Mamuju - Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat, Darwis Damir, menegaskan urgensi penguatan kelembagaan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mempercepat pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan saat Darwis mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, Junda Maulana, dalam pembukaan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Baznas se-Sulawesi Barat yang berlangsung di Maleo Town Square Hotel & Convention, Senin, 17 November 2025. Rakorda kali ini mengangkat tema “Sinergi Pemerintah Daerah dan Baznas dalam Mewujudkan Sulbar Maju dan Sejahtera melalui Pemberdayaan dan Kesejahteraan Umat”, menjadi momentum penting untuk memperkuat peran Baznas sebagai salah satu pilar kesejahteraan sosial berbasis keagamaan di daerah. “Baznas bukan hanya lembaga pengelola zakat, tetapi juga mitra pembangunan yang mampu menjangkau kelompok rentan secara lebih dekat dan berkelanjutan. Karena itu, penguatan kelembagaan, tata kelola, dan integrasi program Baznas ke dalam perencanaan pembangunan daerah menjadi sangat penting,” ujar Darwis. Ia menambahkan bahwa penguatan peran Baznas selaras dengan arah kebijakan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakilnya Salim S Mengga, yang menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem, mengatasi stunting, dan memperluas cakupan perlindungan sosial. Rakorda yang dihadiri pimpinan Baznas provinsi dan kabupaten/kota se-Sulawesi Barat tersebut diharapkan melahirkan rekomendasi strategis dalam mendukung visi Sulbar Maju dan Sejahtera, serta memperkuat kontribusi zakat dalam pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. (Rls)

Mamuju - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan pertemuan dalam rangka Monitoring dan Evaluasi (Monev) Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) RSUD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung pada Senin, 17 November 2025, bertempat di Ruang Pertemuan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Pertemuan dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari undangan resmi sebelumnya, tertanggal 14 November 2025, mengenai agenda yang sama namun sempat tertunda pelaksanaannya. Monev RBA menjadi langkah penting dalam memastikan pengelolaan keuangan RSUD Provinsi Sulawesi Barat berjalan efektif, transparan, dan selaras dengan target pelayanan kesehatan daerah. Kegiatan ini mengundang jajaran pejabat terkait, baik dari unsur pemerintah provinsi, pengelola RSUD Provinsi Sulawesi Barat, tim teknis pelaksanaan BLUD. Pelaksanaan Monev RBA bertujuan untuk: • Meninjau capaian kinerja RSUD Provinsi sepanjang tahun berjalan. • Mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran. • Memperkuat perencanaan dan efisiensi penggunaan anggaran. • Menyelaraskan arah kebijakan RSUD dengan visi layanan kesehatan Provinsi Sulawesi Barat. Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat dr. Nursyamsi Rahim menyampaikan bahwa melalui forum ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berharap tata kelola RSUD semakin profesional, efektif, dan mampu menjawab kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat, sesuai dengan semangat mewujudkan Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera sebagaimana visi yang digagas oleh Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga. Kegiatan ini juga menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemangku kebijakan dan pelaksana layanan kesehatan, agar RSUD Provinsi Sulawesi Barat dapat terus bertransformasi menjadi rumah sakit rujukan yang memberikan pelayanan optimal dan berdaya saing. Naskah : Dinkes Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

Mamuju – Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat kembali menerima penghargaan dari BAZNAS Provinsi Sulbar dalam acara pembukaan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Baznas se-Sulawesi Barat, Senin, 17 November 2025, di ballroom Andi Depu Kantor Gubernur Sulbar. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap peran aktif ASN Bapperida yang konsisten menunaikan kewajiban zakat melalui pemotongan TPP. Plt. Kepala Bapperida menyampaikan rasa syukur atas penghargaan tersebut. “Hari ini Bapperida ikut senang karena mendapatkan penghargaan dari BAZNAS. Ini menjadi bukti bahwa ASN Bapperida paham terkait zakat dan kewajibannya,” ujarnya. Dalam sambutannya, Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK) kembali menegaskan bahwa pembayaran zakat adalah kewajiban seluruh pejabat dan ASN Pemprov Sulbar. “Semua gaji, operasional, dan honor narasumber tidak boleh masuk ke rekening saya sebelum dipotong 2,5 persen untuk zakat—termasuk wakil gubernur. Karena kami sudah melaksanakan, maka sekda, para asisten, seluruh pimpinan OPD, dan seluruh pegawai harus ikut,” tegasnya. Ia juga menekankan bahwa pembayaran zakat akan menjadi indikator penilaian kinerja OPD. “Kalau masih ada OPD yang tidak bayar zakat, sangat dipertimbangkan untuk tidak mendapat promosi. Mulai 1 Desember saya akan evaluasi penyetoran zakat pegawai,” tambahnya. Plt. Kepala Bapperida, Darwis Damir, menjelaskan bahwa zakat merupakan instrumen penting dalam pengentasan kemiskinan, sejalan dengan Misi ke-2 Panca Daya Gubernur dan Wakil Gubernur. Ia menegaskan bahwa MoU antara Pemprov Sulbar dan BAZNAS, yang ditandatangani pada kesempatan tersebut, akan memperkuat pelaksanaan Program PASTIPADU. “Penandatanganan antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan BAZNAS akan membantu penyelesaian kemiskinan ekstrem dan stunting di 10 desa yang tersebar di 6 kabupaten. Kita berharap persoalan ini dapat tuntas,” jelasnya. Rakorda Baznas ini turut dihadiri Ketua BAZNAS RI Prof. Noor Achmad, Wakil Gubernur Sulbar, unsur Forkopimda, para bupati dan wakil bupati, Sekda, para asisten, serta seluruh kepala OPD lingkup Pemprov Sulbar. Dengan diterimanya penghargaan ini, Bapperida kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung tata kelola…

Mamuju – Memasuki periode musim hujan di akhir tahun 2025, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Wilayah II Tampa Padang Mamuju yang beberapa kali mengeluarkan peringatan dini terkait meningkatnya potensi cuaca ekstrem di wilayah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar). Peringatan tersebut mencakup potensi hujan intensitas sedang hingga lebat, angin kencang, gelombang tinggi pada beberapa wilayah kabupaten. Plt. Kepala Pelaksana BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah, menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan langkah-langkah kesiapsiagaan sejak awal Oktober 2025, termasuk penguatan pemantauan melalui Pusdalops BPBD Sulbar, koordinasi dengan BPBD kabupaten/kota, serta peningkatan respons Tim Reaksi Cepat (TRC) di lapangan. "Kami terus memonitor seluruh informasi dan peringatan dari BMKG. Memasuki puncak musim hujan akhir tahun ini, potensi cuaca ekstrem meningkat sehingga seluruh jajaran BPBD di kabupaten/kota diminta memperkuat kesiapsiagaan. Kami juga telah menyiagakan personel, dan peralatan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya bencana,” ujar Yasir Fattah, Selasa 18 November 2025. Yasir Fattah mengimbau masyarakat untuk tetap waspada, khususnya yang tinggal di wilayah rawan banjir, bantaran sungai, tebing rawan longsor, serta daerah pesisir yang berpotensi terdampak gelombang tinggi. Ia menambahkan, langkah kesiapsiagaan ini merupakan bagian dari upaya BPBD Sulbar menjalankan instruksi Gubernur Sulbar Suhardi Duka, yang menekankan pentingnya penguatan koordinasi lintas instansi, percepatan respons, serta peralatan penanggulangan bencana yang siap digunakan . Naskah : BPBD Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

