Print this page
22 Nov 2024

Plh Sekprov Amujib Hadiri Paripurna DPRD Sulbar, Fraksi Sepakat Ranperda APBD 2025 Dibahas Lebih Lanjut

 

MAMUJU - DPRD Sulbar melaksanakan rapat paripurna pandangan fraksi terhadap Ranperda APBD tahun 2025, Kamis 21 November 2024.

 

Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Sulbar Suraidah Suhardi, hadir Wakil Ketua DPRD II Munandar Wijaya, Wakil Ketua III Abdul Halim, dan Plh Sekprov Amujib.

 

Seluruh fraksi sepakat agar Ranperda APBD 2025 bisa dibahas lebih lanjut sesuai jadwal yang sudah ditentukan.

 

Perwakilan Fraksi Golkar M Khalil Qibran mengatakan perlunya bagi fraksinya untuk mencermati apa yang disampaikan Pj Gubernur pada APBD tahun 2025.

 

"Kita juga memberikan apresiasi kepada tim penganggaran RAPBD ini. Kami harap bisa berdampak kemajuan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata M Khalil Qibran.

 

Namun, fraksi Golkar juga mendorong anggaran tahun 2025 agar meningkatkan alokasi program strategis pemerintah

 

"Kami melihat perlu perhatian potensi yang dimiliki Sulbar. Kami harap ada kebijakan strategis pada kebijakan tahun 2025 seperti penanganan kemiskinan dan stunting," ungkapnya.

 

Faksi Demokrat Sejahtera Jalaluddin menyampaikan perlunya ada program strategis dalam mendukung Ibu Kota Nusantara (IKN).

 

"Kami dari Demokrat Sejahtera mengapresiasi upaya provinsi menyusun APBD 2025, termasuk akselerasi ekonomi masyarakat yang berkualitas dan inklusi," ucap Jalaluddin.

 

Jalaluddin menambahkan fraksi demokrat mendesak Pemprov untuk terus menggali potensi pada sektor perikanan, industri, maupun sektor lainnya.

 

"Begitupun penanganan kemiskinan ekstrim maupun stunting perlunya ada anggaran spesifik untuk menangani kedua isu ini," ujarnya

 

Juru bicara Fraksi PAN Ahmad Junaedi menyampaikan Sulbar sebagai penyangga IKN harus bisa memanfaatkan segala potensi dimilikinya.

 

"Seperti pada sektor perikanan dan kelauatan. Sehingga perlu tindakan konkrit dari Pemprov Sulbar. Begitupun pada sektor pertanian sehingga memastikan peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan," imbuhnya.

 

Fraksi PAN juga sepakat dan memahami Ranperda APBD tahun 2025 untuk dibahas selanjutnya.

 

Juru bicara Fraksi PDI-Perjuangan Habsi Wahid menuturkan program pembangunan pemerintah merupakan prioritas dalam memanfaatkan potensi daerah.

 

"Kondisi Sulbar mengalami tranformasi, perlunya memanfaatkan potensi dan memperhatikan penanganan ekonomi ekstrim hingga stunting," ucap Habsi.

 

Namun, fraksi PDI-Perjuangan juga sepakat agara Ranperda APBD 2025 untuk dilanjutkan dibahas.

 

Juru bicara fraksi Nasdem Yudiaman Firusdi mengatakan berdasarkan data BPS Sulbar mengalami angka pengangguran bertambah setiap tahun, termasuk kemiskinan ekstrim.

 

"Makanya kami mencermati Ranperda APBD tahun 2025 berpotensi kontervensi. Rencana belanja mengalami kenaikan signifikan, banyak OPD yang tinggi anggarannya dan ada minim anggarannya," kata Yudiaman.

 

Makanya, perlu disikapi karena jangan sampai kemudian hari muncul sesuatu yang tidak diinginkan.

 

Fraksi Gerindra Zulfakri Sultan menyampaikan penting dibicarakan akuntabilitas sehingga betul-betul berdampak kepada masyarakat. Astacita harus menjadi bagian program harus diprioritaskan Pemprov Sulbar di tahun 2025.

 

"Kami berharap Ranperda APBD tahun 2025 ini bisa sejalan dengan program nasional dalam mencapai astacita, sehingga kami dari fraksi Gerindra perlu mendengar penjelasan Gubernur," ungkapnya.

 

Dia juga sepakat Ranperda APBD tahun 2025 ini untuk dibahas lebih lanjut sesuai jadwal yang ditentukan.

 

Terakhir, juru bicara fraksi persatuan kebangkitan hati nurani Jumiati mengungkapkan menyambut baik penyusunan dan pengusulan Ranperda APBD tahun 2025.

 

"Semoga mewujudkan keberpihakan kepada masyarakat. Berdasarkan penjelasan Gubernur kami sepakat APBD 2025 ini dibahas selanjutnya," tandasnya.

 

Diketahui, Ranperda APBD ini usung fokus pada akselerasi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

 

Termasuk, asumsi yang diproyeksikan dalam RAPBD 2025 antara lain target pertumbuhan ekonomi 5,23% sampai dengan 5,79%, Angka Kemiskinan 9,00% - 9,74 %, Indeks Pembangunan Manusia 70,45, Tingkat Pengangguran Terbuka 1,4 persen-2,4 persen, Indeks Gini Ratio 0,345-0,348. 

 

Adapun isu strategis yang menjadi fokus antara lain pertumbuhan ekonomi berkualitas, Kekmiskinan ekstrem, stunting, Perubahan iklim dan kebencanaan, Kemandirian fiskal daerah , Pemenuhan SPM, Transisi pasca Pemilu 2024 , Transformasi digital dan pelayanan publik , dan Ibu Kota Nusantara.(rls)

Read 339 times
(0 votes)