Kominfo Sulbar -- Wagub Sulbar, Enny Anggraeni Anwar didampingi Asisten II bidang Ekonomi pembangunan , Junda Maulana dan kabag pada biro Ekbang Asmar, mengikuti rapat koordinasi nasional (rakornas) pengendalian inflasi 2020 melalui video conference, di Rujab Wagub Sulbar, Kamis, 22 Oktober 2020 Rakornas Pengendalian Inflasi kali ini mengambil tema "Transformasi Digital UMKM Pangan untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Stabilitas Harga menuju Indonesia Maju” Terkait hal ituPresiden Republik Indonesia, Joko Widodo, dalam sambutannya menekankan lima hal penting. Pertama, kebijakan pengendalian inflasi tidak hanya fokus pada upaya-upaya pengendalian harga, namun juga diarahkan pada upaya untuk memastikan terjaganya daya beli masyarakat melalui penguatan…
Kominfo Sulbar-- Wakil Gubernur Sulbar Enny Anggraeni Anwar membuka acara Diseminasi Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Sulbar melalui zoom meeting di ruang kerjanya, Kamis 22 Oktober 2020. Kegiatan yang digelar secara virtual tersebut, diselenggarakan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulbar. Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Sulbar Enny Anggraeni Anwar mengapresiasi Kantor Perwakilan BI Sulbar atas terselenggaranya kegiatan itu, sehingga memberikan ruang diskusi dalam menghadapi tantangan yang tidak mudah di era Covid-19. Enny berharap, diseminasi tersebut dapat memperkaya cakrawala pengetahuan dalam merumuskan kebijakan pengendalian inflasi dan pengembangan ekonomi, demi pembangunan Sulbar yang maju dan malaqbi. Disampaikan, pandemi Covid-19 adalah permasalahan kesehatan yang…
Kominfo Sulbar -- Sekprov Sulbar Muhammad Idris menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulbar dengan agenda penyempurnaan RAPBD, laporan badan kehormatan, penetapan peraturan DPRD tentang kode etik tata beracara badan kehormatan, pengesahan penyempurnaan Renja DPRD Sulbar dan penyampaian laporan Bapemperda terhadap Propemperda, serta penetapan surat DPRD tentang perubahan Propemperda tahun 2020, yang berlangsung di ruang rapat paripurna Kantor DPRD Sulbar, Senin 19 Oktober 2020. Penyempurnaan rancangan peraturan daerah (ranperda) Sulbar tentang pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020, sesuai dengan putusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903-753 tahun 2020 tanggal 15 Oktober 2020, perihal evaluasi ranperda Sulbar…
Kominfo Sulbar -- Sekprov Sulbar Muhammad Idris menggelar pertemuan dengan empat Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulbar yang baru, di ruang Auditorium lantai 4 Kantor Gubernur Sulbar, Senin 19 Oktober 2020. Keempat pimpinan OPD tersebut, masing-masing Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Prof. Gufran Darma Dirawan, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Fadly Syamsuddin, Kepala Biro Tata Pemerintahan, Mohammmad Saleh Rachim dan Kepala Biro Hukum, Arianto. Pertemuan itu dalam rangka orientasi pengenalan tugas untuk memberikan dan sekaligus pengarahkan kepada para pimpinan OPD yang baru, dalam mengenali fungsi dan tugas masing-masing berdasarkan struktur yang ada. Dalam arahannya, Sekprov Sulbar Muhammad Idris…
Kominfo Sulbar -- Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar melakukan peninjauan sekaligus meresmikan ruas jalan akses Pelabuhan Belang-belang Mamuju, Kamis 15 Oktober 2020. Kepala Balai Pembangunan Jalan Nasional Sulawesi Barat, Budi Amin melaporkan, pembangunan infrastruktur jalan akses Pelabuhan Belang-belang bersumber dari APBN tahun 2019, dengan nilai kontrak sebesar Rp 19.288.970.000 miliar, dengan waktu pelaksanaan 240 hari kalender. Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar mengatakan, Pelabuhan Belang-belang akan menjadi salah satu harapan untuk memacu peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Sulbar. Ali Baal menuturkan, pembenahan fasilitas pendukung secara bertahap di Pelabuhan Belang-belang, bertujuan memudahkan pengangkutan hasil bumi dari Mamuju dan Sulbar pada umumnya.…
Kominfo Sulbar -- Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar melakukan kunjungan ke Kantor Bawaslu Sulbar , Kamis, 14 Oktober 2020. Kunjungan tersebut untuk melihat kesiapan -kesiapan Bawaslu dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pilkada serentak yang akan dilaksanakan 9 Desember mendatang, dimana saat ini tahapan pilkada sudah pada proses tahapan kampanye. Di Bawaslu, diterima oleh dua orang komisioner yaitu Dr. Fitrinela Patonangi dan Supriadi Narno Ali Baal Masdar menyampaikan, kunjungan tersebut dilakukan untuk mendengar dan melihat kondisi kesiapan Bawaslu apakah ada kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan pengawasan di lapangan. "Tapi sejauh ini , saya melihat masih sesuai prosedur. Jika memang ada pelanggaran…
Gubernur Sulbar H Muhammad Ali Baal Masdar membuka rapat koordinasi Bunda Paud Tingkat Provinsi Sulbar, Senin 12 Oktober sampai 14 Oktober 2020 di Hotel Matos. Kegiatan tersebut dihadiri pula Ketua Bunda Paud Sulbar Hj Andi Ruskati Ali Baal, Kepala BP PAUD, DR Andi Rusdi M.Pd, Bunda PAUD Se Sulbar, Kepala BKKBN Sulbar, Nuryamin, Dinas Kesehatan Se Sulbar, Dinas Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak Se Sulbar,Dinas Pendidikan yang membidangi PAUD Se Sulbar, PKK Se Sulbar, Himpaudi Se Subar, ,IGTKI Se Sulbar, dan dinas terkait Se Sulbar. Pada sambutan Gubernur Sulbar H Andi Ali Baal Masdar, mengatakan bahwa pertemuan rapat koordinasi bunda…
Kominfo Sulbar-- Mengisi kekosongan pasca wafatnya Bupati Majene, Fahmi Massiara, dan Wakil Bupati Majene, Lukman cuti selama masa kampanye pilkada, Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar mengukuhkan M.Natsir sebagai Pjs. Bupati Majene di Auditorium Lantai 4 Kantor Gubernur Sulbar, Rabu, 14 Oktober 2020. Selain itu, juga melantik empat pejabat tinggi pratama lingkup Pemprov Sulbar.Masing-masing Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar dijabat oleh Prof. Gufran Darma Dirawan, yang sebelumnya merupakan Guru Besar UNM, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dijabat oleh Dr.Fadly Syamsuddin yang sebelumnya bekerja sebagai Peneliti di Badan Pengkajian dan Pengembangan Teknologi (BPPT) di Jakarta, Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Sulbar…
Kominfo Sulbar-- Menkopolhukam RI Mahfud MD meminta setiap kepala daerah dan jajaran Forkopimda agar dapat menjaga keamanan, serta mengedukasi masyarakat dengan memberikan pemahaman yang baik terkait Undang-Undang Omnibus Law. Hal tersebut disampaikan pada rapat koordinasi (rakor) kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan regulasi Omnibus Law, yang digelar secara virtual, Rabu 14 Oktober 2020. “Tugas kita adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan cara memberi pengertian tentang latar belakang Undang-Undang Cipta Kerja ini, tentang materi-materi yang sebenarnya, dibandingkan dengan hoax dan tentang manfaat apa yang akan diperoleh dari Undang-undang ini,”ucap Mahfud Selain itu, juga meminta unjuk rasa yang tujuannya bukan…