Mamuju--Menindaklanjuti arahan Pj. Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Bahtiar Baharuddin, dalam upaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat, Dinas Kesehatan Sulbar melaksanakan rapat koordinasi (rakor) membahas persiapan pelaksanaan bakti sosial (baksos) operasi katarak dan bibir sumbing. Rapat dilaksanakan secara daring pada Senin, 30 September 2024, dipimpin oleh Kepala Dinas Kesehatan Sulbar, drg. Asran Masdy. Kegiatan ini dihadiri berbagai pihak terkait, termasuk pengelola Program Pelayanan Kesehatan Dasar, dokter spesialis bedah mulut dari RSUD Sulbar, serta perwakilan Palang Merah Indonesia (PMI) Sulbar. Baksos ini diharapkan mendapatkan dukungan sepenuhnya dari Kementerian Sosial, bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Sulbar serta pihak terkait seperti Persatuan Dokter Spesialis Indonesia, khususnya Persatuan Ahli Mata dan Persatuan Ahli Bedah Mulut Indonesia dan Rumah Sakit. Tujuan utama dari baksos ini adalah memberikan layanan operasi gratis bagi masyarakat yang mengalami katarak dan bibir sumbing. Dua kondisi yang sering terjadi pada masyarakat, yang menjadi hambatan bagi individu dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup pasien dan mengurangi stigma sosial yang sering menyertai kondisi tersebut. Rapat pertama ini lebih fokus pada pemetaan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanan baksos tersebut, baik ruangan, sarana prasarana, serta SDM. Rencananya, pelaksanaan kegiatan ini akan berlangsung di Kabupaten Mamuju pada bulan Oktober tahun ini. Dalam rapat, Kepala Dinas Kesehatan Sulbar, drg. Asran Masdy menekankan pentingnya pemetaan serta rincian semua yang perlu dipersiapkan sebelum baksos tersebut dilaksanakan. Olehnya itu, Asran Masdy menegaskan dibutuhkan kolaborasi dan penyatuan persepsi dan pemahaman antara berbagai pihak, sehingga bisa berkolaborasi dan bersinergi dalam memastikan suksesnya pelaksanaan baksos tersebut. "Kita perlu saling bersinergi agar kegiatan ini berjalan lancar dan tepat sasaran serta bisa terlaksana dengan maksimal. Setiap peserta rapat memiliki peran penting dalam mendukung program ini," tegasnya. Selain membahas teknis pelaksanaan, rapat juga menyoroti pentingnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai kegiatan ini. Diharapkan informasi mengenai pelaksanaan baksos dapat tersebar luas agar masyarakat…

MAMUJU - Menindaklanjuti arahan Pj Gubernur Bahtiar, Pemprov Sulbar bersama Pemkab Mamuju melakukan pemantauan harga komoditas di pasar tradisional Mamuju, Selasa 1 Oktober 2024. Pemantauan ini dilakukan dalam rangka pengendalian inflasi agar tidak mengalami kenaikan signifikan. Pjs Bupati Mamuju Abdul Wahab Hasan Sulur mengatakan informasi terkait harga komoditas harus dibuktikan secara langsung di lapangan. "Jadi memang kondisinya setiap saat harus kita pantau harga, makanya kita turun mengecek dan melihat langsung," kata Wahab. Ia menambahkan pemantauan ini dilakukan juga agar masyarakat bisa terbantu, apalagi jika harganya naik signifikan maka akan dilakukan berbagai langkah pengendalian. "Salah satunya kita melakukan gerakan pangan murah. Makanya kita sama-sama seluruh stokeholder terkait," tambahnya. Wahab berharap harga komoditas tidak ada mengalami kenaikan signifikan, mengingatkan sempat diberlakukan sistem buka tutup beberapa jalur transportasi darat. "Itu pasti mempengaruhi, Alhamdulillah sudah tidak berlaku lagi, hari ini saat kita pantau harga normal," ujarnya. Selain itu, pengendalian inflasi saat ini sangat terjaga, sehingga perlu dipertahankan dan tidak lengah atas capaiannya. "Pemantauan akan kita lakukan, semoga terkendali terus," harapnya. Sedangkan, Kadis Ketapang Sulbar Abdul Waris Bestari mengungkapkan harga komoditas saat ini terbilang normal. "Sempat mengalami kenaikan karena ada hari keagamaan yakni Maulid, namun saat ini normal kembali," ucap Waris. Apalagi, gerakan pangan murah yang bukan hanya menyasar daerah perkotaan saja, melainkan dilaksanakan juga daerah pelosok yang merupakan kebijakan Pj Gubernur Sulbar Bahtiar. Sementara itu, data masing-masing baik itu Bulog, BI, dan instansi lain sama-sama memantau harga di dua pasar tradisional yakni pasar lama dan pasar baru Mamuju. "Kami harap masyarakat jangan sampai ada kenaikan harga sepihak dan itu tidak kita inginkan. Jadi mohon kerjasamanya menjaga harga terkendali," tandasnya.(rls)

MAMUJU -- Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Sulbar menggelar Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) se Sulbar, di Gedung Graha Sandeq Kompleks Kantor Gubernur Sulbar, Selasa , 1 Oktober 2024 Kepala Dinas Kominfoperss Sulbar Mustari Mula mengatakan, rakor ini bertujuan untuk menyamakan persepsi terkait perihal yang akan dilakukan dalam meningkatkan indeks Keterbukaan informasi publik lingkup Provinsi Sulbar. Mustari menjelaskan, Provinsi Sulbar pernah mendapatkan predikat Provinsi Informatif pada 2022. Setelah 2023 mengalami penurunan disebabkan untuk mengukur indeks Keterbukaan informasi kita tidak lagi fokus pada satu OPD saja. "Sekarang pengukurannya disejumlah OPD, yang sebelumnya hanya satu OPD," kata Mustari Mula. Untuk itu, dilaksankan rakor untuk mempertemukan seluruh PPID di setiap OPD sehingga dapat berbenah dan bersama- sama meningkatkaan indeks Keterbukaan informasi Publik. "Kedepan tingkat permohonan informasi lpublik semakin tinggi oleh karena itu saya harap partisipasinya, dan lterpenting bagaimana kita menyediakan informasi yang sifatnya harus disiapkan secara berkala, dipersiapkan setiap saat dan informasi yang dikecualikan. Mudah-mudahan Sulbar kembali menjadi Provinsi Yang Informatif," kata Mustari. Dalam rakor ini, Kadiskominfo Sulbar Mustari Mula juga sebagai narasumber bersama Syawaluddin, Komisioner Informasi RI bidang Penyelesaian Sengketa Informasi , Ketua KI Sulbar Periode 2020-2022, Dulhaj Muchtar, Ketua KI Sulbar Periode 2022-2024, Andi Fachriady Kusno. Sekprov Sulbar Muhammad Idris yang hadir via zoom memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan, mengapresiasi pelaksanaan rakor PPID. Dia berharap seluruh OPD khususnya PPID yang melekat pada setiap OPD lebih konsen mempersiapkan pelayanan dalam hal ketersediaan informasi publik. Maka hal yang perlu didorong adalah kedisiplinan dan Komitmen PPID di setiap OPD. "Titik lemah kita kedisiplinan kita atau komitmen yang kuat terhadap kita untuk konsen terhadap itu. Oleh karenanya PPID disetiap OPD harus menyamakan standar-standar yang harus dipenuhi untuk pelayanan publik dalam memberikan informasi kepada publik," ungkapnya. (Rls)

Mamuju - Biro Umum Setda Sulbar menjadi pelaksana Apel pagi di halaman kantor Gubernur Sulbar, senin, 30 September 2024. Adapun, pembina upacara Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik, Djamila dan dihadiri seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik, Djamila menekankan pentingnya seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mematuhi segala aturan yang ada dalam Pilkada 2024. "Banyak larangan-larangan yang khususnya bisa kita baca di pasal 5 Undang-undang ASN," kata Djamila. Ia menambahkan Pilkada serentak 2024 ini harus menjadi perhatian bersama agar tidak ikut dalam politik praktis. "Sanksinya juga sangat jelas menanti bagi ASN yang terlibat politik praktis. Bisa sampai pemecatan jadi ASN," tegasnya. Sehingga, dia berharap seluruh ASN lingkup Pemprov Sulbar menaati semua aturan yang ada. Pada apel upacara tersebut hadir pula seluruh pimpinan OPD lingkup Pemprov Sulbar.(rls)

Mamuju - Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Periode 2024-2029 menggelar rapat koordinasi (rakor) pertama sehari pasca dilantik pada Kamis 26 September 2024. Kegiatan ini dihadiri 45 Anggota DPRD Sulbar yang baru saja dilantik. Berlangsung di Ruang Sidang Paripurna Gedung DPRD Sulbar, Jum’at 27 September 2024, rakor dipimpin langsung Ketua Sementara DPRD Sulbar Amalia Fitri Aras didampingi Wakil Ketua Sementara Sitti Suraidah Suhardi. Salah satu poin utama dalam rakor ini adalah membahas penyusunan jadwal kegiatan dan persiapan pembentukan fraksi-fraksi DPRD Sulbar Periode 2024-2029. Selain itu, para anggota DPRD Periode 2024-2029 juga memanfaatkan momen rakor ini untuk memperkenalkan diri secara resmi. Mereka menyampaikan komitmennya untuk bekerja secara profesional, transparan, dan mengutamakan kepentingan masyarakat Sulbar. Ketua Sementara DPRD Sulbar, Amalia Fitri Aras mengatakan rakor perdana tersebut merupakan langkah awal yang penting bagi DPRD Sulbar Periode 2024-2029 untuk membahas berbagai agenda kegiatan ke depan. "Kami telah membahas berbagai agenda, termasuk penyusunan jadwal kegiatan dan pembentukan fraksi-fraksi, yang akan menjadi pondasi bagi kinerja kami ke depan," kata Amalia. Pihaknya berkomitmen untuk bekerja secara profesional, transparan, dan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat Sulbar. "Melalui sinergi dan kolaborasi, kami berharap dapat menghasilkan kebijakan-kebijakan yang berdampak positif bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat," ucapnya. Dengan terlaksananya rakor perdana ini, anggota DPRD Sulbar Periode 2024-2029 diharapkan dapat segera menjalankan fungsinya untuk mewujudkan kebijakan yang berdampak positif bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Sulbar. Penulis : Humas DPRD Sulbar Editor : humassulbar

Polman – Sebanyak 20 perpustakaan sekolah di Kabupaten Polewali Mandar (Polman) telah sukses menjalani proses akreditasi pada tanggal 23-27 September 2024. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Tim Asesor bekerjasama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kabupaten Polman, dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas layanan perpustakaan di sekolah. Kepala DPKD Sulbar, Khaeruddin Anas, turut memberikan apresiasi atas terlaksananya kegiatan tersebut. Ia menekankan, kolaborasi antara dinas provinsi dan kabupaten ini merupakan langkah penting dalam membangun ekosistem perpustakaan yang lebih baik. “Dengan adanya akreditasi, kami berharap perpustakaan sekolah bisa menjadi pusat literasi yang bermanfaat bagi para siswa," katanya. Kepala DPK Polman, A. Mahadiana Djabbar, menekankan bahwa akreditasi ini adalah langkah strategis untuk memperkuat peran perpustakaan sekolah dalam mendukung literasi siswa. "Akreditasi ini merupakan bentuk komitmen kami untuk menjadikan perpustakaan sebagai bagian integral dalam proses pendidikan,” tegasnya. Pihaknya berharap perpustakaan yang telah diakreditasi bisa menjadi pelopor dalam meningkatkan minat baca siswa dan memfasilitasi pembelajaran yang lebih inovatif. Kegiatan akreditasi ini melibatkan penilaian terhadap berbagai aspek, mulai dari koleksi bahan bacaan, infrastruktur, hingga program literasi yang dijalankan perpustakaan sekolah. Tim Asesor melakukan evaluasi komprehensif guna memastikan setiap perpustakaan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Muhammad Ikhsan, salah satu Asesor dari Provinsi Sulbar, menyampaikan bahwa akreditasi perpustakaan sekolah memiliki manfaat yang signifikan dalam meningkatkan kualitas layanan perpustakaan. "Akreditasi ini tidak hanya memberikan pengakuan atas standar yang telah dicapai, tetapi juga mendorong perpustakaan untuk terus berkembang,” kata Ikhsan. Ikhsan menjelaskan, dengan akreditasi, sekolah mendapatkan arahan dan panduan untuk meningkatkan pengelolaan perpustakaan, serta menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi siswa untuk membaca dan belajar. “Hal ini tentunya akan berdampak positif pada proses pembelajaran dan minat baca siswa," ungkap Ikhsan. Proses akreditasi ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan budaya literasi di kalangan pelajar. Perpustakaan yang berhasil memperoleh akreditasi…

Mamuju- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka Pengucapan Sumpah dan Janji Anggota DPRD terpilih periode 2024-2029 di Gedung DPRD Sulbar Kamis, 26 September 2024. Pengambilan sumpah para anggota DPRD Sulbar yang baru dipimpin oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulbar, Andi Isna Renishwari Cinrapole. Acara pelantikan ini menjadi momen penting dalam perjalanan pemerintahan daerah Sulbar. Para anggota DPRD terpilih merupakan hasil dari proses pemilihan legislatif yang berlangsung pada Pemilu 2024. Mereka diharapkan mampu membawa aspirasi rakyat serta berkontribusi dalam pembangunan Sulbar selama lima tahun ke depan. Dalam acara tersebut Amalia Fitri Aras ditetapkan sebagai Ketua Sementara DPRD Sulbar menggantikan St. Suraidah Suhardi yang menjabat periode sebelumnya. Sementara jabatan baru St. Suraidah sebagai Wakil Ketua Sementara DPRD Sulbar mendampingi Amalia Fitri Aras. Ketua Sementara DPRD Sulbar, Amalia Fitri Aras mengatakan pelantikan tersebut menandai awal yang baru bagi DPRD Sulbar. “Kami, sebagai wakil rakyat yang baru dilantik, berkomitmen untuk menjalankan amanah ini dengan penuh tanggung jawab dan integritas. Dengan dukungan seluruh elemen masyarakat, kami siap berkolaborasi untuk membawa perubahan positif dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan di Sulbar. Setiap keputusan yang kami buat akan selalu berdasarkan aspirasi dan kepentingan rakyat,” kata Amalia. “Semoga Allah SWT memberikan kemudahan dan keberkahan dalam menjalankan tugas kami selama lima tahun ke depan,” sambungnya. Berikut daftar lengkap anggota DPRD Sulbar terpilih dari berbagai daerah pemilihan (dapil): 1. Sulbar 1 (Kabupaten Mamasa): - Sabar Budiman (6.534 suara), PDIP - Elisabeth (6.789 suara), PAN - Harun Lululangi (4.688 suara), Hanura - Fredi Boy (6.712 suara), Nasdem - Suhadi Kando (6.661 suara), PKB 2. Sulbar 2 (Kabupaten Polman-1): - Irfan Fahri Putra (7.960 suara), Golkar - Jalaluddin (5.395 suara), PKS - Ahmad Juanedi (9.480 suara), PAN - Ary Iftikhar Shihab (5.132 suara), Nasdem - Rahmat Ichwan Bahtiar (7.482 suara), Gerindra - Abdul Halim (10.631…

Mamuju--Ketua Sementara DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Amalia Fitri Aras bersama Anggota DPRD Sulbar Munandar Wijaya menerima audiensi perwakilan Aliansi Mahasiswa dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) se- Sulbar, Kamis 26 September 2024. Pertemuan ini dilaksanakan sebagai bentuk respons atas berbagai aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat, khususnya yang diwakili oleh mahasiswa dan OKP. Kegiatan ini berlangsung di Kantor DPRD Sulbar usai acara Rapat Paripurna Istimewa Pengucapan Sumpah dan Janji Anggota DPRD Sulbar Periode 2024-2029. "Sebagai Ketua Sementara DPRD Sulbar, kami berkomitmen untuk mendengar dan menindaklanjuti setiap aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat, termasuk dari kalangan mahasiswa dan OKP,” kata Amalia. “Pertemuan hari ini (Kamis 26 September red.) merupakan langkah awal bagi kami, khususnya saya dan rekan-rekan anggota DPRD, untuk mendengarkan langsung suara masyarakat,” sambungnya. Amalia menyatakan, pihaknya akan memperjuangkan apa yang menjadi kepentingan bersama demi kemajuan Sulbar. “Aspirasi yang disampaikan dalam audiensi ini akan menjadi perhatian serius, dan kami akan berupaya memberikan solusi konkret dalam waktu yang tepat,” tegasnya. Amalia berharap sinergi antara DPRD dan masyarakat, khususnya mahasiswa dan pemuda, dapat terus terjaga, sehingga dapat bersama-sama mendorong pembangunan daerah yang lebih baik. Penulis : Humas DPRD Sulbar Editor : humassulbar

Polman – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Junda Maulana mengajak Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar (Pemkab Polman) menyamakan langkah dalam penanganan stunting melalui Roadmap Penanganan Stunting Terpadu (PASTIPADU). “Stunting bukan hanya masalah angka – angka, bukan lagi masalah pembangunan, tapi sudah menjadi masalah kemanusiaan. Ini menjadi kewajiban negara atau pemerintah karena berkaitan dengan hak asasi manusia,” ucap Junda saat melakukan Sosialisasi PASTIPADU sekaligus Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Konvergensi Stunting di Aula Kantor Balitbangren Polman, Kamis (26/9/2024). Setidaknya ada 5 (lima) permasalahan yang ditemukan terkait stunting, antara lain : 1. Angka perkawinan anak yang tinggi. Berdasarkan data angka perkawinan anak Tahun 2023, Sulbar mencapai angka sebesar 11,25 persen, yang berada di atas rata-rata nasional sebesar 6,92 persen. 2. Intervensi kelompok sasaran yang lemah. Intervensi pada kelompok pendampingan yang lemah disebabkan tingkat kehadiran di posyandu hanya mencapai rata-rata 60 persen, sehingga banyak sekali anak-anak dan ibu hamil tidak terpantau dan mendapatkan layanan di posyandu atau puskesmas. 3. Akses pangan yang terbatas. Kualitas konsumsi pangan penduduk di tingkat wilayah ini dicerminkan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH). Skor PPH Sulbar di Tahun 2023 adalah sebesar 74,70 persen masih jauh dari skor ideal yakni sebesar 100 persen. 4. Akses terhadap sanitasi yang buruk dan air minum layak yang tidak memadai. Data BPS menunjukkan capaian akses air minum layak di Sulbar pada Tahun 2023 hanya sebesar 79 persen dari target 100 persen, yang artinya masih terdapat sekitar 20 persen penduduk belum memiliki akses air bersih yang layak. Selain itu, untuk akses sanitasi di Tahun 2023 Sulbar berada pada angka 82,36 persen. 5. Belum Optimalnya Fungsi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS). Menurutnya, keterpaduan menjadi tantangan dalam menangani permasalahan stunting, sehingga usaha – usaha yang telah dilakukan pemerintah hingga saat ini belum optimal. Untuk itu, Junda mendorong peningkatan kolaborasi para…

Polman -- Setelah menyerahkan dokumen Roadmap Penanganan Stunting Terpadu (PASTIPADU) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) kepada Pj. Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin pada Kamis 19 September 2024 lalu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sulbar Junda Maulana melakukan sosialisasi ke kabupaten. Kabupaten Polewali Mandar (Polman) menjadi daerah pertama yang disambanginya bersama para Anggota Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Sulbar, Kamis siang (26/9/2024) di Aula Kantor Balitbangren Polman. Pada kesempatan ini, Wakil Ketua TPPS Sulbar ini memaparkan skenario penurunan stunting tahun 2024 – 2029 di Sulbar yang dirumuskan dalam Roadmap PASTIPADU. “Kami sudah merancang 2025 – 2029, kita menskenariokan tahun 2029 target stunting kita di Sulbar hanya 4,75 persen,” jelas Junda. Dalam Roadmap PASTIPADU yang telah disusun, memuat berbagai program dan kebijakan terhadap prioritas sasaran yang terdiri dari remaja putri, calon pengantin, pasangan usia subur dan calon orang tua, ibu hamil, bayi serta anak – anak. “Kedepannya, diharapkan mampu mengurangi kasus stunting baru dan memastikan tumbuh kembang anak yang lebih optimal,” sambungnya. Dalam keterangannya, Junda pun menyampaikan Roadmap tersebut akan ditingkatkan menjadi produk hukum, berupa Peraturan Gubernur dan akan diinternalisasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulbar Tahun 2025 – 2029. Kedatangan tim disambut oleh Kepala Balitbangren Polman, Andi Himawan Jasin. Sosialisasi ini dirangkaikan dengan monitoring dan evaluasi (monev) lintas sektor yang juga menghadirkan berbagai pemangku kepentingan di Tingkat Kabupaten Polman, seperti Dinas Kesehatan, Dinas P2KBP3A, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial, Dinas PUPR, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kominfo SP, Perwakilan Lurah serta Desa. Pertemuan ini pun direspon baik oleh Pemerintah Kabupaten Polman. Mereka berharap kooordinasi seperti ini dapat dilaksanakan secara rutin dan dapat diakses secara daring. Diketahui, berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia 2023 oleh Kemenkes, Prevalensi Stunting di Sulbar sebesar 30,3 persen. Angka ini masih jauh dari rata –…