Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulawesi Barat, Herdin Ismail menghadiri Asistensi dan Monitoring Evaluasi bersama Kementerian Dalam Negeri secara virtual dalam rangka penganggaran jaminan sosial ketenagakerjaan melalui APBD Tahun 2025 di ruang rapat Sekertaris Daerah, Senin, 14 April 2025.  

" Melalui kegiatan ini, pemerintah berupaya memberikan rekomendasi strategi kebijakan terkait optimalisasi percepatan capaian universal coverage jaminan sosial ketenagakerjaan, " Sebut Herdin Ismail, Plh. Sekdaprov Sulbar. 

Selain itu masih kata Herdin, kegiatan tersebut juga bertujuan untuk menganalisis kebijakan pelaksanaan Universal Coverage jaminan sosial ketenagakerjaan di berbagai daerah serta mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam implementasinya di lapangan. 

" Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan akan ada langkah konkret dalam mempercepat pencapaian universal coverage bagi tenaga kerja di daerah, khusus di Sulawesi Barat, " pungkas Herdin 

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sulbar, Makmur mengatakan, kegiatan tersebut dalam rangka membahas pembukaan monitoring evaluasi peningkatan universal jamsostek. 

" Para pekerja non asn kita di tingkat provinsi sudah di cover tinggal cara menindaklanjutinya sesuai inpres no 8 yang terbaru terkait penanganan kemiskinan esktreem, " Ujarnya

Selain itu ia menyampaikan, Monitoring dan evaluasi (monev) BPJS Ketenagakerjaan dilakukan untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program jaminan sosial. Monev ini juga bertujuan untuk mendorong perlindungan pekerja dan pengentasan kemiskinan. 

" Tadi saya sampaikan ke pak Sekda bahwa sampai saat ini converage kita hanya mencapai 44%, sedangkan sesuai nks sulbar di 2025 ini hendaknya converage kita mencapai 65%, kita berharap kolaborasi pemerintah dengan BPJS ketenagakerjaan bisa kita capai kedepan, " beber Makmur. 

Hadir serta dalam rapat itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Sulbar, Andi Farid Amri dan peserta rapat lainnya.(rls)