Majene -- Setelah dari Pasangkayu dan Mamuju Tengah, PJ Gubernur Sulbar Akmal Malik melanjutkan Safari Ramadhan 1444 H/2023 M, di Masjid Agung Ilaikal Mashir, Jl. Poros Majene-Mamuju, Pasangrahan, Pangali-Ali, Banggae, Kabupaten Majene, Selasa, 4 April 2023 Seperti dilaksanakan di kabupaten lainnya, PJ Gubernur Sulbar bersama seluruh OPD menyerahkan bantuan hibah pemprov Sulbar kepada pemerintah kabupaten. Begitu juga di Majene, Akmal Malik menyerahkan bantuan hibah kepada Pemkab Majene. Pada kunjungan itu, PJ Gubernur Sulbar Akmal Malik kembali menekankan persoalan penanganan Stunting di Sulbar. Akmal Malik berharap seluruh pemangku kebijakan, dari tingkat provinsi, kabupaten hingga desa bersama-sama menjalankan langkah penanganan Stunting. "Harus bekerja bersama sama, Kabupaten tidak bisa sendiri. Provinsi tidak bisa sendiri," kata Akmal Malik. Sebab itu, lanjut Akmal Malik, dalam menjalankan dari ramadan di setiap kabupaten, ia menyalurkan bantuan kepada keluarga berisiko Stunting. "Langkah-langkah yang kita lakukan adalah membangun kebersamaan antara pemerintah provinsi, kabupaten, sekarang kita melaksanakan langkah-langkah itu di lapangan," pungkasnya. (rls)

Mamuju-- Sekprov Sulbar Muhammad Idris memberikan Kuliah Umum di Universitas Muhammadiyah Mamuju (Unimaju) Pascasarjana Program Studi Manajemen Angkatan I Tahun Akademik 2023-2024, Selasa, 4 April 2023. Berlangsung di Aula Kampus Unimaju, Sekprov Sulbar membawa materi mewujudkan sumber daya manusia yang unggul menyongsong Indonesia emas 2045. Kuliah umum diikuti 200 Mahasiswa dan Mahasiswi Jurusan Manajemen Pascasarjana. Pada kesempatan itu, Sekprov Sulbar Muhammad Idris mengajak untuk mempersiapkan generasi emas 2045 yang luar biasa dan dapat menjadi aktor, bukan menjadi penonton di masa mendatang. "Mahasiswa Unimaju harus bisa mempersiapkan diri untuk menjadi generasi global, sebab persaingan di era global ini sangat sulit jika tidak meng-upgrade diri dengan segala kemampuan menghadapi kemajuan zaman membangun daya saing,"kata Idris Idris menyampaikan, ada tiga indikator penting yang perlu menjadi perhatian yaitu generasi yang sehat dan tidak sakit-sakitan, dilanjutkan pendidikan yang berfokus pada pembentukan karakter dan human capital atau kemampuan pada kemajuan teknologi Dia juga menyampaikan, terdapat 10 kualifikasi utama yang dibutuhkan masyarakat di masa depan yaitu positif work habits, leadership, communication, technical , writing, english, problem solving, reading, komputer dan teamwork. "Ada 10 prinsip yang mereka harus miliki dan itu harus diusahakan bagi generasi saat ini," ujarnya Ia menambahkan, terdapat empat pilar visi Indonesia di 2045 mendatang yaitu, pembangunan manusia, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan pemerataan pembangunan serta pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. Sementara, Rektor Universitas Muhammadiyah Mamuju, Muhammad Tahir berharap Pemkab dan Pemprov dapat memberikan kontribusi peningkatan SDM, utamanya bagi tenaga sektor pengajar yang dinilai masih sangat minim di Kabupaten Mamuju dengan program percepatan Doktor, sehingga akan tercipta kolaborasi saling menunjang satu dengan lain dengan basis kemampuan teknologi, SDM dan pembangunan daerah. Dia mengatakan, salah satu tantangan terbesar ialah susahnya mendapatkan pekerjaan. Namun menurutnya, di Unimaju itu sendiri terdapat sertifikat pendamping bagi para alumni yang memiliki skill. Selain itu,…

Mamuju -- Rapat Koordinasi (Rakor) Perangkat Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Provinsi, berlangsung di Grand Maleo Hotel & Convention Mamuju, Selasa, 4 April 2023. Kegiatan itu dibuka Sekprov Sulbar Muhammad Idris, didampingi Kepala Biro Pemerintahan dan Kesra Setda Sulbar, Moh. Saleh Rachim. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2018, tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Gubernur juga merupakan sebagai aktor dalam menerjemahkan kerja-kerja pemerintah. Dalam hal ini pengelolaan government administratif. "Dengan munculnya PP 33 ini sebagai konsekuensi memastikan bahwa tatanan pemerintahan kita itu benar-benar mencerminkan negara kesatuan,"ucap Sekprov Sulbar Muhammad Idris Idris menekankan, untuk mengefektifkan kinerja sebagai wakil pemerintah pusat harus didasarkan dengan pembinaan melalui pengembangan SDM dan pengawasan. "Kita harus benar-benar menunjukkan peran dan posisi kita sebagai wakil pemerintah pusat yang di dalamnya melakukan pembinaan-pembinaan,"ujarnya ( Suaib )

Mamuju Tengah -- Mamuju Tengah memiliki potensi di sektor industri. Sebab itu, Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik berharap Pemkab Mamuju Tengah menjemput peluang investasi agar kedepan menjadi sentra industri. "Kita ingin mendorong Mamuju Tengah menjadi sentra industri," ujar Akmal Malik saat memberikan sambutan, Senin 3 April 2023. Menurut Akmal Malik, Mateng memiliki potensi besar. Apalagi dengan lahan yang tersedia. Dia menjelaskan, dengan terbukanya industri besar di Mateng akan membuka lapangan kerja serta berdampak pada perekonomian Sulbar kedepan. "Hanya industri besar yang dapat mendorong Sulbar lebih maju. Banyak hal bisa dilakukan," ungkapnya. Akmal Malik juga berharap, pengembangan industri Sulbar difokuskan di Mamuju Tengah, sehingga dampaknya dapat di rasakan di Sulbar, bukan di provinsi lain Pada kesempatan itu. Akmal Malik juga menyalurkan bantuan kepada pemkab Mamuju Tengah. Bantuan tersebut diperuntukkan rumah ibadah, terdapat pula bantuan kepada pondok pesantren. (rls)

Mamuju Tengah -- Pj. Gubernur Sulbar Akmal Malik menekankan pentingnya kebersamaan dalam melakukan gerakan penanganan Stunting di Sulbar. "Provinsi tak bisa sendiri, kabupaten tidak bisa sendiri, harus bersama sama," ujar Akmal Malik, saat melakukan kunjungan di Mamuju Tengah, Senin, 3 April 2023 Kunjungan yang dilakukan Akmal Malik di Mamuju tengah dalam rangka memasifkan gerakan penanganan Stunting di setiap kabupaten. Hal itu juga disampaikan Akmal Malik melalui sambutan di salah satu Masjid di Mamuju Tengah, mengajak setiap bupati beserta jajaran Pemkab Mateng, hingga ke tingkat desa bersama-sama melakukan gerakan penanganan Stunting. "Langkah-langkah yang kita lakukan adalah membangun kebersamaan antara pemerintah provinsi, kabupaten, sekarang kita melaksanakan langkah-langkah itu di lapangan," pungkasnya. Gerakan tersebut, kata Akmal, merupakan tindak lanjut dari arahan presiden, agar melakukan penurunan angka Stunting secara signifikan di Sulbar. Sebab itu, setelah menyasar kabupaten Mamuju. Akmal Malik bergerak ke Kabupaten Pasangkayu dan Mamuju Tengah. Pj Gubernur Sulbar menyalurkan bantuan kepada sejumlah keluarga berisiko Stunting, utamanya anak berusia dibawah dua tahun dan Ibu hamil. (rls)

PASANGKAYU -- Pj Gubernur Sulbar , Akmal Malik melaunching gerakan penanganan stunting berbasis masjid di Masjid Al Madinah, Kabupaten Pasangkayu, Minggu , 2 April 2023 Gerakan ini adalah inisiatif Pj Gubernur Sulbar yang akan di kerjasamakan dengan Dewan Masjid Indonesia (DMI), Baznas Provinsi dan juga akan melibatkan remaja masjid se-Sulbar. "Kita minta seluruh ta’mir masjid untuk menyiapkan kotak-kotak amal pada setiap shalat jumaat dan kegiatan keagamaan lainnya," kata Akmal Malik di Masjid Al Madinah Pasangkayu Selanjutnya, hasil dari kotak amal itu akan dibelanjakan keperluan untuk menyalurkan bantuan. Seperti, telur untuk didistribusikan kepada semua anak yang berpotensi stunting di sekitar masjid. "Bila setiap jumaat mampu mengumpulkan 400.000 infaq, maka jika sebutir telur Rp. 2.000, sebanyak 200 telur akan bisa didistribusikan kepasa anak berpotensi stunting di sekitar masjid," bebernya. Kepada pengurus masjid, sangat diharapkan partisipasi dan kontribusinya. Bila program ini berjalan lancar, maka dalam setahun, angka stunting di Sulbar akan turun signifikan. "Kita harap kolaborasi semua pihak sehingga stunting bisa turun," tandasnya.(rls)

Pasangkayu-- PJ Gubernur Sulbar Akmal Malik kembali melakukan intervensi keluarga berisiko Stunting, tepatnya di Desa Bambaira, Ke amatan Bambaira, Kabupaten Pasangkayu, Minggu 2 April 2023. Bentuk intervensi dilakukan dengan menyalurkan bantuan Stunting, khususnya kepada anak dibawah usia dua tahun. Akmal Malik menjelaskan program keluarga asuh sebagai aksi nyata penanganan Stunting di Sulbar. Termasuk di Pasangkayu, meskipun di Pasangkyu menunjukkan penurunan angka Stunting namun penurunan tersebut masih terbilang rendah, yakni 3 persen. "Penurunan Stunting 3 persen. Masih rendah. padahal target dari presiden minimal 15 persen nanti 2024. Masih ada 13 persen yang harus di turunkan di Pasangkayu," kata Akmal Malik. Untuk itu Akmal Malik berharap gerakan bersama penanganan Stunting terus digalakkan bersama sama, mulai dari tingkat provinsi hingga desa agar dapat menekan angka Stunting hingga 15 persen pada Tahun 2024. "Kalau seandainya pak kades, pak camat turun dari rumah-kerumah mengintervensi, memberi mereka telur dua perhari, khususnya anak anka yang dibawa usia dua tahun, kita bisa selesaikan persoalan stunting. Dananya dari mana di sumbangan dari masyarakat," pungkasnya. (rls)

JAKARTA - Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik bertemu dengan Stenvens H Lesawengen selaku Operational Director & VP Business Development PT Tanto Intim Line di Jakarta, Jumat , 31 Maret 2023 Pertemuan tersebut untuk tindak lanjut upaya menarik sejumlah investasi masuk ke Sulbar. Akmal Malik mengemukakan, pada pertemuan tersebut PT Tanto Intim Line sudah menyatakan kesiapannya untuk membuka kantor cabang di wilayah Sulbar. "Pekan depan akan ada tim dari PT Tanto Intim Line yang melakukan survei lokasi. Hadirnya perusahaan ekspedisi sekelas PT Tanto Intim Line ini kami yakini bisa mendorong perekonomian Sulbar tumbuh lebih agresif," ujar Akmal Malik. Dia menyebutkan, hal paling nyata dari hadirnya PT Tanto Intim Line di Sulbar adalah biaya pengiriman barang keluar dari Sulbar akan terpangkas puluhan juta rupiah. "Kalau sebelumnya, komoditi pertanian seperti jagung mau dikirim ke Surabaya, terlebih dahulu harus dibawa ke Makassar. Biaya pengiriman dari Sulbar ke Makassar bisa sampai Rp20 juta per kontainer, belum lagi biaya pengiriman ke Surabaya," tutur Direktur Jenderal Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini. Akmal menyatakan, terdapat penghematan biaya pengiriman dan pengangkutan kedepannya kalau PT Tanto Intim Line jadi beroperasi di Sulbar. "Pengiriman barang dan komoditas bisa langsung dilakukan melalui pelabuhan di Sulbar ke Surabaya. Ini tentu sangat menguntungkan petani dan pedagang kita, dari segi biaya lebih hemat," terangnya. Akmal Malik menegaskan, pihaknya dari Pemerintah Provinsi Sulbar siap memberikan dukungan dan fasilitas perizinan yang cepat kepada PT Tanto Intim Line untuk membuka kantor cabang pelayanan di Tanah Mandar. Termasuk pula membuka kemudahan seluas-luasnya bagi calon investor yang akan masuk ke Sulbar. Stenvens H Lesawengen selaku Operational Director & VP Business Development PT Tanto Intim Line menyambut baik pertemuan dengan Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik dan menyatakan segara menindaklanjuti hasil pertemuan dengan mengirim tim melakukan survei lokasi di Sulbar. (rls)

