Se Sulawesi Barat di Hotel Maleo Mamuju, Senin, 12 Februari 2024 Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, Muhammad Idris mengatakan, rakor tersebut digelar sebagai bagian untuk mengevaluasi penerapan SPM 2023. Sekaligus untuk meningkatkan kapasitas SDM khususnya Tim Penerapan SPM Kabupaten untuk peningkatan kualitas SPM 2024. "Kita sama-sama duduk untuk membuat, memastikan agar kabupaten dengan provinsi memiliki kesamaan cara penanganannya atau eksekusi dari SPM," kata Idris. Ia mengatakan, dalam proses penerapan SPM itu mulai dari pendataan, perencanaan kemudian penurunan rencana aksi dan akhirnya melakukan evaluasi. Termasuk untuk melihat capaiannya dan evaluasi dan pencapaian masing-masing. Pertemuan itu juga membahas mengenai kendala apa yang menjadi penyebab belum optimalnya pencapaian SPM di kabupaten maupun provinsi. "Kita sudah mengindetifikasi beberapa hal misalnya komitmen pimpinan secara manajerial berpengaruh dengan rencana aksi bagaimana mempertemukan harapan kabupaten dan provinsi untuk mengatasi itu secara simultan,"ucap Idris. Ia juga menjelaskan, Pemerintah Provinsi Sulbar dan pemerintah kabupaten harus bersama dan hal itu telah menjadi rekomendasi yang disepakati dalam pertemuan tersebut. Ia berharap, kedepan penerapan SPM harus jauh lebih baik, dan apabila SPM masih rendah maka dibutuhkan komitmen kuat untuk penerapan SPM. "Kita ingin harus ada progres yang dicanangkan untuk bisa dicapai agar penerapan SPM bisa betul optimal," tutupnya. (Rls)

MAMUJU–Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (TPHP) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menerima kunjungan Kepala Bidang Penyuluhan Prasarana dan Sarana Pertanian (PPSP) Dinas Perkebunan Sulbar Amirullah Rasyid beserta tim, baru-baru ini. Kedatangannya di Kantor Dinas TPHP Sulbar dalam rangka koordinasi data sistem manajemen penyuluhan pertanian (simluhtan) dan alokasi pupuk bersubsidi tahun 2024. Kunjungannya diterima Sekretaris Dinas TPHP Sulbar drh. Agus Rauf beserta Pejabat Fungsional yang menangani pupuk, pestisida serta alat dan mesin pertanian (alsintan). Dalam pertemuan ini, dibahas terkait alokasi pupuk bersubsidi tahun 2024 khususnya untuk komoditi perkebunan. Selain itu, juga terkait data pada aplikasi simluhtan yang tidak menampilkan data petani untuk komoditi perkebunan, serta update data petugas penyuluh pertanian. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Bidang PPSP Dinas Perkebunan Sulbar, Amirullah Rasyid menyampaikan harapan agar data simluhtan bisa diperbaiki dengan memasukkan petani untuk komoditas perkebunan serta pengawasan peredaran pupuk bersubsidi bisa dilakukan bersama dengan lebih optimal. Menanggapi hal itu, Sekretaris Dinas TPHP Sulbar, drh. Agus Rauf mengatakan, saat ini sedang dilakukan updating data dan berharap data petani untuk komoditi perkebunan sudah bisa terakomodir. drh. Agus Rauf menjelaskan, untuk pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi, Bidang PPSP sedang menyusun SK Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) tahun 2024 dengan melibatkan beberapa stakeholder termasuk Dinas Perkebunan. Dihubungi secara terpisah, Kepala Dinas TPHP Sulbar Syamsul Ma’rif mengatakan, upaya pencapaian produksi pertanian memerlukan dukungan prasarana dan sarana, termasuk pupuk yang berperan vital bagi pertumbuhan tanaman. Oleh karena itu, setiap tahunnya pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi pupuk untuk mendorong peningkatan produktivitas dan kualitas hasil pertanian sekaligus menjamin akses pupuk dengan harga terjangkau bagi para petani yang membutuhkan. Syamsul Ma’rif berharap, ketersediaan pupuk sebagai salah satu sarana produksi yang utama, terutama pupuk bersubsidi dapat dipenuhi sesuai azas 6 (enam) tepat yaitu: tepat waktu, jumlah, jenis, tempat, mutu dan harga. “Dengan demikian, dalam pengelolaan pupuk bersubsidi diperlukan kesepahaman seluruh stakeholder terkait dalam…

MAMUJU -- Pemprov Sulbar melakukan Rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulbar membahas Persiapan Akhir Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024, Kantor Sementara Gubernur, Jl. H. Abd. Malik Pattana Endeng Rangas Mamuju, Senin 12 Februari 2024. Penjabat Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan, rakor tersebut bertujuan melakukan mitigasi untuk mengantisipasi potensi kerawanan pada pemilu serentak 2024. “Persiapan kita masih ada dua hari melakukan kroscek, melakukan cipta kondisi dan mengajak masyarakat datang ke TPS dan terus bersama-sama menciptakan suasana aman, suasana tenang, suasana menggembirakan,” ucap Prof. Zudan. Melalui forum itu, dalam rangka mitigasi potensi kerawanan, Pj.Gubernur Sulbar, Prof. Zudan telah mempersiapkan tim kesehatan untuk mengawal penyelenggaraan hingga selesainya proses perhitungan suara. “Kita monitor bersama, tolong RSUD mengecek TPS, bekerjasama dinas di Kabupaten dan Kepala Puskesmas,”kata Prof. Zudan. Selain itu, melalui Dinas Dukcapil, diarahkan untuk tetap membuka pelayanan hingga hari Pemungutan Suara. Hal itu untuk mengantisipasi kerawanan dari sisi pemilih yang belum memiliki KTP elektronik. “Ketertinggalan di Sulbar ini (belum memiliki e-KTP) itu 9 persen, jadi saya minta juga lembur. Buka pelayanan sampai hari H,” ungkapnya. Berlangsungnya Rakor, masing-masing forkopimda menyampaikan situasi terkini tahapan pemilu, serta hal-hal yang perlu diantisipasi. Diketahui saat ini proses logistik pemilu masih terus bergerak, oleh Bawaslu mencatat 665 TPS masukkan indikasi rawan, termasuk didalamnya 381 tidak ada jaringan. Terkait penggunaan KTP Elektronik, oleh KPU Sulbar menyebut, dua bentuk yang belum memiliki KTP yakni, Pemilih Pemula dan Pemilih Memenuhi Syarat namun belum memiliki KTP Elektronik .(rls)

MAMUJU - Menteri Dalam Negeri , Tito Karnavian mengapresiasi langkah nyata Pemerintah Provinsi Sulbar mewujudkan fasilitas publik yang bersih di Sulawesi Barat. Hingga kini Pemerintah Provinsi Sulbar terus menggencarkan program toilet bersih di seluruh fasilitas publik. Ide program toilet bersih yang digagas oleh PJ Gubernur Sulbar Prof Zudan merupakan insipirasi yang didapatkan dari Mendagri Tito Karnavian. Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan pun langsung tancap gas menindaklanjuti dan membentuk Tim Satgas di seluruh jajaran instansi pemerintah Provinsi. Satgas bekerja memastikan setiap toilet bersih dan nyaman bagi masyarakat, dengan menyasar fasilitas publik sekolah hingga Masjid. Atas hal tersebut Sestama BNPP itu menyampaikan, bahwa apa yang dilakukan di Sulbar mendapat apresiasi dari Mendagri menurutnya program toilet bersih dapat terlaksana dengan baik dan diikuti seluruh pemerintah daerah lainya. "Pak Mendagri menyambut baik dan mengapresiasi program Toilet Bersih yang dilakukan seluruh jajaran pemerintah Provinsi Sulbar, Ia berharap hal tersebut bisa terus dilakukan, dan bisa menjadi contoh bagi daerah lain. Pak mendagri sampaikan, toilet merupakan salah satu cerminan karakter dan indikator kebersihan publik area," kata Prof Zudan Sestama BNPP ini berharap, langkah dan niat baik ini terus dilakukan, tujuannya agar seluruh fasilitas publik yang dikunjungi masyarakat dapat dirasakan kenyamanan. Saat ini, program toilet bersih pada lingkup Disdikbud Sulbar telah memberikan penilaian terhadap semua tingkatan sekolah mulai dari TK, SD, SMP, SLB, SMA, dan SMK yang tersebar di enam kabupaten di Sulbar. Dari ratusan sekolah yang ada di Sulbar pada semua level jenjang pendidikan, terdapat 36 sekolah yang ada di Sulbar meraih predikat sekolah sehat dan nantinya mendapatkan penghargaan dari PJ Gubernur Sulbar untuk edisi Januari 2024. Selain itu, saat ini Pemerintah Provinsi Sulbar melalui Dinas Kesehatan juga telah melakukan penilaian toilet bersih terhadap semua fasilitas layanan kesehatan di semua wilayah di Sulbar. Sestama BNPP ini pun menyampaikan rasa terimakasih kepada Mendagri atas dukungan dan support terhadap…

MAMUJU -- Pemprov Sulbar melakukan Rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulbar membahas Persiapan Akhir Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024, Kantor Sementara Gubernur, Jl. H. Abd. Malik Pattana Endeng Rangas Mamuju, Senin 12 Februari 2024. Penjabat Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan, rakor tersebut bertujuan melakukan mitigasi untuk mengantisipasi potensi kerawanan pada pemilu serentak 2024. “Persiapan kita masih ada dua hari melakukan kroscek, melakukan cipta kondisi dan mengajak masyarakat datang ke TPS dan terus bersama-sama menciptakan suasana aman, suasana tenang, suasana menggembirakan,” ucap Prof. Zudan. Melalui forum itu, dalam rangka mitigasi potensi kerawanan, Pj.Gubernur Sulbar, Prof. Zudan telah mempersiapkan tim kesehatan untuk mengawal penyelenggaraan hingga selesainya proses perhitungan suara. “Kita monitor bersama, tolong RSUD mengecek TPS, bekerjasama dinas di Kabupaten dan Kepala Puskesmas,”kata Prof. Zudan. Selain itu, melalui Dinas Dukcapil, diarahkan untuk tetap membuka pelayanan hingga hari Pemungutan Suara. Hal itu untuk mengantisipasi kerawanan dari sisi pemilih yang belum memiliki KTP elektronik. “Ketertinggalan di Sulbar ini (belum memiliki e-KTP) itu 9 persen, jadi saya minta juga lembur. Buka pelayanan sampai hari H,” ungkapnya. Berlangsungnya Rakor, masing-masing forkopimda menyampaikan situasi terkini tahapan pemilu, serta hal-hal yang perlu diantisipasi. Diketahui saat ini proses logistik pemilu masih terus bergerak, oleh Bawaslu mencatat 665 TPS masukkan indikasi rawan, termasuk didalamnya 381 tidak ada jaringan. Terkait penggunaan KTP Elektronik, oleh KPU Sulbar menyebut, dua bentuk yang belum memiliki KTP yakni, Pemilih Pemula dan Pemilih Memenuhi Syarat namun belum memiliki KTP Elektronik .(rls)

MAMUJU –Salah satu potensi kerawanan pada pelaksanaan Pemilu 2024 adalah akses informasi dan pengiriman data dari TPS yang berada di wilayah blank spot. Data KPU tercatat 381 TPS yang tidak terakses jaringan internet. Ketua KPU Sulbar Said Usman Umar menjelaskan, pentingnya jaringan Internet untuk mendorong proses perhitungan suara menggunakan Aplikasi Sirekap Untuk itu, Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian Statistik Pemprov Sulbar, Mustari Mula membenarkan terdapat 89 desa yang belum terakses jaringan internet. Namun dari 89 desa tersebut terdapat 38 desa sudah terbantu Internet satelit VSAT yang bisa dimanfaatkan untuk keperluan pengiriman data. Mustari mengaku, pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak KPU dan Bawaslu mengenai data dari titik desa yang sudah menggunakan internet satelit. Diharapkan TPS dapat bergerak mendekat ke desa tersebut untuk keperluan pengiriman data. “Saya lihat rata-rata desa di area blank spot ini, dekat dengan desa yang sudah menggunakan Internet satelit VSAT,” ucap Mustari saat memberikan laporan terkait Area Blank Spot dalam Rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulbar di Kantor Sementara Gubernur Sulbar, Senin 12 Februari 2024. Untuk mempercepat laporan dari wilayah blank spot, Diskominfo juga bekerja sama pihak Orari, RAPI, dan Balai Monitor. “Kami juga mengundang pihak Orari, RAPI, dan Balai Monitor untuk mempercepat laporan situasi di setiap TPS,” ungkapnya. Pihaknya juga terus berkoordinasi dengan pihak provider, bersama sama mengawal pelaksanaan pemilu 2024.(rls)