MAMUJU - Kadispora Sulawesi Barat (Sulbar) Safaruddin Sanusi DM saksikan langsung serah terima tugas Plt. Kabid Kepemudaan Darwis ke Kabid baru Karnoto di Kantor Dispora Sulbar, Senin 5 Februari 2024. Kadispora Sulbar Safaruddin mengungkapkan, Kabid Kepemudaan Darwis dipercaya sebagai Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulbar. "Terima kasih dan mengapresiasi pejabat lama atas kinerjanya selama bersama-sama kurang lebih satu tahun pada Dispora dan meminta semua data terkait kepemudaan untuk diserahkan kepada pejabat baru," kata Safaruddin. Sehingga pejabat baru dapat melanjutkan dan menyempurnakan data tentang kepemudaan mulai dari data Organisasi Kepemudaan (OKP) yang ada di wilayah Sulbar baik yang sebagai binaan maupun OKP yang lainnya. "Termasuk juga data kewirausahaan pemuda, kepemimpinan, pemuda pelopor dan lain-lainnya," tambahnya. Dia mengingatkan juga kepada pejabat baru bahwa yang menjadi indikator kinerja Dispora masalah kepemudaan adalah Indek Pembangunan Pemuda yang diukur oleh Kemenpora. Rilis Kemenpora IPP Sulbar Tahun 2023 sebesar 53,33 dan target tahun 2024 sebesar 54, 83 yang menjadi tanggungjawab dan teman-teman di Bidang Kepemudaan. "Lakukan komunikasi atau dialog dengan pemuda, koordinasi dan komunikasi dengan kabupaten dan Organisasi Perangkat Daerah yang mensupport indikator IPP, seperti Dinas Pendidikan terkait domain pengembangan pendidikan pemuda, Dinas Kesehatan dan BNN terkait domain kesehatan pemuda dan lain-lain," ungkapnya. Sesuai arahan Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh setiap memimpin rapat pimpinan atau apel pagi selalu menyampaikan perbaiki data, lakukan koordinasi dengan stakeholder. "Jadi jemput bola dan solutif serta dalam melaksanakan kegiatan selalu lakukan “plan do check action”, pungkasnya. (rls)

MAJENE--Dalam rangka percepatan pengendalian inflasi di Kab. Majene, TPID Sulawesi Barat (Sulbar) dalam hal ini Kepala Biro Ekbang Setda Sulbar Hamdani Hamdi melakukan Rapat Koordinasi dengan TPID Kab. Majene, di Resto Villa Bogor Majene, Jumat 2 Februari 2024. Hal itu merupakan langkah percepatan yang dilakukan oleh Kepala Biro Ekbang Setda Sulbar dalam menyikapi inflasi yang terjadi di Majene. Dalam rapat tersebut, Kepala Biro Ekbang Setda Sulbar Hamdani Hamdi menyampaikan, tingkat inflasi Majene untuk Januari 2024 mencapai 3,14 persen, yang dipengaruhi oleh kenaikan beberapa komoditas pertanian seperti beras, bawang merah dan ikan cakalang. "Kenaikan harga beras yang tinggi sangat mempengaruhi angka inflasi di Sulbar, karena beras menempati bobot tertinggi berdasarkan survey biaya hidup 2022," kata Hamdani. Dalam rapat koordinasi tersebut diperoleh hasil antara lain: 1. Penambahan subsidi beras 5 sampai dengan 6 ton. 2. Penambahan komoditas pangan yang disubsidi, seperti gula pasir, bawang merah, ikan dan minyak goreng untuk mengimbangi kenaikan harga beras yang terus meningkat. 3. Perlu dipertimbangkan dalam penentuan pedagang mitra penerima subsidi merupakan pedagangan dengan volume penjualan yang tinggi/paling laku di pasar. 4. Untuk pelaksanaan subsidi ikan, Dinas DKP Majene akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan DKP Sulbar. 5. Untuk mengatasi penguasaan pasar oleh Tengkulak, maka perlu segera dilakukan pembentukan BUMD Pangan sebagai off taker pangan. (rls)

