MAMUJU -- Jelang Pemilu dan Pilpres 2024, Penjabat Gubernur Sulbar Akmal Malik mengimbau agar masyarakat tidak mudah terprovokasi dengan berbagai macam isu yang berpotensi memecah belah persatuan. Hal itu disampaikan Akmal Malik sebagai langkah untuk tetap menjaga kondusifitas sosial di tahun politik ini. Apalagi siang kemarin (27 Januari 202), di Mamuju, bertebaran spanduk penolakan terhadap salah satu figur bakal calon presiden. Untuk itu, Akmal Malik meminta agar masyarakat jangan terprovokasi oleh tindakan oknum yang ingin membuat gaduh daerah ini dengan melakukan black campaign seperti itu. Akmal Malik berpesan kepada masyarakat jangan terpancing dengan hal-hal tersebut, apalagi sampai terbelah. Sebab bisa jadi, ada pihak-pihak yang ingin menganggu stabilitas sosial dan politik di daerah ini. Ia juga mengingatkan, dalam koridor demokrasi, kebebasan berekspresi itu dijamin. Termasuk mempromosikan calonnya. Tentu juga menjadi penting diingat bahwa kebebasan berekspresi itu tetap menghormati tata aturan hukum, serta tidak mengganggu ketertiban umum. "Mari disikapi secara arif, karena Indonesia adalah negara demokrasi," imbau Ditjen Otda Jumat, 23 Januari 2023 malam,"(rls)

Makassar--Berdasarkan data Indeks Risiko Bencana (IRB) Tahun 2021, Sulbar merupakan provinsi paling rawan bencana di Indonesia. Mengingat hal tersebut, Pemprov Sulbar akan membangun kerjasama dengan Universitas Hasanuddin (Unhas) dalam rangka Mitigasi bencana (mengurangi resiko bencana) di provinsi ke-33 ini. Itu dibahas pada Focus Group Discussion (FGD) Dalam Rangka Pendampingan Penyusunan Perencanaan Mitigasi dan Adaptasi Kebencanaan Provinsi Sulbar, di Ruang Rapat A Lantai IV Rektorat Universitas Hasanuddin (Unhas), Jumat 27 Januari 2023. Sekprov Sulbar Muhammad Idris mengatakan, gempa bumi yang terjadi di Sulbar pada 2021 lalu menjadi momentum bagaimana upaya menjadikan Sulbar menjadi provinsi tangguh bencana. "Kejadian di Sulbar pada 2021, istilah Saya menjadi pintu masuk untuk memastikan Sulbar harus dikeluarkan dari zona paling beresiko bencana,"kata Idris Pada kesempatan itu, Idris menyampaikan beberapa upaya yang perlu dilakukan bersama untuk mengurangi resiko bencana di Sulbar, diantaranya pertama, memberikan literasi kebencanaan melalui eksekutif meeting bagi para leader agar lebih meningkatkan pengetahuan terkait kebencanaan. Kedua, melakukan training atau pelatihan mengenai kebencanaan khususnya bencana gempa bumi di tingkat desa dan membuat kurikulum pendidikan kebencanaan di level sekolah. Hal lain yang lebih penting, lanjut Idris, adalah pihak Unhas diharapkan dapat melakukan kajian resiko bencana di Sulbar. Sementara, Wakil Rektor IV Unhas Prof. Adi Maulana mengatakan, berbicara mengenai bencana pemerintah tidak bisa menyelesaikan sendiri, tetapi harus memang membutuhkan kerjasama pentahelix, baik dari pemerintah, akademisi dan masyarakat. Adi Maulana menuturkan, bencana merupakan sunnatullah yang tidak bisa dihindari, namun mengahadapinya membutuhkan strategi bagaimana mengurangi resiko dari bencana itu sendiri. "Menghadapi bencana mindset yang harus dijalankan adalah pengurangan resiko bencana. Hal seperti inilah yang dijalankan di Jepang dan beberapa negara-negara maju, sehingga secara praktis mereka tidak terganggu ketika bencana terjadi. Jadi resikonyalah yang kita kurangi, itulah strategi yang akan kita dekati, terutama untuk Sulbar,"bebernya Olehnya itu, Adi Maulana menyatakan, pihaknya akan memikirkan program-program apa saja yang bisa dikerjasamakan termasuk di…

MAMUJU, -- Pemprov Sulbar sepakat akan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan Stunting berbasis kolaborasi dan Data Desa Presisi. SOP itu dirumuskan melalui rapat kordinasi dengan melibatkan sejumlah instansi, termasuk tim satgas penanganan Stunting Sulbar, di Graha Sandeq, Rujab Gubernur Sulbar, Kamis 26 Januari. PJ Gubernur Sulbar Akmal Malik menjelaskan, SOP tersebut sebagai komitmen dalam memaksimalkan penangana Stunting di Sulbar. SOP itu juga menjadi referensi baik kabupaten maupun desa. "Kita sepakat akan susun sop berbasis kolaborasi dan dan berbasis DDP. Ini akan menjadi referensi melakukan aksi di setiap desa,"ujar Akmal Malik Sasaran pertama yang akan menjadi percontohan penerapan SOP adalah Kelurahan Rangas dan Sumare. Melalui DDP akan mengidentifikasi ibu hamil, disana juga akan dibentuk pendamping keluarga stunting. "Perlu kebersamaan dan harus ada pembagian tugas yang jelas. Provinsi lakukan apa, kabupaten lakukan apa desa lakukan apa . Titiknya harus jelas," tutup Akmal Malik. (rls)

MAMUJU -- Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik mendesak OPD terkait segera menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait penanganan stunting. Hal itu disampaikan Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik setelah melakukan rapat terbatas bersama OPD terkait seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Ketahanan Pangan dan Bappeda di Rujab Gubernur Kamis 26 Januari 2023. "Langkah-langkah penanganan stunting harus dilakukan dengan kolaborasi,"kata Akmal Malik. Pemprov pun akan segera menyusun SOP bersama dengan dinas terkait seperti Dinas Kesehatan, Bappeda, BKKBN, Dinas Ketahan Pangan. "Saya memerintahkan untuk menyusun SOP tentang penangan stunting secara kolaboratif dengan melibatkan semua pihak berbasis data," kata Akmal Malik. Outputnya, lanjut Akmal melalui SOP itu diharap program yang disusun dapat lebih terarah dan tepat sasaran. "Kita akan gelar desiminasi dengan stakeholder terkait. Saya minta Minggu ini langsung action, kita ambil satu desa untuk menjadi percontohan penangan stunting baik ibu hamil, atau balita," tutupnya. (rls)

MAMUJU -- Pj Gubernur Sulbar, Akmal Malik mendorong kolaborasi bersama Kepala Perwakilan Bank Indonesia (Kpw BI) Provinsi Sulbar Gunawan Purbowo, bangkitkan UMKM untuk perkuat perekonomian Sulbar. Akmal Malik mengatakan, Bank Indonesia telah berkontribusi banyak terhadap pertumbuhan ekonomi Sulbar, terutama dalam menekan inflasi. "Ini salah satu bentuk kolaborasi yang harus diteruskan, apalagi Sulbar menjadi daerah dengan dengan angka inflasi terendah enam besar secara nasional," kata Akmal Malik saat menerima kunjungan di Rujab Gubernur Kamis 26 Januari 2023. Ia berharap, dibawah kepemimpinan yang baru, BI dapat semakin mengakselerasi perekonomian Sulbar. Utamanya berkaitan dengan issu seperti stunting. "Stunting bukan hanya persolan gizi, tetapi juga bagaimana pendampingan kepada ibu hamil. Hal yang sudah tercapai agar bisa terus berjalan," kata Akmal. Selain itu, pendampingan terhadap UMKM yang ada perlu dilakukan terobosan yang lebih salah satunya dengan menyediakan showcase yang representatif di Ibu kota. "Saya lebih suka pekerjaan yang real, seperti kita sudah bisa mendorong inflasi tapi bagaiman UMKM juga bisa,"ucap Akmal Malik. Kepala Perwakilan BI Sulbar Gunawan Purbowo mengatakan apa yang menjadi perhatian Gubernur akan diupayakan dalam bentuk kolaborasi. "Kami konsen lima hal berkaitan dengan ekonomi, seperti inflasi, stunting, dan kemiskinan ekstrim, karena ini berkaitan," kata Gunawan. Hal yang menjadi konsen kedepan juga mengenai pendamping UMKM, salah satunya dengan menyediakan showcase itu pun akan di kolaborasikan bersama dengan kabupaten. (rls)

Mamuju -- Rapat Monitoring Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Provinsi Sulbar, di Rujab Sekprov Sulbar, Rabu 25 Januari 2023. Rapat dipimpin Sekprov Sulbar Muhammad Idris. Kegiatan itu dihadiri, Kepala Dinas Kominfopers Sulbar, Mustari Mula, Kabid E-Government, Muh. Ridwan Djafar, Para Sekdis/Badan Lingkup Pemprov Sulbar. Dari hasil monitoring pelaksanaan SPBE di semua OPD Lingkup Pemprov Sulbar, dinilai masih ada OPD penerapan SPBEnya tertinggal. Menanggapi hal tersebut, Sekprov Sulbar Muhammad Idris mengatakan, ada beberapa catatan bagi OPD yang SPBE nya masih tertinggal, diantaranya kurangnya penerapan integrasi layanan SPBE (layanan adm pemerintah dan layanan publik), sebab layanan akan saling terhubung antara aplikasi umum nasional dan aplikasi khusus internal Pemprov. "Saat ini untuk rekor yang teratas SPBE nya adalah BPKPD Sulbar. Kedepan akan dibuatkan pemberian Awards SPBE kepada OPD yang memiliki nilai tinggi SPBE nya,"ucap Idris Dia menekankan, SPBE perlu perhatian khusus, karena berbagi aplikasi yang berkeliaran dimana-mana dan dukungan teknologinya seharusnya sudah selesai di Tahun 2022. "Sejak jadi Sekda, salah satu kinerja saya adalah meningkatkan dan mendorong elektronik di Sulbar, namun karena adanya pandemi membuat hambatan jalannya SPBE di Tahun 2022 kemarin,"ujarnya Sementara, Kepala Dinas Kominfopers Sulbar, Mustari Mula mengatakan, ada beberapa OPD menampilkan progres yang bagus, tetapi masih ada juga belum memberikan perhatian sama sekali. Itu disebabkan banyak hal-hal teknis yang tidak diperhatikan OPD, baik menyangkut insfratruktur maupun kemampuan SDM. "Pencapaian SPBE kita penilaian di 2022 adalah 2,04. Namun, capaian SPBE sampai Tahun 2026 ditargetkan meningkat dan kami sudah berkomitmen, Insya Allah WTP sampai dengan Tahun 2026, diupayakan mencapai nilai indikator 3,00,"ucap Mustari Mula Kepala Bidang E-Government Dinas Kominfopers Sulbar, Muh. Ridwan Djafar menyampaikan presentasi mengenai kebijakan penyelenggaraan dan evaluasi SPBE Pemprov Sulbar Tahun 2023. Ia menyampaikan beberapa hal, yaitu terkait tindaklanjut Perpres SPBE di Pemprov Sulbar, Existing Teknis SPBE Provinsi , dan pengorganisasian Tim Pengelola SPBE OPD. (ilham)

Mamuju -- Sekprov Sulbar Muhammad Idris meninjau lokasi persiapan pembangunan Sport Area di Kompleks Kantor Gubernur Sulbar, Rabu 25 Januari 2023. Peninjauan tersebut dalam rangka memantau sejauhmana kesiapan lahan pemerintah daerah yang dinilai kurang produktif, untuk dijadikan sebagai Sport Area bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) Lingkup Pemprov Sulbar dan masyarakat. "Dengan adanya Sport Area, kita ingin sehat dan bugar, tetapi sehat belum tentu bugar yah, maka tempat ini Kita buat sebagai arena kebugaran sehingga dapat mempengaruhi kinerja para ASN untuk lebih baik,"kata Sekprov Sulbar, Muhammad Idris saat ditemui awak media Masih kata Idris, pada Sport Area tersebut akan dibangun fasilitas olahraga umum, seperti lapangan bola voli, ready papan, basket, sepak takraw, senam, jogging track dan pendopo atau tempat pertemuan. "Untuk lapangan di belakang Kantor Gubernur nantinya, itu akan digunakan sebagai tempat upacara, sedangkan Sport Area akan ditempati kegiatan olahraga, jadi Kita akan pusatkan di sini utamanya senam,"terang Idris Selain untuk kegiatan olahraga, Sport Area juga akan jadikan sebagai tempat penampungan bagi masyarakat ketika ada kejadian seperti bencana alam. "Jadi Sport Area ini akan berfungsi umum dan maksimal,"pungkasnya Dalam peninjauannya, Sekprov Sulbar didampingi Kadispora Safaruddin Sanusi DM, Kadis PUPR Muh. Aksan, Kadis LH Zulkifli Manggazali, Kadis Kominfopers Mustari Mula dan Kabiro Umum, Ansar Malle. (farid)

MAMUJU -- PJ Gubernur Sulbar Akmal Malik menyambut kehadiran Kepala BPOM Mamuju Suliyanto, mengantikan pejabat lama Kepala BPOM Mamuju Lintang Jaya Purba, pada acara pisah sambut BPOM Mamuju di Ballroom Hotel Maleo Mamuju , Rabu 25 Januari 2023. Akmal Malik BPOM Mamuju berterima kasih atas peran BPOM Mamuju dalam menjaga dan melakukan pengawasan terdapat keamanan obat dan makanan. Akmal berharap, peran BPOM terus ditingkatkan dengan melakukan pendampingan kepada UMKM di Sulbar menghasilkan produk makanan yang dapat menjadi jualan ke daerah lain. "Kita punya banyak potensi produk makanan lokal. Ini bisa kita kelola dengan baik," ujar Akmal Malik. Salah satu langkah yang dapat dilakukan misalnya pengalengan makanan khas daerah, seperti penja, bau peapi, dan lainnya. "Mungkin kita bisa lakukan pengalengan sehingga dapat dinikmati daerah lain," ungkapnya. Ia pun membeberkan strategis pemasaran. seperti rendang dari Padang, kerap menjadi kemasan untuk membantu daerah terdampak bencana. "Berikan bantuan kepada daerah lain dengan pengalengan produk lokal. Itu salah satu strategi promosi produk lokal," pungkasnya. (rls)

MAMUJU -- PJ Gubernur Sulbar Akmal Malik berharap Dinas Pemuda Olahraga Sulbar meningkatkan prestasi olahraga Sulbar. Hal itu disampaikan melalui pertemuan membahas program Dispora di Rujab Gubernur Sulbar, Selasa 24 Januari 2023. "Saya harap tingkatkan prestasi atlet, perbanyak buka event-event dan usahakan pekerjaan itu dijalankan secara kolaboratif," ujar Akmal Malik. Kepala Dispora Sulbar Safaruddin Sanusi beberapa program telah dirancang tahun ini, diantaranya Gubenur CUP, event ini akan dilaksanakan di Makassar dengan melibatkan mahasiswa maupun pemuda di Makassar. Even lainnya, berkaitan dengan cabang olahraga yang diunggulkan di Sulbar yakni dayung. Termasuk lomba sepeda di Sulbar dan kejuaraan catur. "Beberapa even lain juga akan dilaksanakan dan akan melibatkan pemuda di Sulbar. Selain itu mengadakan dialog pemuda yang akan mengundang berbagai narasumber termasuk pemuda yang sukses," ungkapnya. Dari sekian event yang sudah dirancang tidak lepas dari persiapan Sulbar menghadapi Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) September 2023 mendatang. "Pembinaan atlet harus meningkat. Terpenting bagaimana kita buka ruang menciptakan generasi muda berprestasi. Kita harus lebih baik dari sebelumnya," ungkapnya. (rls)

Mamuju -- PJ Gubernur Sulbar, Akmal Malik melakukan audiensi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulawesi Barat di Rujab Gubernur Sulbar, Selasa 24 Januari 2023 Pada pertemuan itu, PJ Gubenur Sulbar memaparkan Data Desa Presisi di hadapan Kepala BPKP Sulbar Harry Bowo, Ia memperlihatkan beberapa permasalahan di pedesaan. Utamanya persoalan pelayanan dasar. "Seperti kebutuhan air minum, sanitasi, dan lainnya. Ini pelayanan dasar, pertanyaannya apa yang dikerjakan para camat dan kepala desa," tegas Akmal Malik. Hal itu, kata Akmal Malik berkaitan dengan masih tingginya angka Stunting di Sulbar. Padahal kata Akmal Malik, terdapat alokasi anggaran penanganan stunting di setiap desa. "Tolong audit penanganan stunting di desa , benar gak bantuan penanganan stunting itu tepat sasaran. Inilah saya minta diawasi juga. Teman teman auditorlah yang mengawasi itu," ujar Akmal Malik. (rls)