Mamuju --Gerakan Pangan Murah (GPM) merupakan salah satu program yang terus dimasifkan Dinas Ketahanan Pangan (Distapang) Provinsi Sulbar. Program ini sebagai langkah Pemprov Sulbar dalam melakukan pengendalian inflasi. GPM rutin dilaksanakan empat kali sepekan menyasar sejumlah titik. Kepala Distapang Sulbar Waris Bestari mengatakan, pelaksanaan GPM Jumat 22 November 2024 dilaksanakan di Pelabuhan Fery Mamuju, Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju. "Hari ini kami kembali menghdirkan gerakan pangan murah, bekerjasama Bulog, kami menyasar tempat tempat yang mudah diakses masyarakat," kata Waris. Melalui GPM, kata Waris, keperluan masyarakat tersedia dengan harga yang lebih terjangkau. Adapun komoditi serta harga yang disiapkan pada GPM sebagai berikut 1. Beras Premium (Nur Madinah) sebanyak 2.000 Kg / 2 Ton 2. Beras Medium (Sinar Madinah) sebanyak 2.500 Kg / 2,5Ton 3. Telur Ayam Ras sebanyak 100 Rak 4. Beras SPHP Bulog sebanyak 500 Kg 5. Beras Premim Bulog Sebanyak 150 Kg 6. Minyak Goreng Kita Bulog sebanyak 240 Liter 7. Minyak Goreng Premium Bulog Sebanyak 24 Liter 8. Gula Pasir Bulog sebanyak 100 kg 9. Tepung Terigu sebanyak 40 Kg 10. Daging Ayam sebanyak 20.Ekor 11. Bawang Merah Sebanyak .17 Kg 12. Bawang Putih Sebanyak .14 Kg 13. Cabai Keriting sebanyak.5 Kg 14. Cabai besar sebanyak .4 Kg 15. Tomat Waris berharap stabilitas harga kebutuhan pangan dan pasokan pangan di Sulawesi Barat tetap terjaga. Selain itu, atas arahan PJ Gubernur Bahtiar Baharuddin, Distapang Sulbar berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten serta instansi terkait untuk melakukan langkah langkah guna mengantisipasi lonjakan harga jelang Natal dan tahun baru. (Rls)

MAMUJU - Tim teknis divisi jaringam Diskominfo Sulbar bergerak cepat melakukan penanganan kerusakan beberapa tiang kabel fiber optik yang menghubungkan antar OPD di area belakang kompleks Pemprov. Hal ini, untuk memastikan tersedianya layanan jaringan internet dan intranet teritegrasi dalam area komplek perkantortan pemerintah provinsi Sulbar. Kepala Bidang Layanan E-Goverment Dkips Sulbar Muh Ridwan Djafar mengatakan kerusakan tersebut diketahui setelah adanya laporan dari pengguna layanan, terdapat 3 tiang kabel FO yang mengalami kerusakan dengan kondisi patah. "Makanya untuk menghindari potensi terputusnya akses jaringan lebih lama maka langkah penanganan perlu segera dilakukan," kata Muh Ridwan, Jumat 22 November 2024. Ia menambahkan sebelum eksekusi perbaikan di lapangan, tim teknis divisi jaringan mengadakan briefing membahas hal-hal teknis yang diperlukan dalam penanganan. "Sebagai leading sektor yang menangani urusan digitalisasi layanan, tata kelola dan manajemen pemerintahan di Sulbar tentu harus selalu siap bila terjadi kendala-kendala yang berpotensi menghambat kelancaran kerja-kerja organisasi termasuk jika itu berurusan dengan kerusakan infrastruktur jaringan," ungkapnya. Sementara itu, breafing persiapan pra penanganan ini untuk memastikan kesiapan dan ketersediaan keperluan teknis dilapangan mulai dari personil, kebutuhan bahan dan target waktu penanganan. "Kita mengharapkan agar seluruh pihak yang beraktifitas dalam kompleks khususnya kendaraan besar yang berbadan tinggi kiranya memperhatikan kabel yang melintang dijalan agar tidak terganggu dan rusak akibat tersetuh dengan keras," tandasnya.(rls)

MAMUJU - Pelaksana harian (Plh) Sekprov Amujib menerima kordinasi dari BPJS Kesehatan Sulbar di ruang rapat Sekda kantor Gubernur, Jumat 22 November 2024. Hadir, Deputi Direksi Wilayah IX, Asisten Deputi Kepesertaan dan Mutu Layanan Kepeil IX, Asisten Deputi Perencanaan dan Keuangan, Kepala Cabang Mamuju, dan Kepala Cabang Polewali. Plh Sekprov Amujib mengatakan kehadiran pimpinan BPJS Kesehatan untuk silaturahmi dan sekaligus kordinasi berbagai hal. "Ini adalah terkait konsultasi dan kordinasi stokeholder terkait dalam hal ini BPJS Kesehatan Sulbar," kata Amujib. Ia menambahkan ada beberapa hal yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut terkait layanan kesehatan. "Beberapa catatan terkait kewajiban daerah yang harus dipernuhi setiap provinsi termasuk Sulbar," tambahnya. Sementara itu, dibahas juga kesiapan Sulbar terhadap penyediaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan sarana pelayanan kesehatan. "Termasuk bagaimana kesehatan kita untuk mendorong Universal Health Coverage (UHC) di Sulbar," ungkapnya. Sehingga, Amujib berharap seluruh stokeholder terkait untuk bekerja secara maksimal. "Kita berharap seluruh stokeholder bergerak bekerja menjalankan fungsi masing-masing agar persoalan-persoalan yang dibicarakan hari ini tidak terulang pada pertemuan berikutnya," tandasnya.(rls)7

Mamuju – Dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Kamis 21 November 2024, tujuh fraksi DPRD menyampaikan pemandangan umum mereka terhadap penjelasan Gubernur Sulbar mengenai Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Setiap fraksi menyampaikan pandangan, catatan, dan rekomendasi terhadap poin-poin yang disampaikan oleh Gubernur dalam penjelasannya, yang mencakup berbagai sektor strategis dalam rencana anggaran tahun depan. Pemandangan umum ini menjadi langkah penting dalam proses penyusunan dan pengesahan APBD 2025 yang diharapkan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Sulbar. Berikut tujuh fraksi yang menyampaikan pemandangan umum yaitu : Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) melalui Juru Bicaranya, M. Khalil Qibran menyampaikan Fraksi Golkar tentunya sangat berharap bahwa Rancangan APBD yang disusun ini dapat menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam membangun daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, komitmen dalam mendorong perencanaan pendapatan dan belanja yang baik dan terukur berdasrkan evaluasi kebijakan. “Kami juga mendorong melalui APBD Tahun Anggaran 2025 ini untuk peningkatan kualitas anggaran dan alokasi penggunaan anggaran yang efektif dalam mendukung program strategis pemerintah daerah,” ujar Qibran. Fraksi Demokrat Sejahtera melalui Juru Bicaranya, Jalaluddin menyampaikan apresiasi dan catatan kepada Pemprov Sulbar terkait Penjelasan Gubernur terhadap Nota Keuangan dan Ranperda APBD 2025. “Kami dari Fraksi Demokrat menyampaikan apresiasi atas upaya Pemprov Sulbar dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2025 yang bertujuan untuk mewujudkan akselerasi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan dan evaluasi, maka kami menyampaikan beberapa catatan terkait Rancangan APBD tersebut. Adapun catatan yang dimaksud, diantaranya penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem, perubahan iklim dan mitigasi kebencanaan serta transformasi digital dan pelayanan publik,” kata Jalaluddin. Fraksi Partai Amanat Nasional melalui Juru Bicaranya, Ahmad Junedy mengharapkan kepada pemerintah daerah memberikan peran strategis terhadap pengelolaan sektor pertanian dan kelautan serta peran strategis dalam…

Mamuju- Penjabat Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Bahtiar Baharuddin melakukan pelepasan tim kesiapsiagaan kesehatan pilkada serentak 2024, di Graha Sandeq Komplek Rujab Gubernur Sulbar, Jumat (22/11/2024) Turut hadir Wakil Ketua DPRD Sulbar St. Suraidah Suhardi, Kapolda Sulbar Irjen Pol Adang Ginanjar, Danrem 142/Tatag Brigjen TNI Hartono, Danlanal Mamuju, Danlanal Mamuju, Letkol Laut (P) Dedy Andriyatno, Ketua Pengadilan Tinggi Sulbar Andi Isna Renishwari Perwakilan BINDA, Perwakilan Kajati Sulbar, perwakilan KPU dan sejumlah Forkopimda Sulbar lainnya. Pj.Gubernur Bahtiar menyampaikan satgas kesehatan sebenarnya tidak diatur di dalam PKPU, namun Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri ini sengaja membentuk satgas kesehatan sebagai bagian dalam pengawalan pilkada serentak di TPS untuk memberikan jaminan kesehatan baik kepada penyelenggara maupun pemilu. "Ini upaya kita mengharmoniskan manajemen politik dan manajemen pembangunan," ucap Bahtiar. Lanjut Bahtiar, tahun ini pertama kali dilaksanakan penyelenggaraan pilkada serentak secara nasional. Sehingga untuk menyukseskan diperlukan keterlibatan seluruh pihak. Termasuk satgas kesehatan. Pengalaman penyelenggaraan pilkada sebelumnya telah menelan korban, terutama petugas KPPS. Beberapa disebabkan karena kondisi kesehatan. Olehnya Bahtiar berharap adanya satgas kesehatan dapat dapat bekerja maksimal, memberikan pelayanan disetiap TPS memastikan setiap penyelenggaraan dan masyarakat bebas dari ancaman kesehatan "Mulai saat ini, komandonya yang akan lapor ke saya adalah Kepala Dinkes, anda bertanggungjawab mengkoordinir semuanya. Tolong persiapkan lebih baik lagi, obat dan peralatannya," ucap Bahtiar. "Paling tidak sampai H+3 tetap memonitor setiap TPS dan terus berkoordinasi KPU setempat, forkopimda dan, menyebar mendekati TPS-TPS," tambah Bahtiar. Plt Kepala Kesbangpol Sulbar Herdin Ismail menyampaikan, telah berkoordinasi dengan dinas kesehatan, dan sudah didapatkan kesepakatan dari hasil pertemuan dengan dinas kesehatan di enam kabupaten. Disepakati tiap puskesmas menjadi posko satgas kesehatan. "Dan tiap TPS sudah ada penanggungjawab para tenaga medis. Total TPS di Sulbar sebanyak 2.921. Sementara total petugas di TPS termasuk linmas 26.289," sebut Herdin Ismail. (Rls)

Mamuju -- Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kompetensi SDM Pengelola Geospasial, Rabu 20 November 2024. Berlangsung di Ruang Rapat RPJMD Bapperida Sulbar, bimtek ini mengangkat tema “Optimalisasi Pengelolaan dan Integrasi Informasi Geospasial (OPINI Go)”. Bimtek dibuka Kepala Bapperida Sulbar Junda Maulana, serta menghadirkan dua Narasumber yaitu Kadis Kominfo Sulbar Mustari Mula dan Kabid. Infrastruktur dan Kewilayahan Bapperida Sulbar Arjanto, yang juga selaku inisiator. Kegiatan ini diikuti 17 perangkat daerah pemangku data geospasial. Menurut Arjanto, bimtek itu merupakan hasil kolaborasi Bapperida dengan Dinas Kominfo dalam mengoptimalkan Satu Portal Data (SAPOTA) yang telah dimiliki Pemprov Sulbar sejak 2018 namun ditambahkan menu peta/geospasial. "Selama ini masih sebatas data statistik/tabular yang mengisi portal SAPOTA," ungkap Arjanto. Arjanto menjelaskan, bimtek bertujuan untuk mengoptimalisasi pengelolaan dan integrasi informasi geospasial yang tersebar di 17 sektor/urusan Pemprov Sulbar, seperti PUPR, Perkim, Lingkungan hidup, ESDM, Perhubungan, kebencanaan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya ke dalam SAPOTA, sehingga mudah diakses oleh siapapun. "Data geospasial sangat penting dalam perencanaan dan pengambilan keputusan dengan cepat berbasis spasial/kawasan, yang dapat digunakan untuk penanggulangan masalah infrastruktur dan kewilayahan secara umum, termasuk distribusi fasilitas kesehatan, hingga pemetaan risiko lingkungan seperti daerah rawan banjir, rawan tsunami, dsb," terangnya. Kepala Bapperida Sulbar Junda Maulana dan Kadis Kominfo Sulbar Mustari Mula menyampaikan apresiasi atas inisiasi kegiatan peningkatan kapasitas SDM ini. “Penggunaan dan pengelolaan data geospasial akan sangat membantu dalam merencanakan dan memantau program-program pemerintah di lapangan. Dengan data yang akurat berbasis spasial, intervensi yang dilakukan bisa lebih tepat sasaran,” kata Junda. Dalam sesi selanjutnya, Arjanto mendemokan aplikasi SAPOTA, manfaat serta permasalahan yang sering dijumpai. Termasuk keseriusan para operator OPD untuk mengembangkan diri dan memperbaharui data yang ada secara berkala, sehingga data yang ada terpercaya akurasinya. “Manfaat Sistem Informasi Geografis antara lain memudahkan tata guna lahan, inventarisasi Sumber Daya…

Mamuju -- Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melaksanakan rapat evaluasi pendampingan pemenuhan level kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Kabupaten se-Sulbar pada Rabu, 20 November 2024. Bertempat di Ruang Rapat Kepala Biro PBJ Setda Sulbar, kegiatan ini dihadiri oleh tim pendamping yang sebelumnya turun langsung ke kabupaten untuk memfasilitasi pemenuhan level kematangan UKPBJ. Dalam rapat tersebut, masing-masing tim menyampaikan laporan terkait progres dan kendala yang dihadapi oleh UKPBJ kabupaten dalam memenuhi bukti dukung untuk meningkatkan tingkat kematangan organisasi. Diskusi juga difokuskan pada strategi tindak lanjut untuk mempercepat pencapaian target kematangan yang telah ditetapkan. Kepala Bagian Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Biro PBJ Setda Sulbar, M. Yamin Saleh, mengungkapkan tidak semua kabupaten memiliki tingkat kesiapan yang sama. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan khusus bagi beberapa kabupaten agar mampu mempercepat perbaikan. "Ada kabupaten-kabupaten yang memerlukan perlakuan khusus untuk mendongkrak level kematangan mereka. Pendampingan intensif akan kami lakukan agar mereka bisa segera mencapai standar yang sesuai," tegas Yamin Saleh. Ia menambahkan, evaluasi itu merupakan bagian dari langkah strategis untuk membangun sistem pengadaan yang lebih akuntabel, transparan, dan profesional di seluruh wilayah Sulbar. Rapat ini juga menghasilkan sejumlah rekomendasi untuk penguatan peran UKPBJ, termasuk rencana aksi lanjutan dan dukungan teknis yang lebih intensif bagi kabupaten yang mengalami kendala. Langkah ini diharapkan mampu memberikan dampak signifikan dalam mempercepat tata kelola pengadaan barang dan jasa yang lebih efisien serta mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan. Penulis : Biro PBJ Setda Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju -- DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar Rapat Paripurna yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sulbar, Kamis, 21 November 2024. Rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Sulbar Amalia Fitri, didampingi Wakil Ketua DPRD Sulbar St. Suraidah Suhardi, dan dihadiri Plh. Sekprov Sulbar Amujib mewakili Pj. Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin, Anggota DPRD Sulbar dan Kepala OPD bersama jajarannya. Agenda ini menjadi momen penting dalam proses penyusunan kebijakan strategis daerah yang mencakup dua poin utama yaitu: 1. Penyerahan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Nota Keuangan dan Ranperda disampaikan oleh Plh. Sekprov Sulbar mewakili Pj. Gubernur Sulbar kepada Pimpinan DPRD Sulbar untuk dibahas lebih lanjut bersama anggota dewan. APBD 2025 dirancang sebagai instrumen untuk mendukung pembangunan daerah yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. 2. Penyerahan Surat Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Barat terkait Penyempurnaan Hasil Evaluasi Menteri Dalam Negeri terhadap Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045. Penyempurnaan RPJPD 2025-2045 ini merupakan langkah strategis untuk menetapkan arah pembangunan jangka panjang Provinsi Sulbar. Evaluasi dan masukan dari Kementerian Dalam Negeri telah diselaraskan dengan kebutuhan dan potensi lokal daerah. Dalam sambutannya, Ketua DPRD Sulbar, Amalia Fitri menekankan pentingnya kolaborasi antara eksekutif dan legislatif dalam menyusun dan menyempurnakan kebijakan daerah. "Nota Keuangan dan RPJPD ini adalah pijakan penting bagi pembangunan Sulbar. Kami berharap proses pembahasan ini berjalan lancar, menghasilkan kebijakan yang benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat,” ujar Amalia. Sementara, Pj. Gubernur Sulbar yang diwakili oleh Plh. Sekprov Sulbar Amujib dalam pemaparannya menyatakan komitmennya untuk bersinergi dengan DPRD dalam menciptakan kebijakan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan daerah. Pemaparan yang disampaikan Plh. Sekprov Sulbar akan menjadi bahan masukan bagi fraksi-fraksi dalam menyusun dan menyampaikan pandangan umum fraksi pada Rapat Paripurna DPRD Sulbar yang akan dilaksanakan pada hari ini pukul 15.30…

MAMUJU - DPRD Sulbar melaksanakan rapat paripurna pandangan fraksi terhadap Ranperda APBD tahun 2025, Kamis 21 November 2024. Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Sulbar Suraidah Suhardi, hadir Wakil Ketua DPRD II Munandar Wijaya, Wakil Ketua III Abdul Halim, dan Plh Sekprov Amujib. Seluruh fraksi sepakat agar Ranperda APBD 2025 bisa dibahas lebih lanjut sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Perwakilan Fraksi Golkar M Khalil Qibran mengatakan perlunya bagi fraksinya untuk mencermati apa yang disampaikan Pj Gubernur pada APBD tahun 2025. "Kita juga memberikan apresiasi kepada tim penganggaran RAPBD ini. Kami harap bisa berdampak kemajuan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata M Khalil Qibran. Namun, fraksi Golkar juga mendorong anggaran tahun 2025 agar meningkatkan alokasi program strategis pemerintah "Kami melihat perlu perhatian potensi yang dimiliki Sulbar. Kami harap ada kebijakan strategis pada kebijakan tahun 2025 seperti penanganan kemiskinan dan stunting," ungkapnya. Faksi Demokrat Sejahtera Jalaluddin menyampaikan perlunya ada program strategis dalam mendukung Ibu Kota Nusantara (IKN). "Kami dari Demokrat Sejahtera mengapresiasi upaya provinsi menyusun APBD 2025, termasuk akselerasi ekonomi masyarakat yang berkualitas dan inklusi," ucap Jalaluddin. Jalaluddin menambahkan fraksi demokrat mendesak Pemprov untuk terus menggali potensi pada sektor perikanan, industri, maupun sektor lainnya. "Begitupun penanganan kemiskinan ekstrim maupun stunting perlunya ada anggaran spesifik untuk menangani kedua isu ini," ujarnya Juru bicara Fraksi PAN Ahmad Junaedi menyampaikan Sulbar sebagai penyangga IKN harus bisa memanfaatkan segala potensi dimilikinya. "Seperti pada sektor perikanan dan kelauatan. Sehingga perlu tindakan konkrit dari Pemprov Sulbar. Begitupun pada sektor pertanian sehingga memastikan peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan," imbuhnya. Fraksi PAN juga sepakat dan memahami Ranperda APBD tahun 2025 untuk dibahas selanjutnya. Juru bicara Fraksi PDI-Perjuangan Habsi Wahid menuturkan program pembangunan pemerintah merupakan prioritas dalam memanfaatkan potensi daerah. "Kondisi Sulbar mengalami tranformasi, perlunya memanfaatkan potensi dan memperhatikan penanganan ekonomi ekstrim hingga stunting," ucap Habsi. Namun, fraksi PDI-Perjuangan juga sepakat agara…

Mamuju -- Perhelatan Kejuaraan Redi Papan dalam rangka memperingati HUT Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) ke-53 resmi berakhir dengan menorehkan kemenangan gemilang bagi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Sulbar pada Rabu 20 November 2024. Turnamen yang berlangsung selama beberapa hari ini menjadi ajang kompetisi olahraga sekaligus mempererat tali silaturahmi antar instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar. Kejuaraan diikuti oleh berbagai dinas, badan, dan lembaga dengan antusiasme tinggi. Dalam kategori Ganda Putra Anto dan Wawan, tim dari Dinas Kesehatan Sulbar berhasil merebut juara pertama setelah menunjukkan permainan yang tangguh dan penuh strategi, tampil dominan dan sukses membawa pulang gelar juara setelah melalui pertandingan sengit di babak final. Kepala Dinas Kesehatan Sulbar, drg. Asran Masdy, menyampaikan rasa bangganya atas pencapaian timnya. “Ini merupakan hasil kerja keras dan kekompakan seluruh tim. Semoga prestasi ini dapat menjadi motivasi untuk terus berkontribusi dalam kegiatan olahraga dan juga dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat,” kata Asran Masdy. Selain penghargaan kepada para pemenang, acara penutupan diisi dengan penyerahan piala dan hadiah kepada para juara, diiringi dengan sorak-sorai para pendukung. Kejuaraan Redi Papan HUT Korpri ke-53 ini pun menjadi momentum yang penuh kebahagiaan, kebersamaan, dan semangat kompetitif yang positif. Penulis : Dinkes Sulbar Editor : humassulbar