JAKARTA–Terbatasnya aksesibilitas angkutan udara menjadi salah satu faktor yg menyebabkan lambatnya pertumbuhan perekonomian di Sulawesi Barat. Olehnya Pj. Gubernur Sulbar, Prof.Zudan Arif Fakrulloh didampingi Kadishub dan Kepala Bandara Tampa Padang melakukan pertemuan dengan Wakil Ketua DPR RI Koodinator Bidang Industri dan Pembangunan Bapak Rachmat Gobel bersama Direktur Utama Citilink Dewa Kadek Rai di Jakarta, Kamis , 3 Agustus 2023 "Pertemuan dimaksudkan untuk mendorong Maskapai Citilink menyediakan rute penerbangan Jakarta-Mamuju Direct Flight (PP) dengan beberapa opsi jadwal dan mekanisme," kata Prof.Zudan. Sestama BNPP ini menjelaskan, perekonomian Sulbar didominasi sektor industri makanan dan minuman dan kontribusi penerimaan pajak 99,07 persen. Namun Sulbar perlu mendongkrak sektor industri lainnya "Dengan adanya penerbangan langsung Jakarta-Mamuju dapat mengungkit sektor-sektor industri lain seperti pertambangan, tekstil, dll," ucap Zudan. Termasuk mendorong ekspor produk pertanian, hal itu juga menjadi peluang Maskapai Citilink untuk layanan Cargo, sekaligus menjadi solusi atas meningkatnya harga barang akibat terbebani biaya operasional melalui akses darat Untuk kesiapan Bandara, Prof Zudan mengatakan, secara umum telah siap beroperasi, baik dari bangunan terminal maupun runway dengan total panjang 2.225 meter. Untuk itu Pemprov Sulbar akan memfasilitasi seluruh kesiapan Bandara Tampa Padang agar bisa beroperasi. (rls)

Mamuju, -- Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulbar meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas penambangan ilegal di Sulawesi Barat. Seperti dilakukan pada 28 Juli 2023, pihaknya melakukan inspeksi mendadak di Perbatasan Sanjango Kecamatan Karossa Mamuju Tengah dan di Desa Benggaulu Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu. Ditemukan aktivitas tambang komoditas emas di dua desa itu, dibuktikan adanya bukaan galian lubang tambang dan peralatan penambangan, termasuk penggunaan empat unit alat berat eskavator di lokasi sidak. 'Kegiatan penambangan ilegal ini ternyata telah menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan yang serius, terutama pada wilayah Sungai Benggaulu," ujar Kepala Dinas ESDM Sulbar Amir. Selain itu, Amir melihat aktivitas tambang di dua desa itu mengikuti kaidah pertambangan yang baik. "Ini mengakibatkan perubahan pola aliran sungai, pendangkalan sungai, dan kerusakan badan sungai yang signifikan. Air sungai berwarna kuning dan coklat akibat limbah dari kegiatan penambangan yang dibuang ke sungai," kata Amir. Untuk itu, Tim dari Dinas ESDM memberikan pengarahan dan pembinaan kepada para pelaku penambangan ilegal tersebut agar menghentikan aktivitas penambangan. Apalagi di dua desa itu, masuk dalam Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), yang berarti hanya penduduk setempat yang berhak melakukan aktivitas pertambangan di lokasi tersebut. Tentunya pihaknya akan memberikan arahan kepada Aparat desa dan tokoh masyarakat agar mematuhi peraturan pertambangan yang berlaku dan tegas melarang segala bentuk kegiatan penambangan yang tidak berizin. "Permasalahan penambangan ilegal ini memang menjadi perhatian serius bagi masyarakat dan pihak berwenang. Diperlukan upaya bersama dan kerjasama yang baik serta dukungan dari seluruh pihak untuk mendorong penanganan isu PETI beserta dampak yang ditimbulkannya. Dinas ESDM berkomitmen untuk terus mengawasi dan mengatasi masalah ini demi menjaga keberlanjutan lingkungan dan sumber daya alam yang berharga," tutup Amir. (*)

Biro Umum Sulbar, Mamuju - Dalam rangka menyambut peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 Tahun 2023. Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan gerakan pembagian 10 juta Bendera Merah Putih, di Kelurahan Bebanga, Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju, Rabu (02/8). Kepala Biro Umum Setda Sulbar Anshar Malle mengatakan, hal ini dilakukan dalam rangka menyukseskan Gerakan Pembagian 10 Juta Bendera Merah Putih jelang HUT Kemerdekaan RI ke-78. "Kami Biro Umum Setda Sulbar mengajak masyarakat untuk segera mengibarkan sang merah putih," ujar Anshar Malle. Lebih Lanjut Anshar Malle menyampaikan sesuai arahan bapak Pj. Gubernur Sulawesi Barat bahwa untuk seluruh ASN, TNI/Polri dan Masyarakat agar segera mengibarkan Bendera Merah Putih dari tanggal 01-31 Agustus 2023. Turut hadir dalam pembagian Bendera Merah Putih, beberapa Kabag, Kasubag dan Pejabat Fungsional serta Staf Lingkup Biro Umum Setda Provinsi Sulawesi Barat.

Mamuju –APBD Sulbar diproyeksikan defisit pada 2024. Hal ini mengacu atas situasi keuangan daerah sekarang ini, defisit Rp66 miliar. Olehnya PJ Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh mengajak DPRD Sulbar menyamakan frekuensi dalam melahirkan solusi atas defisit tersebut . "Kita cari duitnya untuk menutup itu, bagaimana kita menyelesaikan yang defisitnya ini, dan ketemu, kita menyisihkan sampai semua OPD sudah kita hemat sudah ketemu 30 sampai 34 miliar masih kurang 32 miliar," ujar Zudan pada acara Coffee Morning bersama DPRD Sulbar di Marasa Corner, Rabu 2 Agustus 2023. Melalui pertemuan itu juga, PJ Gubernur Sulbar bersama DPRD Sulbar membangun komitmen melakukan revolusi APBD. Revolusi APBD yaitu merubah cara berpikir dan cara bertindak terhadap anggaran. Maka setiap program harus berdampak ke masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung. "Yang tidak berdampak sama sekali kita evaluasi. Kalau kita tidak merubah mindset maka permasalahan ini tidak bisa kita selesaikan," terang Zudan. Wakil Ketua DPRD Sulbar Abdul Halim mengatakan saat ini KUA PPAS APBD 2024. Salah satu agenda wajib yang dibiayai adalah pemilukada. "Kita ingin menyatukan pemikiran, kita di DPRD sementara membahas KUA PPAS APBD 2024, dimana sudah beberapa hari kita bahas, rupanya kita menghadapi APBD yang berat karena ada beberapa agenda yang tidak bisa kita hindari dan ini kepentingan kita bersama agenda tersebut adalah pilkada yang membutuhkan anggaran yang besar," ucap Halim. Sementara lanjutnya Halim, kemampuan anggaran yang dimiliki sangat minim sehingga pembahasan tersebut akan di agendakan lagi bersama Gubernur, terutama bagaimana menyusun rencana belanja yang menjadi prioritas bersama. (rls)

Mamuju – Dihadapan para anggota DPRD Sulbar, Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh melepas senyum bahagia. Ia mengaku mengemban tugas sebagai Pj Gubernur dua bulan terakhir sangat menyenangkan berada di Sulbar. Bukan tanpa alasan, Sestama BNPP ini mengaku merasa terbantu atas kolaborasi bersama DPRD Sulbar serta keramahan masyarakat Sulbar. "Selama bertugas yang saya temukan di Sulbar hanya ada dua, yaitu menyenangkan dan menyenangkan banget karena masyarakatnya ramah, baik hati sampai dua bulan ini tidak ada kesulitan apapun," ujar Zudan pada acara Coffee Morning bersama DPRD Sulbar di Taman Marasa Corner, Rabu, 2 Agustus 2023. Apalagi dengan kolaborasi yang terbangun bersama DPRD Sulbar. Menurutnya, keharmonisan yang terbangun harus tetap terjaga. Utamanya dalam menyikapi masalah pembangunan terkait empat plus satu, yakni kemiskinan, stunting, perkawinan anak, anak putus sekolah dan inflasi. Menurut Prof Zudan, kolaborasi bersama DPRD harus dilakukan dengan filosofi Sulbar Malaqbi dan ingin menjadikan Sulbar Malaqbi agar baldatun thayyibatun wa rabbun ghofur. "Saya minta OPD bekerja terbuka karena DPRD dan Pemprov satu bagian, Kebijakan yang dibuat harus berdampak langsung masyarakat," ucap Zudan. (rls)

MAMUJU -- Pemerintah Provinsi Sulbar bersama jajaran DPRD Sulbar menggelar Coffee Morning diharap jadi momen membangun sinergitas menyatukan frekuensi menyelesaikan empat plus satu masalah Sulbar. Hal itu disampaikan Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh melalui sambutannya pada acara yang digelar di Taman Marasa Corner, Rabu, 2 Agustus 2023. Sekretaris BNNP itu menjelaskan selama bertugas di Sulbar, tidak menemukan masalah yang signifikan. Itu berkat kolaborasi dan sinergitas yang dibangun bersama DPRD . Ia mengatakan, selama bertugas yang Ia temukan di Sulbar hanya ada dua, yaitu menyenangkan dan menyenangkan banget karena masyarakatnya ramah, baik hati sampai dua bulan ini tidak ada kesulitan apapun. "Kalau ada kegiatan tolong diajak teman-teman Dewan, saya juga minta tiap Minggu Disdukcapil melakukan jemput bola membagikan KTP begitu juga OPD yang menangani empat masalah plus satu," kata Zudan. Menurut Zudan, Kolaborasi bersama DPRD harus dilakukan dengan filosofi Sulbar Malaqbi dan ingin menjadikan Sulbar Malaqbi agar baldatun thayyibatun wa rabbun ghofur. "Saya meminta OPD bekerja terbuka karena DPRD dan Pemprov satu bagian, Kebijakan yang dibuat harus berdampak langsung masyarakat," ucap Zudan. Menurutnya, ketika bertugas di Sulbar tantangan yang dihadapi sangat luar biasa, masalah urgen harus di selesaikan yaitu empat masalah plus satu seperti stunting, kemiskinan ekstrim,anak putus sekolah, pernikahan anak dan inflasi. "Saya juga menemukan APBD kita defisit Rp 66 Miliar. Kita cari duitnya untuk menutup itu, bagaimana kita menyelesaikan yang defisitnya ini, dan ketemu, kita menyisihkan sampai semua OPD sudah kita hemat sudah ketemu 30 sampai 34 miliar masih kurang 32 miliar," ujar Zudan. Tidak hanya itu, untuk peningkatan pendapatan pihaknya mendorong agar tunggakan pajak Rp 75 miliar ini bisa kita intensifkan. Meski begitu tren positif serapan dibalik sudah maksimal. Hanya saja beberapa OPD harus bekerja lebih keras utamanya yang berada 10 terbawah. "Saya minta BPKPD untuk lebih intensif, perlu kerja keras saya sudah mendorong dengan Kapolda…

MAMUJU, Pemerintah Provinsi Sulbar bersama jajaran DPRD Sulbar menggelar Coffee Morning diharap jadi momen membangun sinergitas menyatukan frekuensi menyelesaikan empat plus satu masalah Sulbar. Hal itu disampaikan Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh melalui sambutannya pada acara yang digelar di taman Marasa corner Rabu, 2 Agustus 2023. Sekertaris BNNP itu menjelaskan selama bertugas di Sulbar, tidak menemukan masalah yang signifikan. Itu berkat kolaborasi dan sinergitas yang dibangun bersama DPRD . Ia mengatakan, selama bertugas yang ia temukan di Sulbar hanya ada dua, yaitu menyenangkan dan menyenangkan banget karena masyarakatnya ramah, baik hati sampai dua bulan ini tidak ada kesulitan apapun. "Kalau ada kegiatan tolong diajak teman-teman Dewan, saya juga minta tiap Minggu Disdukcapil melakukan jemput bola membagikan KTP begitu juga OPD yang menangani empat masalah plus satu," kata Zudan. Menurut Zudan, Kolaborasi bersama DPRD harus dilakukan dengan filosofi Sulbar Malaqbi dan ingin menjadikan Sulbar Malaqbi agar baldatun thayyibatun wa rabbun ghofur. "Saya meminta OPD bekerja terbuka karena DPRD dan Pemprov satu bagian, Kebijakan yang dibuat harus berdampak langsung masyarakat," ucap Zudan. Menurutnya, ketika bertugas di Sulbar tantangan yang dihadapi sangat luar biasa, masalah urgen harus di selesaikan yaitu empat masalah plus satu seperti stunting, kemiskinan ekstrim,anak putus sekolah, pernikahan anak dan inflasi. "Saya juga menemukan APBD kita defisit Rp 66 Miliar. Kita cari duitnya untuk menutup itu, bagaimana kita menyelesaikan yang defisitnya ini, dan ketemu, kita menyisihkan sampai semua OPD sudah kita hemat sudah ketemu 30 sampai 34 miliar masih kurang 32 miliar," ujar Zudan. Tidak hanya itu, untuk peningkatan pendapatan pihaknya mendorong agar tunggakan pajak Rp 75 miliar ini bisa kita intensifkan. Meski begitu tren positif serapan dibalik sudah maksimal. Hanya saja beberapa OPD harus bekerja lebih keras utamanya yang berada 10 terbawah. "Saya minta BPKPD untuk lebih intensif, perlu kerja keras saya sudah mendorong dengan Kapolda untuk…

Mamuju --Pj Gubernur Sulbar, Prof. Zudan Arif Fakrulloh menitipkan tiga harapan kepada para politisi yang nantinya menjadi wakil rakyat, yakni bahagiakan masyarakat. PJ Gubernur Sulbar menjelaskan tiga hal menjadi kunci membahagiakan masyarakat Sulbar, yakni membuat masyarakat sehat, cerdas, dan sejahtera. Hal itu disampaikan pada penutupan Orientasi Caleg DPW Partai NasDem Provinsi Sulbar, di Grand Maleo Hotel Mamuju, Selasa , 1 Agustus 2023 malam. "Cuma tiga harapan saya, buat masyarakat , buat masyarakat sehat, cerdas dan buat masyarakat banyak duitnya," ujar Zudan. Melalui kesempatan itu, PJ Gubernur Sulbar menjelaskan pentingnya satu frekuensi agar yang dikerjakan sejalan dengan harapan masyarakat. "Ini titik lemah dipemerintahan kita, sering kita gagal karena frekuensi kita tidak nyambung. Untuk itu penting satu frekuensi. Utamanya dalam mengatasi lima permasalahan di daerah, yakni, Stunting, kemiskinan, perkawinan anak, anak putus sekolah dan inflasi," ujar Zudan. Dia juga mengajak Partai NasDem Sulbar, melalui kader di legislatif bersama sama mendorong investasi di daerah. Selain itu bersama sama melakukan revolusi dalam penyusunan APBD, baik APBD Perubahan 2023 maupun APBD 2024, agar memokuskan lima masalah pembangunan di Sulbar. Hadir menutup Orientasi Caleg DPW Partai NasDem Sulbar, Ketua Teritorial Pemenangan Sulawesi Partai NasDem Rachmat Gobel, yang juga Wakil Ketua DPR RI. (rls)

Mamuju --Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Pemprov Sulbar menggelar Rapat Koordinasi Disdukcapil se- Sulbar membahas terkait Pencanangan Percepatan Perekaman KTP Elektronik (KTP-el) dan IKD di Provinsi Sulbar dalam rangka menyukseskan Pemilu 2024, di Hotel Pantai Indah Mamuju, Selasa , 1 Agustus 2023 Pj. Gubernur Sulbar , Prof. Zudan Arif Fakrulloh berharap melalui rapat koordinasi tersebut dinas dukcapil provinsi dan enam kabupaten dapat melakukan percepatan perekaman KTP elektronik. Selain itu, Dukcapil se -Sulbar diharapkan berkolaborasi menjaga sistem dukcapil serta memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Mantan Dirjen Dukcapil ini menjelaskan, sistem Dukcapil didesain dalam pembuatan KTP El sengaja menggunakan bahan dan alat yang sama. Desain tersebut bertujuan agar antara satu kabupaten dengan kabupaten lainnya dapat saling membantu ketika alat atau bahan dalam kondisi rusak atau habis. "Pahami betul desain ini agar tidak ragu ragu bekerja bisa saling bekerjasama untuk menjaga sistem tetap beroperasi. Bagi yang akan kehabisan bisa pinjam ke daerah lain," pungkasnya. Terkait Pemilu 2024, menurutnya memang ada kerawanan data ganda. Itu disebabkan beberapa faktor. Misalnya pemilih yang sudah meninggal namun masih terdaftar sistem dukcapil, kasus lain dinamika perpindahan warga binaan di lapas, serta anak berkewarganegaraan ganda Untuk dinamika perpindahan Warga Binaan di Lapas dapat berkoordinasi dengan Kanwil Kemenkumham Sulbar. Untuk warga negara meninggal dunia itu berkoordinasi dengan KPU sehingga tidak lagi memberikan penunjukkan untuk memilih bagi warga negara yang sudah meninggal dunia. Dia juga mengingatkan, agar lebih membangun komunikasi dengan anak yang usianya genap 17 tahun pada hari pemungutan suara. Dengan begitu Dukcapil dapat memfasilitasi perekaman sebelum ke TPS. (rls)

Mamuju -- Pj. Ketua TP. PKK Sulbar Ny. Ninuk Triyanti Zudan menekankan bahwa pendidikan anak usia dini merupakan proses yang paling strategis di dalam membina anak usia dini. Itu disampaikan saat Kunjungan Kerja ke PAUD/TK Pertiwi DWP Mamuju, Selasa, 1 Agustus 2023. Kunjungannya merupakan rangkaian kegiatan Peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2023. "Di usia anak usia dinilah adalah usia golden age, maka pada saat usia nol sampai usia delapan tahun harus diberikan pendidikan yang sangat optimal dan integratif,"kata Ninuk Ia menerangkan, pendidikan salah satu investasi yang sangat penting dalam kehidupan anak. "Saya berharap anak-anak kita siap untuk bersekolah lebih lanjut dan bisa menjadi pendidik dan menjadi generasi penerus bangsa yang bisa membawa negara kita menjadi negara yang benar- benar sejahtera,"ucapnya (suaib)