Mamuju -- Pemprov Sulbar melakukan rapat bersama Pemkab Mamuju Tengah dan sejumlah anggota DPRD provinsi dan Kabupaten Mamuju Tengah, membahas persiapan Pekan Olahraga Provinsi V (Porprov) Tahun 2026 yang dipusatkan Mamuju Tengah. Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, Muhammad Idris memimpin rapat tersebut di di Rumah Jabatan Sekprov Sulbar, Kamis 30 Maret 2023. Sekprov Sulbar Muhammad Idris menyampaikan, kebutuhan anggaran Porprov 2026 mencapai Rp 130 Miliar. "Itu untuk kebutuhan pembangunan venue, stadion, Gedung Olahraga (GOR) , kolam renang dan Lapangan Tembak. Itu semua telah disepakati dalam pembahasan secara bersama-sama unsur terkait, " ucap Muhammad Idris. Sementara itu Ketua DPRD Kabupaten Mamuju Tengah, Arsal Aras berharap koordinasi seluruh pihak terus berjalan dalam membahas persiapan Porprov V Mamuju Mateng. Pihaknya pun berkomitmen tetap hadir pada setiap agenda pembahasan. Termasuk agenda dalam rangka menghadap ke perintah pusat dalam rangka menyukseskan Porprov V Mateng. "Kita mulai menentukan tempatnya dan juga proses pendanaannya berapa, termasuk pembagian penganggaran pembangunan fasilitas baik dari pemerintah provinsi maupun Pemerintah Kabupaten dan Kami hadir untuk mematangkan hal itu," beber Arsal Aras Rapat tersebut turut dihadiri Anggota DPRD Sulbar, Siti Amelia Aras, Sukardi M Noer, Ketua DPRD Kabupaten Mateng, Arsal Aras, Sekretaris Kabupaten Mateng, Askary, Staf Ahli Pemprov sulbar, para Kepala OPD Pemprov Sulbar dan tamu undangan lain.(farid)

Mamuju -- Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulbar Tahun 2022 diserahkan ke DPRD Sulbar, Kamis, 30 Maret 2023. Melalui Rapat Paripurna, Dokumen LKPJ Gubernur Sulbar diserahkan oleh Sekprov Sulbar Muhammad Idris kepada Ketua DPRD Sulbar St. Suraidah Suhardi, di Kantor Sementara DPRD Sulbar, Jl. Abdul Malik Pattana Endeng, Rangas, Mamuju. Ketua DPRD Sulbar St. Suraidah Suhardi mengatakan, berdasarkan ketentuan Pasal 18 Ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah, menyebutkan bahwa LKPJ disampaikan oleh kepala daerah dalam rapat paripurna DPRD yang dilakukan satu kali dalam satu tahun paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. "Berdasarkan ketentuan tersebut, kami berharap kepada rekan-rekan anggota DPRD bahwa dalam pembahasan LKPJ nantinya dilakukan dengan memperhatikan capaian kinerja program dan kegiatan, dan pelaksanaan peraturan daerah ataupun kepala daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan daerah,"kata Suraidah Sementara, Sekprov Sulbar Muhammad Idris mengatakan, LKPJ yang disampaikan memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Provinsi Sulbar dan diserahkan kepada DPRD untuk dibahas dan mendapatkan rekomendasi perbaikan penyelenggaraan pemerintah daerah. "LKPJ yang kami sampaikan ini telah menggambarkan hasil penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan dan dilaksanakan oleh Pemprov Sulbar, baik itu urusan wajib yang berkaitan pelayanan dasar, maupun urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, serta unsur pilhan, dan unsur pendukung, unsur penujang, unsur pengawasan dan unsur pemerintahan umum,"ucap Idris Ia juga mengatakan, penyerahan LKPJ Gubernur Tahun 2022 tersebut berdasarkan Pasal 69 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang mengamanatkan bahwa kepala daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah. (Suaib)