Mamuju - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menghadiri kegiatan pembahasan pengiriman data dan/atau informasi tahun data 2024, yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bersama Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulbar, di Kantor BPKPD Sulbar pada Kamis 10 Juli 2025 dengan melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) penyedia data strategis.
Kegiatan ini sejalan dengan visi dan misi Panca Daya Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Suhardi Duka – Salim S. Mengga, khususnya dalam upaya penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, serta optimalisasi penerimaan daerah melalui sektor-sektor unggulan, termasuk pertambangan.
Dinas ESDM Sulbar diwakili oleh Kepala Bidang Mineral dan Batubara, Ilham, yang hadir atas arahan langsung dari Kepala Dinas ESDM Sulbar, Mohammad Ali Chandra. Ia hadir didampingi oleh Penelaah Teknis Kebijakan/Analis Pertambangan, Rahmad Fitra Tri Andika.
Dalam forum tersebut, Dinas ESDM diminta menyampaikan dan memperbarui data terkait potensi penerimaan pajak sektor Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Data ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar perhitungan Dana Bagi Hasil (DBH) dan menambah persentase perolehan DBH Provinsi Sulbar ke depan.
“Potensi penerimaan pajak dari sektor MBLB sangat besar. Dengan data yang akurat dan terkini, kita bisa meningkatkan perolehan DBH untuk Sulbar,” jelas Ilham saat diwawancarai usai rapat.
Pertemuan ini merupakan bagian dari implementasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 228/PMK.03/2017 tentang Kewajiban Penyampaian Data oleh Instansi Pemerintah, dan menjadi landasan perhitungan DBH sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 67 Tahun 2024.
Ilham menegaskan bahwa keterlibatan aktif Dinas ESDM dalam proses ini tidak hanya sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai upaya strategis dalam optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pertambangan.
“Kami mendukung penuh integrasi dan sinkronisasi data antara Pemprov, DJP, dan BPKPD. Potensi tambang di Sulbar harus dikelola secara transparan agar benar-benar memberi dampak fiskal bagi daerah,” tegasnya.
Naskah : Dinas ESDM Sulbar
Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar
