Mamuju – Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) hadir mengawal jalannya Rapat Paripurna DPRD Sulbar dalam rangka penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemprov Sulbar dengan DPRD Sulbar terhadap Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.
Rapat paripurna yang digelar di ruang rapat DPRD Sulbar pada Selasa, 29 Juli 2025 ini menandai tercapainya kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, Herdin Ismail mewakili Pemprov Sulbar, dan Wakil Ketua II DPRD Sulbar, Munandar Wijaya, mewakili Pimpinan DPRD Sulbar.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, hadir langsung bersama jajaran, yaitu Kepala Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten yang juga Plt. Kepala Biro Tapemkesra Setda Sulbar, Murdanil, Kasubid Penganggaran Pendapatan dan Belanja Operasi, Muhammad Apriadi, Kasubid Bina Kabupaten, Amir Hamzah, Pejabat Fungsional AKPD Ahli Muda, Abdul Kuddus serta staf teknis lainnya.
Kehadiran BPKPD Sulbar bertujuan untuk memastikan proses penandatanganan kesepakatan KUPA-PPAS TA 2025 berjalan sesuai mekanisme serta selaras dengan kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel.
Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menyampaikan bahwa kesepakatan ini merupakan bagian penting dalam penyesuaian anggaran daerah demi mendukung prioritas pembangunan dan pelayanan publik.
"Melalui KUPA-PPAS ini, kita dapat melakukan penyesuaian anggaran yang lebih tepat sasaran, tetap menjaga prinsip akuntabilitas, serta mendukung pencapaian target pembangunan daerah,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten Murdanil, menyampaikan rasa syukurnya atas kelancaran tahapan yang telah dilalui.
"Satu tahapan selesai, alhamdulillah. Semoga tahapan selanjutnya juga dapat berjalan lancar dan menghasilkan keputusan yang terbaik untuk daerah,” ujarnya.
Penandatanganan kesepakatan KUPA-PPAS TA 2025 ini juga sejalan dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Suhardi Duka – Salim S Mengga, yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas untuk masyarakat Sulbar.
Naskah : BPKPD Sulbar
Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar
