Mamuju - Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pembentukan Sekolah Rakyat Terintegrasi, yang berlangsung di ruang rapat Kantor Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat, Senin, 27 Oktober 2025. 

Rakor ini dipimpin langsung oleh Asisten I Setda Provinsi Sulawesi Barat, Muh Jaun dan dihadiri oleh sejumlah perwakilan dari instansi terkait, antara lain Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sulawesi Barat, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Kegiatan tersebut membahas langkah-langkah strategis dalam mempercepat penyelesaian kelengkapan dokumen pendukung pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi 21 Mamuju, yang merupakan salah satu aset milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Dalam rapat, dibahas tiga poin utama percepatan, yaitu: Percepatan pemisahan sertifikat induk oleh BPN Sulbar guna memperjelas status lahan Sekolah Rakyat, percepatan penertiban dokumen lingkungan (Dokling) oleh Dinas Lingkungan Hidup, sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi lingkungan dan keberlanjutan pembangunan dan percepatan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) oleh Dinas PUPR, sebagai syarat legalitas pembangunan fisik sekolah.

Dalam arahannya, Asisten I Setda Provinsi Sulbar, Muh Jaun, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor agar proses percepatan pembentukan Sekolah Rakyat Terintegrasi dapat berjalan efektif dan sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan.

“Sekolah Rakyat Terintegrasi bukan hanya proyek pembangunan fisik, tetapi juga bentuk nyata kepedulian pemerintah terhadap peningkatan kapasitas masyarakat. Oleh karena itu, setiap instansi harus bergerak cepat dan menyelesaikan dokumen yang menjadi tanggung jawabnya,” tegas Muh Jaun.

Ia juga menambahkan bahwa keberadaan Sekolah Rakyat Terintegrasi diharapkan dapat menjadi model pendidikan berbasis masyarakat yang mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di Sulawesi Barat, sejalan dengan visi dan misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, bersama Wakil Gubernur, Salim S. Mengga, yakni membangun sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat, Abdul Wahab Hasan Sulur, menyampaikan bahwa pihaknya akan terus menjalin komunikasi intensif dengan seluruh pihak terkait agar proses percepatan pembentukan Sekolah Rakyat Terintegrasi dapat terealisasi sesuai rencana.

“Kami berharap dengan adanya percepatan ini, Sekolah Rakyat Terintegrasi dapat segera beroperasi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam peningkatan kapasitas sosial dan ekonomi warga Sulawesi Barat,” ujar Abdul Wahab.

Rakor ini menandai komitmen bersama lintas instansi dalam mendukung pembangunan sektor pendidikan berbasis sosial di Sulawesi Barat, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga teknis untuk mewujudkan Sulbar Maju dan Sejahtera. (Rls)