Kegiatan Sekda (1052)
Sekprov Sulawesi Barat, Muhammad Idris pada acara pengambilan Sumpah Janji PNS, Pembukaan Orientasi CPNS T.A. 2018 dan Deklarasi Janji Tunas Integritas KEMENKUMHAM RI yang dilaksanakan di Kantor Wilayah Kemenkumham Sulbar, Jumat 01 Februari 2019
Sekprov Sulawesi Barat, Muhammad Idris memimpin Rapat Pengelolaan Keuangan Lingkup Sekretariat Daerah yang dilaksanakan di Ruang Meeting Lantai II Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Kamis 31 Januari 2019
Sekprov Sulbar, Muhammad Idris pada acara kunjungan silaturahmi dan latihan bersama antara P.B. Unhas Tamalanrea dengan P.B. Pemprov Sulbar di Gedung Rices Mamuju, Sabtu, 26 Januari 2019
Sekprov Sulbar, Muhammad Idris melakukan penandatanganan kerjasama Program Magister Otonomi Daerah pasca sarjana Universitas Hasanuddin yang berlangsung di Auditorium Lantai 4 Kantor Gubernur Sulbar,Jumat, 25 Januari 2019Nota kesepahaman tersebut tentang peningkatan program pendidikan serta pengabdian kepada masyarakat khususnya di Sulawesi Barat yang merupakan perpanjangan dari MoU sebelumnya yang pernah ditandatangani."Sore hari ini kita telah bersama-sama dengan pimpinan Universitas Hasanuddin menyampaikan niat baik, mulia melanjutkan apa yang menjadi kita rintis bersama, terus terang saya tidak mengetahui bahwa MoU ini sudah berakhir , ternyata masih berjalan sehingga pada hari ini dilakukan penanda tanganan SPK nya untuk kegiatan-kegiatan yang secara subsidi mengisi kerjasama…
Deklarasi Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBK) di Kantor Pengadilan Agama Mamuju, Senin, 28 Januari 2019.Sekprov Sulbar, Muhammad Idris pada kesempatan tersebut menyampaikan , zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Oleh sebab itu, apapun alasannya, korupsi merupakan tindakan yang tidak bisa dibenarkan dilihat dari aspek manapun, dan sudah selayaknya pencegahan korupsi menjadi prioritas awal dalam melakukan reformasi birokrasi. Pencanangan Zona Integritas, seperti yang hari…
Sebagai provinsi yang baru, kualitas layanan publik di daerah ini dinilai masih kurang. Untuk itu menurutnya, butuh perbaikan yang dapat diperjuangkan Ombudsman."Kalau boleh saya katakan masih banyak yang perlu diperjuangkan Ombudsman di daerah ini, seperti melakukan kampanye terhadap kesadaran kualitas pelayanan public,"sebut Idris saat membuka kegiatan Pemaparan Kinerja Ombudsman RI Perwakilan Sulbar dan Rencana Kerja 2019, yang dirangkaikan Penyerahan Rapor Uji Kepatuhan 2018, di ruang Pertemuan lantai 2 Kantor Gubernur Sulbar, Selasa 29 Januari 2019Untuk memastikan harapan masyarakat dapat tercapai melalui peran Ombudsman, Idris menyatakan, diperlukan cara kerja kolaboratif yang lebih kuat antara semua pihak. Kesuksesan Ombudsman merupakan keberhasilan bersama,…
Sejumlah kasus yang terjadi di Indonesia, jika dilihat dari atmosfir permasalahnnya, selalu di mulai dari pengadaan barang/jasa, yang mengakibatkan kerugian negara makin hari semakin meningkat. Hal tersebut, dikemukakan Sekprov Sulbar Muhammad Idris, saat membuka Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas PA/KPA/PPK, Pejabat Pengadaan, Pokja, PPHP dalam pengelolaan pengadaan barang/jasa, di ruang pertemuan lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Selasa 29 Januari 2019. "Semoga di Sulbar tidak terjadi hal seperti ini, kalaupun terjadi mudah-mudah bukan karena faktor kesengajaan, sebab kasus seperti ini paling sering terjadi di negara kita,"ungkap Idris.Bahkan menurut Idris, pengadaan barang/jasa merupakan pintu paling dekat dengan penyalahgunaan jabatan. Untuk itu, Idris berharap,…
Sejumlah kasus yang terjadi di Indonesia, jika dilihat dari atmosfir permasalahnnya, selalu di mulai dari pengadaan barang/jasa, yang mengakibatkan kerugian negara makin hari semakin meningkat. Hal tersebut, dikemukakan Sekprov Sulbar Muhammad Idris, saat membuka Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas PA/KPA/PPK, Pejabat Pengadaan, Pokja, PPHP dalam pengelolaan pengadaan barang/jasa, di ruang pertemuan lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Selasa 29 Januari 2019. "Semoga di Sulbar tidak terjadi hal seperti ini, kalaupun terjadi mudah-mudah bukan karena faktor kesengajaan, sebab kasus seperti ini paling sering terjadi di negara kita,"ungkap Idris.Bahkan menurut Idris, pengadaan barang/jasa merupakan pintu paling dekat dengan penyalahgunaan jabatan. Untuk itu, Idris berharap,…
Dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi Kelompok Kerja (Pokja) Kampung Keluarga Berencana (KB) tingkat Sulbar, maka Pemprov Sulbar bersama Kantor Perwakilan BKKBN Sulbar menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dan Evaluasi Program Kampung KB 2019, Rabu, 30 Januari 2019. Rakor yang berlangsung di ruang pertemuan lantai 2 Kantor Gunernur Sulbar tersebut, dipimpin langsung Sekprov Sulbar Muhammad Idris, yang didampingi Kepala Perwakilan BKKBN Sulbar Andi Ritamariani. Dalam arahannya, Sekprov Sulbar Muhammad Idris mengemukakan, program nasional Kampung KB dapat dijadikan sebagai ikon perubahan dalam menyelesaikan permasalahan kependudukan di Sulbar. Masih kata Idris, berdasarkan survei, Sulbar masih berada pada posisi terbawah dalam pencapaian pembangunan kependudukan."…
Sekprov Sulbar, Muhammad Idris melakukan rapat koordinasi Penanganan Komprehensif Anak Berkebutuhan Khusus di Provinsi Sulbar di ruang kerja Sekprov Sulbar, Rabu, 30 Januari 2019
More...
- Popular
- Recent
- Comments
