MAMUJU, -- Pj. Gubernur Sulbar Akmal Malik bersama Bupati Mamuju, Sutinah Suhardi dan Ketua DPRD Sulbar Suraidah Suhardi melakukan peninjauan calon lahan untuk budidaya tambak di Kecamatan Kalukku, dan Kecamatan Bonehau Kabupaten Mamuju, Minggu 9 Oktober 2022. Akmal Malik mengatakan, budidaya tambak udang itu akan dikerjasamakan dengan investor. "Ini baru direncanakan yah, sekarang kita melihat lokasi yang kita rencanakan, kita sudah ambil beberapa gambar untuk diberikan ke calon investor," ujar Akmal Malik Disebutkan , lahan yang diperlukan sekira 35 hektar. Ia berharap dukungan dari masyarakat dalam mewujudkan pengembangan investasi di Mamuju. "Kita butuh 35 hektar dekat sungai. Ini ikhtiar kita mendorong Mamuju agar masuk investasi," ungkapnya. Bupati Mamuju Sutinah Suhardi mendukung rencana tersebut dan bersedia menyiapkan lahan. "Tentu kita sangat bersyukur sekali ada investor mau masuk. Kita berdoa mudah-mudahan cocok dan sesuai harapan masyarakat," ungkapnya. Ia pun memastikan bahwa program yang dikerjakan tidak merusak lingkungan. Senada Ketua DPRD Sulbar, Suraidah Suhardi mengapresiasi upaya PJ Gubernur Sulbar dalam mendorong investasi di Mamuju. "Hari ini kita lakukan survei lahan sebagai data awal. Saya minta masyarakat mensuport ini. kita berdoa investor bergerak hatinya untuk meningkatkan sektor perikanan di Mamuju," pungkasnya. (rls)

MAMUJU -- Sebanyak 50 Kafilah Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Sulbar siap mengikuti MTQ Nasional ke- XXIX di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Acara pelepasan dilaksanakan di Kantor Gubernur Sulbar (Eks Rujab Wagub Sulbar), oleh PJ Gubernur Sulbar Akmal Malik Sabtu , 8 Oktober 2022. Pj. Gubernur Sulbar Akmal Malik berharap, dengan peringkat Sulbar saat ini cukup memprihatinkan, karenanya Ia berharap kedepan pengurus MTQ dan LPTQ lebih kompak dalam menata MTQ di Sulbar. "Kuncinya silaturahmi harus diperkuat. Artinya Bangun komunikasi dengan pihak yang eksis di bidang MTQ," ungkapnya. Hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah menghargai prestasi bagi peserta MTQ guna memotivasi peserta untuk terus berlatih. Akmal mengaku dengan reward yang disiapkan Pemprov saat ini kurang memacu semangat kafilah. Untuk itu, pada Pelepasan MTQ Nasional Sulbar, Akmal Malik menyiapkan hadiah Rp50 juta bagi peraih medali emas. "Saya minta besok, tolong tingkatkan, biar semangat untuk berlomba. Saya Ingin Penghafal Alquran Ini dihargai. Setelah ini (MTQ XXIX) kita akan tingkatkan MTQ, ndak ada pilihan. Masa iya peringkat terakhir terus. Karena itu saya kasi Rp50 Juta. Satu emas Rp50 Juta, Perak Rp25 Juta, itu dari saya," ungkapnya. Masukan dari Akmal Malik itu merupakan bagian dari pengalaman Akmal saat membina MTQ di Sumatera Barat selama lima tahun. Selama lima tahun ia berhasil mengangkat prestasi Sumatera Barat dari urutan ke 27 menjadi empat besar pada 2010. Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Sulbar Muhammad Idris, menyampaikan persiapan MTQ Nasional dilakukan dengan mengikuti proses seleksi mulai dari tingkat kabupaten hingga provinsi. Selain itu, nantinya akan melakukan training center tujuannya selain menambah kualifikasi juga menambah kompetensi yang dimiliki oleh para anggota kafilah. "Kita berharap untuk kita harumkan Sulbar di level nasional MTQ, STQ, kita belum bisa memberikan sesuatu yang terbaik selama Sulbar. Sehingga diharapkan Sulbar (peserta MTQ Nasional) tidak pulang dengan tangan kosong," ujar Idris. Kabiro Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan…

MAMUJU -- Menteri Pertanian RI , Syahrul Yasin Limpo meninjau lahan pertanian di Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Sabtu 8 Oktober 2022 Mentan berkomitmen mendukung Sulbar sebagai daerah yang siap menghadapi krisis pangan. Untuk itu, Ia siap membantu Sulbar mengelola 2.000 lahan mengembangkan sektor pertanian. "Kita akan menyusun skala program dalam satu tahun. Artinya dari 2.000 hektar itu akan dibangun hilirisasi," ujar Mentan Syahrul Yasin Limpo. Dijelaskan, hilirisasi pertanian bertujuan menyumbang pendapatan (income) bagi daerah demi kesejahteraan para petani. Pj Gubernur Sulbar, Akmal Malik menyampaikan terima kasih atas kunjungan Mentan dan menyempatkan panen raya 400 hektar di Kalukku. "Ia juga memberikan tantangan agar Sulbar membuat peta pemanfaatan padi mulai penanaman hingga pasca panen, sebagai awal kita kelola 1.000 hektar," pungkasnya. Kedepan, lanjut Akmal Malik akan berkolaborasi dengan kabupaten untuk mendorong sektor pertanian, khususnya dalam menghadapi krisis pangan. (rls)

MAMUJU – Pj Gubernur Sulbar , Akmal Malik menerima massa aksi dari HMI Se - Sulbar di Rujab Gubernur Sulbar, Jumat 7 Oktober. Beberapa tuntutan massa aksi disampaikan melalui orasi , diantaranya terkait perkembangan Program Data Desa Presisi (DDP), Evaluasi Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), meninjau dan mengawal pokir DPRD Sulbar, mengevaluasi kinerja OPD, Revisi RTRW, Penanganan Inflasi, Angka putus sekolah, penanganan stunting dan persoalan sampah di Polman. Menanggapi hal itu, Pj Gubernur Sulbar , Akmal Malik mengapresiasi atas masukan dari massa aksi. Dia pun mengaku dengan menjabat empat bulan sebagai Pj Gubernur itu belum dapat menyentuh setiap problem. Apalagi dengan ketersediaan data yang sangat kurang. Untuk itu, lanjut Akmal, Ia mendorong program DDP yang saat ini masih berproses. “Untuk membangun Sulbar dengan berbagai problem perlu data dulu. Sehingga kita dorong DDP, namun anggaran terbatas sehingga baru bisa 45 desa,” ujar Akmal Malik di hadapan massa aksi. Ia pun menjelaskan pentingnya sebuah data dalam melahirkan kebijakan sehingga anggaran yang dialokasikan tepat sasaran dan betul-betul dirasakan masyarakat. Soal inflasi, menurutnya Sulbar cukup terkendali jika dibandingkan dengan daerah lain, terlihat pada Juli 5,23 persen dan sekarang 4,77 persen. “Memang diatas nasional. Tapi kita jauh di bawah dibandingkan daerah lain,” pungkasnya. Soal angka putus sekolah berkaitan dengan stunting. Menurutnya dibutuhkan pembahasan khusus, sehingga Akmal Malik mengajak massa aksi membuat forum membahas persoalan tersebut. Untuk dana PEN, saat ini dalam proses pemeriksaan BPK sehingga ia mempercayakan evaluasi penggunaan dana tersebut untuk menjadi kewenangan APIP. Sementara pokir, tentunya akan menjadi pembahasan bersama dengan DPRD Sulbar. Pemprov sendiri mendorong TAPD untuk melakukan secara proporsional terhadap pokir yang melekat di OPD. Berikutnya terkait pengelolaan sampah di Polman, tentunya tidak dapat diintervensi tahun ini. ” Tahun ini baru dapat direncanakan, kemudian dianggarkan tahun berikutnya,” ungkapnya. Terakhir mengenai evaluasi OPD, Akmal menjelaskan, pihaknya sudah melakukan asesmen, langkah selanjutnya adalah…

MAMUJU -- DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Sepakat sepakat membentuk Forum Komunikasi Bapemperda Seluruh Indonesia melalui Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Kamis 6 Oktober 2022. Panitia pelaksana, Direktur Produk Hukum Ditjen Otda Kemendagri, Makmur Marbun berterima kasih kepada Penjabat Gubernur Sulbar yang telah membantu dalam menyukseskan Rakornas tersebut. "Ini merupakan acara pertama kali dengan melibatkan DPRD se- Indonesia dan menjadi pendorong kedepan," ujar Makmur, usai Penutupan Rakornas Bapemperda DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota di Grand Maleo Hotel, Mamuju, Kamis 6 Oktober. Ia pun mengapresiasi dengan adanya pertemuan itu maka kedepan adanya kolaborasi dengan daerah lain serta terbangunnya komitmen akselreasi pembentukan perda provinsi dan kabupaten. "Semoga semangat yang terbangun di Sulbar melalui rakornas ini memacu daerah lain," ungkapnya. Ketua DPRD Sulbar Suraidah Suhardi dalam menutup Rakornas itu mengucapkan terima kasih atas kontribusi dari seluruh peserta Rakornas. Ia juga berterima kasih terhadap dukungan Kemendagri dengan mempercayakan Provinsi Sulbar sebagai tuan rumah pada Rakornas tersebut. "Kita berharap hasil dari rakornas membawa perubahan kedepan demi kesejahteraan masyarakat," ujar Suraidah. Diketahui, hasil kesepakatan dalam Rakornas Bapemperda itu, membentuk Forum Komunikasi Bapemperda DPRD Seluruh Indonesia, selain sebagai wadah aspirasi dan komunikasi oleh Bapemperda DPRD Awalnya forum sepakat mendorong Syahrir Hamdani yang merupakan Ketua Bapemperda DPRD Sulbar menjadi Ketua Forum Nasional itu, hanya saja, Syahrir Hamdani mempercayakan kepada Ketua Bapemperda DPRD Papua Barat Karel Murafel dalam mengemban amanah tersebut. Karel Murafer mengaku, dengan amanah yang diberikan kepadanya selaku Ketua Forum Bapemperda DPRD Seluruh Indonesia mengharapkan kerjasama dengan DPRD se Indonesia. Khususnya dalam mengawal setiap rekomendasi untuk diperjuangkan. "Kami harapkan seluruh DPRD akan kolaborasi untuk memperjuangkan aspirasi," pungkasnya. (rls)

MAMUJU -- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sulbar mengelar rapat koordinasi pemantapan terkait rencana kedatangan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Sulawesi Barat, di Aula Bappeda Kamis 6 Oktober 2022. Rapat tersebut juga untuk menyatukan persepsi bersama pimpinan OPD mengenai Rencana Kerja (Renja) yang akan dikerjasamakan dengan pemerintah Jawa Tengah. Ganjar dijadwalkan berkunjung ke Sulbar pada 10 Oktober 2022. Ia akan menjadi narasumber pada lokakarya yang akan digelar Bappeda. Kepala Bappeda Provinsi Sulbar Junda Maulana, mengatakan kedatangan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo merupakan tindak lanjut MOU yang dilakukan Pj Gubernur Sulbar. "Jadi ada empat program yang menjadi fokus yaitu Percepatan penurunan stunting, bagaimana percepatan tata kelola pemerintahan yang baik, kebijakan strategis pelaksanaan SMK vokasi gratis, pemberdayaan UMKM," kata Junda. Ia berharap, MOU bersama Gubernur Jateng dan Pj Gubernur Sulbar segera ditindaklanjuti melalui perjanjian kerjasama antar bidang penangan program. "Kerjasama nanti itu tematik yang melibatkan beberapa OPD," kata Junda. Junda menambahkan, dari empat program tersebut Jawa Tengah dinilai memiliki keunggulan yang jauh lebih baik dari Sulbar. Seperti angka Stunting Sulbar, masih berada diurutan kedua sebesar 33 persen, sedang Jawa Tengah sudah 20,7 persen yang telah mengalami penurunan signifikan dari tahun sebelumnya. Begitu juga dengan tata kelola pemerintahan, pendidikan SMK vokasi dan UMKM masih. "Sehingga kita mau belajar seperti apa strategi yang dilakukan dan itu dapat kita kerjasamakan,"ucap Junda. Ia pun berharap agar rencana kerjasama antar Provinsi Jawa Tengah dan Sulawesi Barat dapat terwujud dalam bentuk kerjasama program.(rls)

MAMUJU -- Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Tampa Padang melakukan audiensi dengan PJ Gubernur Sulbar Akmal Malik, di Rujab Gubernur Sulbar, Kamis 6 Oktober 2022. Kepala BMKG Tampa Padang Agus menyampaikan, perkiraan musim hujan bakal dirilis sebagai dasar bagi masyarakat memahami kondisi cuaca di Sulbar. Karenanya, Ia meminta melalui PJ Gubernur Sulbar dapat bersama-sama melakukan sosialisasi terkait perkiraan musim tersebut. "Ini upaya kita agar informasi yang dihasilkan BMKG dapat tersampaikan kepada masyarakat," ujar Agus. Hal itu juga sebagai upaya mengantisipasi bencana akibat dari musim hujan seperti longsor dan banjir. Dengan begitu dapat meminimalisir kerugian atas peristiwa bencana. PJ Gubernur Sulbar, Akmal Malik menyambut baik kegiatan tersebut, apalagi dengan kondisi Sulbar yang rawan bencana. Dengan adanya sosialisasi perkiraan musim itu akan mendorong pemahaman kepada masyarakat terkait kondisi cuaca di Sulbar. "Kami menyambut baik, harusnya kita laksanakan sekali sebulan, sehingga perkiraan cuaca dapat dipahami masyarakat. Serta meningkatkan kesadaran dari masyarakat dalam melihat cuaca," ungkapnya. (rls)

Asisten III Bidang Administrasi Setda Sulbar, Djamil Barambangi melaunching Aplikasi Etalase Pelaku Usaha Elektronik Mamuju Level Internasional ( E- LAKUMI) UMKM Sulbar, Kamis, 6 Oktober 2022. Bertempat di d'Maleo Hotel Mamuju, kegiatan itu digelar oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Sulbar. Launching E- LAKUMI ditandai pemukulan gong oleh Asisten III Bidang Administrasi Setda Sulbar, didampingi Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Sulbar, Andi Bau Akram Dai, Kepala BI Perwakilan Sulbar Hermanto dan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Sulbar (Kominfopers) Sulbar, Mustari Mula. Asisten III Bidang Administrasi Setda Sulbar, Djamil Barambangi menekankan, Pemprov Sulbar melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM hendaknya dapat terus memberikan atensi kepada para pelaku UMKM, sehingga produk-produk UMKM Sulbar dapat lebih produktif dan lebih dikenal. "Insya Allah kedepan kita akan membangun suatu kawasan penjualan produk-produk UMKM khas Sulbar yang bersifat lokal, seperti tenunan Sekomandi, Sambu dari Mamasa dan kain Sa'be. Begitu juga dengan makanan-makanan lokal Sulbar,"ungkap Djamil Untuk itu, kata Djamil, kegiatan itu perlu terus dilakukan pengembangan dan kreasi, sebab para pelaku UMKM merupakan salah satu pendorong perekonomian Sulbar yang dapat memberdayakan masyarakat lokal dan produk-produk lokal itu sendiri. "Insya Allah akan terwujud lapangan kerja yang besar yang dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran di Sulbar,"ujarnya Dia menambahkan, sebagaimana harapan bersama, produk Sulbar berupa makanan khas, kiranya dapat didesain untuk bisa menjadi makanan yang tahan sampai satu minggu seperti ikan penja dan tuing-tuing. Sementara, Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Sulbar, Andi Bau Akram Dai menyampaikan, E-LAKUMI tersebut berbasis website yang menampilkan daftar prodak dan harganya, begitu juga dengan para pelaku UMKM. "Dulunya para pelaku usaha memasarkan produknya dalam bentuk manual dan saat ini kita sudah memasuki zaman teknologi foto proses digitalisasi. Untuk itu, produk-produk lokal pada UMKM kita akan dimasukkan dalam website E-LAKUMI yang menghubungkan antara pembeli dan penjual secara…

MAMUJU, –Pemprov Sulbar bekerjasama Ditjen Otda menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bapemperda DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota seluruh Indonesia, di Grand Maleo Hotel Mamuju, Kamis 6 Oktober 2022. Rakornas dihadiri, Ketua DPRD, Sekretaris Dewan, dan Ketua Bapemperda se Indonesia, baik tingkat provinsi, kabupaten dan kota, serta sejumlah Kementerian dari seluruh Indonesia Rakornas digelar sebagai tindak lanjut Undang-Undang (UU) nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Ditjen Otonomi Daerah (Otoda) Akmal Malik menyampaikan, pentingya melakukan penyelarasan produk hukum di Indonesia. Sebab itu, melalui Rakornas Bapemperda diharapkan produk hukum menjawab kebutuhan lokal di setiap daerah. "Rakornas ini menjadi momentum menata kembali standar pembentukan peraturan yang ideal, khususnya terkait Bapemperda DPRD provinsi kabupaten kota,"ujar Akmal Malik, yang juga sebagai Pj Gubernur Sulbar, Akmal Malik, Kamis 6 Oktober. Lanjut Akmal, pelaksanaan rakornas bertujuan membangun kolaborasi dengan mengajak partisipasi seluruh peserta melakukan penajaman dan penyelarasan pembentukan perda dengan peraturan perundang-undangan. “Untuk itulah melalui rakornas menjadi proses dan awal melakukan kolaborasi, membangun solidaritas mensinergikan pembentukan produk hukum daerah. Rakornas ini menjadi momentum menata kembali standar pembentukan peraturan yang idea. khususnya terkait bapemperda DPRD provinsi kabupaten kota,” terang Akmal. Ia pun mengharapkan, seluruh daerah harus saling membantu sama lain. Panitia pelaksana, Direktur Produk Hukum Ditjen Otda Kemendagri, Makmur Marbun menyampaikan, tiga poin penting yang diharapkan dalam Rakornas ini, antara lain, terwujudnya kesamaan pemahaman fungsi Bapemperda DPRD Provinsi,kabupaten/kota, sebagai ujung tombak dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Kedua, terwujudnya sinergitas antara pembentukan peraturan perundang-undangan tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota. “Ketiga optimalisasi fungsi sekretariat DPRD sebagai unsur pendukung DPRD dalam pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas dan implementatif,” pungkasnya. (rls)

Mamuju -- Pj. Gubernur Sulawesi Barat, Akmal Malik bersama Ketua DPRD Sulbar, St. Suraidah Suhardi saat menghadiri Rapat Koordinasi Daerah Registrasi Sosial Ekonomi ( Regsosek) Tahun 2022 yang digelar oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) di Ballroom Hotel Maleo Kabupaten Mamuju. Rabu 5 Oktober 2022. Mengawali acara, dilakukan penandatanganan dukungan Regsosek dilakukan oleh Pj. Gubernur Sulbar ,Ketua DPRD Sulbar dan pimpinan Forkopimda sebagai bentuk dukungan mensukseskan pendataan awal registrasi sosial ekonomi. Penjabat Gubernur Sulbar, Akmal Malik mengatakan, Bps merupakan duta data secara Nasional, namun dalam manajemennya masih terus perlu meningkatkan data presisi secara regional. " Persoalan utama di setiap daerah kurangnya manajemen data yang akurat, saya berharap semua stakeholder dapat berkolaborasi untuk dapat menciptakan data yang akurat," sebut Akmal Malik yang juga aktif sebagai Ditjen Otoda Kemendagri. Lebih lanjut disampaikan, Kondisi negara saat ini dalam keadaan tidak biasa hal itu disampaikan oleh Presiden RI, Joko Widodo, maka dari itu Sulbar diharapkan Sulbar mampu terus maju dengan cara yang tidak biasa " Kuncinya kita harus komitmen berkolaborasi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di daerah utamanya terkait pendataan registrasi sosial ekonomi," Anggota DPD RI, Iskandar Muda Baharuddin Lopa, mengerti mengemukakan, Pendataan harus dilakukan sebaik mungkin agar bansos maupun subsidi sampai kepada kelompok ya betul2 membutuhkan sekaligus memastikan anggaran negara benar2 sampai kepada yang membutuhkan dengan melibatkan keaktifan masyarakat. " Kami berharap Regsosek ini dapat terlaksana dengan baik, sehingga outputnya dapat menjadi jembatan koordinasi dan berbagai pakai antar lintas sektoral di berbagai daerah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat indonesia," tutur Iskandar Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sulbar, Tina Wahyufitri menyampaikan, BPS adalah instansi yang ditunjuk untuk melakukan perbaikan pendataan terkait perlindungan sosial yang sejalan dengan instruksi Presiden No. 4 Tahun 2022 dimana BPS ditugaskan untuk melakukan pendataan penduduk miskin ekstrem. " BPS berperan penting dalam registrasi sosial ekonomi, juga mewujudkan…