Mamuju — Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) turut ambil bagian dalam rapat lanjutan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.
Sejalan dengan Misi Kelima Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga, yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas, rapat lanjutan KUA dan PPAS ini diharapkan menghasilkan keputusan strategis yang dapat mengakselerasi pencapaian target pembangunan 2026.
Rapat yang digelar di Ruang Rapat DPRD Provinsi pada Rabu 13 Agustus 2025 ini menjadi momentum penting dalam mematangkan strategi keuangan daerah demi memastikan program pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran.
Sebagai bagian dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), BPKPD Sulbar hadir melalui jajaran pejabat strategis, antara lain Kepala Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten sekaligus Plt. Kepala Biro Pemkesra Setda Sulbar, Murdanil, Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan dan Teknologi Informasi, Faika Kadriana Ishak, Kasubid Perencanaan Pendapatan dan Belanja Operasi, Muhammad Apriadi, serta Kasubid Bina Kabupaten, Amir Hamzah.
Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua II DPRD Sulbar, Munandar Wijaya, bersama Wakil Ketua III DPRD Sulbar, Abdul Halim, dan dihadiri Kepala Bapperida Sulbar selaku TAPD, Junda Maulana, beserta tim pendukung lainnya.
Di tempat terpisah, Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menyampaikan bahwa pembahasan KUA dan PPAS bukan sekadar formalitas penyusunan APBD, melainkan proses strategis untuk menyelaraskan arah kebijakan keuangan daerah dengan visi pembangunan jangka menengah provinsi.
"Pembahasan ini menjadi bagian penting dari upaya memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Seluruh keputusan yang diambil harus mengedepankan efisiensi anggaran tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik,” ujar Ali Chandra.
Dengan sinergi antara eksekutif dan legislatif, Pemprov Sulbar optimis dapat menghadirkan APBD 2026 yang lebih responsif, terukur, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Naskah : BPKPD Sulbar
Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar
