MAMUJU--Dalam upaya meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan publik, Tim Kerja Reformasi Birokrasi (RB) dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Setda Sulbar) melakukan koordinasi bersama Biro Organisasi dan Tatalaksana Setda Sulbar, Kamis, 1 Februari 2024. Pertemuan tersebut difokuskan pada evaluasi kinerja melalui Lembar Kerja Evaluasi (LKE) tahun 2023. Dalam pertemuan tersebut, Kepala Bagian Pengelolaan Barang dan Jasa Biro PBJ Setda Sulbar M. Yamin Saleh melakukan diskusi untuk meninjau kembali hasil evaluasi kinerja yang tercantum dalam LKE tahun sebelumnya. Tujuan utama dari evaluasi ini adalah untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, serta peluang perbaikan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan layanan publik. "Pertemuan ini menjadi momentum yang sangat penting bagi kami untuk mengevaluasi langkah-langkah yang telah diambil dan menetapkan strategi baru yang lebih efektif untuk meningkatkan kualitas layanan yang kami berikan kepada masyarakat," kata M. Yamin Saleh. Penelaah Teknis Kebijakan Biro Organisasi dan Tatalaksana Setda Sulbar Andri YB mengatakan, untuk saat ini belum ada kepastian apakah LKE RB yang digunakan sebagai instrument Evaluasi RB tahun 2022 akan kembali digunakan untuk evaluasi RB tahun 2023, mengingat adanya perubahan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi yang mengusung Reformasi Birokrasi Berdampak. "Biro Organisasi dan Tatalaksana masih menunggu petunjuk dari pimpinan terkait penggunaan instrumen dimaksud," ujarnya. Pertemuan tersebut diakhiri dengan kesepakatan untuk menunggu informasi lebih lanjut dari Biro Organisasi dan Tatalaksana mengenai instumen yang akan digunakan dalam Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023. (rls)

MAMUJU--Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Tim Bidang Prasarana, Sarana dan Kelembagaan mulai melaksanakan persiapan pengawasan/monitoring peredaran pupuk bersubsidi dan monitoring kelembagaan petani perkebunan, Selasa 6 Februari 2024. Itu sebagai tahapan awal upaya updating data kelompok tani perkebunan dalam sistem manajemen penyuluhan pertanian. Mamuju menjadi kabupaten sasaran pertama pelaksanaan kedua kegiatan ini. Hal ini menindaklajuti arahan Kepala Dinas Perkebunan Sulbar Herdin Ismail agar tetap memaksimalkan semua kerja-kerja teknis untuk mendukung target peningkatan produksi di tengah keterbatasan alokasi anggaran Dinas Perkebunan Sulbar di tahun 2024. Olehnya itu, setelah Kabid PSP dan Kelembagaan, Amirullah Rasyid beserta staf melakukan koordinasi terkait alokasi pupuk bersubsidi dan pelaksanaan penyuluhan pertanian untuk sub sektor perkebunan pada DTPHP Sulbar sebagai OPD leading sektor, yang diterima oleh Sekretaris DTPHP Sulbar drh. Agus Rauf dan pejabat fungsional yang menangani Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan Fajriani, langsung menyiapkan tim untuk melaksanakan pengawasan persiapan monitoring peredaran pupuk bersubsidi dan kelembagaan petani perkebunan. Upaya pengawasan/monitoring peredaran pupuk bersubsidi bagi petani kakao dan kopi, dua komoditi perkebunan yang mendapatkan alokasi, karena tahun lalu masih mengalami penurunan produksi terutama pada tanaman kakao. Salah satu yang diidentifikasi selain dampak kekeringan, karena tidak maksimalnya pemupukan sesuai anjuran teknis, yang ditandai dengan tidak maksimalnya penyerapan pupuk bersubsidi alokasi oleh petani kakao. “Karena itu kami melakukan koordinasi terkait pupuk bersubsidi untuk petani kakao dan kopi, dan lebih awal kami bisa melakukan penyampaian ke petani-petani, mendorong mereka untuk yang sudah terdaftar namanya menebus jatah pupuk masing-masing, sehingga dapat melakukan pemupukan secara tepat waktu. Apalagi petani kakao sekarang mendapatkan harga yang sangat tinggi, jadi kita berupaya mendorong petani mengalokasi sebagian pendapatan untuk pembelian pupuk,” kata Amirullah Rasyid, Kabid PSP dan Kelembagaan Dinas Perkebunan Sulbar. Tugas lainnya yang juga diupayakan oleh Kepala Bidang PSP dan Kelembagaan dengan koordinasi data Simluhtan yakni, persiapan pengusulan kelompok tani sebagai calon penerima bantuan dari…

MAMUJU -- Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Pemprov Sulbar turut memperingati Bulan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) Nasional Tahun 2024, di Polewali Mandar, Selasa (06/02/2024). Peringatan Bulan K3 Sulbar di pusatkan PT. Kencana Hijau Bina Lestari sebagai penyelenggara. Bertindak sebagai Pembina Apel Pj. Bupati Polewali Mandar, Ilham Borahima, yang sekaligus membacakan sambutan Menteri Ketenagakerjaan RI. Bulan K3 Nasional tahun 2024 mengangkat tema "Budayakan K3, sehat dan selamat dalam bekerja, terjaga keberlangsungan usaha". Sebagaimana Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah, memberikan pedoman petunjuk pelaksanaan Bulan K3 Nasional Tahun 2024 serta penjelasan mengenai tujuan dan sasaran pelaksanaan Bulan K3 Tahun 2024. Menteri Ketenagakerjaan memberikan penjelasan mengenai era industrialisasi yang kita hadapi saat ini telah mengalami transisi dari 4.0 menuju 5.0 yang memunculkan budaya kerja baru, bentuk dan pola kerja baru, perubahan jam kerja dan profesi-profesi baru dimana kondisi-kondisi tersebut harus diimbangi dengan upaya pelaksanaan K3 yang lebih inovatif namun tetap efisien dan efektif. Sejalan dengan imbauan Menteri Ketenagakerjaa, Kepala Disnaker Sulbar Andi Farid Amri turut memeriahkan Bulan K3 di Sulbar mulai 12 Januari hingga 12 Februari 2024, dengan berbagai kegiatan mliputi Senam Sehat, Donor Darah, Pembagian 1000 Kupon Belanja serta Pembagian Kupon Undian Berhadiah yang semuanya digelar bersamaan. dengan kegiatan Car Free Day Sulbar pada Tanggal 4 Februari 2024 di Jalan Arteri. Kegiatan ini juga dihadiri langsung oleh Pj. Gubernur Sulawesi Barat, Prof. Zudan Arif, dan Sekretaris Daerah Prov Sulbar, Muhammad Idris. Adapun anjuran peringatan bulan K3 Nasional Tahun 2024 tertuang dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2023 tentang "Petunjuk Pelaksanaan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional Tahun 2024" "Sejalan dengan imbauan Menteri Ketenagakerjaan, Pemprov Sulbar turut memperhatikan budaya K3 sebagai bentuk komitmen menjaga keselamatan para pekerja di wilayah Provinsi Sulawesi Barat," ucap Farid. Lanjut Farid, Komitmen Pemprov Sulbar dalam mewujudkan Keselamatan dan Kesehatan kerja tercermin dari rendahnya angka…

MAMUJU -- Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulbar bersiap melaunching salah satu layanan unggulan yaitu pelayanan Chatlab dan EWSL. Launching direncanakan dilakukan oleh Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakrulloh. Launching digelar dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat di RSUD Provinsi Sulawesi Barat khususnya Pelayanan Kateterisasi Cathlab dan EWSL. Direktur RSUD Prov Sulbar dr. Marintani Erna Dochri mengatakan, pihaknya telah melaksanakan rapat persiapan Lonching Pelayanan Cathlab dan ESWL bersama Panitia di ruang pertemuan Lt 3 RSUD Prov Sulbar. Selasa, 6 Februari 2024. Ia mengatakan, layanan unggulan seperti Cathlab merupakan suatu pelayanan yang di lakukan di laboratorium kateterisasi jantung & angiografi untuk menentukan diagnostik penyakit jantung dan pembuluh darah. Sedangkan Extracorporeal Shock Wave Lithotrips ( ESWL ) adalah tindakan untuk menagani penyakit batu ginjal. Prosedurnya akan memecah batu ginjal yang ditembakkan dari luar tubuh. "Pelayanan Cathlab dan Pelayanan ESWL merupakan pelayanan unggulan yang ada di RSUD Prov Sulbar. Dan kita telah melaksanakan rapat pemantapan louncing pelayanan Cathlab dan ESWL yang diresmikan langsung oleh PJ Gubernur Prov Sulbar pada tanggal 13 Februari 2024," kata dr. Erna. dr Erna mengatakan, Rapat yang digelar bersama panitia merupakan rapat terakhir sekaligus mematangkan persiapan dan melakukan pembagian tugas di masing-masing bidang. "Kita berharap launching yang akan digelar berjalan lancar, dan layanan ini segera di nikmati oleh masyarakat yang ingin melakukan pengobatan,"tutupnya. (Rls)

