Makassar — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) kembali menunjukkan komitmen aktifnya dalam memperkuat koordinasi antarlevel pemerintahan.
BPKPD Sulbar hadir dalam Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Otonomi Daerah yang digelar di Kota Makassar, sebagai langkah konkret mewujudkan keselarasan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.
Kegiatan yang diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri ini bertujuan untuk mengharmonisasi kewenangan pusat dan daerah melalui evaluasi implementasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Forum tersebut diikuti oleh para gubernur, bupati, dan wali kota dari wilayah Sulawesi, Maluku, Kalimantan, hingga Papua, yang bersama-sama membahas arah kebijakan otonomi daerah agar lebih efisien dan berorientasi pada pelayanan publik.
Kegiatan ini juga sejalan dengan visi-misi Pancadaya Pembangunan Sulbar yang digagas Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, dan Wakil Gubernur, Salim S. Mengga, yang menekankan pentingnya sinergitas pemerintahan pusat dan daerah sebagai bagian dari strategi pembangunan daerah yang inklusif, transparan, dan berkelanjutan.
BPKPD Sulbar diwakili oleh Kepala Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten, yang juga menjabat sebagai Plt. Kepala Biro Pemkesra Setda Sulbar, Murdanil. Dalam kesempatan tersebut, Murdanil menekankan pentingnya pertemuan ini sebagai ajang penyamaan persepsi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif.
"Rakor ini menjadi ruang penting bagi daerah untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah. Dengan komunikasi yang baik, kebijakan otonomi daerah dapat lebih harmonis dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung,” ungkap Murdanil.
Di tempat terpisah, Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menyampaikan bahwa kehadiran Sulbar dalam forum nasional ini merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola keuangan dan pembangunan daerah agar tetap sejalan dengan kebijakan nasional.
"Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam menjaga efektivitas pelaksanaan kebijakan publik. BPKPD Sulbar berkomitmen untuk memastikan bahwa kebijakan fiskal daerah tetap sinkron dengan arah pembangunan nasional, namun tetap berpijak pada kebutuhan dan potensi lokal,” ujar Ali Chandra.
Melalui partisipasi dalam Rakor ini, BPKPD Sulbar menegaskan komitmennya untuk terus mendukung penguatan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang terintegrasi, demi terciptanya pembangunan yang berdaya saing dan berkeadilan di Sulbar.
Naskah : BPKPD Sulbar
Editor : Tim Humas Pemprov Sulbar
