Mamuju -- Pemprov Sulbar menggelar rapat kerja pimpinan (Rapim) Tahun 2023, di Graha Sandeq, Rabu , 17 Mei 2023 Rapim dipimpin langsung PJ Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakhrulloh didampingi Sekprov Sulbar Muhammad Idris. Rapim berlangsung secara hybrid diikuti ASN Pemprov Sulbar. Prof Zudan mengawali paparannya dengan menantang ASN menjawab lima tantangan pembangunan Sulbar. Arnida, Sekretaris Dinas Koperindag dan UMKM mendapat apresiasi sebab mampu menjawab pertanyaan PJ Gubernur. Arnida pun ditawarkan untuk perjalanan dinas ke daerah manapun yang ingin dipilih, namun Arnida hanya menjawab siap menerima hadiah apapun dari PJ Gubernur. Lanjut, lima tantangan dimaksud, Kapasitas Fiskal terbatas, Rendahnya kualitas SDM termasuk persoalan Stunting dan Pendidikan, terbatasnya infrastruktur konektifitas, Pengentasan Kemiskinan, Kinerja Ekonomi yang belum akseleratif. Prof Zudan berharap komitmen dengan seluruh OPD mengatasi lima tantangan tersebut. Salah satunya mempersiapkan SDM dengan mendorong pejabat eselon peduli terhadap jenjang karir. "Ini harus kita rencanakan mudah-mudahan ada jalan bagi kita. PAD meningkat, transfer meningkat dan teman-teman jangan bosan berdoa dan berkarya," tutur Prof Zudan. Berikutnya, seluruh OPD harus memiliki satu frekuensi, menjadi ASN Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif (BerAKHLAK), serta millete diatonganan" dan "malaqbi". Prof Zudan juga menginginkan hadirnya birokrasi yang gesit dan responsif. Setiap ASN harus mampu menjadi solusi atas setiap permasalahan. "Jangan ada masalah ada surat masuk ditaruh karena mengatakan pak ini bukan kewenangan provinsi. Itu contoh birokrasi yang tidak responsif. Kita bisa berbuat dengan mengantarkan surat itu ke pejabat berwenang. Misalnya banjir, itu bukan kewenangan provinsi. Gesit-responsif itu harus sampai solusi. Maka karena bukan kewenangan provinsi, siapkan surat kepada bupati," terang Zudan. Zudan juga mendorong OPD agar dalam bekerja menjalankan fungsi rencana-kerjakan-awasi. Maksudnya, setiap OPD harus mengecek setiap hasil pekerjaan yang telah direncanakan sebelumnya. Penting pula setiap OPD menjalankan fungsi branding dan marketing, yaitu mempromosikan setiap potensi yang dimiliki Sulbar. Sementara, Sekprov Sulbar Muhammad Idris,…

MAMUJU -- Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, Muhammad Idris membuka secara resmi Workshop pendataan Desa kelurahan presisi. Workshop yang digarap diharap mampu menyamakan persepsi semua pihak. Kegiatan Workshop tersebut digelar Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) sebagai bentuk masukan dan evaluasi terkait DDP. Sekprov Sulbar Muhammad Idris, mengatakan, Data Presisi Provinsi Sulawesi Barat menuju Data Desa dari Sulawesi Barat untuk Indonesia, adalah bentuk Percepatan Menuju Program dan kegiatan Tepat Sasaran melalui Dana APBD, APBN dan dana lainnya yang tidak mengikat. Data Desa Presisi adalah Kegiatan Pendataan dan Pemetaan Desa dengan metode bersifat Numerik dan Spasial melalui Pendekatan Drone Participatory Mapping. "Kerjasama dengan IPB dalam penyajian Data Desa Presisi, akan memberikan informasi dan sistem pengambilan keputusan kebijakan yang tepat dalam menentukan program dankebijakan publik yang mengarah pada kepentingan masyarakat tepat sasaran,"ucap Idris saat membuka acara Workshop DDP di Ballroom Hotel Maleo Mamuju, 17 Mei 2023 Sekprov juga mengatakan, DDP merupakan data terpadu yang dapat menjadikan intervensi program semakin baik kedepan Meskipun dalam proses penyajian data bukanlah hal yang mudah, namun mulai dari tahap I yang mampu mengitervesi 45 Lokus dan tahap II 63 lokus serta batch III mengintervensi 145 desa. Ia berharap, dengan DDP yang dimiliki nantinya tidak ada lagi masalah yang ditemukan. Sehingga dengan DDP ini dapat menyelesaikan berbagai masalah. (rls)

Mamuju -- Pj Gubernur Sulbar , Prof Zudan Arif Fakhrulloh mengajak seluruh Bupati se -Sulbar melakukan intervensi terhadap empat persoalan yang menjadi prioritas nasional, yaitu stunting, kemiskinan, anak putus sekolah, dan pernikahan anak usia dini. PJ Gubernur, Prof Zudan menyampaikan keempat permasalahan tersebut kepada Bupati Mamuju, Sutinah Suhardi dan jajarannya saat melakukan kunjungan kerja di Rujab Sapota Mamuju, Rabu, 17 Mei 2023. Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan menyampaikan , keempat permasalahan nasional yang menjadi prioritas harus ditangani bersama+ sama antara Pemprov dan Pemkab. "Provinsi tidak bisa sendiri, saya bersama bupati turun diberbagai tempat, untuk menyelesaikan empat permalasahan bersama seperti stunting, kemiskinan ekstrim, angka putus sekolah dan perkawinan anak," ujar Prof. Zudan Sebelumnya, Prof. Zudan juga menekankan dengan membentuk satgas OPD melakukan intervensi per kecamatan. OPD yang diturunkan melibatkan pemerintah provinsi dan kabupaten bersama-sama menangani kecamatan se Sulbar. "Kita tugaskan satu OPD bertanggung jawab satu kecamatan se Sulbar. Nanti OPD di kabupaten/kota juga begitu,"kata Prof. Zudan Selain OPD, Zudan juga akan melibatkan perguruan tinggi ikut terlibat melalui KKN Tematik. Tak hanya mengintervensi stunting, tetapi juga pernikahan anak usia dini, anak putus sekolah dan kemiskinan ekstrem. (rls)

Mamuju, --Pemprov Sulbar melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Sulbar bersama Unsulbar melakukan uji publik terkait Ranperda Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Kepada Masyarakat dan/atau Investor, di Hotel Meganita Mamuju, Rabu , 17 Mei 2023 Ranperda Pemberian Insentif tersebut sebagai tindak lanjut dari Pasal 7 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2019. Kepala DPM-PTSP Sulbar Habibi Azis menjelaskan ranperda pemberian insentif atau kemudahan investasi tersebut bertujuan mendorong kesejahteraan pelaku usaha di Sulbar. "Dalam menjaga iklim investasi di daerah, hilirisasinya kita kuatkan, dalam hal ini UMKM. Sebab UMKM sangat membantu pertumbuhan ekonomi daerah. Kedua penyerapan tenaga kerja." ujar Habibi. Karenanya, Habibi mengharapkan setiap saran dan masukan dari berbagai pihak demi kesempurnaan ranperda tersebut. Perwakilan Unsulbar Asrullah menjelaskan, Ranperda ini bertujuan untuk menarik dan merangsang gairah investasi. Apalagi Sulbar belum lama ini mendapat musibah, gempa bumi. "Dilaksanakannya uji publik gar begitu rampung dan diundangkan, Ini betul-betul membawa kemaslahatan, utamanya bagi investor. Dan diharapkan memberi dampak bagi masyarakat Sulbar," pungkasnya. (rls)

Mamuju -- Hari kelima usai dilantik oleh Mendagri Tito Karnavian 12 Mei menjadi Pj. Gubernur Sulbar, Prof. Zudan Arif Fakhrulloh memimpin Apel Hari Kesadaran Nasional di Tribun Merah Putih Kompleks Kantor Gubernur Sulbar, Rabu , 17 Mei 2023 Kepada ASN lingkup Pemprov Sulbar, Prof. Zudan menyampaikan telah ditugaskan di Sulbar dalam rangka melaksanakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tentunya tugas itu dapat berjalan sesuai harapan ketika dijalankan dengan kebersamaan. "Saya datang sebagai orang tua sebagai ibu, ayah. Saya akan melaksanakan tugas sebagai ayah, sebagai ibu, itu dengan membimbing, membina, menggerakkan. Sebagai ayah,ibu juga sering mengingatkan, menegur,"kata Prof. Zudan Untuk itu juga, Prof. Zudan mengharapkan seluruh ASN lebih intens membangun komunikasi yang baik dan terbuka dalam menyampaikan pendapat sehingga Ia bisa mengetahui kebutuhan dan masalah di setiap wilayah. "Untuk berkomunikasi secara intensif, maka semua kita bisa dioptimalkan dengan WhatsApp, saya sudah minta dimasukkan saya di grup semua OPD, semua yang staf bisa memberikan masukkan. Saya sebagai orang tua membutuhkan kontribusi ASN setiap hari, ASN harus berkontribusi setiap hari," tambah Prof. Zudan. Lanjut Mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri itu, meminta ASN turut berkontribusi memberikan solusi atas persoalan stunting, kemiskinan ekstrim, pernikahan anak, anak putus sekolah. "Stunting harus bisa diturunkan 10 persen, itu sudah luar biasa kita harus bersama, kemiskinan ekstrim, pernikahan dini, angka putus sekolah. Kita sudah membentuk satgas satu OPD sekurangnya-kurangnya memonitor empat hal tadi di setiap wilayahnya," sambungnya. Tidak hanya itu, lanjut Prof. Zudan, seluruh OPD segera bertransformasi ke digital tujuannya untuk mempercepat pelayanan publik. "Satu bulan ini, atau bisa dua Minggu semua kepala OPD sudah menggunakan digital signature, "jelas Zudan. Program lain adalah, mendorong seluruh ASN untuk bersedekah melalui program tangan diatas. "Bisa kita carikan Rp 50 Juta perbulan, kita ada 47 OPD bagaimana kita gerakan tangan diatas, semua ASN di OPD bisa sedekah," tutup Zudan. (rls)

Mamuju -- Sulbar menjadi provinsi tertinggi kedua stunting di Indonesia PJ Gubenur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan, dalam menangani stunting harus melakukan kontrol terhadap keluarga sasaran secara rutin. "Kita bisa mengukur itu di triwulan pertama," ujar Prof Zudan saat diwawancara setelah audiensi dengan Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN RI Bonivasius Prasetya Ichtiarto di Kantor Gubernur Sulbar (Eks Rujab Wagub Sulbar), Selasa malam , 16 Mei 2023 Lanjut Prof Zudan, Sulbar sudah memiliki data stunting yang dikelola Dinas Kesehatan Sulbar. Selanjutnya akan dilakukan intervensi melalui program Satgas Perkecamatan dengan mengerahkan seluruh OPD Lingkup Pemprov dan OPD di enam kabupaten bersama-sama menangani satu kecamatan se -Sulbar. "Kita tugaskan satu OPD bertanggung jawab satu kecamatan se Sulbar. Nanti OPD di kabupaten/kota juga begitu.Kita perlu waktu, mudah-mudahan satu tahun ini bisa percepat. Kita sama sama. OPD akan kita kerahkan," tambah Prof Zudan Selain OPD, Prof Zudan juga akan melibatkan perguruan tinggi ikut terlibat melalui KKN Tematik. Tak hanya mengintervensi stunting, tetapi juga pernikahan anak usia dini, anak putus sekolah dan kemiskinan ekstrem. (rls)

Mamuju -- Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Barat melakukan audiensi dengan Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh, di Kantor Gubernur Sulbar (Eks Rujab Wagub), Selasa , 16 Mei 2023 Pertemuan itu membahas Sulbar yang tercatat sebagai stunting tertinggi kedua di Indonesia. Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan yang baru dilantik oleh Mendagri Tito Karnavian sebagai Pj. Gubernur Sulbar, 12 Mei lalu menyambut kehadiran BKKBN dalam mengurasi persoalan stunting. Menurutnya, diperlukan keterlibatan seluruh pihak dalam mengatasi persoalan stunting di daerah. "Stunting bisa kita atasi dengan kebersamaan, program pemerintah tidak bisa kita kerjakan sendiri, perlu dukungan masyarakat, forkopimda, dan lainnya," kata Prof. Zudan Selain stunting, lanjut Prof. Zudan, problem lainnya seperti kemiskinan, pernikahan usia dini, anak putus sekolah perlu menjadi fokus kedepan "Ini kita harus urai bersama-sama," kata Zudan Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN RI Bonivasius Prasetya Ichtiarto mengatakan, meningkatnya stunting di Sulbar menjadi perhatian dari pemerintah pusat sehingga diperlukan langkah percepatan. Pria yang akrab disapa Boni ini mengaku sudah melakukan pertemuan dengan 30 kepala desa di Sulbar. Dijelaskan dua menjadi program BKKBN, yakni spesifik yang menyentuh langsung pada keluarga diduga stunting, dan program sensitif yang lebih kepada merubah perilaku lingkungan dan sebagainya. "Di Sulbar hanya menyentuh di sensitif, belum banyak spesifik, Ini salah satu temuan," sebut Boni. Kedua, persoalan data, ini hasil dari hasil audiens dengan Bupati Mamuju Sutinah Suhardi. "Memang kebanyakan desa tidak mempunyai data. Sehingga ketika bicara siapa yang akan kita intervensi, kita tidak punya data," tutur Boni. Atas temuan itu, langkah kedepan menjadikan balita dua tahun (baduta) dan hamil sebagai prioritas utama yang akan diintervensi. Kedua adalah pencegahan terhadap pernikahan anak usia dini yang dapat menjadi ancaman meningkatnya Angka Kematian Ibu dan Bayi, memberikan pendampingan kepada pasangan usia subur dan calon pengantin. "Siapapun bisa turut dalam penanganan stunting, ini bukan program pemerintah, ini…

MAMUJU -- Hari kedua bertugas usai dilantik oleh Mendagri Tito Karnavian 12 Mei lalu, Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakhrulloh meninjau sejumlah fasilitas dan sarana prasarana yang akan digunakan bekerja nantinya. Didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar Muhammad Idris, para asisten dan sejumlah kepala OPD. Lokasi pertama yang dikunjungi adalah Rujab Wakil Gubernur Sulbar, kemudian bertolak menuju Rujab Gubernur Sulbar, dan terakhir meninjau langsung rekonstruksi pembangunan kantor Gubernur Sulbar di Kompleks Kantor Gubernur , Selasa 16 Mei 2023. "Kami sudah meninjau, di Rujab Wagub, kita akan berkantor disana, karena kantornya belum selesai,"kata Prof Zudan yang juga Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Meski begitu, menurutnya sejumlah program akan segera dilakukan dan itu telah dirapatkan secara bersama. "Pertama semua kepala OPD bertransformasi ke digital untuk menggunakan tandatangan elektronik, bertahap meninggalkan tandatangan basah dan cap," ujarnya. Dengan tandatangan Digital , sambung Prof. Zudan, dapat mempermudah pelayanan kepada masyarakat, terutama untuk percepatan pelayanan. "Percepatan ini bisa dilakukan, karena semua bisa bekerja dimana saja, dengan tandatangan elektronik, dengan digital signature,"ucap Prof Zudan. Sehingga yang utama harus dilakukan adalah meningkatkan kapasitas jaringan yang ada di Lingkup Pemprov. Itu juga telah dikoordinasikan kepada Kadis Kominfopers Sulbar "Kita target satu bulan ini teman-teman sudah bisa bertransformasi ke Digital. Yang belum bisa kita latih, yang masih lambat kita dorong supaya cepat," terangnya. Ia memastikan, seluruh proses digitalisasi itu akan lebih aman karena seluruh tandatangan yang dikeluarkan akan bersertifikasi. (rls)

Mamuju -- Kepala Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) Sulbar Abdul Waris Bestari, menyerahkan bantuan pangan kepada masyarakat di Kantor POS Mamuju, Selasa, 16 Mei 2023. Bantuan yang diserahkan bersumber dari Badan Pangan Nasional (BAPANAS) RI, dalam rangka menangani stunting dan kerawanan pangan. Untuk memaksimalkan penyaluran bantuan, BAPANAS RI bekerjasama dengan PT. Pos Indonesia. Adapun bantuan berupa, 10 biji telur dan satu Kg daging ayam, untuk 20.435 anggota Keluarga Ber-Resiko Stunting (KRS) di enam kabupaten se-Sulbar. Kepala Dinas Ketapang Sulbar Abdul Waris Bestari mengatakan, penyaluran bantuan akan berjalan selama tiga bulan, yang disalurkan satu kali dalam satu bulan. Ia pun berharap bantuan itu tepat sasaran. Abdul Waris menuturkan, meskipun bantuan tersebut tidak seberapa, namun paling tidak ada motivasi bahwa betapa pentingnya anak-anak yang kurang gizi untuk memakan makanan yang bergizi. "Kami berharap dengan memakan telur kedepannya stunting dapat terselesaikan,"ucapnya (Suaib)

MAMUJU -- Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar Muhammad Idris bersama Kepala Dinas Pariwisata Sulbar Darmawati Ansar, beserta jajarannya menggelar rapat terkait Festival Gema Sulbar di Rujab Sekprov Sulbar, Selasa 16 Mei. Panitia Festival Gema Sulbar terus mematangkan berbagai agenda gelaran seni dan budaya yang akan di pusatkan di Pantai Anjungan Manakarra Mamuju. Gema Sulbar yang digagas Dinas Pariwisata Provinsi Sulbar mengusung tema, Ekonomi Bangkit Pariwisata Berkelanjutan Sulbar Maju. Event tersebut dimulai pada 25 sampai 27 Mei 2023. Sekprov Sulbar Muhammad Idris menuturkan , Festival Gema Sulbar tersebut merupakan upaya untuk memelihara kekayaan budaya di Sulbar. "Juga mendorong anak milenial ini untuk aktif melakukan kegiatan lebih inovatif, dan kreatif," kata Idris. Ia berharap, event tersebut menjadi ruang untuk memelihara kebudayaan, sekaligus bernilai ekonomi. "Eventnya ini lebih bicara kebudayaan juga memberi ruang yang bisa bernilai ekonomi, itu saya anggap menarik,"sambung Idris. Kedepan , lanjutya, event tersebut menjadi bagian untuk meningkatkan kunjungan turismen di Sulbar. Sekaligus ajang promosi pariwisata Sulbar. Itu sesuai dengan arahan Pj Gubernur Sulbar agar daerah ini dapat semakin dikenal dengan berbagai potensi yang dimiliki. Kadis Pariwisata Provinsi Sulbar Darmawati Ansar pun berharap event tersebut dapat menjadi ruang bagi seluruh industri kreatif, baik seni budaya dan pelaku UMKM untuk pengembangan pariwisata di Sulbar. (rls)