MAMUJU--Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melalui UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (PPRD) Mamuju melakukan Pelayanan Samsat Keliling dalam Car Free Day (CFD) pada pekan pertama Februari di Kawasan Arteri Mamuju, Minggu 04 Februari 2024. Kepala BPKPD Sulbar, Masriadi Nadi Atjo hadir memeriahkan CFD bersama ASN BPKPD Sulbar. UPTD PPRD Mamuju mengoptimalkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan membuat terobosan, diantaranya pelayanan jemput bola. Pelayanan ini dilakukan dengan menggunakan Samsat Keliling ke berbagai tempat yang telah ditentukan, salah satunya dengan hadir dan membuka pelayanan di CFD Kawasan Arteri Mamuju. Pelayanan ini hadir setiap Minggu pagi di area CFD. Bagi wajib pajak yang tidak sempat ke Kantor Samsat terdekat membayar pajak kendaraannya, bisa datang di area tersebut. Kegiatan seperti ini yang sifatnya meningkatkan pelayanan prima ke masyarakat sangat didukung penuh oleh Kepala BPKPD Sulbar, Masriadi Nadi Atjo. Dalam kegiatan Samsat Weekend, pelayanan Samsat Keliling diperoleh pendapatan sebesar Rp. 37.586.840 dengan rincian motor 3 unit dan mobil 4 unit. UPTD PPRD Mamuju berterima kasih kepada masyarakat Mamuju yang dengan kesadarannya telah datang melaksanakan kewajibannya membayar pajak. UPTD PPRD Mamuju berkomitmen bahwa kegiatan seperti itu akan terus dilakukan demi memaksimalkan pendapatan daerah dan memberikan kepuasan kepada masyarakat yang taat dalam melakukan pembayaran pajak kendaraannya. (rls)

MAMUJU-- UPTD PPRD Samsat Mamuju melaksanakan pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui Samsat Keliling dalam rangka peningkatan pendapatan daerah pada Senin 05 Februari 2024, berlokasi di Pasar Lama Mamuju. Pelayanan Samsat Keliling tersebut, dikoordinir langsung Kepala UPTB Samsat Mamuju Jufrisal Palimbuan, yang dilaksanakan oleh Kepala Seksi Pembayaran dan Penagihan Samsat Mamuju Abd. Rahman, Staf Samsat Mamuju Hasmunir, Indrawan Sakir, Supjayadi, pihak Jasa Raharja Ikhtiar, Bripda Jeki Sima selaku Staf Pelaksana Regident Polda Sulbar. Kegiatan itu merupakan penyelengaraan Layanan Samsat Keliling untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat dalam melunasi kewajiban bayar pajak kendaraan di wilayah Mamuju, Sulbar. Selain itu, juga merupakan tindaklanjut dari arahan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sulbar Masriadi Nadi Atjo, agar seluruh Samsat yang ada di Sulbar selalu melakukan kegiatan yang sifatnya jemput bola, demi meningkatnya kualitas pelayanan Samsat dan memberikan kemudahan bagi masyarakat. Dalam pelaksanaan Pelayanan Samsat Keliling yang dilaksanakan di Pasar Lama Mamuju pada Hari Senin 05 Februari 2024 mulai Pukul 09.00-11.30 Wita, jumlah yang terproses kendaraan bermotor sebanyak 5 (lima) Unit, terdiri dari kendaraan Roda 4 sejumlah 2 ( Dua ) Unit dan Roda 2 sejumlah 3 ( Tiga ) Unit dengan nilai Rp. 5.162.980. UPTD PPRD Samsat Mamuju berkomitmen bahwa kegiatan seperti ini akan terus dilakukan demi memaksimalkan pendapatan daerah dan memberikan kepuasan kepada masyarakat yang taat dalam melakukan pembayaran pajak kendaraannya. (rls)

