Mamuju - Plh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat, Darwis Damir, memimpin pelaksanaan harmonisasi hasil pemetaan tingkat kematangan Hub Jaringan Inovasi Pelayanan Publik (JIPP) Tahun 2025. Kegiatan tersebut berlangsung di ruang Sekretaris Bapperida Sulbar dan melibatkan Tim Bidang Riset dan Inovasi Daerah (RIDA) bersama Biro Organisasi dan Tatalaksana (Ortala) Setda Provinsi Sulbar, Senin, 3 November 2025.
Dalam keterangannya, Darwis Damir menjelaskan bahwa harmonisasi ini merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi bersama Kementerian PANRB yang digelar sebelumnya pada Jumat lalu. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan keseragaman dan konsistensi data yang digunakan dalam proses pemetaan tingkat kematangan Hub JIPP.
“Setelah tim RIDA yang dipimpin Saudara Solihin bersama beberapa pejabat fungsional peneliti melengkapi seluruh data, maka hari ini kami melaksanakan harmonisasi hasil yang telah diinput. Harmonisasi ini penting untuk melengkapi data-data yang bersumber dari Biro Ortala, yang selama ini juga memfasilitasi penyelenggaraan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) secara internal,” jelas Darwis.
Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, yang dikonfirmasi di sela-sela kegiatan pendampingan Gubernur Sulbar di sejumlah kementerian, membenarkan pelaksanaan harmonisasi tersebut.
“Harmonisasi ini penting untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan dan digunakan oleh berbagai pihak memiliki format, struktur, dan definisi yang seragam serta konsisten,” ujar Junda.
Darwis menambahkan bahwa pelaksanaan harmonisasi ini juga merupakan bentuk dukungan terhadap Misi ke-5 Panca Daya Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakilnya Salim S Mengga, yaitu “Peningkatan Pelayanan Dasar yang Berkualitas”. Menurutnya, pengelolaan Hub JIPP memiliki peran strategis dalam mendukung peningkatan kualitas inovasi pelayanan publik di daerah.
“Teman-teman teknis telah menindaklanjuti empat aspek utama, yang masing-masing terdiri atas tiga subaspek. Total ada sepuluh subaspek yang wajib dilengkapi, dan alhamdulillah seluruhnya telah rampung. Hari ini kami lakukan harmonisasi lebih awal untuk memastikan kesiapan validasi oleh Kementerian PANRB pada Rabu, 5 November mendatang,” terangnya.
Hasil harmonisasi ini selanjutnya akan menjadi bahan pemutakhiran data Jaringan Inovasi Pelayanan Publik Nasional (JIPPNas), yang menjadi salah satu indikator capaian kinerja inovasi pelayanan publik pemerintah daerah.
Dalam kegiatan harmonisasi tersebut turut hadir Kepala Bagian Pak Subuki mewakili Kepala Biro Ortala Setda Provinsi Sulbar bersama staf, serta Tim Riset dan Inovasi Daerah yang terdiri atas Koordinator Peneliti Syarifuddin, Solihin, Amiruddin, Zaenab, Surya, dan Eva.
Dengan pelaksanaan harmonisasi ini, diharapkan data Hub JIPP Sulbar semakin valid, akurat, dan siap divalidasi oleh Kementerian PANRB, sekaligus memperkuat posisi Provinsi Sulawesi Barat dalam pengembangan inovasi pelayanan publik nasional. (Rls)
