MAMUJU-- UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (PPRD) Mamuju membuat terobosan pelayanan jemput bola pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada Pesta Rakyat HMI di Anjungan Pantai Manakarra dari tanggal 25 – 28 Januari 2024. Itu dilakukan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan PKB. Pelayanan itu dilakukan dengan menggunakan Samsat Keliling. Dengan cara jemput bola, selain mengoptimalkan penerimaan PKB bagi pendapatan daerah juga mempermudah masyarakat dalam membayar pajak kendaraannya. Kegiatan seperti itu yang sifatnya meningkatkan pelayanan prima ke masyarakat sangat didukung penuh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Masriadi Nadi Atjo. Dia berharap agar kegiatan itu terus berlanjut dan memberikan dampak positif bagi masyarakat yang ingin melakukan pembayaran PKBnya. Dalam kegiatan pelayanan Samsat Keliling yang berlangsung selama 4 (empat) hari itu diperoleh pendapatan sebesar Rp. 10.650.920, dengan rincian motor 6 (enam) unit dan mobil 3 (tiga) unit. UPTD PPRD Mamuju berterima kasih kepada masyarakat Mamuju yang dengan kesadarannya telah datang melaksanakan kewajibannya membayar pajak. UPTD PPRD Mamuju berkomitmen kegiatan seperti itu akan terus dilakukan, demi memaksimalkan pendapatan daerah dan memberikan kepuasan kepada masyarakat yang taat dalam melakukan pembayaran pajak kendaraannya. (rls)

MAMUJU--Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Masriadi Nadi Atjo menerima kunjungan silaturahmi Branch Manager PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Mamuju Rinchard Octovianus Herwata beserta stafnya, Senin 29 Januari 2024. Hadir mendampingi Kepala BPKPD Sulbar, Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Andi Kustia Hatta dan stafnya Muh. Fitra Hardiansyah. Kunjungan itu menjadi pertemuan pertama Masriadi Nadi Atjo selaku Kepala BPKPD Sulbar yang baru dengan PT. Taspen (Persero) dan sekaligus menjadi ajang silaturahmi kedua pihak. Dalam pertemuan di Ruang Kerja Kepala BPKPD itu membahas terkait tindak lanjut kegiatan taspen mobile, pembahasan e-klaim, serta koordinasi terkait dengan tindak lanjut atas permasalahan/kendala satker yang berhubungan dengan pegawai yang akan purna bhakti. Kepala BPKPD Sulbar Masriadi Nadi Atjo berharap dengan silaturahmi dan audiensi itu bisa terus bersinergi meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan bagi ASN khususnya di Sulbar. Melalui pertemuan itu, diharapkan sinergi antara BPKPD Sulbar dengan PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Mamuju dapat menjaga pemberian layanan prima dan berintegritas bagi ASN dan pensiunan di Lingkup Pemprov Sulbar. (rls)

MAMUJU--Kejar target laboratorium uji terakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) pada tahun 2024, UPTD Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Dinas Koperindag Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan rapat tindak lanjut perbaikan dokumen akreditasi berdasarkan temuan Asesor KAN, Selasa 30 Januari 2024, di Kantor UPTD BPSMB, Jl. RE Martadinata, Mamuju. Sebelumnya, UPTD BPSMB Sulbar menggelar kaji ulang manajemen sebagai tindak lanjut dari hasil asesmen awal yang telah dilakukan oleh Tim Asesor KAN pada Desember 2023 lalu. Asesmen awal tersebut bertujuan untuk menilai kesiapan UPTD BPSMB dalam melakukan akreditasi laboratorium pengujian komoditi biji kopi dan biji kakao. “Ini sebagai upaya perbaikan untuk mendapatkan akreditasi sebagai lab uji dari KAN. Masih ada 45 hari lagi untuk melakukan perbaikan, termasuk perbaikan dokumen. Kami akan memperbaiki semua temuan dan catatan yang diberikan oleh Tim Asesor KAN.” jelas Nurmilasari, Pejabat Fungsional Penguji Mutu Barang pada UPTD BPSMB. Menurut Nurmilasari, akreditasi laboratorium uji sangat penting untuk meningkatkan kredibilitas dan kompetensi UPTD BPSMB dalam memberikan layanan pengujian mutu barang kepada masyarakat. "Dengan akreditasi, hasil pengujian yang dikeluarkan oleh UPTD BPSMB akan diakui secara nasional maupun internasional," pungkasnya. Sementara itu, Kepala UPTD BPSMB, Adnan Rasjid mengungkapkan, kendala utama yang dihadapi dalam proses akreditasi adalah masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang pernah mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Manajemen Laboratorium dan Bimtek yang sesuai dengan jenis komoditi yang diusulkan. “Tahun 2024 ini sudah diprogramkan Bimtek Manajemen Laboratorium dan Bimtek terkait Komoditi Kopi dan Kakao, karena kita SDM nya masih kurang di situ. Kami berharap dengan adanya bimtek, SDM kami akan lebih siap dan mampu untuk menjalankan proses akreditasi dengan baik,” jelas Adnan. Adnan menambahkan, UPTD BPSMB memiliki komitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan pengujian mutu barang kepada masyarakat. Ia berharap dengan adanya akreditasi laboratorium uji, UPTD BPSMB dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan sektor pertanian dan perdagangan di Sulbar. (rls)

MAMUJU--Untuk membantu pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Sulawesi Barat (Sulbar), Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) Sulbar membuka Klinik UMKM pada acara Pesta Rakyat Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang berlangsung di Anjungan Pantai Manakarra, Mamuju, dari tanggal 25 sampai 28 Januari 2024. Klinik UMKM ini bertujuan untuk memberikan layanan yang lebih dekat dengan masyarakat berupa fasilitasi dan bantuan kepada pelaku UMKM di Sulbar, terutama dalam hal perizinan usaha, sertifikasi halal, desain logo, media promosi, foto produk, website, landing page, dan profil bisnis google. “Kami ingin memanfaatkan momentum ini untuk mengenalkan dan mengajak pelaku UMKM di Sulbar, untuk memanfaatkan layanan Klinik UMKM yang kami sediakan secara gratis. Kami berharap dengan adanya Klinik UMKM ini, pelaku UMKM di Sulbar bisa meningkatkan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas produk mereka, serta memperluas jangkauan pasar mereka melalui media digital,” ujar Bau Akram Dai, Kepala Dinas Koperindag Sulbar. Bau Akram menyampaikan, salah satu layanan unggulan Klinik UMKM itu adalah fasilitasi pendaftaran sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri untuk Industri Kecil (TKDN-IK). “Melalui layanan klinik UMKM ini, kami juga aktif mensosialisasikan pentingnya TKDN-IK bagi industri kecil menengah (IKM) di Sulbar. Selain karena program ini penting, juga masih banyak IKM yang belum tau. Untuk itu kami memberikan fasilitasi bagi IKM yang ingin dibantu dalam proses pendaftaran TKDN-IK," ujarnya. Sementara, Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Sulbar, Muh Aswad menekankan, sertifikat TKDN-IK penting untuk dimiliki industri kecil agar bisa ikut tender pengadaan barang dan jasa pemerintah. “Sertifikat TKDN-IK ini sangat penting bagi industri kecil terutama yang produknya sering dibeli oleh pemerintah, seperti furnitur kantor. Jadi TKDN-IK semacam tiket bagi industri agar bisa masuk E-Katalog pengadaan barang dan jasa pemerintah,” ujar Aswad. (rls)