MAMUJU - Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Hamzih meninjau 4 Rumah Jabatan (Rujab) Pimpinan DPRD Sulawesi Barat dalam rangka melihat langsung progres pengerjaan dan perbaikan beberapa Rujab Pimpinan DPRD yang saat ini masih dalam tahap perbaikan. Senin, 05 Februari 2024 Dalam kunjungannya, Sekwan Muhammad Hamzih didampingi oleh Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Sulbar, Stefan Madika serta staf Sekretariat meninjau dan melihat progres Rumah Jabatan Pimpinan DPRD Sulawesi Barat yang berada di sekitar kawasan Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat. Dalam peninjauan tersebut terlihat beberapa Rumah Jabatan yang belum dihuni karena dalam proses perbaikan seperti pada Rumah Jabatan Ketua DPRD dan Wakil I DPRD Sulbar. Pada kesempatan tersebut, Muhammad Hamzih menyampaikan bahwa peninjauan Rujab Pimpinan DPRD ini dengan tujuan untuk melihat langsung progres pekerjaan yang telah dilakukan dalam membenahi Rujab Pimpinan DPRD, melihat kondisi kamarnya, termasuk fasilitas lainnya. Apabila ada kekurangan, maka sebaiknya dilengkapi. Hal ini sebagai bentuk memberikan pelayanan terbaik terhadap Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD lainnya. “Prinsipnya, kita ingin agar Pimpinan dan Anggota DPRD Sulbar mendapatkan pelayanan terbaik, insyaallah kita akan berusaha keras untuk menghadirkan pelayanan terbaik. Saya berharap seluruh staf di Sekretariat DPRD mari sama-sama fokus pada pelayanan yang terbaik kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, mari kita melakukan yang terbaik untuk kepentingan masyarakat Sulawesi Barat” tutupnya. (rls)

MAMUJU,- Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulbar Safaruddin Sanusi berharap seluruh elemen masyarakat dapat memberikan dukungan kepada Putri terbaik Sulbar yang lolos di ajang Pemilihan Putri Indonesia 2024 Andi Icha Hardy. Safaruddin menyampaikan hal tersebut saat menerima silaturahmi Andi Icha di ruang kerjanya bersama Kadis Pariwisata Provinsi Sulbar Darmawati. "Saya telah bertemu dengan Andi Icha dan tentu kita mendukung penuh Andi Icha dapat memberikan yang terbaik sebagai perwakilan Sulbar," kata Safaruddin, Senin 5 Februari 2024. Melalui pertemuan itu, Dispora juga memberikan dukungan dan support yang diperlukan agar Andi Icha dapat meraih kesuksesan di ajang Putri Indonesia. "Dispora tentu mensupport agar Putri asal Sulbar ini dapat meraih kesuksesan, dan mungkin juga Dinas-dinas lain akan memberikan suppor yang lain," ucapnya. Keikutsertaan Andi Icha menjadi hal penting dan akan memberikan dampak positif terhadap Sulawesi Barat terutama dalam hal promosi budaya dan pariwisata Sulbar di mata nasional bahkan dunia. "Mengharapkan dukungan masyarakat Sulbar dapat memberikan support untuk bisa berprestasi di ajang Pemilihan Putri Indonesia perwakilan Sulbar 2024,"ujarnya. Apalagi Andi Icha Hardy menjadi salah satu finalis Puteri Indonesia 2024 yang terpilih mewakili Provinsi Sulbar. (rls)

Mamuju - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (TPHP) Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan rapat mingguan usai mengikuti Apel Pagi dan Do’a Bersama Lingkup Pemprov Sulbar, Senin 5 Februari 2024. Rapat ini dipimpin langsung Kepala Dinas TPHP Syamsul Ma’rif didampingi Sekretaris dan diikuti semua Pejabat Eselon III, Kelompok Fungsional dan Pelaksana serta seluruh ASN lingkup Dinas TPHP. Kegiatan ini sekaligus menjadi tindak lanjut arahan Pj. Gubernur Sulbar pada Apel Pagi dan Doa Bersama. Agenda utama pertemuan tersebut adalah memastikan semua persiapan administrasi telah rampung terutama KAK semua kegiatan. Dengan demikian titik awal kegiatan dapat dimulai dan indikator kinerja dapat dinilai berdasarkan laporan progres kinerja setiap bidang yang sekaligus menjadi ukuran kinerja dinas. Dalam arahannya, Kepala Dinas TPHP Sulbar, Syamsul Ma’rif menekankan, masing-masing bidang harus bergerak cepat dan masif dalam menjalankan program kegiatan 2024 yang telah direncanakan. "Saya minta masing-masing bidang untuk segera melakukan percepatan sesuai arahan Pj. Gubernur Sulbar serta berkoordinasi perihal kendala yang sedang dihadapi, sehingga diperoleh jalan keluar," kata Syamsul Ma’rif. Selain itu, juga meminta seluruh bidang yang ada untuk mendukung program penanganan masalah 4+1 yang bisa diintervensi oleh Dinas DTPHP diantaranya stunting dan inflasi. Hasil rapat mingguan tersebut berupa ditetapkannya beberapa komoditas penyumbang pada program penanganan masalah 4+1, yang menjadi prioritas utama yaitu pengawalan tanam yaitu padi, bawang merah dan cabai. Sebagai pelaksana teknis di lapangan, pihaknya juga turut membedah tugas dan fungsi semua pejabat fungsional untuk mengawal komoditas tersebut. Khusus untuk tanaman cabai, Kepala Dinas TPHP Sulbar menginstruksikan kepada Kepala Bidang Hortikultura untuk membuat sistem pelaporan terintegrasi yang dapat dipantau pimpinan, sehingga beberapa komoditas pertanian yang berpotensi sebagai penyumbang inflasi utama dapat diatasi di bulan-bulan panen yang akan datang. Di akhir rapat, Syamsul Ma'rif juga meminta semua eselon III untuk mempersiapkan laporan kinerjanya setiap minggu di ruang pertemuan yang dipresentasikan di depan kepala dinas dan sekdis, sekaligus…

MAMUJU--Bidang Minerba Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melaksanakan Rapat Pembahasan Dokumen RKAB PT. Yabes Sarana Mandiri Tahun 2024 Komoditas Andesit yang berlokasi di Desa Mirring, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polman, Senin 05 Februari 2024. Rapat dihadiri Kepala Bidang Minerba Dinas ESDM Sulbar Ilham, pihak perusahaan dan Pjs. KTT PT. Yabes Sarana Mandiri serta Koordinator Inspektur Tambang bersama tim sebagai evaluator dokumen RKAB. Pertemuan dilaksanakan di Ruang Serbaguna Dinas ESDM Sulbar. Evaluasi RKAB ini mengacu pada Kepmen 373.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan Evaluasi dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam rapat pembahasan tersebut, Kepala Bidang Minerba Dinas ESDM Sulbar, Ilham menekankan, PT. Yabes Sarana Mandiri harus segera terdaftar di aplikasi MODI (Minerba One Data Indonesia) dan mengajukan pengesahan Kepala Teknis Tambang (KTT). (rls)

MAMUJU--Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Junda Maulana ekspose Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Sulbar Tahun 2025 pada Forum Konsultasi Publik (FKP) RKPD Tahun 2025 di Gedung Grha Sandeq Kompleks Kantor Gubernur Sulbar, Senin (5/2/2024). “Konsultasi Publik Ranwal RKPD ini digelar dalam rangka mewujudkan sinergitas dan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumberdaya dalam pembangunan daerah,” kata Junda Maulana saat mengawali paparannya. Kepala Bapperida Sulbar menekankan, dokumen RKPD disusun berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Junda menyampaikan, tema dan prioritas RKPD 2025 yaitu Akselerasi Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Sebagai Penguatan Fondasi Transformasi Menuju Sulawesi Barat yang Malaqbi, Maju dan Berkelanjutan. “Kita harus mensinkronkan dengan rancangan RPJPD yang telah kami susun untuk 20 tahunan, dimana tahapan pertama adalah berkaitan dengan transformasi fondasi untuk menyongsong target kita tahun 2045 yaitu Sulawesi Barat Malaqbi, Maju dan Berkelanjutan. Oleh sebab itu, untuk tahun 2025 kami mengangkat tema yaitu Akselerasi Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Sebagai Penguatan Fondasi Transformasi Menuju Sulawesi Barat yang Malaqbi, Maju dan Berkelanjutan," ucapnya. Sementara, Pj. Gubernur Sulbar, Prof. Zudan Arif Fakhrulloh menyebutkan pentingnya agenda tersebut untuk menyelaraskan antara program nasional, provinsi dan kabupaten ke dalam RKPD Tahun 2025. Prof. Zudan mengajak jajarannya untuk mewujudkan kebijakan yang berdampak. Menurutnya, indikator dampak dari suatu kebijakan ditandai dengan peningkatan pembangunan manusia. “Kurangi berbagai kegiatan yang tidak berdampak langsung pada masyarakat. Tentunya yang berdampak langsung, indikatornya pada…

MAMUJU--Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat (Perkim Sulbar) Syaharuddin memimpin Rapat Koordinasi Pembahasan Kelanjutan Pembangunan Irigasi di Kecamatan Kalukku, Senin 5 Februari 2024. Hadir dalam rapat koordinasi tersebut, Camat Kalukku, Lurah Kalukku, Kepala Desa Sinyonyoi, Kepala Desa Pokkang, Kepala Desa Kalukku Barat, Kepala Desa Beru–Beru dan Kepala Desa Sondoang. Pertemuan itu berlangsung di Ruang Rapat Dinas Perkim Sulbar. Kepala Dinas Perkim Sulbar, Syaharuddin mengatakan, rapat koordinasi tersebut untuk menindaklanjuti Surat Pejabat Pembuat Komitmen Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi III Palu Sabri Badaruddin. “Rapat tadi untuk menindaklanjuti surat dari Pak Sabri yang meminta kami dari Dinas Perkim Sulbar, untuk dapat memberikan petunjuk teknis dan pendampingan perihal permohonan pelaksanaan pengadaan tanah pembangunan irigasi di Kecamatan Kalukku," kata Syaharuddin, saat ditemui di ruang kerjanya usai rapat Syaharuddin menyampaikan, pembangunan Jaringan Irigasi Kalukku di Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju akan dibangun oleh Balai Wilayah Sungai III Palu. Namun, mengalami kendala berupa belum adanya berkas pendukung surat pernyataan atau berita acara kesepakatan dengan masyarakat yang terdampak pembangunan irigasi tersebut. "Ini merupakan syarat utama permohonan pelaksanaan pengadaan tanah ke Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk dapat dibuatkan surat keputusan penetapan lokasi," ujarnya. Olehnya itu, Syaharuddin menyatakan, Dinas Perkim siap membantu memfasilitasi pertemuan dengan masyarakat yang terdampak, guna membuat berita acara kesepakatan setuju atau tidak tanahnya dilewati pembangunan irigasi. "Namun, sebelum kita menuju lokasi ada baiknya kita mengundang seluruh aparat pemerintah yang ada di Kecamatan Kalukku dan Alhamdulillah semuanya hadir,” ucapnya. Dia mengungkapkan, metode yang disepakati dengan para aparat Pemerintah Kecamatan Kalukku untuk melakukan pertemuan dengan masyarakat adalah Dor To Dor. “Kita akan melakukan dor to dor, sekalian bersosialisasi tentang pentingnya pembangunan irigasi bagi masyarakat Kalukku yang sebagian besar penduduknya adalah petani, yang jika irigasi ini terbangun pasokan air untuk tanaman akan selalu ada dan menjamin ketersediaan air di musim kemarau,” tuturnya.…