MAMUJU, - Menindaklanjuti hasil evaluasi SPBE Provinsi Sulawesi Barat 2023 dari Kemenpan RB dengan nilaii Ikategori Baik, serta dalam rangka mengoptimalkan Sistem Pelayanan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkup Pemprov Sulbar, Asisten III Administrasi Umum Pemprov Sulbar Amujib melakukan rapat evaluasi bersama Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Pemprov Sulbar serta perwakilan dari Biro Ortala, Umum dan Pengelolan Aset , Jumat (02/02/2024) Asisten III Adminitrasi Umum Amujib mengatakan, optimalisasi SPBE merupakan salah satu prioritas PJ Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh, dalam mendorong digitalisasi sistem pelayanan di Pemprov Sulbar. Pada ertemuan ini menghasilkan rekomendasi, diantaranya perlunya inventarisi aset TIK, membuat SOP terkait penyusunan anggaran sarana TIK dan untuk Biro Ortala untuk menampilkan semua layanannya yang berbasis Sistem Informasi, termasuk pengintegrasian sistem dengan kabupaten. Kepala Dinas Kominfopers Sulbar Mustari Mula mengemukakan salah satu materi.dalam rapat adalah adalah pendalaman hasil penilaian SPBE terhadap domain kebijakan, tata kelola dan manajemen SPBE. Karena indikator pada domain ini masih banyak yang lemah.Mustari menjelaskan bahwa nilai Indeks kematangan SPBE Sulbar cukup signifikan kenaikannya dari kategori cukup menjadi kategori baik terutama dari sisi domain layanan.berbasis digital. Misalnya TandanTangan Elektronik (TTE). Tapi masih ada beberapa indikator yang masih lemah yang membutuhkan dukungan dari seluruh OPD termasuk masalah kompetensi SDM berbasis digital. "Kita perlu mendorong pelatihan GTA (Government Transformation Digital), dan melakukan rekrutmen peserta pelatihan," pungkasnya. Hal lain, kata Mustari, Perlu juga pendalaman terhadap pengisian meta data arsitektur SPBE Perangkat Daerah untuk peningkatan kualitas Untuk percepatan penyusunan proses bisnis dan jenis layanan di OPD dengan melibatkan tim ahli sebagai pendamping.(*)

MAMUJU--Menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Sulawesi Barat Nomor 32 Tahun 2023, yang menggarisbawahi pentingnya pelaksanaan Gerakan "Ayo Ke Posyandu" sebagai bagian dari upaya mewujudkan generasi emas di masa depan serta menyelesaikan Program Prioritas Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar), terutama terkait masalah stunting, sebuah pertemuan pembahasan mengenai implementasi gerakan tersebut digelar. Pertemuan yang dilaksanakan secara daring pada Jumat, 02 Februari 2024, menghadirkan sekitar 98 peserta dari berbagai unsur pemerintah daerah kabupaten se Sulbar, termasuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (PMD), Dinas Kesehatan, Puskesmas, serta perwakilan kader. Pertemuan ini bertujuan untuk mendapatkan dukungan yang kuat dari berbagai pihak, baik dukungan moril, materil, maupun finansial, guna menjamin kesuksesan dan kelancaran pelaksanaan Gerakan "Ayo Ke Posyandu" di Sulbar. Kepala Dinas Kesehatan Sulbar, drg. Asran Masdy mengatakan, pelaksanaan program "Ayo Ke Posyandu" adalah salah satu program prioritas yang didorong oleh Pemprov Sulbar. "Implementasi gerakan ini diharapkan dapat menghasilkan dampak positif yang signifikan dalam menanggulangi masalah stunting serta meningkatkan kesehatan generasi mendatang," kata Asran Masdy. Pemprov Sulbar berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait, guna menjalankan program-program yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat, terutama dalam upaya menciptakan generasi emas di masa depan. "Kami akan terus menyampaikan informasi terbaru seputar perkembangan implementasi Gerakan "Ayo Ke Posyandu" dan upaya-upaya lainnya yang dilakukan oleh Pemprov Sulbar," ujar Msran Masdy. (rls)

MAMUJU--Kepala Dinas Kesehatan Sulawesi Barat (Sulbar) drg. Asran Masdy, menjadi salah satu pembicara utama dalam Talkshow menyambut HUT-23 Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Acara yang bertajuk "Petaka di Balik Putih dalam Sekejap" diselenggarakan oleh BPOM Mamuju. Talkshow ini menjadi platform penting untuk membahas isu-isu kesehatan masyarakat terkait dengan penggunaan produk pemutih kulit yang mengandung bahan berbahaya, terutama merkuri. Acara ini berlangsung di Atrium Mall Matos Mamuju pada Jumat, 02 Februari 2024. Dalam penyampaian materinya, Asran Masdy menggarisbawahi bahaya penggunaan merkuri dalam produk pemutih kulit, yang memiliki dampak karsinogenik dan berpotensi memicu kanker. Dia menyatakan kekhawatiran atas risiko yang ditimbulkan, tidak hanya bagi orang dewasa, tetapi juga bagi bayi dan anak-anak. Menurutnya, anak-anak, terutama bayi, rentan terpapar merkuri saat berinteraksi dengan orang dewasa yang menggunakan produk berbahan merkuri. Bahkan, risiko tertelannya merkuri oleh anak ketika mereka menyentuh tangannya dan mengisap jarinya sangat mungkin terjadi. Asran Masdy mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Sulbar melalui Dinas Kesehatan terus mengupayakan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat, terkait bahaya penggunaan produk pemutih kulit yang mengandung merkuri. "Langkah ini sejalan dengan upaya pencegahan penyakit serta perlindungan kesehatan masyarakat secara menyeluruh," ujarnya. Melalui kesempatan itu, Asran Masdy mengajak masyarakat untuk lebih selektif dalam memilih produk kecantikan yang aman dan terpercaya, serta memastikan bahwa produk yang digunakan telah terdaftar secara resmi oleh BPOM. (rls)

MAMUJU--Kepala Dinas Kesehatan Sulawesi Barat (Sulbar) drg. Asran Masdy, menjadi salah satu pembicara utama dalam Talkshow menyambut HUT-23 Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Acara yang bertajuk "Petaka di Balik Putih dalam Sekejap" diselenggarakan oleh BPOM Mamuju. Talkshow ini menjadi platform penting untuk membahas isu-isu kesehatan masyarakat terkait dengan penggunaan produk pemutih kulit yang mengandung bahan berbahaya, terutama merkuri. Acara ini berlangsung di Atrium Mall Matos Mamuju pada Jumat, 02 Februari 2024. Dalam penyampaian materinya, Asran Masdy menggarisbawahi bahaya penggunaan merkuri dalam produk pemutih kulit, yang memiliki dampak karsinogenik dan berpotensi memicu kanker. Dia menyatakan kekhawatiran atas risiko yang ditimbulkan, tidak hanya bagi orang dewasa, tetapi juga bagi bayi dan anak-anak. Menurutnya, anak-anak, terutama bayi, rentan terpapar merkuri saat berinteraksi dengan orang dewasa yang menggunakan produk berbahan merkuri. Bahkan, risiko tertelannya merkuri oleh anak ketika mereka menyentuh tangannya dan mengisap jarinya sangat mungkin terjadi. Asran Masdy mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Sulbar melalui Dinas Kesehatan terus mengupayakan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat, terkait bahaya penggunaan produk pemutih kulit yang mengandung merkuri. "Langkah ini sejalan dengan upaya pencegahan penyakit serta perlindungan kesehatan masyarakat secara menyeluruh," ujarnya. Melalui kesempatan itu, Asran Masdy mengajak masyarakat untuk lebih selektif dalam memilih produk kecantikan yang aman dan terpercaya, serta memastikan bahwa produk yang digunakan telah terdaftar secara resmi oleh BPOM. (rls)

MAMUJU--Menindaklanjuti surat Direktur Perbenihan Perkebunan Nomor N.63/KB.030/ E.2/01/ 2924 Perihal Penataan Perbenihan Perkebunan, UPTD BPSPMBP dan Bidang Perbenihan dan Produksi Dinas Perkebunan Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan Rapat Sinkronisasi Kegiatan Penataan dan Perbaikan Kelembagaan Perbenihan. Berlangsung di Kantor Dinas Perkebunan Sulbar, Jumat 2 Februari 2024, rapat ini bertujuan untuk meningkatkan penyediaan benih tanaman perkebunan yang ada di Sulbar. Dalam rapat, Kepala UPTD BPSPMBP Muhammad Fadlullah menekankan, perlu dilakukan identifikasi terhadap produsen benih pemula yang belum memiliki izin di wilayah Sulbar dan identifikasi kebun sumber benih yang layak dan potensial oleh UPTD BPSPMBP. Sementara, untuk Bidang Pembenihan dan Produksi bertugas melakukan pembinaan dan fasilitasi kemitraan terhadap penangkar serta evaluasi kebun sumber benih. Kepala Bidang Perbenihan dan Produksi Dinas Perkebunan Sulbar, Muliadi menjelaskan, benih merupakan salah satu instrumen pertanian yang menjadi kunci keberhasilan usaha di bidang pertanian. Penggunaan benih bermutu dapat meningkatkan produktivitas tanaman jika disertai praktik budi daya yang baik. Sebaliknya, penggunaan bahan tanam yang kurang berkualitas dapat menimbulkan kerugian. "Hal ini penting, terutama untuk tanaman tahunan seperti tanaman perkebunan, karena pemilihan benih atau bibit menentukan produktivitas dan kualitas hasil tanam untuk jangka panjang," kata Muliadi. Dia juga menjelaskan, benih bermutu adalah benih yang berasal dari varietas unggul dengan tingkat kemurnian dan daya kecambah yang tinggi, berukuran penuh dan seragam, serta bebas dari hama, penyakit, dan gulma. Label atau sertifikat dapat menjadi acuan dalam memilih benih bermutu di masyarakat. Benih bersertifikat telah melalui tahapan pengujian untuk memastikan mutu fisik (terjamin kebersihannya), mutu genetic (terjamin kebenaran varietasnya), dan mutu fisiologisnya (terjamin viabilitas dan vigornya). Keuntungan lain dari penggunaan benih bersertifikat adalah lebih mudah dilacak jika ada masalah dengan benih yang dimaksud. Petani berpotensi menerima peningkatan nilai jual produk karena mutu hasil panennya lebih terjamin, serta mengurangi risiko kegagalan produksi dan biaya usaha tani. Oleh karena itu, lanjut Muliadi, perlu adanya kebijakan publik mengenai…

MAMUJU--Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat (Perkim Sulbar) mengikuti pembelajaran penggunaan Fasilitas Cloud Storage di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Sulbar, Jumat 2 Februari 2024 . Cloud storage adalah media penyimpanan file berbasis online atau digital yang mengandalkan koneksi internet untuk akses data dan juga memudahkan, jika dibandingkan dengan media simpan offline. Bidang Permukiman pada Dinas Perkim Sulbar memiliki begitu banyak berkas, sehingga mencari solusi untuk mengurangi berkas yang menumpuk setiap tahunnya. Kepala Dinas Perkim Sulbar Syaharuddin memerintahkan Kepala Bidang Permukiman Reski Ridwan untuk mencari solusi agar di tahun 2024 berkas tidak terlalu banyak yang menumpuk. “Alhamdulillah Kominfo merespon cepat surat kami permohonan Fasilitas Cloud Storage, hari ini (Jumat red.) saya sudah memerintahkan staf saya untuk ke Kominfo mempelajari penggunaan Cloud Storage,” kata Reski. “Khusus bidang yang saya tangani menghadapi begitu banyak dokumen kontrak kegiatan, 1 (satu) kegiatan saja bisa sampai 9 (sembilan) dokumen, bayangkan jika kegiatan kami sampai ratusan, bisa full berkas di ruangan saya,” sambungnya. Menurut Reski, pemakaian Cloud Storage tidak membutuhkan perangkat keras, karena hanya mengandalkan koneksi internet untuk bisa mengaksesnya, media penyimpanan yang ramah lingkungan karena tidak membutuhkan perangkat sehingga tidak akan meninggalkan limbah. “Dengan adanya Cloud Storage cukup meyediakan 1 (satu) dokumen dalam bentuk fisik saja, jika memang dibutuhkan barulah di download lagi,” tutup. (rls)

Mamuju – Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (TPHP) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) bersama Tim Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian RI, melakukan kunjungan ke lokasi kegiatan Display Varietas yang berlokasi di Kelompok Tani Harapan Galung Millenial, Desa Kalukku Barat, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Kamis 01 Februari 2024. Kepala Dinas TPHP Sulbar, Syamsul Ma’rif menyampaikan, di lokasi kegiatan Display Varietas seluas 1 Hektar dibudidayakan 10 Varietas Padi yaitu, Inpari 32, Inpari 33, Inpari 42, Inpari 43, Inpari 48, Inpari Nutrizink, Cakra Buana, Padjajaran, Mekongga dan Padi Hibrida Intani 602. “Kegiatan Display Varietas ini bertujuan mensosialisasikan penggunaan benih padi unggul dan bersertifikat kepada masyarakat, mengetahui sifat dan karakteristik benih seperti benih toleran kekeringan dan panyakit, mengetahui varietas padi yang paling cocok dibudidayakan di lokasi/daerah kegiatan Display Varietas dan menumbuhkan produksi benih secara insitu, yang pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas padi di Sulbar,” ujar Syamsul Ma’rif. Anggota Tim Monitoring dan Evaluasi Bantuan Pemerintah Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian RI, Mohamad Ali Usman sangat berterima kasih kegiatan Display Varietas di Kabupaten Mamuju dapat terlaksana dengan baik. "Mengingat terbatasnya anggaran APBN, kami berharap Pemerintah Provinsi Sulbar melalui Dinas TPHP dapat terus memantau pelaksanaan Display Varietas hingga panen dan memberi dukungan anggaran melalui APBD serta dapat mengetahui varietas yang menjanjikan dapat berkembang sesuai agro ekologi setempat," ujar Ali. Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas TPHP Sulbar, Titiek Anas sangat berharap Kementerian Pertanian RI kembali mengalokasikan kegiatan Display Varietas di Sulbar pada Tahun 2024 dan seterusnya. Sementara, Ketua Kelompok Tani Harapan Galung Millenial, Jamal mengatakan, pihaknya sangat bersyukur dengan adanya kegiatan Display Varietas, sebab menurutnya, dengan adanya kegiatan itu dapat melihat langsung karakteristik dan kelebihan masing–masing varietas padi. "masyarakat di sekitar lokasi sangat antusias mengamati kegiatan Display Varietas, bahkan beberapa diantaranya sudah meminta gabah yang dihasilkan dari kegiatan itu" Imbuh jamal. (rls)

MAMUJU --Pj Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh bersama sejumlah bupati dan forkopimda mendampingi Menteri Koordinasi (Menko) Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto, melakukan Temu Wicara sekaligus menyalurkan bantuan pangan kepada Keluarga Penerima Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Tahun 2024, di Wilayah Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat, Jumat 2 Februari 2024. Menko Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto, mengawali sambutan dengan memperkenalkan sejumlah program bantuan sosial pemerintah pusat, mulai dari Bantuan Pangan Beras, BLT, PKH, dan bantuan lainnya. Kata Airlangga bantuan ini sebagai bentuk kehadiran pemerintah dalam membantu perekonomian masyarakat. "Negara hadir untuk bapak ibu, jadi ini dilanjutkan sampai dengan Juni secara nasional. Bantuan ini kelanjutan dari program program sebelumnya," ucapnya. PJ Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat atas dukungan berupa bantuan CBP. "Pemerintah terus memberikan bantuan untuk masyarakat Sulbar secara kontinyu, jadi saya atas nama pemerintah provinsi Sulbar dan masyarakat menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat, presiden RI (Joko Widodo), Sulbar mendapatkan 1200 ton setiap bulan, selama enam bulan," kata Sestama BNPP ini. Lanjut Prof. Zudan, Pemerintah daerah baik provinsi bersama kabupaten bersama Forkopimda senantiasa bersinergi dalam menindaklanjuti program strategis nasional. Termasuk dalam memastikan bantuan pangan CBP sampai dan betul betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Disampaikan juga, Pemprov Sulbar turut melakukan intervensi melalui program 4+1 Sulbar, yakni penanganan Stunting, Kemiskinan Ekstrem, Perkawinan Anak, Anak Tidak Sekolah dan Inflasi. (rls)

Mamuju–Pada Sesi diskusi dalam acara Sosialisasi Pemutakhiran Data untuk Bantuan Listrik Hemat dan Murah (LHM) yang diselenggarakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) di Hotel Aflah Mamuju pada Kamis 1 Februari 2024, Kepala Bidang Ketenagalistrikan, Qomaruddin Kamil (Rury) menyampaikan bahwa Program Listrik Hemat dan Murah (LHM) merupakan kegiatan yang sepenuhnya diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Sulbar, sehingga masyarakat tidak dibebankan biaya tambahan alias gratis. Menurut Rury, Program LHM rentan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan pribadi. Oleh karena itu, partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat sangat diperlukan untuk memonitor program itu. “Jangan sampai Program LHM ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung dengan praktek-praktek tidak etis yang merugikan masyarakat. Soalnya bantuan ini berpotensi untuk disalahgunakan oleh pihak yang akan mencari keuntungan ekonomi dan lain sebagainya, padahal program ini gratis diperuntukkan bagi masyarakat khususnya yang masuk kategori msikin ekstrim,” ujar Rury. Olehnya itu, Kepala Bidang Ketenagalistrikan Dinas ESDM Sulbar menghimbau masyarakat untuk tidak langsung percaya jika ada oknum tertentu mengatasnamakan pemda dan PLN terkait program itu. "Jika mendapatkan oknum yang memanfaatkan program LHM ini, segera dilaporkan kepada kepala desa atau lurah untuk kemudian dikoordinasikan ke Dinas ESDM Sulbar," himbau Rury. Pada acara sosialisasi itu, memberikan banyak masukan kepada para peserta, mereka akhirnya memahami alur dan proses pelaksanaan Program LHM, terutama para kepala desa dan Lurah yang mengetahui kondisi masyarakatnya yang memang belum memiliki meteran listrik sendiri atau masih nyantol listrik ke tetangga. "Program ini tentunya diutamakan kepada masyarakat miskin ekstrim sebagaimana program prioritas Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh,"ujarnya. Dia menambahkan, Program LHM menjadi prioritas Dinas ESDM Sulbar setiap tahunnya dan keterlibatan seluruh pihak sangat penting untuk kesuksesannya. "Diharapkan program ini dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin di Sulbar,” tutupnya. (rls)

Pasangkayu - Pesta demokrasi Indonesia sebentar lagi akan dimulai. Sebagai bentuk dukungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) dalam mensukseskan Pemilu 2024, Badan Kesbangpol Sulbar melakukan Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasangkayu terkait progres dan kesiapan pelaksanaan Pemilu 2024, Jumat 2 Februari 2024. "Untuk memastikan progres dan kesiapan pelaksanaan Pemilu 2024, kami melakukan koordinasi dengan Pemkab Pasangkayu dalam hal ini Badan Kesbangpol dan Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Pasangkayu serta Penyelenggara Pemilu dan stakeholder terkait," kata Audy Murfi Syarifuddin, Kabid Kewaspadaan Nasional Badan Kesbangpol Sulbar. Disampaikan, Pemkab Pasangkayu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama dengan aparat keamanan telah melakukan persiapan matang. "Ini untuk mengantisipasi berbagai potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan serta potensi konflik yang mungkin muncul selama pelaksanaan proses pelaksanaan Pemilu 2024," ucap Audy Murfi. Sementara itu, Kabid Politik Dalam Negeri Badan Kesbangpol Sulbar Nur Milu manyampaikan, dalam pelaksanaan koordinasi tersebut mempertahankan terkait progres tahapan pelaksanaan Pemilu terutama kesiapan logistik. "Berbagai persiapan telah dilakukan oleh pihak penyelenggara pemilu. KPU Pasangkayu saat ini telah melakukan pengepakan logistik Pemilu sebelum dilakukan pendistribusian ke kecamatan," bebernya. Sebelum distribusi, KPU melakukan verifikasi kembali terhadap setiap paket logistik untuk memastikan kelengkapan dan ketepatan. "Itu mengantisipasi tertukarnya surat suara dan hal ini dilakukan guna mencegah kemungkinan kesalahan atau kekurangan selama proses distribusi," ucap Nur Milu. Pendistribusian logistik akan dilaksanakan pada 11 Februari 2024 dan memprioritaskan TPS yang sulit dijangkau. "Untuk pendistribusian ini melibatkan TNI/Polri, Bawaslu dan pemerintah daerah untuk memastikan kelancaran proses dan keberlangsungan Pemilu," tutup Nur Milu. (rls)