BALI--Pj. Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Prof. Zudan Arif Fakrulloh bersama Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, dan Kepala BKD Sulbar, Bujaeramy Hassan menghadiri Rapat Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Menuju Birokrasi Berkelas Dunia yang digelar oleh Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKN RI) di Hotel The Stones Legian Bali, Selasa, 06 Februari 2024. Rakor yang mengusung tema "Mewujudkan Netralitas ASN dalam Bingkai Meritokrasi : Menuju Birokrasi Berkelas Dunia", dihadiri Menteri PAN-RB Abullah Anwar Anas, Kepala BKN RI Haryono Dwi Putranto, KASN RI, Jajaran BKN Kantor Regional X Denpasar Bali, para Kepala Daerah se-Indonesia dan tamu undangan lainnya. Kepala BKD Sulbar, Bujaeramy Hasan menekankan netralitas sangat penting mengingat ASN adalah perekat bangsa sebagaimana arahan Menteri PAN-RB, Kepala BKN bahwa ASN adalah perekat bangsa, sehingga ASN tidak boleh memihak. "Kita akan tetap mengupayakan agar ASN kita tetap netral. Jika ASN kita tidak netral, maka mereka tidak akan bisa memberikan pelayanan yang adil untuk semua pihak," kata Bujaeramy. Dia menegaskan, ASN tidak boleh terpecah-pecah karena kepentingan politik, ASN harus utuh sebagai satu kesatuan dan berkewajiban menjaga persatuan, mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. "Ini janji kita selaku ASN," tandasnya. Dia menambahkan, penting juga diingat bahwa netralitas ASN tidak hanya sebatas pada urusan politik semata, tetapi dalam segala urusan yang berkaitan dengan pelayanan, ASN harus netral berdasarkan asas keadilan dan memperlakukan sama bagi semua pihak yang dilayani. "Mereka harus tetap utuh memberikan pelayanan dan tidak boleh memihak atau terlibat politik praktis," pungkasnya. (rls)

PASANGKAYU–Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (TPHP) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan SDM Petani Komoditi Padi Desa Sarude Kec. Sarjo Kab. Pasangkayu, Selasa, 6 Februari 2024. Kegiatan ini dibuka Kepala Dinas TPHP Sulbar Syamsul Ma’rif. Bimtek dihadiri sejumlah Pejabat Dinas TPHP Sulbar, diantaranya Kabid Penyuluhan dan PSP Busman dan Koordinator penyuluh Asiarni Sahar. Turut hadir dari Pemkab Pasangkayu, Kabid Penyuluhan Fatimah dan Kabid PSP Asmirah, Kepala Desa Sarude, Koordinator Fungsional Penyuluh serta 40 Petani Muda. Peserta bimtek dari kelompok Tani Karya Bersama. Kepala Dinas TPHP Sulbar Syamsul Ma’rif menjelaskan, bimtek itu bertujuan untuk meningkatakan kompetensi SDM di sektor pertanian dan menurunkan insiden kemiskinan untuk mampu menjadi pelopor kemandirian di daerahnya. Selain itu, juga meningkatakan pengetahuan sikap dan keterampilan petani dalam manajemen usaha tani serta dapat memanfaatkan sumber daya pembangunan pertanian khususnya tanaman padi dan meningkatakan kesejahteraan petani serta pemanfaatan teknologi terapan. Syamsul Ma’rif berharap, dengan adanya bimtek itu dapat menghasilkan sumber daya insani pertanian yang kompoten dan berkarakter di bidang pertanian, meningkatkan kompetensi (pengetahuan, keterampilan dan sikap) untuk kemudian dapat menjadi agen/pioner yang dapat menularkan ilmu yang telah diperoleh kepada komonitasnya. Adapaun narasumber dalam bimtek tersebut, yakni Kepala Dinas TPHP Sulbar (Kebijakan Pembangunan Pertanian), Abidin Abdullah (Peran Legislatif Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Petani), Safaruddin (Teknologi Budidaya Padi), Idrus (Pemupukan Berimbang Tanaman Padi) dan Ikbal (Pengendalian OPTP pada Tanaman Padi). Dalam penyampaian materinya tersebut, Syamsul Ma’rif menginginkan dua hal yang bisa diperbaiki yakni, pertama sistem usaha tani, penerapan usaha tani yang menguntungkan, pemanfaatan sumber daya lahan pertanian secara optimal dan sistem budidaya yang baik sesuai dengan anjuran teknis. Kedua, pengawalan dan pendampingan secara intens dan maksimal oleh penyuluh pertanian mulai dari kabupaten sampai provinsi. (rls)

MAMUJU--Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana memimpin Rapat Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Pj. Gubernur Sulbar Triwulan III, Senin (5/2/2024). Rapat dilaksanakan di Kantor Bapperida Sulbar yang dihadiri Tim Penyusun Pelaporan Penyusun Laporan Evaluasi Kinerja Pj. Gubernur Sulbar Triwulan III, terdiri dari Bapperida Sulbar, Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Sulbar, Biro Umum Setda Sulbar, Biro Pemerintahan dan Kesra Setda Sulbar, dan Perwakilan Perangkat Daerah yang hadir untuk melengkapi data. Dengan membahas kesiapan laporan yang ternyata masih kekurangan beberapa data, rapat dilanjutkan pada hari Selasa (6/2/2024). “Semua data yang diminta untuk disampaikan dalam laporan evaluasi kinerja Bapak Pj. Gubernur harus lengkap dari semua OPD. Ini penting untuk dipaparkan dalam rapat pra evaluasi bersama Itjen Kemendagri besok (7/2/2024),” kata Junda Maulana yang ditemui usai memimpin rapat. Pra evaluasi ini diadakan untuk mematangkan laporan sebelum pelaksanaan rapat evaluasi kinerja yang diagendakan pada 20 Februari 2024 mendatang. (rls)

MAMUJU – Salah satu upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan cara mendekatkan fasilitas layanan sehingga dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat. Dalam rangka untuk mencapai tujuan tersebut Tim Pembina Samsat Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) telah mengoperasikan layanan “Samsat Drive Thru” di Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, Rabu 7 Januari 2024. Itu untuk menyukseskan program prioritas Penjabat (Pj) Gubernur Sulbar, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, pada point Peningkatan Kualitas SDM dam Pelayanan Publik. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sulbar, Masriadi Nadi Atjo dalam komitmennya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat wajib pajak dan komitmen untuk mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tahun 2024. Salah satunya dengan membuat terobosan yang menghadirkan pelayanan pembayaran pajak sampai ke pelosok. Layanan yang diberi nama Samsat Drive Thru hadir melayani masyarakat di Kecamatan Sampaga tepatnya berlokasi di Kantor Kecamatan Sampaga. Masriadi menjelaskan, Samsat Drive Thru adalah bagian dari serangkaian inovasi pelayanan untuk memudahkan wajib pajak dalam urusan pajak kendaraan. "Inovasi ini merupakan hasil kolaborasi antara Pemprov Sulbar, Polda Sulbar dan Jasaraharja. Bersinergi untuk memberikan pelayanan terbaik, nyaman, cepat dan transparan," ujar Masriadi. “Kita ingin menjangkau lebih banyak wajib pajak. Karenanya kita membuka samsat di mana-mana. Terserah wajib pajak mau membayar pajak di mana saja,” sambungnya. Kepala BPKPD Sulbar menghimbau kepada masyarakat agar memanfaatkan program pelayanan pembayaran pajak yang lebih baik. “Sampaikan ke masyarakat lainnya, bayar pajak di sini, pelayanan cepat dan tidak menunggu,” himbaunya. Kepala Kantor UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (PPRD) Mamuju, Jufrisal Palimbuan mengatakan, layanan Samsat Drive Thru dihadirkan untuk memudahkan masyarakat khusunya di Kecamatan Sampaga tanpa harus jauh-jauh datang lagi ke Kantor UPTD PPRD Mamuju di Mamuju untuk membayar pajak kendaraan. “Ya, dengan adanya Samsat Drive Thru, masyarakat Sampaga dapat mengurus pajak kendaraan dengan lebih cepat, tanpa harus ke Mamuju lagi, dan bisa selesai kurang dari…

MAMUJU--Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Barat (Koperindag Sulbar) berkoordinasi dengan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas III Sulbar untuk membentuk Toko Oleh-Oleh Sulbar di Terminal Tipe A Simbuang, Kabupaten Mamuju. Koordinasi ini dilakukan pada Selasa, 6 Februari 2024 di Kantor BPTD Kelas III Sulbar, Jl. Musa Karim, Kelurahan Karema, Mamuju. Tujuan dari pembentukan Toko Oleh-Oleh adalah untuk mempromosikan produk UMKM dan kerajinan daerah Sulbar kepada masyarakat luas, khususnya para penumpang yang menggunakan Terminal Simbuang sebagai tempat transit atau tujuan perjalanan. Toko Oleh-Oleh diharapkan dapat menjadi salah satu sarana untuk meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan pelaku UMKM dan kerajinan daerah. Kepala Bidang Perindustrian Koperindag Sulbar, Muhammad Faizal Thamrin, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Sulbar, mengatakan, pihaknya berharap Toko Oleh-Oleh dapat segera terwujud. “Kita berharap Toko Oleh-Oleh di Terminal Simbuang ini segera jadi agar produk UMKM dan kerajinan khas kita bisa lebih dekat dan mudah untuk didapatkan, terutama bagi mereka yang perjalanan ke luar daerah. Misalnya ke Makassar, bisa beli oleh-oleh produk atau kerajinan di sini,” ungkapnya. Sementara itu, Kepala BPTD Kelas III Sulbar, Febrianto Frengky Mbatu, menyambut baik niat Koperindag Sulbar untuk membuka Toko Oleh-Oleh Sulbar di Terminal Simbuang. Ia meminta Koperindag Sulbar segera mengirimkan surat resmi terkait hal itu agar dapat diproses lebih lanjut. “Kami siap mendukung Koperindag Sulbar untuk mewujudkan Toko Oleh-Oleh Sulbar di Terminal Simbuang. Kami harap surat resmi segera dikirimkan agar kami bisa proses lebih lanjut,” kata Febrianto. Selain ke Kantor BPTD Kelas III Sulbar, Koperindag Sulbar yang diwakili oleh Kepala Bidang Perindustrian, juga mengunjungi langsung Terminal Simbuang untuk melihat lokasi yang rencananya akan digunakan sebagai Toko Oleh-Oleh. Koperindag Sulbar berencana menempatkan Toko Oleh-Oleh di dekat smoking room agar lebih mudah diakses oleh penumpang. (rls)

MAMUJU--Kepala Bapperida Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Junda Maulana hadir sebagai narasumber pada Rapat Koordinasi (Rakor) Balai Latihan Kerja (BLK) Sulbar Tahun 2024. Dalam paparannya, Ia mengulas profil, peluang hingga tantangan ketenagakerjaan Sulbar ke depan. “Penduduk bekerja di Sulbar masih didominasi oleh mereka yang berpendidikan SD ke bawah atau 44,53 persen, sedangkan tenaga kerja berpendidikan tinggi atau S1 sebesar 11,45 persen,” kata Junda Maulana, Kepala Bapperida Sulbar dalam rakor yang dilaksanakan di Hotel Aflah Mamuju, pada Selasa 6 Februari 2024. Dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Sulbar, kegiatan itu turut dihadiri Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, UPTD dan Lembaga Latihan Kerja Se-Sulbar, serta perwakilan Perbankan, sekolah kejuruan, BPJS dan media. Dalam slide yang menampilkan proporsi pekerja formal dan informal, Junda juga menjelaskan mayoritas penduduk Sulbar lebih banyak bekerja di sektor informal, dengan didominasi oleh penduduk berpendidikan rendah dan berdomisili di pedesaan. “Pekerjaan di sektor formal lebih banyak didominasi oleh penduduk yang berpendidikan tinggi dan umumnya tinggal di perkotaan,” sambungnya. Kepala Bapperida Sulbar kemudian menyebutkan peluang dan tantangan dunia kerja di era 5.0. Perkiraan bonus demografi mencapai titik puncaknya di tahun 2035. Dengan begitu, jumlah penduduk usia produktif saat itu menjadi peluang yang harus dimanfaatkan. Namun, dengan melihat data yang ada saat ini, Sulbar akan dihadapkan dengan berbagai tantangan. “Sebelumnya saya masih dalam konsep saya itu baru kepada 4.0, tapi pak gubernur bilang, ke depan itu kita sudah memiliki peluang yang cukup besar dengan era globalisasi yang sudah menerapkan sains dan teknologi dengan 5.0,”sebut Junda. Kemudian Ia melanjutkan dengan memaparkan 5 (lima) tantangan yang akan dihadapi dunia kerja nantinya, antara lain : 1. Kualitas Tenaga Kerja Sulbar yang masih rendah, yang ditunjukkan dengan rendahnya tingkat pendidikan pekerja. 2. Rendahnya keterampilan dan produktivitas tenaga kerja menyebabkan daya tawar relative rendah. 3. Penduduk Sulbar masih cenderung bergerak pada bentuk pekerjaan yang kurang produktif, ditunjukkan dengan…