MAMUJU--Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat (Perkim Sulbar) Syaharuddin menerima lawatan Kepala TVRI Stasiun Sulbar Fuad, Senin 29 Januari 2024. Lawatan Kepala TVRI Stasiun Sulbar bertujuan menanyakan sejauhmana tindak lanjut surat yang pernah dilayangkan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar tentang Permohonan Hibah Tanah untuk TVRI Stasiun Sulbar. Kepala Dinas Perkim Sulbar, Syaharuddin menyampaikan, surat tersebut sudah diterimanya yang didisposisi langsung Sekprov Sulbar Muhammad Idris. “Ya kami sudah menerima suratnya, dan dalam disposisinya tertulis untuk ditelaah,” kata Syaharuddin, yang didampingi Sekretaris Dinas Perkim Sulbar Amrin. Surat Permohonan Hibah Tanah untuk TVRI Stasiun Sulbar berisikan permohonan hibah tanah rencana pembangunan rumah dinas untuk Kepala TVRI dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha TVRI Stasiun Sulbar. Tanah yang diinginkan adalah tanah yang berada di depan Rumah Susun (Rusun) ASN Pemprov Sulbar dan berdekatan dengan Kantor TVRI Stasiun Sulbar. “Kami butuh 50 kali 25 pak kadis yang tanah kosong di depan Rusun ASN,” kata Fuad menjelaskan denah lokasi. Fuad juga mengatakan, anggaran untuk pembangunan rumah dinas tersebut sudah ada, dan lahan yang sangat tepat menurutnya adalah lahan yang dekat dengan Rusun ASN Pemprov Sulbar. Untuk itu, pihaknya berharap agar Pemprov Sulbar memberikan kemudahan. “Disamping rusunkan ada Kantor TVRI, akan lebih memudahkan kami mengawasi kantor jika rumah dinas kami dibangun di situ,” ucapnya. Menindaklanjuti surat tersebut, Kepala Dinas Perkim Sulbar menyatakan, akan mengecek terlebih dahulu apakah tanah yang dimaksud memang milik Pemprov Sulbar atau bukan. “Saya sudah memerintahkan pak sekdis untuk mengecek apakah tanah tersebut milik Pemprov Sulbar, jika memang tanah itu milik Pemprov pasti sertifikatnya sudah ada pada bidang aset, dan segera kami akan laporkan kepimpinan dan menunggu arahan selanjutnya,” ujar Syaharuddin. (rls)

POLMAN - Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan Rapat Koordinasi Tim TKDD, di Kantor Badan Kesbangpol Polewali Mandar (Polman), Selasa 30 Januari 2024. Rapat koordinasi tersebut dilaksanakan dalam rangka Pemetaan Potensi ATHG dan Konflik Sosial pada Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Polman. Kegiatan itu dibuka langsung Pj. Bupati Polewali Mandar Muhammad Ilham Borahima. Pj. Bupati Polewali Mandar, Muhammad Ilham Borahima menyampaikan, sebentar lagi akan menghadapi pesta demokrasi 14 Februari 2024, setelah itu ada Pilkada serentak November 2024. "Kita butuh satu sinergitas kolaborasi terkait khusus persoalan-persoalan yang mungkin bisa saja terjadi di Kabupaten Polewali Mandar," kata Ilham Borahima. Sehingga, dalam rangka mengamankan dan memastikan kelancaran pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, diharapkan pihak terkait mengambil langkah-langkah cegah dini dan deteksi dini terhadap potensi ancaman, tantangan, dan hambatan yang mungkin muncul. "Upaya ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan proses demokrasi berjalan aman dan lancar," sambung Ilham Borahima. Dia menegaskan, camat dan kepala desa harus wajib melakukan cegah dini dan deteksi dini karena bertanggungjawab sebagai pemerintah. "Saya akan segera turunkan surat perintah untuk mengaktifkan pos-pos ronda. Penjagaan TPS di masing-masing desa," tegasnya. Sementara itu, Plt. Kepala Badan Kesbangpol Sulbar, Muhammad Yusuf Tahir mengatakan, Pemilu dan Pilkada Serentak adalah momen penting dalam perjalanan demokrasi. "Namun, kita tidak bisa menutup mata terhadap potensi ancaman dan konflik sosial yang dapat muncul selama proses ini," ujarnya. Oleh karena itu, lanjutnya, rapat itu diadakan untuk melakukan pemetaan secara menyeluruh guna memahami potensi ancaman dan tantangan, serta merumuskan langkah-langkah pencegahan yang efektif. (rls)

MAMUJU – Kegiatan Coaching Clinic Penerapan atau Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) pada aplikasi E-Kinerja Badan Kepegawaian Negara (BKN) bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan (TPHP) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) berlangsung di Ruang Rapat Dinas TPHP Sulbar, Selasa, 30 Januari 2024. Dalam sambutannya, Kepala Dinas TPHP Sulbar, Syamsul Ma’rif mengapresiasi setinggi-tingginya Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulbar yang telah menginisiasi kegiatan itu. Syamsul Ma’rif mengatakan, penerapan atau penyusunan sasaran kinerja pegawai sangat penting dalam upaya pengelolaan kinerja ASN, yang bertujuan membentuk sikap profesional yang kompeten dan kompetitif. “Untuk memperjelas peran dan tanggung jawab ASN dalam pencapaian sasaran kinerja di dalam organisasi perangkat daerah, serta sebagai salah satu upaya pemerintah dalam memaksimalkan kompetensi, keahlian, dan keterampilan para ASN, sekaligus evaluasi kedisiplinan,” kata Syamsul Ma'rif. Dia juga mengatakan, ASN sebagai garda terdepan dalam pelayanan publik memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai target kinerja organisasi dan memenuhi ekspektasi masyarakat. “Oleh karena itu, SKP adalah alat yang membantu ASN mengukur sejauh mana mereka mencapai target kinerja. Aplikasi E-Kinerja BKN menjadi sarana yang sangat bermanfaat dalam mengelola kinerja pegawai," ujarnya. Syamsul Ma’rif berharap, melalui Coaching Clinic itu ASN Dinas TPHP Sulbar dapat menyusun SKP sesuai peraturan terkini dan dapat menggunakannya dengan baik. "Coaching Clinic ini diharapkan dapat membantu mencapai kinerja yang lebih produktif, transparan dan terukur," ucapnya. (rls)

MAMUJU – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menerima kunjungan Tim Teknis Badan Geologi Kementerian ESDM RI, Selasa 30 Januari 2024. Kunjungannya disambut baik Kepala Dinas ESDM Sulbar, Mohammad Ali Chandra didampingi Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah Wisnu Hasta Praja beserta personel Bidang Geologi. Tim Teknis Badan Geologi Kementerian ESDM RI dipimpin Dzil Mulki Heditama didampingi Iwan Nursahan dan Dadi Mulyadi. Bertempat di Ruang Kerja Kepala Dinas ESDM Sulbar, pada kesempatan itu, Tim Teknis Badan Geologi Kementerian ESDM RI menyerahkan secara simbolis Laporan Akhir Prospeksi Logam Tanah Jarang (LTJ) dengan metode pengeboran dangkal di daerah Takandeang, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju. Dzil Mulki Heditama mengungkapkan, sesuai surat tugas yang diberikan pimpinanya untuk melakukan koordinasi penyelidikan umum LTJ dengan metode geologi dan geokimia di daerah Rante Doda dan Ta'an, Kabupaten Mamuju. “Jadi kami saat ini baru melakukan koordinasi lebih awal dengan instansi terkait dan pemerintah daerah dalam rangka kegiatan penyelidikan umum dengan lokasi yang berbeda dari sebelumnya. Akan tetapi masih di Kabupaten Mamuju,” ungkapnya. Sekedar diketahui, pada tahun 2023 Badan Geologi telah melakukan kegiatan prospeksi LTJ dengan metode pengeboran dangkal untuk mengetahui kondisi bawah permukaan mengenai batuan pembawa LTJ dan juga lapukannya, terutama pada formasi batuan gunung api adang sebagai formasi batuan pembawa logam. “Untuk kegiatan prospeksi LTJ di daerah Rante Doda dan Ta'an ini akan dilaksanakan pada akhir Februari dan Juni tahun ini,” ujar Dzil. Dalam sari laporan akhirnya diuraikan pengayaan LTJ pada sampel batuan tertinggi dengan kadar 3.346,2 ppm dan pada pengayaan LTJ untuk tanah diketahui kadar tertinggi yakni 6.012,32 ppm. “Saat ini kami telah mengusulkan untuk dijadikan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) LTJ. Dan ini untuk pertama kali ada WIUP LTJ di Indonesia,” pungkasnya. Kepala Dinas ESDM Sulbar, Mohammad Ali Chandra menyambut baik rencana Badan Geologi yang akan melakukan penyelidikan umum LTJ lanjutan…

MAMUJU- Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Mohammad Ali Chandra, melakukan pertemuan dengan Perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sulbar Asbi Samli, di Kantin Dinas ESDM Sulbar, Senin 29 Januari 2024. Pertemuan bertujuan membahas rencana pembangunan Depo atau Terminal Bahan Bakar Minyak (BBM) di wilayah Sulbar. Pertemuan itu menjadi langkah awal dalam menggenjot realisasi proyek strategis tersebut. Menurut Kepala Dinas ESDM Sulbar, Mohammad Ali Chandra, keberadaan Depo BBM sangat diperlukan di Sulbar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan BBM. Selain itu, akan membantu mengatasi kelangkaan BBM di SPBU yang disebabkan oleh jarak yang jauh antara SPBU dan Depo, serta menghadapi kemungkinan terganggunya transportasi akibat bencana alam. “Rencana pembangunan Depo BBM ini menandai komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan infrastruktur yang mendukung kebutuhan energi masyarakat, serta untuk memastikan ketersediaan BBM dan LPG yang memadai di Sulbar,” ungkap Ali Chandra. Ali Chandra berharap pembangunan Depo BBM bisa segera terealisasi, mengingat rencana itu telah lama menjadi harapan masyarakat Sulbar. Dia menekankan pentingnya kerja sama antara Bapperida dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dalam menggarap proyek tersebut. “Keberadaan Depo BBM diharapkan dapat mengurangi kendala pemenuhan kebutuhan masyarakat akan BBM dan LPG, serta dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan Pajak Bahan Bakar,” kata Chandra. Ia menambahkan, langkah-langkah konkret akan segera diambil untuk mewujudkan proyek itu demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat setempat. Sementara, Perwakilan Bapperida Sulbar, Asbi Samli menyampaikan, Pj. Gubernur Sulbar sangat menginginkan percepatan realisasi pembangunan Depo BBM di wilayah Sulbar. Dia mengatakan, Bapperida akan segera berkoordinasi dengan PT. Pertamina untuk membahas teknis penyusunan rencana pembangunan Depo BBM di Sulbar. "Langkah ini akan didahului dengan penandatanganan MoU antara Pemerintah Provinsi Sulbar dan PT. Pertamina, yang diharapkan dapat memperlancar proses selanjutnya, termasuk penentuan lokasi yang tepat untuk pembangunan Depo tersebut,” ujar Asbi. (rls)

MAMUJU--Dalam rangka mewujudkan solidaritas menuju peningkatan performa kinerja, Dinas Perkebunan Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan rapat internal setiap bidang terkait progres kegiatan, Selasa 30 Januari 2024. Bertempat di Ruang Rapat Dinas Perkebunan Sulbar, kegiatan itu bertujuan menyelaraskan dan menyamakan persepsi dalam penyusunan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pengembangan di sektor perkebunan di Sulbar. Dalam arahannya, Kepala Dinas Perkebunan Sulbar, Herdin Ismail mengatakan, kegiatan yang dilakukan berguna untuk mengevaluasi dan menyelaraskan persepsi dalam penyusunan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan. "Hal ini untuk mencapai sasaran pengembangan di sektor perkebunan di Sulbar," kata Herdin. Dalam penyusunan dokumen, perangkat daerah diarahkan untuk menyesuaikan program dan kegiatan rancangan awal yang akan di input, khususnya di sektor pemerintahan lebih terarah, sehingga menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas. Dinas Perkebunan Sulbar mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis dinas di bidang pengembangan tanaman perkebunan serta melaksanakan urusan ketatausahaan. Adapun topik setiap bidang yang dibahas adalah : 1. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan (PPHP) Kegiatan Bidang PPHP didukung sumber pendanaan APBN dan APBD dalam penyelenggaraannya. Pada agenda berikutnya akan memfasilitasi pertemuan penetapan harga TBS, pengembangan pelayanan informasi pasar komoditi perkebunan dan promosi produk perkebunan serta sarana pasca panen. 2. Bidang Perlindungan Perkebunan Kegiatan yang dirancang sepanjang tahun ini, akan dilakukan konsilidasi dengan kabupaten terkait petugas pengamat hama penyakit tanaman perkebunan. 3. Bidang Perbenihan dan Produksi Ada beberapa hal yang dibahas dan telah dilakukan, yakni konsilidasi internal tentang SKP dan jabatan fungsional, penyelesaian penyusunan laporan 2023, penyusunan rancangan awal 2025, konsilidasi pemetaan lokasi sumber benih (kebun entris) kakao di Sulbar, menerima kunjungan PT. Mars, serta menindaklanjuti perbaikan Data Statistik Perkebunan. 4. Bidang Prasarana, Sarana dan Kelembagaan Dalam hal ini, membutuhkan dukungan pendanaan APBD dan APBN dalam pelaksanaan kebijakan fasilitas serta persiapan kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian…