Mamuju--Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Sulbar mulai menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024. Itu ditandai dengan dilakukannya Forum Perangkat Daerah, di Grand Maleo Hotel & Convention Mamuju, Selasa 14 Maret 2023. Forum Perangkat Daerah DP3AP2KB ini dibuka Sekprov Sulbar Muhammad Idris, didampingi Kepala DP3AP2KB Sulbar Djamila dan Sekretaris DP3AP2KB Sulbar Muh. Ihwan. Kegiatan ini mengangkat tema "Sinkronisasi Provinsi dan Kabupaten Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak di Sulbar". Sekprov Sulbar Muhammad Idris, pada kesempatan itu memberikan arahan bahwa semua exponen yang ada di DP3AP2KB harus kuat untuk merespon kebutuhan masyarakat atau merekam beberapa hal. Pertama, Pemberdayaan Perempuan diutamakan, untuk itu diberi spes dimana perempuan itu harus mandiri, mengeluarkan potensi yang dimiliki. Kedua, Perlindungan Anak. Dari pernikahan dini yang diketahui bersama bahwa Sulbar merupakan urutan delapan secara nasional. "Jika hal ini berkembang pesat, maka stunting juga berpeluang makin tinggi,"kata Idris Ketiga, Pengendalian Penduduk. Dalam hal ini misi yang harus kuat, karena KB dan pengendalian penduduk berbeda. "Diharapkan adanya keselarasan antar keduanya, maka itulah yang paling penting,"pungkasnya Idris mengatakan, adanya forum itu diharapkan program dan kegiatan sektor P3AP2KB untuk tahun 2024 dan seterusnya lebih terarah sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan. "Yang diharapakan adanya sinkronisasi dan keselarasan, artinya apa yang direncanakan provinsi sama dengan apa yang dirancang kabupaten,"ujarnya Sementara, Kepala DP3AP2KB Sulbar Djamila berharap, dari kegiatan tersebut kiranya terlahir sinkronisasi terhadap kabupaten dalam upaya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan KB, dengan melaksanakan program yang dibuatnya dan ditawarkan ke kabupaten untuk membahas bersama. "Hari ini kita melakukan sinkronisasi bersama kabupaten dalam upaya pemberdayaan perempuan, juga perlindungan anak dan sakira kita sudah menyusun program kegiatan tentunya dan kita akan tawarkan ke kabupaten - kabupaten,"kata Djamila Terkait hal tersebut, Djamila menekankan, perlunya dorongan enam kabupaten mewujudkan Kabupaten Layak Anak, yang mana pada tahun 2021 baru Kabupaten Majene dan Kabupaten…

Mamuju --Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan pelayan, pelaksana kebijakan, pemersatu bangsa membutuhkan kompetensi yang mampu menghadapi tantangan di tengah arus globalisasi dan digitalisasi. "Terima atau tidak kita diperhadapkan pada situasi dan kondisi yang selalu berubah, namun mesti digarisbawahi bahwa kita tidak boleh hanya menerima tetapi juga beradaptasi dan mengikuti perubahan ke arah yang positif,"kata Sekprov Sulbar Muhammad Idris, dalam sambutannya pada acara Pembukaan Penyusunan Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Lingkup Pemprov Sulbar Tahun 2023, di Hotel Grand Putra, Jalan Emmy Saelan, Selasa, 14 Maret 2023. Masih kata Idris, ASN menjadi salah satu aset berkreasi yang diharapkan bisa mewujudkan cita-cita pemerintah berkelas dunia pada tahun 2024 mendatang. "Tantangan arus globalisasi menuntut kita semua para PNS untuk memiliki kemampuan beradaptasi demi mewujudkan pelayanan prima,"pungkasnya Kepala BPSDM Sulbar, Farid Wadji mengemukakan, masyarakat memerlukan aparatur yang mempunyai kemampuan kompetensi memberikan pelayanan secara kompeten, berpengetahuan, dan berperilaku bagus di tiap-tiap OPD. "Dengan adanya ASN yang memiliki kompetensi yang baik, secara otomatis masyarakat akan menerima dan peningkatan pelayanan akan semakin baik,"pungkas Farid. (farid)

Mamuju--Sekprov Sulbar Muhammad Idris bersama Balai Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP) Sulbar menggelar Rapat Koordinasi tindak lanjut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 212 Tahun 2022 tentang penyesuaian Dana Alokasi Umum (DAU), di Rumah Jabatan Sekprov Sulbar, Selasa, 14 Maret 2023. Berdasarkan data DAU yang ditentukan penggunaanya di Bidang Pendidikan sebesar Rp.171.068.672.000 dan baru teranggarkan sebesar Rp. 96.316.490.951. Sekprov Sulbar, Muhammad Idris menyampaikan, rapat bersama pihak Konsultan Kementerian dan BPMP Sulbar membahas keterpenuhan PMK 212 tentang pengelolaan anggaran pendidikan di daerah harus patuh pada ketentuan secara mandatory. "Diskusi tersebut terkait substansi yang intinya pada tahun 2024 itu tidak ada lagi kekeliruan di dalam menurunkan mata anggaran belanja ke dalam pendidikan,"kata Idris Idris mengatakan, Indikator pendidikan sangat mempengaruhi capaian dasar Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berbasis sejumlah komponen kualitas hidup yang ingin dilanjutkan dengan melaksanakan kegiatan berkaitan dengan workshop. "Harapan kita, ya ini harus dipercepat dan dikonkretkan bahwa semua yang berkepentingan di bidang pendidikan harus turun tangan untuk memperhatikan asumsi antara kebutuhan pendanaan yang ada, dengan capaian-capaiannya yang tidak nyambung di pendidikan kita akan rapikan,"pungkas Idris (farid)

Mamuju -- Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD ) Sulbar Muh. Jaun menekankan bahwa penguatan kelembagaan di desa, seperti peningkatan SDM di desa, Dasawisma, TP. PKK desa, Posyandu, dapat mengakomodir masalah stunting. "Kelembagaan yang ada di desa harus ditingkatkan lagi, semisal Posyandu, TP. PKK. Peran- peran itu harus lebih ditingkatkan lagi SDMnya,"kata Muh. Jaun saat ditemui awak media usai menghadiri Rakorda TP. PKK Sulbar Tahun 2023 Hari Kedua, di Grand Maleo Hotel & Convention Mamuju, Selasa, 14 Maret 2023. Jaun menuturkan, berdasarkan Permendes No. 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, dianggap bisa menjadi rujukan program prioritas penanganan stunting. "Penguatan pencegahan stunting harus direncanakan. Dinas PMD terus memantau dan memastikan penggunaan anggaran prioritas stunting benar-benar telah sesuai dengan koridor,"bebernya ( Suaib ).

Mamuju-- TP. PKK Sulbar bekerjasama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sulbar menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) TP. PKK Tahun 2023, di Grand Maleo Hotel & Convention Mamuju, Senin 13 Maret 2023. Kegiatan ini dibuka Pj. Ketua TP. PKK Sulbar Ny. Yulia Zubir Akmal. Rakorda bertujuan guna pemantapan program untuk keberhasilan rencana induk gerakan PKK 2021-2024 dalam kerangka mendukung upaya percepatan penurunan stunting di Sulbar. Pj. Ketua TP. PKK Sulbar Ny. Yulia Zubir Akmal mengatakan, sesuai hasil Rakornas, TP. PKK harus membangun kolaborasi dan sinergitas bersama OPD terkait. "Kita harus berkolaborasi dan bersinergi, karena ujung tombak PKK adalah kader, kader PKK baik di provinsi, kabupaten dan desa,"ucap Yulia Yulia menekankan, dengan mengajak TP. PKK kabupaten dan desa berkolaborasi diyakini mampu menekan laju pertumbuhan stunting di Sulbar. "Issue ini kita harus kawal terus, setiap bulan harus dicek dan dievaluasi. Saya berharap melalui kegiatan ini para OPD terkait bisa memberikan gambaran terhadap TP. PKK,"tutupnya Turut hadir pada kegiatan tersebut, Kadis PMD Sulbar Muh. Jaun, Kadis Ketahanan Pangan Sulbar Abdul Waris Bestari, TP. PKK provinsi dan kabupaten, serta undangan lainnya. (suaib)

Mamuju--Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Sulbar, Yakub F. Solon, didampingi Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sulbar Abdul Waris Bestari dan Kepala Dinas Kominfopers Sulbar Mustari Mula, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2023, secara virtual dari Kantor Sementara Gubernur Sulbar (ex. Rujab Wagub Sulbar), Senin, 13 Maret 2023. Rakor yang dipusatkan di Gedung Sasana Bhakti Praja Kemendagri RI tersebut, dipimpin Mendagri RI, Tito Karnavian. Mendagri RI, Tito Karnavian mengatakan, mengendalikan inflasi hampir sama pentingnya dengan menjaga kesehatan, yang mana kesehatan harus terus dijaga dan dirawat dengan cara berolahraga yang didukung dengan makanan yang cocok dan sehat. "Hal itu juga hampir sama dengan cara menjaga inflasi di negara kita, maka dari itu kita tidak boleh berhenti untuk terus menekan inflasi, ketika sudah terjadi kenaikan maka dampak inflasi itu akan mempengaruhi berbagai hal, termasuk politik, keamanan dan sebagainya akan sangat berbahaya,"pungkasnya Dia menekankan, pemerintah harus melakukan langkah-langkah konkret di setiap daerah dan masing-masing pihak yang ada, baik kementerian, lembaga, pemerintah daerah, kabupaten dan stakeholder terkait agar terus melakukan langkah maju untuk terus menekan inflasi. Sementara, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sulbar, Abdul Waris Bestari mengatakan, Rakor yang dilaksanakan tiap hari Senin tersebut tujuannya mendengarkan laporan di tiap provinsi terkait inflasi dan kebutuhan pangan yang ada di setiap daerah. "Sesuai arahan Mendagri RI, TPID harus melakukan survei langsung ke lapangan. Ini akan dilakukan TPID Sulbar sebelum bulan suci Ramadhan,"kata Abdul Waris Disampaikan, secara nasional Sulbar berada pada posisi kedua kategori daerah terendah inflasi, namun terdapat beberapa kendala dari segi komoditas yang dipaparkan oleh pihak Kemendagri RI untuk Sulbar. "Ada ketidaksinkronan data sebab kita termasuk daerah surplus, Kabupaten Majene merupakan daerah produksi bawang, sedangkan secara potensi kita sebesar 200 ton. Untuk cabe Kabupaten Polman baru-baru panen cabe dan ini terjadi ketidaksinkronan data di pusat. Kita akan sampaikan ke pemerintah pusat terkait hal…

Mamuju--Biro Umum Sekretariat Daerah Sulawesi Barat (Setda Sulbar) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Keprotokolan dan Master Of Ceremony (MC) Tingkat Provinsi Sulbar, di Grand Maleo Hotel & Convention Mamuju, Senin, 13 Maret 2023. Bimtek dibuka Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Sulbar Djamil Barambangi didampingi Kepala Biro Umum Setda Sulbar Anshar Malle dan dihadiri para Kabag serta Kasubag Biro Umum Setda Sulbar. Kegiatan ini dilaksanakan guna meningkatkan kapasitas dalam melaksanakan tugas sebagai protokol, dan juga meningkatkan kemampuan dan pengetahuan aturan keprotokolan. Asisten III Bidang Administrasi Umum Djamil Barambangi sangat menyambut baik serta memberi apresiasi kepada Kepala Biro Umum dan seluruh jajarannya, khususnya kepada Kabag Administrasi Pimpinan atas penyelenggaraan Bimtek tersebut. Menurut Djamil, Bimtek itu dapat menambah wawasan dan keterampilan peserta. Oleh karenanya, Ia berharap para peserta dapat mengikuti kegiatan tersebut dengan bersungguh-sungguh dan penuh rasa tanggungjawab. Bimtek ini menghadirkan Narasumber dari Kemendagri RI, yaitu Firmansyah Rasyd (Penata Humas Ahli Madya Kemendagri RI) dan juga MC Profesional yaitu Nana Djamal. Adapun Peserta Bimtek terdiri dari Protokol Pemprov Sulbar, dan Protokol Kabupaten se- Sulbar. (hamzah)

Mamasa - Penyelenggaraan Kemah Kebangsaan Pemuda, Media dan FKUB, di Tondok Bakaru, Mamasa, resmi ditutup oleh Penjabat Gubernur Sulawesi Barat , Akmal Malik, Sabtu, 11 Maret 2023. Kegiatan yang berlangsung sejak Jumat 10 Maret 2023 itu digelar oleh Badan Kesbangpol Sulbar, menghadirkan tiga Pembicara, yaitu Wakil Sekjen PBNU, Muhammad Najib Azca, Cendekiawan Muslim Muhammadiyah, Sukidi Mulyadi dan Pengamat Kebijakan Publik Indonesia, Andrianof Chaniago. Diketahui, Kemah Kebangsaan tersebut mengusung tema "Membangun Kecerdasan Berbangsa Melalui Temu Tokoh Agama, Generasi Muda Antar Umat Beragama Sulbar". Pj. Gubernur Sulbar, Akmal Malik mengatakan, Kemah Kebangsaan diharapkan mampu menciptakan masyarakat yang harmonis dan kuat untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah perbedaan, khususnya bagi masyarakat Sulbar dan Kabupaten Mamasa. "Saya harap tokoh - tokoh Sulbar dari berbagai agama tetap kompak dan terus menjaga persatuan di tengah perbedaan,"ujar Akmal Malik Disampaikan, Sulbar merupakan daerah yang tidak didukung dengan fiskal yang baik, namun Sulbar memiliki kebersamaan yang kuat dan wajib dijadikan percontohan untuk Indonesia. "Jangan pernah berhenti mencintai Indonesia. Mari kita bangga menjadi bagian dari Indonesia,"ajak Akmal Malik Sementara itu, Wakil Sekjen PBNU, Muhammad Najib Azca mengemukakan, kebhinekaan bukan sesuatu tanpa makna yang dibentuk oleh para Tokoh Pejuang, dan dari perbedaan tersebut menyimpan banyak pelajaran. "Perbedaan merupakan salah satu kategori kerawanan yang dapat dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, maka mari kita jaga bersama,"sebut Muhammad Najib Cendekiawan Muslim Muhammadiyah, Sukidi Mulyadi mengatakan, para pahlawan berjuang dengan tulus untuk memerdekakan Bangsa Indonesia dengan hidup penuh kesederhanaan. Menurutnya, hal tersebut semestinya dicontoh oleh pemimpin saat ini. "Indonesian dream adalah impian saya sebagaimana yang diimpikan oleh para pahlawan bangsa,"kata Sukidi Masih kata Sukidi, pondasi Negara Indonesia adalah negara ketuhanan atau bangsa yang religius dan bebas kerukunan antar umat beragama. "Kita semua terpanggil untuk merawat, memajukan dan membuat Indonesia sesuai yang diinginkan para pendiri,"ujarnya (farid)

Mamasa - Peringatan hari jadi Kabupaten Mamasa ke-21 turut dihadiri Pj Gubernur Sulawesi Barat Akmal Malik, Sabtu, 11 Maret 2023. Dia menyampaikan ucapan selamat kepada pemerintah dan seluruh masyarakat Mamasa karena apa sudah mereka capat dalam 21 tahun ini sudah sangat baik. "Pemkab Mamasa bisa berkolaborasi melaksanakan tugas-tugas pelayanan publik, memang capaiannya sudah lumayan bagus walaupun beberapa hal masih harus dibenahi ke depan," kata Akmal. Akmal menegaskan, apa yang sudah dicapai oleh Pemkab Mamasa memang tidak sempurna, namun itu bukan menjadi tolak ukur dalam pembangunan. Karena itu dia mengajak semua pihak untuk berbenah dan memperbaiki segala kekurangan yang selama ini terjadi. "Tidak ada gading yang tidak retak, mari kita benahi, kita perbaiki terus kekurangan-kekurangan yang terjadi dan kita berharap ke depan Mamasa akan lebih baik lagi," tegas Akmal. Akmal juga meminta agar Pemkab Mamasa menjalankan arahan Presiden Joko Widodo agar menciptakan sesuatu yang sangat khas dari 'Bumi Kondosapata' itu. Sesuai dengan arahan presiden agar suatu daerah atau kabupaten memiliki ke kekhasan yang menjadi unggulan daerahnya. "Kita ingin Mamasa menjadi kawasan hortikultura dan pariwisata, silahkan pemimpinnya menterjemahkan itu melalui program-programnya artinya alokasi anggarannya harus lebih besar yang diprioritaskan," pinta Akmal. Akmal juga menyampaikan agar pemerintah daerah angan tidak terlalu banyak melaksanakan program yang dapat menghabiskan anggaran daerah. Karena menurutnya anggaran itu tidak akan cukup, olehnya itu pemerintah daerah perlu fokus ke program yang menjadi kekhasan daerahnya. "Fokus ke satu titik saja, sehingga daerah ini memiliki kelebihan dibanding daerah lain. Sedangkan, Bupati Mamasa Ramlan Badawi menyampaikan rasa terimakasih kepada seluruh tokoh pejuang pembentukan Mamasa dan segenap lapisan masyarakat yang berkontribusi menjaga toleransi antar umat beragama. "Saya berharap kiranya kita memperkokoh kebersamaan untuk melanjutkan pembangunan Kabupaten Mamasa," ucap Ramlan. "Mari menjaga dan meningkatkan kerukunan masyarakat. Serta kebersamaan karena hal tersebut merupakan faktor yang dapat membangun daerah dengan memperkokoh dan menjaga toleransi antar umat…

MAMASA, Pemprov Sulbar menggelar Kemah Kebangsaan di Desa Wisata Tondok Bakaru, Jumat (10/03/2023) Kegiatan tersebut mengangkat tema ; Membangun kecerdasan berbangsa melalui temu tokoh agama, generasi muda antar umat beragama, provinsi Sulawesi barat. PJ Gubernur Sulbar Akmal Malik menyampaikan, sengaja menggelar kegiatan di Mamasa sebab belajar tentang keberagaman dan toleransi sangat tepat dilaksanakan di Mamasa, sekaligus memperkenalkan Mamasa dengan wisata terbaik. Desa Wisata Tondok Bakaru. Untuk itu juga Kemah Kebangsaan telah menghadirkan sejumlah tokoh nasional menjadi pembicara. "Belajar keberagaman dan toleransi, Mamasa adalah tempat yang paling baik sehingga saya berani mengajak tokoh-tokoh nasional datang kesini," turut Akmal Malik. Pembicara yang hadir adalah Wakil Sekjen PBNU Muhammad Najib Azca, Cendekiawan Muslim Muhammadiyah Sukidi Mulyadi, dan Pengamat Kebijakan Publik Andrinof Chaniago. Melalui ketiga narasumber tersebut menjadi corong lahirnya gagasan-gagasan kebangsaan dari Sulbar untuk Indonesia. Untuk itu pula, pada acara Kemah Kebangsaan mengundang tokoh agama, organisasi pemuda dan media massa agar memberi masukan atas dinamika yang terjadi di tengah masyarakat. "Saya harap teman-teman media aktif karena media lebih paham dinamika yang terjadi di tengah masyarakat, termasik dinamika beragama," ujar Akmal. Pada kesempatan itu, Akmal Malik juga kembali menekankan delapan arahan presiden RI, Jok Widodo, yakni pengendalian inflasi, penurunan kemiskinan ekstrem sampai 0 persen pada 2024, fokus penurunan stunting, percepatan izin investasi, serta belanja APBN dan APBD dengan diprioritaskan untuk produk buatan dalam negeri. Selain itu, arahan lainnya yakni diferensiasi dan optimalisasi desain kota, menjaga stabilitas politik dan keamanan pada persiapan dan Pemilu 2024, serta menjamin kebebasan beragama. Menurutnya, dengan problem yang dihadapi Sulbar saat ini, seperti Stunting dan kemiskinan ekstrem dapat diatasi bersama. "Kita bisa lebih baik kedepan, kuncinya kolaborasi. disinilah melalui kemah Kebangsaan," pungkasnya. Bupati Mamasa Ramlan Badawi berterima kasih kepada pemprov Sulbar telah menyelenggarakan Kemah Kebangsaan di Mamasa, bertepatan pula dengan HUT Mamasa ke 21 Tahun. "Ini menjadi berkah bagi Mamasa…