MAMUJU - Gubernur Sulbar Suhardi Duka meninjau pembibitan komoditas pangan oleh Dinas Ketapang di samping kantornya, Senin 17 November 2025. Turut mendampingi Sekprov Junda Maulana, Kepala Inspektorat Sulbar Muh Natsir dan jajaran Pemprov Sulbar lainnya. "Ini bagian upaya kita untuk menata dan mengendalikan inflasi di Sulbar. Jadi semua langkah kita lakukan," kata SDK. Ia mengatakan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terutama sektor ekonomi, mempersiapkan ketersediaan itu penting. "Jadi ada barang, kemudian logistiknya murah maka bisa kita kendalikan inflasi daerah," ungkapnya. Sementara itu, komoditas yang terjual di pasar diintervensi jika mengalami kenaikan signifikan. "Kalau perlu diintervensi, kalau harga normal tidak perlu diintervensi. Makanya tanaman tadi adalah pendukung untuk membiasakan masyarakat tidak tergantung di pasar dengan menanam sendiri," ujarnya. Sehingga, masyarakat bisa menanam tanaman di pekarangan rumahnya, seperti komoditas yang mempengaruhu inflasi. "Ada cabe, kalau masyarakat terpenuhi semua di rumahnya maka inflasi bisa kita kendalikan," paparnya. Kepala Dinas Ketapang Sulbar Abdul Waris Bestari menyampaikan pembibitan ini dilakukan merupakan salah satu langkah pengendalian inflasi. "Jadi bukan hanya pasar murah dilaksanakan, kita lakukan juga pembibitan di samping kantor yang akan dibagikan," ucap Abdul Waris. Ia membeberkan bahwa pembibitan dilakukan diantaranya bibit Cabe kriting 3000 batang, bibit cabe rawit 4000 batang dan bibit tomat 3000 batang jadi total 10 ribu bibit semua. "Ini akan kita bagikan ke masyarakat, sebagai upaya agar bisa bersama-sama ambil bagian mengendalikan inflasi daerah," tandasnya.(rls)

Majene — Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat menyalurkan bantuan beras kepada keluarga miskin ekstrem di Kabupaten Majene sebagai upaya memperkuat perlindungan sosial dan meringankan beban kebutuhan dasar masyarakat. Penyaluran yang berlangsung pada Senin, 17 November 2025, itu dipusatkan di salah satu titik penyerahan bantuan di Majene. Bantuan beras tersebut secara simbolis diserahkan langsung oleh Ibu Bupati Majene, didampingi Ibu Sekda Majene serta Kepala Dinas Sosial Kabupaten Majene. Dalam kegiatan tersebut, Ibu Bupati Majene menyampaikan bahwa bantuan ini sangat diharapkan dapat membantu keluarga penerima manfaat memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. “Bantuan ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam memastikan keluarga miskin ekstrem tetap mendapatkan perhatian, terutama terkait kebutuhan dasar seperti pangan,” ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa pemerintah daerah terus bekerja sama dengan pemerintah provinsi untuk memperkuat intervensi pengentasan kemiskinan ekstrem di Majene. “Kami berterima kasih atas dukungan provinsi. Kolaborasi ini penting agar masyarakat yang membutuhkan bisa merasakan manfaat secara langsung,” tambahnya. Sementara itu, Kepala Bidang Linjamsos Dinsos Sulbar, Surdin, yang hadir mewakili Kepala Dinas Sosial Provinsi, Abdul Wahab Hasan Sulur, menjelaskan bahwa bantuan ini merupakan bagian dari program perlindungan sosial yang terus digencarkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Sosial Sulbar. “Kami hadir untuk memastikan bahwa bantuan dari pemerintah provinsi tersalurkan tepat sasaran. Keluarga miskin ekstrem menjadi prioritas kami karena mereka adalah kelompok yang paling rentan,” ujar Surdin. Ia juga menegaskan bahwa penyaluran bantuan di Majene diharapkan dapat membantu mempercepat upaya penurunan angka kemiskinan ekstrem di wilayah tersebut. “Harapan kami, bantuan ini dapat sedikit meringankan beban masyarakat dan menjadi bagian dari langkah konkret penguatan jaringan pengaman sosial di Sulawesi Barat,” ujarnya. Penyerahan bantuan berlangsung lancar dan mendapat respon positif dari masyarakat penerima. Pemerintah daerah bersama Dinas Sosial Provinsi berkomitmen melanjutkan sinergi untuk memastikan bantuan sosial dapat dirasakan merata oleh warga yang membutuhkan untuk mendukung Visi Misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, bersama Wakilnya, Salim…

Makassar - Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan kunjungan kerja ke Kantor Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Provinsi Sulawesi Selatan pada Senin, 17 November 2025. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka studi komparasi terkait program bantuan beasiswa untuk peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas. Ini juga searah visi-misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga. Menindaklanjuti surat resmi DPRD Sulawesi Barat tertanggal 14 November 2025, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menugaskan Plt. Kepala Biro Pemkesra, Murdanil, untuk mendampingi secara langsung rangkaian kegiatan tersebut. Rombongan Komisi I diterima oleh pihak Biro Kesra Provinsi Sulawesi Selatan dan mengikuti pemaparan mengenai mekanisme pengelolaan beasiswa, strategi penyaluran, serta sistem pengawasan program yang telah berjalan. Dalamkesempatan tersebut, Plt. Karo Pemkesra turut aktif berdiskusi dan menggali informasi terkait penguatan program beasiswa agar dapat diadaptasi dan diimplementasikan secara optimal di Sulawesi Barat. Di akhir pertemuan, Plt. Karo Pemkesra Murdanil menyampaikan apresiasi atas sambutan dan keterbukaan informasi dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. “Kami sangat terbantu dengan penjelasan yang diberikan. Banyak praktik baik yang dapat kami pelajari dan kembangkan untuk peningkatan kualitas layanan beasiswa di Sulawesi Barat. Harapan kami, kunjungan ini menjadi langkah awal sinergi antardaerah dalam upaya memajukan kualitas SDM,” ujarnya. Kegiatan kunjungan kerja berjalan lancar dan diharapkan memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan kebijakan dan program peningkatan sumber daya manusia di Provinsi Sulawesi Barat. (Rls)

Mamuju - Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menghadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Zebra Marano 2025, di Lapangan Tribrata Mapolda Sulbar, Senin (17/11/25). Operasi ini akan berlangsung selama 14 hari ke depan (17-30 November 2025), bertujuan untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) menjelang Operasi Lilin 2025. Apel gelar pasukan ini melibatkan personel dari Polda Sulbar, TNI, Dinas Perhubungan, Satpol PP, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, dan Jasaraharja. Sebagai simbol kolaborasi, Wakapolda Sulbar Brigjen. Pol. Hari Santoso menyematkan pita operasi kepada perwakilan personel dari Polri, TNI dan Dinas Perhubungan. Kadis Perhubungan Sulbar, Amir A. Dado mengatakan, Operasi Zebra Marano 2025 menjadi momentum penting untuk meningkatkan disiplin berlalu lintas di tengah masyarakat. Ia menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor diperlukan agar upaya penertiban dapat berjalan maksimal. “Melalui operasi ini, kami berharap angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas dapat ditekan. Edukasi kepada masyarakat tetap menjadi prioritas, namun penindakan tetap akan dilakukan terhadap pelanggaran yang berpotensi membahayakan,” ujarnya. Amir menambahkan, Dinas Perhubungan Sulbar menurunkan personel di sejumlah titik rawan kecelakaan dan kemacetan. "Selain pengawasan kendaraan, petugas juga akan melakukan pengecekan kelaikan angkutan umum menjelang tingginya mobilitas warga pada akhir tahun. Upaya ini sesuai dengan arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka," pungkasnya. Operasi Zebra Marano 2025 diharapkan mampu menciptakan kondisi lalu lintas yang lebih tertib dan aman, sekaligus mendukung kesiapan daerah menghadapi Operasi Lilin 2025. Naskah : Dishub Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar

MAMUJU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat mengikuti rapat koordinasi percepatan realisasi APBD 2025 bersama Menteri Dalam Negeri melalui zoom meeting, Senin, 17 November 2025. Rapat tersebut diikuti langsung oleh Gubernur Sulbar Suhardi Duka, Wakil Gubernur Salim S. Mengga, Sekretaris Daerah (Sekda) Sulbar Junda Maulana, serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sekprov Sulbar, Junda Maulana menjelaskan beberapa poin penting hasil rapat, terutama terkait capaian pendapatan dan belanja daerah hingga pertengahan November 2025. Ia menyebut posisi Sulbar berada pada kategori sedang secara nasional, namun realisasi belanja menempati peringkat delapan tertinggi di Indonesia. “Tadi rapat dengan Kemendagri berkaitan dengan realisasi pengelolaan keuangan, baik dari sisi pendapatan maupun belanja. Alhamdulillah, realisasi belanja kita berada pada peringkat delapan tertinggi di Indonesia,” ungkap Junda Maulana. Ia mengungkapkan, realisasi pendapatan saat ini berada pada angka 56 persen, sementara realisasi belanja mencapai 69 persen. Kondisi tersebut dinilai masih dalam batas standar dengan keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran. Namun, Junda Maulana menegaskan perlunya percepatan, mengingat APBD 2025 memasuki masa akhir pelaksanaan. “Ini sudah bulan kedua dari akhir atau bulan sebelas. Kita masih punya waktu sedikit lebih dari satu bulan. Maka yang pertama harus dilakukan adalah percepatan realisasi pendapatan,” ujarnya. Ia menyebut masih ada beberapa pos pendapatan daerah yang realisasinya berada di bawah 10 persen sehingga perlu dipacu. Selain itu, Pemprov juga harus memperkirakan besaran pendapatan realistis yang dapat dicapai hingga akhir tahun. “Dari pembicaraan dengan Kepala Badan Pendapatan, kemungkinan realisasi pendapatan kita tidak sampai 100 persen. Maka perlu antisipasi terhadap belanja. Jangan sampai belanja kebablasan sementara pendapatan tidak tercapai,” jelas Junda Maulana. Dalam rakor, Gubernur Sulbar juga menyampaikan bahwa proyeksi realisasi APBD 2025 diperkirakan hanya mencapai 92–93 persen. Pertimbangan tersebut didasarkan pada prediksi pendapatan yang tidak memenuhi target, serta adanya penyesuaian belanja untuk memastikan keseimbangan anggaran. Junda menjelaskan, dalam 1–2 hari ke depan, pihaknya bersama tim akan…

Mamuju — Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat (Dinsos Sulbar) menggelar rapat persiapan Sidang Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak (TPP-PA) sebagai langkah awal memastikan seluruh proses adopsi berjalan sesuai ketentuan hukum dan prinsip perlindungan anak. Rapat berlangsung di ruang pertemuan Bidang Rehsos Dinsos Sulbar, Senin 17/11/2025. Dalam rapat tersebut, Dinsos Sulbar melakukan verifikasi awal terhadap berkas calon orang tua angkat, kesiapan lembaga pengasuhan, serta kelengkapan data anak yang akan diusulkan untuk sidang. Proses ini dianggap penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil dalam sidang nantinya benar-benar berpihak pada kepentingan terbaik anak. Upaya ini sebagai salah satu bentuk dukungan terhadap Misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, bersama Wakilnya, Salim S. Mengga, khususnya membangun sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter”. Kepala Dinas Sosial Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur, yang diwakili Kepala Bidang Rehsos, Supiati Sahid, menyampaikan bahwa rapat persiapan ini merupakan tahapan krusial sebelum agenda sidang resmi dilakukan. “Kami ingin memastikan semua dokumen, hasil asesmen, dan rekomendasi teknis telah lengkap. Proses pengangkatan anak tidak boleh dilakukan terburu-buru karena menyangkut masa depan anak,” ujar Supiati. Ia menambahkan, setiap calon orang tua angkat wajib memenuhi persyaratan administratif dan psikososial yang ketat, sesuai dengan regulasi nasional. “Adopsi bukan sekadar keinginan orang dewasa, tetapi tentang memberikan lingkungan terbaik bagi anak. Karena itu setiap aspek harus kami teliti secara menyeluruh,” tambahnya. Melalui rapat persiapan ini, Dinsos Sulbar berharap proses sidang pengangkatan anak dapat berjalan lancar dan menghasilkan keputusan yang adil serta berpihak pada kepentingan terbaik anak. Sidang TPP-PA rencananya akan digelar dalam waktu dekat setelah seluruh verifikasi data dinyatakan lengkap. Naskah : Dinsos Sulbar Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar