Mamuju – Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menghadiri lanjutan rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terkait pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026, di ruang rapat Kantor DPRD Sulbar, Selasa 29 Juli 2025.
Rapat yang berlangsung dengan penuh dinamika tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Sulbar, Munandar Wijaya, bersama Ketua Tim TAPD Sulbar yang juga Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, Herdin Ismail.
Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, hadir langsung didampingi jajaran pejabat terkait, di antaranya Kepala Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten yang sekaligus Plt. Kepala Biro Tapemkesra Setda Sulbar, Murdanil, Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan dan Teknologi Informasi Faika Kadriana Ishak, Kepala Bidang Pendapatan Daerah Nuruddin Rahman, serta sejumlah staf teknis lainnya.
Pembahasan kali ini lebih memfokuskan pada target pendapatan daerah Tahun Anggaran 2026. BPKPD Sulbar mendorong adanya sinkronisasi yang lebih kuat dalam perumusan target agar dapat mendukung arah pembangunan daerah yang efektif dan terukur.
Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menegaskan bahwa pembahasan KUA-PPAS 2026 harus selaras dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Suhardi Duka – Salim S Mengga, yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas.
"Sinkronisasi pendapatan dan belanja daerah adalah kunci agar program pembangunan dapat berjalan sesuai target dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat Sulbar,” ujar Ali Chandra.
Sementara itu, Kepala Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten, Murdanil menyampaikan pentingnya konsistensi dalam menyusun yang prioritas pembangunan.
"Kita ingin KUA-PPAS 2026 ini benar-benar mencerminkan kebutuhan daerah, sehingga setiap program yang dibiayai APBD memiliki arah yang jelas dan terukur,” ungkapnya.
Di sisi lain, Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan dan Teknologi Informasi, Faika Kadriana Ishak, menekankan perlunya optimalisasi potensi pendapatan daerah melalui inovasi teknologi.
"Digitalisasi sistem pemungutan dan pengawasan akan terus kita tingkatkan agar target pendapatan 2026 bisa tercapai secara optimal,” tegas Faika.
Lebih Faika menambahkan bahwa pihaknya akan melakukan penguatan kerja sama dengan pemerintah kabupaten.
"Sinergi dengan pemda kabupaten sangat penting untuk meningkatkan PAD. Kami akan fokus pada pengawasan dan intensifikasi pendapatan di semua sektor,” pungkasnya.
Melalui rapat ini, BPKPD Sulbar berharap pembahasan KUA-PPAS 2026 dapat menghasilkan rancangan kebijakan yang lebih realistis dan berpihak pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah daerah.
Naskah : BPKPD Sulbar
Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar
