MAMUJU--Dinas Perkebunan Sulawesi Barat (Sulbar) rapat bersama Asosiasi Petani Sawit di Kantor Dinas Perkebunan Sulbar, Senin 29 Januari 2024. Rapat dipimpin Kepala Dinas Perkebunan Sulbar Herdin Ismail, dihadiri dua Asosiasi Petani Sawit yakni Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) dan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo). Rapat ini membahas terkait Penetapan Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit yang saat ini mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 1 Tahun 2018 dalam Pasal 2 Ayat 2, bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada pekebun sawit dalam memperoleh harga wajar TBS dan menghindari persaingan tidak sehat diantara perusahaan dengan para pekebun sawit. Kepala Dinas Perkebunan Sulbar Herdin Ismail mengatakan, langkah pertama yang akan dilakukan oleh tim dalam penentuan indeks harga TBS adalah diperlukannya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengikat, sebagaimana turunan Permentan Nomor 1 Tahun 2018 dan Peraturan Daerah (Perda). "Hal ini sangat penting, karena akan menjadi pedoman dan landasan utama dalam penentuan harga TBS kedepannya," ucap Herdin. Perwakilan Apkasindo A. Kasruddin mengatakan, perlunya perbaikan sistem penentuan harga TBS dan mempertimbangkan umur tanaman. Begitupun perbaikan penanganan perangkat bibit sawit serta kebijakan pemerintah daerah setempat, dan juga dibutuhkan penguatan kelompok/kelembagaan kelapa sawit yang ada di wilayah Sulbar. Konsolidasi dengan perusahaan sawit dan stakeholder terkait akan terus dioptimalkan, sehingga pada penentuan harga selanjutnya mencapai kesepakatan berbagai pihak yang didasari dengan SOP yang telah disepakati. Dengan kehadiran organisasi ini sebagai wadah, petani berharap dari permasalahan seperti kemitraan yang tidak bejalan, sumber benih yang tidak jelas dan kelembagaan sudah amburadul, tetapi dengan kolaborasi dan sinergi bersama semua pihak, akan segera diperbaiki dengan peran diplomasi pada pertemuan penetapan Harga TBS pada bulan berikutnya. Peran pemerintah, asosiasi petani dan para pelaku usaha satu frekuensi untuk perkebunan yang sustainable. (rls)

MAMUJU - Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Setda Sulbar) Anshar Malle, didampingi Kabag Rumah Tangga, Kabag Administrasi Pimpinan dan Kasubag Tata Usaha Pimpinan serta Tim Protokol menyambagi Kantor Inspektorat Sulbar. Dalam kunjungannya diterima langsung Inspektur, M. Natsir serta Irbang, Andi Nuryanti dan beberapa tim inspektorat. Maksud kedatangan Kepala Biro Umum bukan terkait pemeriksaan oleh APIP, melainkan memenuhi undangan Koordinasi Persiapan Kedatangan Ketua Ombudsman Republik Indonesia. "Seperti kita ketahui Ketua Ombudsman RI akan melakukan kunjungan ke Sulbar dan melakukan kegiatan Penyerahan Hasil Penilaian Kepatuhan Tahun 2023 Lingkup Provinsi Sulbar, yang rencananya akan dilaksanakan pada 02 Februari 2024," kata Anshar, Senin 29 Januari 2024. Menurut Kepala Biro Umum, koordinasi sangatlah penting sebagai bentuk meningkatkan komunikasi supaya lebih efektif. "Termasuk penyatuan rencana aksi agar dalam pelaksanaan nantinya semuanya berjalan dengan lancar dan sesuai yang diharapkan," ungkapnya. Hal tersebut juga sesuai arahan Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh dan Sekprov Sulbar Muhammad Idris agar perangkat daerah atau unit kerja senantiasa berkolaborasi. "Begitupun merespon dengan cepat hal-hal yang terkait tugas Pemerintah Provinsi Sulbar," ujarnya. (rls)

MAMUJU--Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi Barat (Kadis Perkim Sulbar) Syaharuddin meminta seluruh Pejabat Eselon III pada Dinas Perkim Sulbar untuk segera membuat jadwal kegiatan triwulan I (pertama). Itu disampaikan pada rapat internal bersama para Pejabat Eselon III lingkup Dinas Perkim Sulbar, Senin 29 Januari 2024, bertempat di Kantor Dinas Perkim Sulbar. “Segera buat jadwal kegiatan mulai bulan Februari sampai bulan Mei dan segera laporkan hasilnya karena akan disampaikan ke Pj. Gubernur. Besok jadwal kegiatannya sudah harus rampung," tegas Syaharuddin. Selain jadwal kegiatan, Kadis Perkim Sulbar juga meminta masing–masing bidang membuat usulan rincian aktivitas/pekerjaan untuk kegiatan tahun 2025, dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) tahun 2025. “Segera buat juga usulan rincian aktivitas pekerjaan setiap sub kegiatan tahun 2025 untuk disampaikan ke Bappeda,” imbaunya. Rapat internal dihadiri Sekretaris Dinas Amrin, Kepala Bidang Perumahan Asrul dan Kepala Bidang Permukiman Reski Ridwan. (rls)

Mamuju–Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (TPHP) Sulawesi Barat (Sulbar) melalui UPTD BPHMT IB melakukan pembuatan dan pemanfaatan pupuk kandang dari kotoran ternak kambing yang ada di IPTU Kalukku, Jumat, 26 Januari 2024. Kepala Dinas TPHP Sulbar, Syamsul Ma’rif mengatakan, pengolahan kotoran ternak (kohe) kambing menjadi pupuk kandang merupakan upaya pengolahan limbah dan pengembangan pertanian berkelanjutan. Menurutnya, jika diolah dengan baik, kotoran kambing yang awalnya tidak termanfaatkan bahkan berpotensi sebagai limbah bisa mengurangi pencemaran lingkungan, meningkatkan kesehatan tanah, memperbaiki kualitas tanaman, mendukung pertanian organik, meningkatkan kesejahteraan peternak dan sebagai sumber PAD. "Pemanfaatan limbah ternak sebagai sumber pupuk organik, tentunya sangat bermanfaat untuk mendukung sektor pertanian dan perkebunan," kata Syamsul. Kepala UPTD BPHMT- IB, Nurdin dalam kesempatan yang sama mengatakan, kegiatan itu dilakukan secara berkala agar limbah kotoran kambing dapat termanfaatkan dalam pemenuhan kebutuhan pupuk pada lahan Hijauan Pakan Ternak (HPT) dan kebutuhan masyarakat petani. “Kotoran kambing yang masih segar bersifat panas karena mengandung amoniak yang cukup tinggi, sehingga diperlukan proses pengeringan dan penghancuran terlebih dahulu agar lebih mudah dalam pengaplikasiannya,” ucap Nurdin. Pupuk kandang tersebut, lanjutnya, mengandung unsur hara makro dan mikro yang bisa memperbaiki struktur tanah, sehingga pertumbuhan tanaman bisa optimal. "Pupuk kandang yang telah siap diaplikasikan memiliki ciri dingin, remah, wujud aslinya tidak nampak dan baunya telah berkurang,"tutupnya. (rls)

MAJENE- Inspektorat Pemprov Sulawesi Barat (Sulbar) turut melakukan pemantauan pasar di Majene. Tujuannya, selain mengecek harga sekaligus mencermati soal ketersediaan pasokan kebutuhan pokok. Inspektur Inspektorat Sulbar M. Natsir mengatakan, pemantauan pasar sebagai upaya pengendalian inflasi daerah yang menjadi prioritas nasional saat ini. Dia menjelaskan, kegiatan TPID difokuskan untuk memberikan rekomendasi dalam rangka menjaga ketersediaan pasokan, mendukung kelancaran distribusi sekaligus meminimalkan gangguan-gangguan (supply shocks) yang dapat mengganggu pasokan dan distribusi. “Survey TPID di Pasar Tradisional Majene kali ini bertujuan untuk memastikan kelancaran pasokan dan distribusi serta harga kebutuhan pokok,” ucap Natsir saat melakukan pemantauan pasar di Majene, Minggu 28 Januari 2024. (rls)

MAMUJU--Dinas Perkebunan Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan rapat konsolidasi setiap bidang terkait progres kegiatan dan rencana/schedul kegiatan tahapan persiapan, Senin 29 Januari 2024. Kegiatan itu dilaksanakan setelah mengikuti Apel Pagi dan Doa bersama lingkup Pemprov Sulbar dipimpin Pj. Gubernur Sulbar. Bertempat di Kantor Dinas Perkebunan, rapat dipimpin Kepala Dinas Perkebunan Sulbar, Herdin Ismail. Kepala Dinas Perkebunan Sulbar, Herdin Ismail menekankan kerja keras bersama sangat dibutuhkan untuk memajukan pertanian. Pada kesempatan itu, Herdin mengingatkan jajarannya bekerja dengan ikhlas dan sesuai aturan dengan tupoksi masing-masing. "Kita harus bekerja sesuai dengan kemampuan yang kita miliki, bekerjalah dengan ikhlas agar kita nyaman, bekerjalah dengan baik agar kita tenang dan bekerjalah sesuai aturan," kata Herdin. Sebelumnya, dalam Apel Pagi dan Doa bersama, Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan beberapa hal, diantaranya terkait gerakan inovasi daerah, SAKIP, Reformasi Birokrasi, percepatan respon terhadap suatu isu, serta kolaborasi sinergitas pembinaan sampai lingkup kabupaten. (rls)

MAMUJU--Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sulawesi Barat (Sulbar) membuat lubang pengomposan sampah organik di sekitar halaman kantor, Jumat 26 Januari 2024. Pengomposan bertujuan mengelola sampah organik menjadi lebih bermanfaat. Pengomposan ialah proses biologis yang memanfaatkan mikroorganisme untuk mengubah material organik, seperti kotoran ternak, sampah, daun, sayuran menjadi kompos. Selain itu, pengomposan juga bisa diartikan sebagai proses penguraian senyawa yang terkandung dalam sisa bahan organik dengan suatu perlakuan khusus. Kegiatan itu melibatkan seluruh Staf DLH Sulbar dikoordinir langsung Kepala DLH Sulbar Zulkifli Manggazali. Kepala DLH Sulbar, Zulkifli Manggazali mengatakan, adanya lubang pengomposan diharapkan dapat mengurangi sampah khususnya sampah organik yang mencemari lingkungan. "Pengomposan merupakan salah satu bentuk pengelolaan sampah," ucapnya. Pembuatan lubang pengomposan dilakukan setelah aksi jumat bersih di sekitar Kantor DLH Sulbar. (rls)

MAMUJU --Laporan masyarakat terkait kerusakan jalan Trans Sulawesi di Mamuju Tengah, tepatnya di Topoyo, langsung ditanggapi Dinas PUPR Sulbar bekerjasama BPJN Sulbar. Kepala Dinas PUPR Sulbar Rachmad mengatakan, sebagaimana arahan PJ gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh, pihaknya langsung berkoordinasi dengan BPJN dalam mengatasi permasalahan tersebut. "Saya sudah minta kasatker menginstruksikan segera PPK paket-paket untuk penanganan sementara sepanjang ruas jalan, dan penanganannya saat ini sementara dilaksanakan," kata Rachmad, dikonfirmasi Senin (29/01/2024) Rachmad menjelaskan, sebagaimana penyampaian dari BPJN, diketahui Ruas Jalan tersebut masuk dalam paket pekerjaan kontruksi yang sedang dikerjakan tahun ini. "Akan dilakukan peninggian (raising) permukaan jalan yang pekerjaannya meliputi Pembuatan Talud, Pekerjaan pondasi, hingga Lapis Permukaan Aspal," ungkapnya. Progresnya, saat ini pekerjaan sedang fokus pada pembuatan Talud dan pelebaran jalan dari 6 meter menjadi 7,5 meter serta penutupan sementara lubang menggunakan timbunan. Rachmad juga berharap masyarakat bersabar sebab proses pekerjaan saat ini diperhadapkan pada kendala cuaca, musim hujan, sehingga sejumlah pekerjaan seperti proses pengaspalan direncanakan akan dilakukan setelah musim hujan. (rls)

MAMUJU--Sekretariat Bersama SPM Kemendagri RI melakukan Bimbingan Pelaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan di Sulbar, melalui platform daring zoom, Senin 29 Januari 2024. Kegiatan itu diikuti Kepala Dinas Kesehatan Sulbar drg. Asran Masdy, Sekretaris Dinas Kesehatan Sulbar Mahdiana, Pengelola SPM Kesehatan, dan perwakilan Biro Tata Pemerintahan Setda Sulbar Dhany Sadry dan Zulfikar, yang juga selaku Tim SPM Provinsi Sulbar. Tim SPM Dinas Kesehatan enam kabupaten di Sulbar turut hadir dalam kegiatan itu, untuk memastikan kelancaran pelaporan SPM Kesehatan yang dilakukan secara daring. Kegiatan itu diinisiasi Biro Tata Pemerintahan Setda Sulbar selaku Koordinator SPM Provinsi Sulbar bekerjasama dengan Sekretariat Bersama SPM Kemendagri RI. Adapun narasumber dalam kegiatan itu, perwakilan dari Sekretariat Bersama SPM Kemendagri RI Irham Putra. Dalam paparannya, Ia menekankan pentingnya pelaporan SPM kesehatan yang berkualitas. Kepala Dinas Kesehatan Sulbar, drg. Asran Masdy, turut memberikan informasi dalam kegiatan itu. Ia menyampaikan, pelaporan SPM Kesehatan dilakukan secara berkala setiap triwulan oleh Tim SPM Dinas Kesehatan provinsi dan Dinas Kesehatan kabupaten. Asran Masdy mengatakan, penting untuk dicatat bahwa SPM menjadi kewajiban provinsi, khususnya terkait penanganan bencana dan wabah. Dengan adanya kegiatan itu, kata Asran Masdy, diharapkan pelaporan SPM Kesehatan di Sulbar dapat dilaksanakan dengan efisien dan akurat, sebagai bagian dari upaya meningkatkan respon dan penanganan terhadap isu-isu kesehatan di tingkat provinsi. (rls)

POLMAN--Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (TPHP) Sulawesi Barat (Sulbar) kembali melaksanakan Gerakan Pengendalian (Gerdal) Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) penggerek batang pada tanaman di Kab. Polewali Mandar (Polman). Hal ini diinstruksikan langsung Kepala Dinas TPHP Syamsul Ma’rif, melalui UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) Sulbar. Gerdal kali ini dilaksanakan di 2 (dua) Kelompok Tani, yaitu Kelompok Tani Sipoelo di Kec. Tapango dan Kelompok Tani Idaman di Desa Bakka-Bakka Kec. Wolomulyo, Kab. Polman. Kegiatan itu berlangsung selama dua hari (23-24 Januari 2024). Dalam pelaksanaannya, Penanggungjawab Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit (LPHP) Wilayah II Rea Timur mengakomodir kegiatan Gerdal OPT bersama Koordinator POPT Kab. Polman, POPT Kec. Mapilli, POPT Kec. Wonomulyo. Kepala Dinas TPHP Sulbar, Syamsul Ma’rif mengatakan, berdasarkan hasil laporan pengamatan POPT lapangan di Kab. Polman pada periode Januari 2024, serangan penggerek batang padi merupakan serangan tertinggi mencapai 82 Ha, sehingga peringatan dini dikeluarkan oleh POPT setempat untuk segera dilakukan penanganan. "Tim teknis kemudian menggerakkan kelompok tani dengan melakukan Gerdal sebagai upaya untuk mengendalikan OPT penggerek batang," kata Syamsul. Syamsul mengungkapkan, salah satu penyebab terjadinya serangan penggerek batang ialah karena adanya pola tanam yang dilaksanakan secara tidak serempak pada wilayah tersebut, yang mengakibatkan OPT penggerek batang dapat berpindah ke pertanaman lain yang usia tanamnya masih berada di fase vegetatif. "Gerdal OPT ini sebagai upaya pengamanan produksi tanaman pangan dari serangan OPT, sehingga dapat meningkatkan produktivitas padi guna menjaga stabilitas pangan di Sulbar, ujarnya. Ia menambahkan, luas lahan yang dikendalikan mencapai 5 (lima) Ha di Kelompok Tani Sipoelo dan seluas 11 Ha di Kelompok Tani Idaman, dengan menggunakan insektisida sistemik (Montaf) sebagai bahan pengendali. Sementara, Kepala UPTD BPTPH Sulbar, Hasdiq Ramadhan mengatakan, dirinya telah mengintruksikan kepada POPT setempat bahwa setelah Gerdal OPT dilaksanakan, agar terus memantau pertanaman yang dikendalikan dan segera melaporkan pertanaman yang telah pulih. (rls)