Mamuju--Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar evaluasi kinerja yang dihadiri langsung oleh Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Sulbar Salim S. Mengga, Senin 10 Maret 2025. Bertempat di Ruang Oval Lantai III Kantor Gubernur Sulbar, kegiatan ini sebagai bagian dari upaya peningkatan tata kelola keuangan dan pendapatan daerah. Gubernur Sulbar dalam sambutannya menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah guna memastikan setiap alokasi anggaran memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Ia juga mengapresiasi langkah BPKPD dalam melakukan evaluasi rutin guna meningkatkan kinerja dan efektivitas pengelolaan anggaran daerah. Dalam kesempatan itu, Kepala BPKPD Sulbar, Masriadi Nadi Atjo memaparkan capaian kerja sepanjang tahun serta tantangan yang dihadapi dalam mengelola keuangan daerah, termasuk realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), efisiensi anggaran, serta optimalisasi sistem pelaporan keuangan. Kepala BPKPD Sulbar menekankan, evaluasi itu menjadi momentum penting untuk mengidentifikasi kendala dan merumuskan strategi perbaikan ke depan. "Kami terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah dengan mengedepankan prinsip good governance dan tata kelola yang lebih transparan," pungkasnya. Dalam evaluasi tersebut, juga dibahas langkah-langkah strategis untuk meningkatkan penerimaan daerah, termasuk optimalisasi pajak dan retribusi serta inovasi dalam sistem pembayaran berbasis digital. Pemprov Sulbar berkomitmen untuk terus memperbaiki sistem pengelolaan keuangan guna mendukung pembangunan daerah yang lebih berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam kegiatan itu, Kepala BPKPD Sulbar didampingi Sekretaris BPKPD Sulbar Fahri Yusuf, Kepala Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten Murdanil, Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan dan IT Faika Kadriana Ishak, Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Muhammad, Kepala Bidang BMD A. Bisry, Kepala Bidang Pendapatan Daerah Nuruddin, Kepala Bidang Penatausahaan dan Kas Daerah A. Kustia, AKPD Bidang Anggaran Abdul Kuddus, Perencana Ahli Muda Ibnu Munandar, Kasubid Teknologi Informasi Rosianah M. Nadir dan Kasubid Akuntansi Keuangan dan TGR Indah Mustika Sari. Penulis : BPKPD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju -- Dalam upaya meningkatkan kolaborasi antara Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Pelaksana Tugas Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat, Sunusi, melakukan kunjungan ke berbagai unsur forkopimda pada Senin, 10 Maret 2025. Kunjungan ini turut didampingi oleh Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional, Audy Murfi Syarifuddin Plt. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Barat, Sunusi menyampaikan, bahwa Kesbangpol memiliki peran penting dalam memfasilitasi koordinasi Forkopimda. "Tugas ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah," ujar Sunusi Sunusi juga mengatakan, bahwa kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara Kesbangpol dengan unsur Forkopimda dan instansi vertikal "Kunjungan ini menjadi momen strategis dalam mempererat koordinasi, sehingga kebijakan daerah dapat berjalan lebih efektif dan kondusif sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik," tambahnya. Sunusi menambahkan, bahwa Kesbangpol berkomitmen untuk terus menjalin kerja sama yang solid dengan Binda Sulbar dalam menyusun strategi yang adaptif terhadap perubahan kondisi di lapangan. " Upaya ini tidak hanya sebatas penguatan koordinasi antar lembaga, tetapi juga mencakup edukasi bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya stabilitas keamanan," kata Sunusi. Instansi pertama yang dikunjungi adalah. Kantor Badan Intelijen Negara Daerah (Binda) Sulawesi Barat. Disambut oleh Kepala Binda Kabinda Sulawesi Barat, Romi Setiawan Kabinda Sulbar, Romi Setiawan menegaskan pentingnya sinergitas antar lembaga, terutama dalam memperkuat koordinasi dengan berbagai unsur, termasuk Komunitas Intelijen Daerah dan Forkopimda. Kolaborasi yang erat antara instansi terkait menjadi kunci dalam menghadapi berbagai potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG) yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah Sulawesi Barat. Ia juga menekankan bahwa deteksi dini terhadap potensi ancaman harus menjadi prioritas utama, mengingat dinamika sosial dan politik yang terus berkembang. Dengan adanya komunikasi yang intensif antara unsur pemerintahan, aparat keamanan, serta komunitas intelijen, langkah-langkah…

Mamuju – Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Suhardi Duka, menerima audiensi dari Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 18 pada Senin , 10 Maret 2025. Pertemuan ini membahas rencana pengusulan Jepa, makanan khas Mandar, sebagai warisan budaya tak benda ke United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). Jepa merupakan makanan tradisional khas Mandar yang terbuat dari singkong dan parutan kelapa. Berbentuk lingkaran dengan tekstur seperti roti, makanan ini memiliki aroma khas singkong bakar dan biasanya disajikan bersama ikan teri, bau tuing-tuing, atau cumi. Saat ini, Jepa telah mengalami inovasi dengan tambahan topping parutan gula merah, menjadikannya semakin diminati. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 18, Muhammad Tang mengungkapkan bahwa pihaknya sedang mengupayakan penetapan Jepa sebagai warisan budaya tak benda untuk kemudian diajukan ke UNESCO. "Kami sedang menggarap pengusulan Jepa sebagai warisan budaya tak benda agar bisa diajukan ke UNESCO. Ini penting karena beberapa wilayah di Amerika Utara, seperti Kuba, juga mulai mengusulkan makanan sejenis sebagai warisan budaya dunia," jelas Muhammad Tang. Ia juga meminta dukungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar untuk lebih memperhatikan potensi dan warisan budaya yang dimiliki daerah tersebut. "Sulbar memiliki banyak potensi dan warisan budaya yang perlu dilestarikan. Kami berharap ada perhatian lebih dari Pemprov," tambahnya. Gubernur Suhardi Duka menyambut baik rencana tersebut dan menyatakan dukungan penuh terhadap upaya Balai Pelestarian Kebudayaan. "Saya mendukung penuh upaya Balai Pelestarian Kebudayaan untuk mengusulkan Jepa sebagai warisan budaya tak benda di UNESCO. Namun, saya juga berharap tidak hanya Jepa yang diperhatikan, tetapi seluruh warisan budaya Sulbar yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dikomersialisasikan," tegas Suhardi Duka. Gubernur menegaskan bahwa budaya merupakan bagian penting dari pariwisata. Oleh karena itu, ia mendorong agar warisan budaya Sulbar tidak hanya dilestarikan, tetapi juga dipromosikan secara luas. "Budaya adalah bagian dari pasar wisata. Saya setuju dengan rencana ini, baik untuk Jepa maupun warisan budaya lainnya. Yang…

Mamuju – Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, menerima kunjungan Rektor Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar), Prof. Muhammad Abdy, pada Senin , 10 Maret 2025. Pertemuan ini membahas dua agenda utama: penerimaan mahasiswa baru di Fakultas Kedokteran dan perbaikan akses jalan menuju kampus. Rektor Unsulbar, Prof. Abdy mengungkapkan , bahwa Fakultas Kedokteran Unsulbar akan menerima mahasiswa angkatan pertama pada tahun ini. Kementerian Pendidikan telah memberikan kuota sebanyak 15 kursi khusus untuk putra-putri Sulawesi Barat. "Kami telah melaporkan kepada Pak Gubernur bahwa kami memiliki kuota 15 mahasiswa khusus untuk putra-putri Sulbar. Kami berharap setiap pemerintah daerah (Pemda) di Sulbar akan mengirimkan satu atau dua wakilnya untuk dibiayai melalui ikatan dinas dengan Pemda," jelas Prof. Abdy. Selain itu, Rektor Unsulbar juga membahas masalah akses jalan menuju kampus yang hingga saat ini masih belum tersedia. Menurutnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar telah menganggarkan pembangunan jalan tersebut pada tahun ini. "Kami telah menyampaikan kepada Pak Gubernur bahwa tahun ini Pemprov sudah menganggarkan pembangunan jalan tersebut. Semoga tidak ada penundaan lagi," ujar Abdy. Gubernur Suhardi Duka menyambut baik rencana tersebut. Ia memastikan bahwa beasiswa akan diberikan kepada mahasiswa yang benar-benar membutuhkan dan menegaskan akan melakukan seleksi yang ketat. "Saya diberikan kuota dua mahasiswa untuk dibiayai melalui beasiswa provinsi, sementara kabupaten juga akan mengirimkan wakilnya. Saya akan melakukan seleksi dengan ketat dan memastikan bahwa beasiswa ini diberikan kepada mahasiswa dari keluarga miskin, karena ini bisa menjadi salah satu cara untuk memutus rantai kemiskinan," tegas Suhardi Duka. (Rls)

Mamuju – Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Bujaeramy Hassan bersama jajaran, melakukan pemaparan evaluasi kinerja dan efisiensi anggaran di hadapan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Oval Lantai III Kantor Gubernur Sulbar, Jumat 7 Maret 2025. Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Sulbar didampingi Plh. Sekprov Sulbar Herdin Ismail, Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Sulbar Amujib, Kepala Bapperida Sulbar Junda Maulana, Kepala BPKPD Sulbar Masriadi Nadi Atjo, serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya. Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, dalam arahannya menegaskan bahwa evaluasi terhadap program OPD Pemprov Sulbar merupakan langkah strategis dalam menyesuaikan kebijakan daerah dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Inpres tersebut menekankan efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. "Selain efisiensi juga lebih fokus pada anggaran yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, dan yang tidak terdampak langsung itu kita pastikan tidak alokasikan atau dihilangkan," ucap Suhardi Duka. Sementara, Kepala BKD Sulbar, Bujaeramy Hassan, dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa evaluasi kinerja dan efisiensi anggaran menjadi salah satu langkah utama dalam memastikan efektivitas pengelolaan sumber daya di lingkungan pemerintahan daerah. Bujaeramy Hassan menegaskan, BKD Sulbar berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas kinerja aparatur serta mengoptimalkan penggunaan anggaran agar lebih efisien dan tepat sasaran. "Evaluasi ini juga menjadi bagian dari transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan yang lebih baik," pungkasnya. Dengan adanya evaluasi ini, diharapkan seluruh OPD di Lingkup Pemprov Sulbar dapat semakin optimal dalam menjalankan program kerja mereka, sehingga efisiensi juga lebih fokus pada anggaran yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Penulis : BKD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar rapat terkait verifikasi dan validasi perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur dan Assesor SDM Aparatur. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Assesmen Lantai 2 Kantor BKD Sulbar, Jumat 7 Maret 2025. Rapat ini dihadiri para pejabat fungsional Analis SDM dan Assesor di lingkungan BKD Sulbar serta staf pelaksana dari Biro Organisasi Setda Sulbar. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk memastikan kelengkapan dokumen evidence perhitungan formasi. Dokumen-dokumen ini akan dilaporkan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai bagian dari proses verifikasi dan validasi perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis SDM Aparatur dan Assesor SDM Aparatur. "Kegiatan ini merupakan langkah strategis dalam memastikan bahwa perhitungan kebutuhan jabatan fungsional di lingkungan Pemerintahan Provinsi Sulbar dilakukan secara akurat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujar Kepala BKD Sulbar, Bujaeramy Hassan. Bujaeramy Hassan menegaskan, BKD Sulbar berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan SDM aparatur, sehingga dapat mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan profesional. Dia juga menekankan pentingnya kelengkapan dokumen evidence dalam proses ini agar validasi oleh BKN dapat berjalan lancar. "Kami berharap seluruh pihak yang terlibat dapat bekerjasama secara optimal, sehingga hasil yang diperoleh dapat mendukung perencanaan kebutuhan pegawai secara lebih akurat dan berkelanjutan," tambahnya. Proses verifikasi dan validasi oleh BKN dijadwalkan akan berlangsung pada Senin, 10 Maret 2025, melalui platform daring Zoom. Kegiatan ini merupakan langkah penting untuk jenjang karir Pejabat Fungsional Analis SDM Aparatur dan Assesor SDM Aparatur lingkup Provinsi Sulbar. Rapat ini menunjukkan komitmen BKD Sulbar dalam meningkatkan pengelolaan SDM aparatur. Dengan adanya verifikasi dan validasi yang cermat, diharapkan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis SDM Aparatur dan Assesor SDM Aparatur dapat terpenuhi secara optimal, sehingga mendukung kinerja pemerintahan yang lebih baik. Penulis : BKD Sulbar Editor : humassulbar

MAMUJU - Usai menjabat sebagai Plt Kepala Kesbangpol Sulbar, Herdin Ismail pamit dari group WhatsApp Kesbangpol. Mengingat, Herdin Ismail ditunjuk Gubernur Sulbar Suhardi Duka sebagai Plh Sekprov menggantikan Amujib. Sehingga, posisinya sebagai Plt Kepala Kesbangpol diisi oleh pejabat baru yakni Sunusi yang juga merupakan Kabid Ormas Kesbangpol Sulbar Adapun, ucapan pamit Herdin Ismail sebagai Plt Kepala Kesbangpol Sulbar yakni: "Mungkin selama berinteraksi beberapa bulan ini, ada hal yang miskomunikasi atau persangkaan buruk, maka saya secara pribadi memohon maaf (demikian sebaliknya)," kata Herdin dalam ucapan pamitnya, Sabtu 8 Maret 2025. Ia menambahkan bahwa meskipun sudah tidak menjabat sebagai Plt Kepala Kesbangpol Sulbar, namun silaturahmi akan terus dijaga dengan baik. "Insya Allah kualitas interaksi akan tetap kita jaga dan pelihara bersama," tambahnya. Apalagi, lanjut Herdin pada hakekatnya tanggung jawab puncak seorang leader adalah menjadikan dirinya sebagai refrensi suri tauladan bagi para followers nya (Keteladanan) : *_"Uswatun Hasanah"_*. "Percayalah, seorang pemimpin akan mudah dilupakan ketika hanya senantiasa mengedepankan keberadaannya sebagai atasan formal dan beranggapan bahwa hanya dirinya yang Jago. Jadi mari kita tetap saling mendoakan & menguatkan satu sama lain. Izin Pamit dari WA Group ini," tandasnya.(rls)

Mamuju – Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, bersama Bupati Mamuju, Sitti Sutinah Suhardi, secara resmi membuka Jembatan Kabe yang terletak di Desa Leling, Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju, pada Sabtu , 8 Maret 2025. Peresmian ini menjadi bagian dari rangkaian kunjungan kerja Gubernur di Kecamatan Tommo. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga meninjau penanaman perdana jagung dan kelapa sawit di Area Perkebunan PT. Manakarra Unggul Lestari serta memeriksa lahan hibah untuk pembangunan puskesmas di Desa Leling Barat. Suhardi Duka menjelaskan bahwa pembangunan Jembatan Kabe merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah provinsi dan pihak swasta. "Meskipun ini adalah jembatan milik pemerintah provinsi, namun karena keterbatasan dana, perusahaan swasta yang mengerjakan pembangunannya. Kami hanya meminjamkan dana sebesar kurang lebih Rp500 juta," ujar Suhardi Duka. Gubernur juga menyampaikan bahwa jembatan ini diperkirakan dapat bertahan hingga tiga tahun ke depan, sambil menunggu pembangunan jembatan yang lebih permanen. "Kita harus merencanakan pembangunan jembatan baru sebelum jembatan ini rusak. Rencananya, pada tahun 2028 akan dimasukkan dalam RPJMD," tambahnya. Acara peresmian ini turut dihadiri oleh Plh Sekprov Sulbar Herdin Ismail, pimpinan OPD, perwakilan PT Manakarra Unggul Lestari, serta Camat dan Kepala Desa di Kecamatan Tommo. (Rls)

Mamuju - Lima Komisioner Komisi Informasi (KI) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) periode 2025-2029 mulai bekerja. Koordinator Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik KI Sulbar, M. Danial menyampaikan bahwa dua hari berkantor usai dilantik oleh Gubernur Sulbar Suhardi Duka pada Rabu 5 Maret 2025 lalu, hal pertama yang dilakukan oleh Komisioner KI Subar adalah melakukan verifikasi berkas permohonan penyelesaian sengketa informasi. Menurutnya, masih ada berkas yang belum disidangkan sejak 2024 dan berkas yang masuk pengajuan bulan Januari sampai Maret 2025. "Hal inilah menjadi dasar kami bekerja secara marathon untuk melakukan verifikasi terlebih dahulu agar berkas permohonan yang memenuhi syarat dapat segera dilakukan agenda sidang," kata Danial, Jumat 7 Maret 2025. Danial mengungkapkan, saat ini jumlah pengaduan yang telah masuk di Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebanyak 110 permohonan sengketa. “Dari 110 berkas permohonan penyelesaian sengketa yang telah dilakukan verifikasi, 27 permohonan yang memenuhi syarat. Sementara, 83 kasus yang tiidak memenuhi syarat akan dikembalikan kepada pihak LSM untuk segera melengkapi berkas pengajuannya dan diberikan waktu selama seminggu," ungkapnya. Ia menegaskan, syarat berkas permohonan untuk diterima dan dapat dilanjutkan untuk segera diagendakan untuk dilakukan persidangan adalah harus sesuai aturan Perki Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Informasi Publik. "27 permohonan yang berkasnya memenuhi persyaratan akan dilakukan agenda persidangan minggu depan," ujarnya. (rls)

Mamuju – Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), melaksanakan shalat Jumat di Masjid Baitul Anwar, yang terletak di kompleks Kantor Gubernur Sulbar, Jumat, 7 Juli 2025. Usai shalat, SDK menyampaikan apresiasinya terhadap kemegahan masjid tersebut dan menekankan pentingnya perawatan serta pemanfaatan yang lebih optimal untuk kegiatan keagamaan. "Masjid ini cukup megah, maka harus diperhatikan dengan baik agar lebih banyak kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di sini. Saya juga akan lebih sering shalat di sini jika sudah tinggal di Rumah Jabatan," ujar SDK. Dalam kesempatan itu, Gubernur SDK juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama mendoakan kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur Salim S. Mengga agar dapat menjalankan amanah dengan baik demi kemajuan Sulbar. "Saya yang memimpin provinsi ini, tidak akan bisa selamat menjalankan tugas tanpa dukungan masyarakat. Doakan kami agar bisa terus memimpin dan membangun daerah yang kita cintai ini," ungkapnya. Di kepemimpinannya bersama dengan Salim S. Mengga, mereka ingin mewujudkan masyarakat Sulbar yang sejahtera, sehat, dan produktif. Oleh karena itu, ia berharap adanya peran aktif masyarakat dalam mendukung program-program pemerintah. (Rls)