MAMUJU - Upaya untuk memaksimalkan program pelatihan berbasis kompetensi, Dinas Tenaga Kerja Sulawesi Barat (Sulbar) bersama Balai Latihan Kerja (BLK) Sulbar akan menggelar pertemuan bersama seluruh BLK Se-Sulbar. Kepala Dinas Tenaga Kerja Sulbar, Andi Farid Amri mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan menggelar rapat koordinasi bersama seluruh UPTD BLK kabupaten Se-Sulbar. Menurutnya, tujuan diadakannya rakor tersebut untuk mensinergikan dan mengkolaborasikan program antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. "Rakor tersebut digagas untuk mensinergikan program pusat dari Kemenaker RI terkait program pelatihan kompetensi yang menjadi program rutin oleh BLK,"kata Andi Farid. Andi Farid menjelaskan, rakor nanti akan membahas sinergi antara pusat dan daerah terkait program pelatihan yang dilaksanakan oleh BLK, baik program yang telah berjalan maupun yang dalam perencanaan program tahun ini. Ia mengatakan, dalam kegiatan tersebut nantinya akan dihadiri Balai Besar Vokasi dan Pruduktivitas (BBPVP) Makassar dan seluruh BLK Se-Sulbar. Hal yang sama juga disampaikan Kepala UPTD BLK Sulbar, Andi Farid Kusno. Menurutnya, rakor tersebut sengaja digagas untuk menyatukan persepsi dan frekuensi terkait program pelatihan yang digelar. Pihaknya akan membahas berbagai program yang diharapkan dapat meningkatkan peluang kerja di Sulbar. Apalagi dengan program pelatihan yang sedan dan akan dilaksanakan. "Kita akan menggelar rakor pekan depan, tepatnya tanggal 5 sampai 7 Februari di Hotel Aflah Mamuju, kita berharap melalui forum ini betul-betul dapat dimanfaatkan untuk sharing program terkait pelatihan berbasis kompetensi bagi BLK daerah dan juga provinsi, karena pemangku kepentingan dari pusat dan balai besar akan turut hadir dalam kegiata rakor ini," tutupnya. (rls)

MAMUJU--Dinas Kesehatan Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar Rapat dalam rangka Akselerasi Implementasi Gerakan Toilet Bersih (Tolsih) di Sulbar, Rabu 31 Januari 2024. Rapat dipimpin langsung Kepala Dinas Kesehatan Sulbar, drg. Asran Masdy. Digelar secara virtual, rapat tersebut melibatkan berbagai lintas sektor antar kabupaten, seperti kepala dinas kesehatan kabupaten se-Sulbar, kepala puskesmas se-Sulbar. Kegiatan itu juga dihadiri pengelola program kesehatan lingkungan dari Dinas Kesehatan Sulbar. Tujuan utama dilaksanakannya kegiatan itu adalah untuk mengkoordinasikan langkah-langkah dan menyatukan upaya dalam penilaian toilet bersih dan sehat. Setiap kabupaten di Sulbar akan membentuk tim penilai yang akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan kabupaten dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten setempat. Hasil penilaian akan disampaikan kepada tim Satuan Tugas (Satgas) Tolsih Sulbar, yang kemudian akan dilaporkan kepada Pj. Gubernur Sulbar. Gerakan Tolsih akan menilai kebersihan dan kesehatan toilet di berbagai tempat, seperti sekolah, perkantoran, pasar, terminal, rumah ibadah, dan fasilitas kesehatan (rumah sakit dan puskesmas) berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Fokus penilaian dalam minggu ini terutama pada jenjang sekolah, termasuk TK, SD, SMP, dan SMA/Sederajat. Kepala Dinas Kesehatan Sulbar, drg. Asran Masdy mengatakan, program Toilet Bersih merupakan salah satu inisiatif Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh, yang bertujuan untuk menjaga kebersihan dan kesehatan toilet umum serta fasilitas sanitasi lainnya, sebagai bagian integral dari upaya kesehatan masyarakat terutama dalam upaya percepatan penurunan prevalensi stunting di Sulbar. "Upaya bersama dalam Gerakan Tolsih menjadi landasan penting dalam meningkatkan kualitas sanitasi dan kesehatan masyarakat Sulbar," pungkasnya. (rls)

MAMJU--Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Setda Sulbar) menggelar Rapat Orientasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2023, Rabu 31 Januari 2024. Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat RPJMD Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sulbar itu dibuka Kepala Biro Pemkesra Setda Sulbar Arianto. Kepala Biro Pemkesra Setda Sulbar, Arianto mengatakan, pertemuan itu merupakan momentum yang sangat penting untuk menyatukan pemahaman dan koordinasi antar OPD dalam rangka penyusunan LKPJ. "Kerja sama dan kolaborasi seluruh OPD sangat berperan penting dalam memastikan kualitas dokumen LKPJ," kata Arianto. Arianto menjelaskan, LKPJ merupakan laporan yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintah yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama satu tahun anggaran. Pada pertemuan itu, Arianto menyampaikan terima kasih kepada narasumber Agussalim atas kehadirannya dalam kegiatan tersebut. Sementara, Agussalim dalam paparannya menjelaskan, LKPJ merupakan laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada DPRD, yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintah yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama satu tahun anggaran. "LKPJ ritual tahunan yang harus disusun. Saya menduga atau punya asumsi bahwa teman-teman terus melakukan pertemuan seperti ini, sebab ingin memperbaiki kualitas dokumen LKPJ. Saya terus berharap dari waktu ke waktu dokumen LKPJ terus membaik kualitasnya,” ujarnya. Dia menekankan, yang harus dipahami dengan baik ketika menyusun LKPJ adalah harus menggunakan prespektif evaluasi dan pertanggungjawaban daerah kepada DPRD, sehingga tidak ada lagi kelemahan LKPJ di Sulbar. Rapat Orientasi Penyusunan LKPJ tersebut, dihadiri Tenaga Ahli Gubernur Bid. Tata Naskah dan Perundang-undangan Setyaretnani, Sekretaris Bapperida Sulbar Darwis Damir, Kepala Bagian Pemerintahan Umum, Iksan Mustari, dan perwakilan OPD lingkup Pemprov Sulbar dan undangan lainnya. (rls)

MAMUJU- Dalam rangka mewujudkan solidaritas menuju peningkatan performa kinerja, Dinas Perkebunan Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan rapat virtual (Online) dengan PT. Mars, membahas MoU Program Kakao Berkelanjutan secara bertahap dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang, Rabu 31 Januari 2024. Dalam kerjasama ini bertujuan meningkatkan hubungan kelembagaan antar para pihak dalam rangka penyelenggaraan kerja sama penyediaan sarana dan prasarana pelatihan, penerapan teknologi serta pengembangan sumberdaya manusia untuk meningkatkan produksi, produktifitas, nilai tambah dan daya saing tanaman kakao di Sulbar. Dalam sambutannya, Kepala Dinas Perkebunan Sulbar, Herdin Ismail menekankan, dalam menjalankan kegiatan perlu ada yang prioritas, sehingga bisa menghasilkan output dan outcome yang optimal berdampak positif baik dari segi teknis, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Adapun ruang lingkup kerja sama yang digagas, antara lain pembangunan dan penyediaan sarana dan prasarana pelatihan (Mini Cocoa Academi), pembinanaan dan pemberdayaan petani/pekebun, peningkatan SDM petugas, pekebun dan pelaku usaha perkebunan kakao serta kemitraan dan kerja sama antar stakeholder terkait. PT. Mars beserta jajaran yang hadir dalam rapat menyatakan, akan melakukan tindak lanjut untuk identifikasi langsung di lapangan dan mengagendakan di Kabupaten Polewali Mandar setelah Pemilu, sekaligus pertemuan langsung dengan pihak Dinas Perkebunan Sulbar untuk penyusunan draft MoU yang akan disepakati bersama. Dalam rangka pelaksanaan kesepahaman bersama akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS), sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta disetujui dan ditandatangani oleh para pihak terkai

MAMUJU--Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Masriadi Nadi Atjo melakukan kunjungan ke Direktorat Lalu Lintas Polda Sulbar, Selasa 30 Januari 2024. Kunjungannya disambut langsung Direktur Lalu Lintas Polda Sulbar Velentinus Asmoro. Sejalan dengan komitmen Pemerintah Provinsi Sulbar, Dirlantas Polda Sulbar dan PT. Jasa Raharja Sulbar yang menyoroti pentingnya persamaan persepsi terkait data digital dan keamanan. Usai dilantik, Masriadi Nadi Atjo selaku Tim Pembina Samsat Sulbar bergerak cepat. Dalam pertemuan itu, Direktur Lalu Lintas Polda Sulbar Velentinus Asmoro mengatakan, pertemuan tersebut merupakan ajang perkenalan sekaligus membahas komitmen dalam peningkatan pelayanan kesamsatan, antara lain pelaksanaan regitrasi dan identifikasi data kendaraan bermotor dengan mengutamakan vilidasi data melalui system ERI (Electronic Registration and Identification), mendorong pelaksanaan realisasi kebijakan oleh pemerintah daerah dengan berbagai terobosan program dalam upaya peningkatan tingkat kepatuhan masyarakat, memberikan peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat melalui pengembangan inovasi samsat berbasis digital, pelaksanaan kolaborasi kemitraan dengan para stakeholder untuk memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan menjadikan regident ranmor pembayaran PKB dan pembayaran SWDLLJ sebagai persyaratan utama, pelaksanaan penegakan hukum melalui ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) sera Implementasi pasal 74 UU Nomor 22 Tahun 2009, dan terakhir membahas peningkatan PAD Sulbar TA. 2024. “BPKPD Sulbar tidak bekerja sendiri. Bersama Tim Pembina Samsat Sulbar dan para stakeholders kami berkolaborasi untuk mencapai target. Alhamdulillah pada pekan keempat Januari 2024 ini, target kami dari realisasi Pajak Daerah menembus Rp. 15,4 Miliar dari target Rp. 403,93 Miliar,” kata Kepala BPKPD Sulbar, Masriadi Nadi Atjo. Melalui kesempatan itu, Masriadi mengajak semua pihak untuk bersama-sama mendorong masyarakat sebagai pemilik kendaraan, agar patuh pada kewajibannya. “Ini sangat penting karena pajak kembali kepada masyarakat dan memberikan manfaat bagi pengguna jalan,” ucapnya. Dalam kunjungannya, Kepala BPKPD Sulbar didampingi Kepala Bidang Pendapatan Daerah, Nuruddin Rahman dan AKPD Bidang Pendapatan, Syamsul Arifin. (rls)

MAMUJU--Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Masriadi Nadi Atjo menerima kunjungan dan silaturahmi Kepala PT. Jasa Raharja Sulbar, Budianto di ruang kerjanya, Selasa 30 Januari 2024. Kunjungan tersebut dilaksanakan dalam rangka menjalin silaturahmi dan meningkatkan sinergitas yang selama ini sudah terjalin dengan baik antara BPKPD Sulbar dengan PT. Jasa Raharja dalam memberikan pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) bagi masyarakat atau wajib pajak di Kantor Bersama Samsat di wilayah Sulbar. Pertemuan itu sekaligus merupakan pertemuan pertama Masriadi Nadi Atjo sejak menduduki jabatan Kepala BPKPD Sulbar. Dalam pertemuan itu, terdapat beberapa hal yang dibahas, antara lain tentang kendaraan yang menjadi barang bukti lakalantas yang ada di Polda Sulbar, tetapi pajaknya tetap terdaftar agar pajaknya dihapus dari daftar wajib pajak. Untuk menindaklanjuti persoalan tersebut, maka Kepala BPKPD Sulbar dan Kepala PT. Jasa Raharja Sulbar akan mengagendakan pertemuan dengan pihak Kepolisian dalam hal ini Direktorat Lalu Lintas Polda Sulbar, juga membahas agar BPKPD, Jasa Raharja dan Kepolisian melakukan sistem satu data dalam hal data kendaraan yang sama. “Hari ini juga kami BPKPD akan melakukan kunjungan ke Dirlantas Polda Sulbar untuk membahas isu ini," kata Masriadi Nadi Atjo, Kepala BPKPD Sulbar. Masriadi juga mengatakan, selain isu itu juga akan membahas usulan kegiatan yang dapat dilakukan bersama untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat atau wajib pajak dalam membayar PKB dan SWDKLLJ. "Diantaranya adalah sosialisasi UU No.22 Tahun 2009 Pasal 74 Tentang Penghapusan Data Kendaraan, dilakukan apabila kendaraan tidak melakukan perpanjangan STNK sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, maka kendaraan bermotor tersebut tidak dapat diregistrasi dan digunakan di jalan,” ungkapnya. (rls)

MAMUJU--Rapat Finalisasi Usulan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Tahun 2024 digelar di Ruang Rapat Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulawesi Barat (Sulbar), Selasa 30 Januari 2024. Rapat tersebut dipimpin Asisten Bidang Administrasi Umum Setdaprov Sulbar, Amujib. Dihadiri Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sulbar Masriadi Nadi Atjo, Kepala BKD Sulbar, Bujaerami Hassan, Kepala Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten, Murdanil dan undangan lainnya. Dalam rapat, Kepala BPKPD Sulbar Masriadi Nadi Atjo menegaskan, untuk CASN Tahun 2024 pengajuannya sesuai kebutuhan daerah. “Persiapan penerimaan CASN 2024, dengan mengkaji kebutuhan pegawai, kondisi kelembagaan, Sumber Daya Manuasia (SDM) pegawai dan kondisi fiskal yang ada,” ujar Masriadi. Masriadi mengatakan, kebutuhan pegawai perlu memperhatikan persentase belanja pegawai yang diwajibkan minimal 30 persen dari belanja daerah berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD). HKPD merupakan bagian dari reformasi struktural di bidang desentralisasi fiskal dengan menciptakan alokasi sumber daya nasional yang lebih efisien melalui transparansi hubungan keuangan pusat dan daerah. Sementara itu, Kepala Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten, Murdanil menyampaikan, kebijakan pengadaan CASN Tahun 2024 menggunakan sistem zero growth yang bertujuan untuk memastikan bahwa jumlah ASN tidak mengalami peningkatan dalam kurun waktu tertentu. (rls)

MAMUJU - Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Sulawesi Barat (Sulbar), Safaruddin Sanusi menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) terhadap Tugas dan Fungsi Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Sulbar. Rakor yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulbar, Muhammad Idris, berlangsung di Rumah Jabatan Sekprov Sulbar, Rabu (31/1/2024), juga diikuti belasan SKPD dibawah naungan Asisten III. Mulai dari Dinkes, Kominfo, Dinas Pariwisata, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, BPKPD, BPSDM, BKD, Badan Penghubung, RSUD, Biro Organisasi dan Biro Umum. Dalam rapat itu, beberapa arahan Muhammad Idris yang disampaikan kepada SKPD guna menjadi perhatian khusus untuk selanjutnya dapat ditindaklanjuti dengan cepat. Hal itu disampaikan Safaruddin Sanusi, saat diwawancarai wartawan. "Diantaranya mendorong percepatan pengelolaan administrasi, memastikan pencapaian pelaksanaan kegiatan, memastikan posisi kita sebagai wakil pemerintahan pusat di daerah, serta menata proses koordinasi secara berjenjang dengan mengedepankan proses lebih cepat lebih baik," kata Safaruddin Sanusi. Selain itu, kata Dia, pihaknya diminta menyiapkan kalender of event OPD selama satu tahun, melakukan koordinasi setiap bulan untuk mengevaluasi realisasi fisik dan keuangan, memanfaatkan ruang meeting secara online, serta mematangkan jalur koordinasi secara berjenjang. "Penandatanganan naskah dinas di Asisten III dilakukan secara berjenjang, transformasi tata kelola pemerintahan sebagai bahan connecting terhadap RPJMN, mencanangkan transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan Sulbar dan menindaklanjuti arahan dan kebijakan pimpinan dalam implementasi tata kelola pemerintahan," ungkapnya. Bahkan, kata Safaruddin Sanusi, pihaknya diminta untuk memeriksa dan mengevaluasi potensi yang dimiliki setiap SKPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. "Terkait aplikasi agar terkoneksi dengan SPBE kita, penguatan tata administrasi persuratan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk menjaga administrasi kepegawaian tertata dengan rapi, serta aplikasi dirancang dalam kompleks yang terintegrasi serta konten creator yang dapat mempromosikan daerah kita," tutur Safaruddin Sanusi. (rls)

MAMUJU--Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Masriadi Nadi Atjo melakukan Kunjungan Kerja ke UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (PPRD) Mamuju, Selasa 30 Januari 2024. Dalam kunjungan didampingi Kepala Bidang Pendapatan Pajak Daerah Nuruddin Rachman, dan diterima seluruh Pejabat UPTD PPRD Mamuju beserta Paur STNK Iptu Novera. Kunjungan kerja itu merupakan kunjungan kerja perdana Masriadi Nadi Atjo sebagai Kepala BPKPD Sulbar yang baru dilantik. Dalam kunjungannya, Ia memantau kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh seluruh staf serta melihat kondisi sarana dan prasarana yang melekat di Kantor UPTD PPRD Mamuju. Kepala BPKPD Sulbar Masriadi Nadi Atjo menekankan bahwa seluruh staf yang ada wajib melakukan pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak. Pada kesempatan itu, Kepala BPKPD Sulbar mendengar usulan dari seluruh Pejabat dan Staf UPTD PPRD Mamuju terkait peningkatan sarana dan prasarana. Diharapkan dengan adanya peningkatan sarana dan prasarana akan meningkatkan kualitas pelayanan dan mendukung kinerja seluruh staf yang ada. Kepala UPTD PPRD Mamuju Jufrisal Palimbuan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kunjungan kerja yang dilakukan Kepala BPKPD Sulbar beserta jajaran. Menurutnya, hal itu menjadi bentuk perhatian Kepala BPKPD Sulbar sekaligus memberikan dampak positif bagi motivasi kerja seluruh Staf UPTD PPRD Mamuju. (rls)

MAMUJU--Kepala Dinas Perkebunan Sulawesi Barat (Sulbar) Herdin Ismail menerima kunjungan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Mamuju Helvita Dorojatun, di ruang kerjanya, Rabu 31 Januari 2024. Maksud dan tujuan kunjungan ini adalah silaturrahim dengan pejabat Kepala Dinas Perkebunan yang baru dan mengagendakan beberapa program yang prioritas untuk dilaksanakan dan dikolaborasikan antara Dinas Perkebunan Sulbar dengan pihak KPKNL Mamuju. Adapun kegiatan prioritas tersebut adalah : 1. Penataan Aset Tanah dan Bangunan sejumlah 43 titik di 5 (lima) kabupaten se Sulbar. 2. Pengamanan Aset Tanah dan Bangunan yang ada Dinas Perkebunan Sulbar sejumlah 43 titik tersebut. 3. Implementasi Updating data Tanah melalui Aplikasi Sentuh Tanah ku di Dinas Perkebunan Sulbar untuk mengamankan aset tanah tersebut dari penyerobotan. 4. Serta Lanjutan Program Sertifikasi Tanah Milik Negara Tahun 2024. Pihak KPKNL Mamuju dan Dinas Perkebunan Sulbar bertekad untuk menjadikan Dinas Perkebunan Sulbar menjadi instansi pemerintah yang pertama dalam penyelesaian penginputan data tanah melalui aplikasi Sentuh Tanah ku di Sulbar tahun 2024 ini dan mengupayakan untuk melakukan percepatan pelaksanaan Sertifikasi Aset Tanah sejumlah 43 Titik di Dinas Perkebunan Sulbar. Sebagai tindak lanjut kegiatan ini, pihak Dinas Perkebunan Sulbar juga akan menjadwalkan koordinasi dengan Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Perkebunan dan Kementerian Keuangan melalui virtual meeting untuk percepatan pelaksanaan penataan aset ini. Pada kegiatan Penataan Aset Tahun 2023 berupa Program Sertifikasi Aset Tanah pada Dinas Perkebunan Sulbar, Dinas Perkebunan Sulbar bersama dengan KPKNL Mamuju dan ATR BPN Sulbar menerbitkan 8 (delapan) sertifikat tanah di 2 (dua) kabupaten, yaitu Kabupaten Mamasa 3 (tiga) sertifikat dan Kabupaten Polewali Mandar 5 (lima) sertifikat, dan diharapkan pada tahun 2024 ini jumlah aset tanah pada Dinas Perkebunan Sulbar yang disertifikatkan dapat bertambah. Kepala Dinas Perkebunan Sulbar, Herdin Ismail berharap, kolaborasi antara Dinas Perkebunan Sulbar dan KPKNL dapat menjadikan segala permasalahan dan kendala terkait penataan aset, pengamanan dan sertifikasi aset dapat…