Pj. Sekprov Sulbar, Arifuddin Toppo menyampaikan jawaban Gubernur Sulbar terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Sulbar atas ranperda daerah tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan Provinsi Sulbar tahun 2018-2025 yang berlangsung di ruang paripurna DPRD Sulbar, Jumat,19 Oktober 2018. �Alhamdulillah kita maju selangkah lagi dalam rangkaian pembahasan rancangan peraturan daerah tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018-2025 dan perubahan atas peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat," kata Arifuddin Toppo.Dijelaskan, terkait pandangan Fraksi Partai Golongan Karya melalui juru bicaranya Hastuti Indriani, bahwa penyusunan rencana induk pembangunan Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat,…
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menerima rancangan peraturan daerah Provinsi Sulawesi Barat tentang Penyelenggaraan Pendidikan atas usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat untuk dilanjutkan pada tahap pembahasan selanjutnya. Namun, untuk pembahasan selanjutnya, beberap hal yang menjadi catatan, antara lain, agar memperhatikan penguatan pada tata kelola terkait dengan adanya cabang dinas. Selain itu, juga diharapkan agar akomodatif dalam pembentukan sekolah model yang diharapkan akan menjadi pola bagi sekolah sejenis dengan tetap memperhatikan kebijakan pemerintah tentang zonasi. “Kami juga mengharapkan agar memperhatikan penguatan dalam bentuk mitra kerja dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, memberikan perhatian kepada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan,…
Pj. Sekprov Sulbar, Arifuddin Toppo mewakili Gubernur Sulbar menerima Penghargaan Sertifikat Penetapan Warisan Budaya Takbenda Indonesia Tahun 2018 yang diserahkan langsung oleh Dirjen Kebudayaan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI,DR. Hilmar Farid di Gedung Kesenian Jakarta Pusat, Rabu, 10 Oktober 2018
Sebagai salah satu lembaga internasional yang konsen terhadap permasalahan pendidikan, khususnya anak putus sekolah , United Nations Children’s Fund ( Unicef), melakukan pertemuan dengan Pemprov Sulbar terkait penanganan permasalahan pemdidikan di Sulbar . Bersama perwakilan Bappenas dan perwakilan Unicef diterima oleh Plh. Sekprov Sulbar, Arifuddin Toppo di ruang kerja Plh.Sekprov, Rabu, 5 September 2018. Arifuddin menjelaskan, kunjungan Unicef dan Bappenas tersebut untuk menangani masalah anak-anak putus sekolah, disamping itu juga menangani masalah anak disabilitas secara serius. “Di daerah ini memang banyak faktor mengakibatkan anak putus sekolah, termasuk pernikahan anak usia dini yang cukup tinggi. Untuk masalah disabilitas pun karena mereka…
Sekprov Sulbar, Ismail Zainuddin menghadiri acara Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program Mandar, Cerdas, dan Sehat (MARASA) dan program One Village One Program (OVOP) di Hotel Maleo Mamuju, Kamis, 26 Juli 2018 Program Mandar, Cerdas dan Sehat (Merasa) dan One Viilage One Program (Ovop) yang di programkan oleh Pemprov Sulbar dapat meningkatkan kapasitas masyarakat melalui produk unggulan dan mampu merubah status desa dari tertinggal menjadi maju, bahkan mendapatkan status desa mandiri. “Kita harapkan setiap desa yang memiliki program unggulan yang dapat menjadi potensi desa yang mampu menjalankan perekokonomian dengan mandiri dan merata, sehingga dapat mensejahterakan rakyat” ucap Sekprov Sulbar, Ismail Zainuddin…
Sekretaris Provinsi (sekprov) Sulbar, Ismail Zainuddin menyerahkan ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2017 ke DPRD Sulbar. Penyerahan dilakukan pada Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Penyerahan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 dan Penjelasan Gubernur terhadap ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2017 yang berlangsung di ruang paripurna DPRD Sulbar, Senin, 9 Juli 2018. Pada kesempatan tersebut, Ismail menyampaikan, ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA. 2017 disusun berdasarkan laporan hasil audit BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2017 yang telah diserahkan oleh BPK-RI perwakilan Sulbar kepada Ketua DPRD Sulbar disaksikan oleh Gubernur Sulbar di sidang istimewa DPRD…
Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar Ismail Zainuddin Menyerahkan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 dan Penjelasan Gubernur terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 di Ruang Rapat paripurna DPRD Sulbar Senin, 9 Juli 2018 Sekprov Sulbar, Ismail Zainuddin menyerahkan ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2017 ke DPRD Sulbar. Penyerahan dilakukan pada Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Penyerahan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 dan Penjelasan Gubernur terhadap ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2017 yang berlangsung di ruang paripurna DPRD Sulbar, Senin, 9 Juli 2018Pada kesempatan tersebut, Ismail menyampaikan, ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA. 2017 tersebut…
Sekertaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Ismail Zainuddin Membacakan Jawaban Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi Terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Barat. Selasa, 10 Juli 2018
Pelaksanaan Upacara Bendera Senin, 09 Juli 2018 yang berlangsung di lapangan Upacara Kantor Gubernur Sulbar dijadikan Sekprov Sulbar Ismail Zainuddin sebagai momentum untuk menyampaikan pengunduran dirinya selaku aparatur sipil negara (ASN). Ismail mengatakan, pernyataan pengunduran dirinya tersebut sudah pernah disampaikan pada upacara bendera hari pertama masuk kerja usai libur lebaran beberapa waktu lalu. “Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ketika saya menjadi pembina upacara pada hari pertama masuk kerja setelah libur hari raya Idul Fitri, hari ini insya Allah saya akan menuju Kantor KPU untuk mendaftarkan diri menjadi bagian dari proses penyelanggaraan Pemilihan Umum yang akan diselenggarakan pada April 2019,” kata…
Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat, Ismail Zainuddin Memimpin Rapat Persiapan Pemetaan Tata kelola pemerintah provinsi dan Kabupaten Sesulawesi Barat dan rapat persiapan kunjungan KPK RI yang berlangsung di ruang rapat Sekprov Sulbar lantai 2 kantor Gubernur Sulawesi Barat, Rabu, 28 Februari 2018. Sekprov Sulbar Ismail Zainuddin bersama beberapa pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), menggelar rapat koordinasi terkait kunjungan kerja Tim Komisi Pemberantasan Korupsi di Provinsi Sulbar , 12-15 Maret mendatang. Rapat tersebut berlangsung di ruang kerja Sekprov Sulbar lantai 2 Kantor Gubernur, Rabu 28 Februari 2018.Sekprov Sulbar Ismail Zainuddin mengemukakan, rapat tersebut sebagai tindak lanjut dari hasil pertemuan dengan KPK beberapa…