Mamuju -- Dalam upaya meningkatkan kolaborasi antara Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Pelaksana Tugas Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat, Sunusi, melakukan kunjungan ke berbagai unsur forkopimda pada Senin, 10 Maret 2025. Kunjungan ini turut didampingi oleh Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional, Audy Murfi Syarifuddin

Plt. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Barat, Sunusi menyampaikan, bahwa Kesbangpol memiliki peran penting dalam memfasilitasi koordinasi Forkopimda. 

"Tugas ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah," ujar Sunusi

Sunusi juga mengatakan, bahwa kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara Kesbangpol dengan unsur Forkopimda dan instansi vertikal

"Kunjungan ini menjadi momen strategis dalam mempererat koordinasi, sehingga kebijakan daerah dapat berjalan lebih efektif dan kondusif sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik," tambahnya.

Sunusi menambahkan, bahwa Kesbangpol berkomitmen untuk terus menjalin kerja sama yang solid dengan Binda Sulbar dalam menyusun strategi yang adaptif terhadap perubahan kondisi di lapangan.

" Upaya ini tidak hanya sebatas penguatan koordinasi antar lembaga, tetapi juga mencakup edukasi bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya stabilitas keamanan," kata Sunusi.

Instansi pertama yang dikunjungi adalah. Kantor Badan Intelijen Negara Daerah (Binda) Sulawesi Barat. Disambut oleh Kepala Binda Kabinda Sulawesi Barat, Romi Setiawan

 Kabinda Sulbar, Romi Setiawan menegaskan pentingnya sinergitas antar lembaga, terutama dalam memperkuat koordinasi dengan berbagai unsur, termasuk Komunitas Intelijen Daerah dan Forkopimda. Kolaborasi yang erat antara instansi terkait menjadi kunci dalam menghadapi berbagai potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG) yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah Sulawesi Barat.

Ia juga menekankan bahwa deteksi dini terhadap potensi ancaman harus menjadi prioritas utama, mengingat dinamika sosial dan politik yang terus berkembang. Dengan adanya komunikasi yang intensif antara unsur pemerintahan, aparat keamanan, serta komunitas intelijen, langkah-langkah pencegahan dapat dilakukan secara lebih efektif. Selain itu, penguatan koordinasi juga akan membantu dalam merespons situasi darurat dengan lebih cepat dan tepat sasaran.

Setelah itu, dilanjutkan ke Markas Komando (Mako) Korem 142/Tatag, diterima langsung oleh Danrem 142/Tatag, Brigadir Jenderal TNI Hartono, kemudian ke Kantor DPRD Sulbar

Diterima oleh Wakil Ketua I DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Suraidah Suhardi. (Rls)