Kegiatan OPD (3474)
Mamuju - Pemprov Sulbar melalui Biro Hukum melaksanakan Rapat Pengkajian Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA) Kabupaten Mamuju, Kamis 14 Maret 2024. Kepala Bagian Perundang-Undangan Kabupaten/Kota Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Afrisal memimpin langsung rapat tersebut. Rapat dihadiri oleh, Jabatan Fungsional Analis Hukum Ahli Muda Seniwati dan seluruh Pelaksana dan Tenaga Administrasi Tidak Tetap pada Bagian Perundang-Undangan Kabupaten/Kota. Dalam rapat tersebut, Proses Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA) masih dilakukan kajian secara yuridis, formil dan materill. Adapun dasar hukum dalam rancangan peraturan daerah tersebut adalah Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021…
MAMUJU -- Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulawesi Barat, Bujaerami Hassan, bersama Kepala Bidang Pengembangan Aparatur Rini Lukita Sari dan seluruh staf BKD Sulbar mengikuti Apel Pagi dan doa bersama secara virtual yang diselenggarakan oleh Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Apel yang dipimpin oleh Pj. Gubernur Sulawesi Barat Prof. Zudan Arif Fakrulloh didampingi Sekretaris Daerah, Muhammad Idris merupakan agenda rutin yang digelar. Upaya tersebut menjadi momentum untuk menyatukan semangat dan komitmen dalam menjalankan tugas pemerintahan. Dalam Apel tersebut Pj. Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakrulloh juga mendengarkan evaluasi progres penanganan 4+1, yang mencakup stunting, pernikahan anak, akses toilet sehat (ATS),…
Mamuju - Pemprov Sulbar terus malakukan gerakan pengendalian inflasi agar tidak mengalami kenaikan signifikan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sulbar , Abdul Waris Bestari mengatakan, Dinas Ketahanan Pangan melakukan dua program dalam pengendalian inflasi sesuai arahan Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh dan Sekprov Sulbar, Muhammad Idris "Kita lihat terkait inflasi, kordinasi terus dilakukan yang dikordinir oleh TPID. Kami Ketapang selaku tim tekhnis," kata Kadis Ketapang Sulbar Abdul Waris Bestari Tim tekhnis ini didalamnya ada Ketapang, Disperindag, Pertanian dan beberapa OPD lainnya. "Inilah yang kita harapkan bisa berkolaborasi. Karena pengendalian inflasi ini butuh kerja-kerja bersama. Jadi tidak bisa hanya satu…
Mamuju- Pemprov Sulbar melalui Dinas Ketahanan Pangan terus menggencarkan Gerakan Pangan Murah (GPM) atau pasar murah setiap hari Senin dan Selasa di dua Kabupaten. Pasar murah ini dilaksanakan di Kabupaten Mamuju tepatnya di Taman Karema dan Kabupaten Majene. Gerakan pangan murah merupakan salah satu program Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang diinisiasi oleh Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan dalam menangani inflasi di Provinsi Sulbar. Kepala Dinas Ketapang Abdul Waris Bestari mengatakan GPM atau pasar murah ini dilaksanakan sesuai arahan Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh. "Tahun ini sejak Januari kita sudah melaksanakan pangan murah sampai sekarang berlanjut di setiap hari…
Polman--Sebagai upaya meningkatkan diversifikasi produk olahan aren, Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Bidang Perindustrian kembali melaksanakan Pelatihan Diversifikasi Olahan Gula Aren di Kabupaten Polewali Mandar (Polman). Pelatihan bagi pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) olahan aren kali ini, dilaksanakan di Kecamatan Binuang. Kegiatan ini berlangsung selama empat hari (13-16 Maret 2024). Pelatihan dibuka secara resmi Kepala Dinas Koperindag Sulbar, Bau Akram Dai. Turut hadir dalam pembukaan adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Perindagkop-UKM) Polman, Andi Chandra Sigit, Kepala Bidang Perindustrian Dinas Koperindag Sulbar, Muh. Faizal Thamrin, serta Kepala Bidang Perindustrian Dinas…
Mamuju--Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (Perda RTRW) merupakan produk hukum daerah yang dihasilkan oleh proses legislasi dan memuat ketentuan tata ruang yang sah secara hukum. Perda ini merupakan perda wajib yang dilaksanakan, untuk mengatur semua hal yang berkaitan dengan kawasan yang ada di Sulawesi Barat (Sulbar). Peraturan yang dibuat bersama DPRD Sulbar membahas mengenai ketentuan umum zonasi baik di darat (kawasan perkantoran, industri, pariwisata, pertanian, transportasi, pertahanan keamanan, hutan dll) maupun zona laut. Selain itu, sanksi administratif dan pidana bagi pelanggar ketentuan kewajiban pemanfaatan ruang. Perda yang digagas oleh pihak eksekutif dalam hal ini Pemprov Sulbar, bertujuan untuk menentukan…
MAMUJU, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Zulkifli Manggazali menanggapi terkait adanya permasalahan darurat sampah di Kabupaten Polewali Mandar (Polman). Permasalahan penanganan pengelolaan sampah di Polman merupakan runtutan dari aksi penutupan Tempat Pengolahan Akhir (TPA) Sampah Binuang pada tahun 2020. TPA Sampah Binuang ini adalah satu-satunya di kabupaten tersebut. Menurut Kepala DLH Sulbar Zulkifli Manggazali, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Persampahan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan provinsi dalam penanganan sampah adalah Pengelolaan TPA Regional yang mencakup minimal dua kabupaten/kota. Terkait permasalahan persampahan di Polman, sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah kabupaten.…
Mamuju -- Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulawesi Barat (Sulbar) Oktorio Abraham beserta sejumlah Pejabat Eselon III/IVdan staf menerima kunjungan kerja dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang dipimpin Prof. Fadli Syamsudin, Kamis (14/03/2024). Kegiatan sehari ini turut dihadiri salah satu kelompok POKMASWAS (Kelompok Masyarakat Pengawas) yang berdomisili di Batu Meccoko Lebani, Mamuju. Pertemuan yang berlangsung di Aula DKP Sulbar ini, dilaksanakan dalam rangka menelusuri permasalahan - permasalahan yang seringkali dihadapi POKMASWAS Perikanan yang ada di Sulbar. Informasi diperoleh langsung dari aparat ASN DKP serta dilengkapi informasi dari masyarakat saat berkunjung ke lapangan, dengan media kuesioner yang disebar…
Mamuju--Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapperida) Sulawesia Barat (Sulbar) menghadiri Rapat Kerja Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (Ranperda RTRW) Sulbar Tahun 2024 – 2043, Kamis (14/3/2024). Pada rapat ini, Bapperida Sulbar diwakili Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Ifwil), Arjanto. Berlangsung di Ruang Rapat DPRD Sulbar, rapat kerja dilaksanakan dalam rangka revisi RTRW Sulbar. Rapat Kerja Panitia Khusus (Pansus) dipimpin Ketua Pansus RTRW, Muslim Fatta. Dalam sambutannya, Ia mengungkapkan, Dokumen RTRW perlu kajian hukum yang mendalam untuk memastikan Dokumen RTRW sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ditemui usai rapat, Kabid Ifwil Bapperida Sulbar, Arjanto mengungkap, Perda RTRW Sulbar 2024 –…
Mamuju--Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sulawesi Barat (Sulbar), Junda Maulana memantau persiapan pelaksanaan FGD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan. Bertempat di Ruang Rapat RPJMD, Jumat (15/3/2024), Junda Maulana mengarahkan agar mempersiapkan semua agenda dengan serius. "Perlu persiapan yang serius dari kita, jangan sampai kita hanya menjalankan formal saja, sekedar menggugurkan kewajiban tapi tidak mendapatkan point,” ucap Junda. Junda juga menekankan agar para Staf, Fungsional dan Pejabat Struktural lebih aktif dan inovatif dalam melaksanakan kegiatan. Dalam kesempatan itu, Bidang Riset dan Inovasi melaporkan progress persiapan FGD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan. Rencananya kegiatan FGD akan dilaksanakan 19 Maret 2024…
More...
- Popular
- Recent
- Comments
