Mamuju — Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar kegiatan Sosialisasi, Sinkronisasi, dan Konsolidasi Pemetaan Kebutuhan dalam rangka persiapan pengadaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kegiatan ini berlangsung di Hotel Berkah, Mamuju, Selasa 29 Juli 2025, dan diikuti oleh seluruh perwakilan instansi di lingkungan Pemprov Sulbar.
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala BKD Sulbar yang juga menjabat sebagai Pelaksana Harian (Plh.) Sekprov Sulbar, Herdin Ismail. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya konsolidasi data dan kebutuhan formasi yang akurat guna mendukung proses pengadaan PPPK yang transparan, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan riil organisasi.
"Kegiatan ini merupakan langkah awal yang sangat penting dalam memastikan bahwa proses pengadaan Calon PPPK kedepan ini benar-benar berbasis kebutuhan riil instansi. Kita ingin memastikan bahwa seluruh formasi yang diusulkan sesuai dengan kondisi organisasi dan dapat menjawab tantangan pelayanan publik ke depan. Oleh karena itu, sinergi dan konsolidasi antarinstansi menjadi kunci utama,”ujar Herdin.
Turut mendampingi dalam kegiatan ini, Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian, Mirwan, serta Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan, Andi Ridha Rimbawan. Keduanya menyampaikan materi teknis dan strategis terkait proses penyusunan kebutuhan formasi dan evaluasi kinerja ASN.
BKD Sulbar menegaskan komitmennya untuk terus mendorong reformasi birokrasi yang berfokus pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur, dengan tetap mengedepankan prinsip meritokrasi dan profesionalisme dalam setiap proses pengadaan ASN. Hal ini sejalan dengan Misi Ketiga Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, yaitu membangun SDM yang unggul dan berkarakter.
Kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat koordinasi antarinstansi dalam menghadapi pelaksanaan seleksi PPPK tahun 2025. Diharapkan, melalui forum ini, seluruh perangkat daerah dapat menyampaikan dan menyelaraskan data kebutuhan pegawai secara objektif dan terintegrasi.
Naskah : BKD Sulbar
Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar
