Mamuju – Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menghadiri kegiatan Sosialisasi, Sinkronisasi, dan Konsolidasi Pemetaan Kebutuhan Pegawai dalam rangka persiapan pengadaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemprov Sulbar.
Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulbar ini berlangsung selama tiga hari, mulai Selasa hingga Kamis, 29-31 Juli 2025, bertempat di Hotel Berkah Mamuju. Acara dibuka secara resmi oleh Kepala BKD Sulbar yang sekaligus menjabat sebagai Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, Herdin Ismail.
Sosialisasi ini diikuti oleh para perwakilan Perangkat Daerah dan Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat yaitu perwakilan pejabat pengelola kepegawaian dan Non ASN masing-masing OPD. Kegiatan berlangsung antusias dengan adanya diskusi interaktif bersama narasumber, serta dilanjutkan dengan pembagian job desk pembuatan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) untuk setiap OPD.
BPKPD Sulbar diwakili oleh Kasubag Tata Usaha, Zany Harni, yang hadir bersama BPKPD Sulbar, Nur Rahmi, Tenaga Non ASN BPKPD Sulbar. Kehadiran tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pemerintah provinsi dalam menata dan memetakan kebutuhan pegawai sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
Kasubag Tata Usaha BPKPD Sulbar, Zany Harni, menekankan pentingnya keikutsertaan setiap OPD secara aktif dalam kegiatan ini.
"Kami melihat kegiatan ini sangat bermanfaat karena memberikan pemahaman teknis yang lebih mendalam, termasuk pembagian tugas pembuatan SPTJM per OPD. Dengan begitu, setiap perangkat daerah bisa memetakan kebutuhan pegawainya dengan tepat,” jelas Zany Harni.
Secara terpisah, Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menyampaikan bahwa pemetaan kebutuhan pegawai yang tepat akan sangat berpengaruh pada kinerja pemerintah daerah.
"Melalui kegiatan ini, kami berharap ada keselarasan data kebutuhan pegawai di seluruh OPD. Hal ini penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, serta pelayanan publik yang semakin berkualitas,” ujarnya.
Kegiatan ini juga sejalan dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka – Salim S Mengga, yang berfokus pada penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, serta mewujudkan pelayanan dasar dan berkualitas.
Dengan adanya sosialisasi dan sinkronisasi ini, diharapkan pengadaan calon PPPK di lingkungan Pemprov Sulbar dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan kebutuhan nyata organisasi, dan mendukung pencapaian target kinerja pembangunan daerah.
Naskah : BPKPD Sulbar
Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar
