Mamuju - Bapperida Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menghadiri Rapat Finalisasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) dan Laporan Kependudukan Provinsi Tahun 2025, yang fokus pada penyelesaian dokumen-dokumen penting terkait kependudukan untuk tahun 2025 dan periode mendatang. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Pola Marasa, Perwakilan BKKBN Sulbar, Kamis (28/8/2025).
Rapat yang digelar Perwakilan BKKBN Sulbar ini menjadi bagian dari upaya BKKBN untuk memastikan perencanaan dan pelaksanaan program kependudukan berjalan efektif dan berkelanjutan di Sulbar. Hal ini sejalan dengan misi ketiga Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, untuk membangun sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter.
Perencana Ahli Muda Bapperida Sulbar, Nur Sehan hadir mewakili Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana.
Nur Sehan mengatakan, PJPK adalah sebuah dokumen perencanaan strategis yang memuat arah, tujuan, kebijakan, dan langkah-langkah operasional terkait pengelolaan isu kependudukan dalam jangka waktu tertentu.
“Dokumen ini disusun untuk menjadi panduan bagi pemerintah, lembaga terkait, dan pemangku kepentingan dalam mengantisipasi serta mengelola dinamika kependudukan sehingga selaras dengan pembangunan berkelanjutan,” ungkap Nur Sehan, usai mengikuti rapat itu.
Sementara, Kepala Perwakilan BKKBN Sulbar, Rezky Murwanto dalam sambutannya menyampaikan bahwa pembangunan kependudukan bukanlah sekadar urusan statistik dan angka, akan tetapi adalah inti dari segala pembangunan.
“Setiap kebijakan, program, dan perencanaan pembangunan di segala sektor, mulai dari kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, perumahan, hingga infrastruktur, pada hakikatnya bertujuan untuk memanusiakan manusia, dan harus berangkat dari pemahaman yang mendalam tentang kondisi, dinamika, dan proyeksi kependudukan kita,” kata Rezky.
Ia menambahkan, data kependudukan adalah kompas dan peta yang akan menuntun arah pembangunan nasional kita ke depan.
“Tanpa peta jalan yang jelas, terukur, dan berbasis evidence, kita berisiko berjalan di tempat, bahkan tersesat dalam merespons tantangan kompleks seperti bonus demografi, penuaan populasi, arus urbanisasi, distribusi penduduk yang tidak merata, serta kualitas sumber daya manusia yang harus terus ditingkatkan,” ujarnya.
Oleh karena itu, Rezky menilai pertemuan tersebut memiliki arti dan tujuan yang sangat mendasar yaitu :
1. Memahami hubungan kausal yang kompleks antara aktivitas manusia dan lingkungan;
2. Memberikan kejelasan dan fokus apa yang ingin dicapai dan tingkat keberhasilan setiap indikator kependudukan;
3. Tersedianya rencana aksi pada 30 indikator kependudukan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan.
Dalam menyusun dan mendukung terhadap penyelesaian PJPK melibatkan beberapa stakeholder terkait untuk memberikan masukan dan tanggapan terhadap penyempurnaan pengisian data-data yang up-date dan beberapa saran lainnya demi penyempurnaan dokumen tersebut.
Naskah : Bapperida Sulbar
Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar
