Gubernur Sulbar-- Bank Sulselbar telah banyak melakukan kegiatan perbankan untuk pembangunan Sulbar. Dengan pendampingan yang dilakukan KPK dan OJK, bank tersebut akan semakin cepat perkembangannya yang berimbas pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menjadi stimulus kebangkitan perekonomian daerah. Hal tersebut, dikemukakan Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar, dalam Rapat Koordinasi (rakor) Pencegahan Korupsi Sektor Perbankan bersama OJK dan Bank Sulselbar melalui video conference, di ruang oval lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Kamis 09 Juli 2020. "Kami selaku pemerintah provinsi (pemprov) meminta kepada pemerintah kabupaten (pemkab) untuk memaksimalkan penggunaan Bank Sulselbar dalam berbagai kegiatan kas daerah, penyaluran bantuan dan lainnya. Mari besarkan bank daerah kita, dan bersama-sama berkomitmen mengawal program pemberantasan korupsi terintegrasi di wilayah Sulbar,"ajak Ali Baal Ali Baal mengungkapkan, sebagai bentuk dan komitmen Pemprov Sulbar dalam pencegahan korupsi, terkait pengelolaan keuangan daerah, telah melakukan kerjasama dengan Bank Sulselbar dalam beberapa hal, yakni menerapkan pencairan dana kas umum daerah melalui sistem SP2D online, transaksi belanja yang dilakukan oleh bendahara menggunakan aplikasi elektronik transaksi non tunai, pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui aplikasi elektronik samsat online nasional dan samsat lokal Sulbar, pembayaran pajak retribusi daerah secara non tunai, pengadaan barang dan jasa melalui sistem elektronik dan sistem pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan dilakukan secara transparan dan terintegrasi. "Itu merupakan program inovasi daerah yang dilakukan oleh Bank Sulselbar, sehingga perlu dorongan penuh baik dari kabupaten maupun provinsi. Sedangkan untuk optimalisasi pendapatan daerah, perlu dukungan perbankan dengan aplikasi online atau sistem pajak online,"ucap Ali Baal Dalan rakor tersebut, Ali Baal tidak lupa menyampaikan apresiasinya kepada tim Korsup pencegahan korupsi KPK RI yang telah melakukan supervisi, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi di wilayah Sulbar bersama OJK. "Aksi ini memberikan standar kepada pemerintah daerah dalam membangun suatu kerangka kerja, untuk memahami elemen-elemen resiko korupsi berdasarkan sektor, wilayah ataupun instansi yang rentan terhadap…

Kominfo Sulbar-- Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar menegaskan semua penyelenggara pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020, harus menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dalam setiap melaksanakan tahapan pilkada. Hal tersebut disampaikan saat memimpin rapat persiapan pilkada serentak 2020 di empat kabupaten di wilayah Sulbar, yang berlangsung di ruang oval lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Kamis 9 Juli 2020. "Semua pihak yang terlibat di setiap tahapan pilkada harus mematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid-19,"tegas Ali Baal Menurut Ali Baal, kesiapan penerapan protokol kesehatan bagi penyelenggara pilkada memang menjadi suatu hal yang harus dipikirkan saat ini, mengingat pilkada serentak 2020 digelar di tengah pandemi Covid-19. Selain itu, potensi permasalahan lain yang perlu juga diantisipasi, yaitu masih banyak masyarakat yang belum melakukan perekaman KTP elektronik hingga saat ini. "Sampai sekarang, masih banyak penduduk belum perekaman, padahal persyaratan untuk terdaftar sebagai pemilih harus ber KTP elektronik,"tandas Ali Baal Mengatasi hal tersebut, melalui kesempatan itu, Ali Baal meminta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sulbar menyiapkan data riil progres KTP elektronik semua kabupaten, terutama empat daerah yang menyelenggarakan pilkada yakni Majene, Mamuju, Mamuju Tengah, dan Pasangkayu. "Lakukan koordinasi intensif dengan Dinas Catatan Sipil kabupaten, untuk memaksimalkan perekaman KTP elektronik,"imbau Ali Baal Untuk Badan Kesbangpol Sulbar, Ali Baal juga meminta agar melakukan deteksi dini terkait pelaksanaan semua ketentuan tahapan pilkada, termasuk penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Asisten Bidang Pemerintahan Setda Sulbar, M. Natsir, mengatakan, kesiapan penerapan protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19 memang menjadi suatu hal yang penting dan harus disikapi secara bersama oleh Pemprov Sulbar dan Pemkab yang berpilkada. "Karena kita berada di masa pandemi Covid-19, maka para penyelenggara pilkada baik itu KPU, Bawaslu, TNI dan Polri tentu membutuhkan peralatan protokol kesehatan. Jadi nantinya kita akan pastikan kesiapan pemerintah daerah untuk penganggarannya,"ucap Natsir Tenaga Ahli Gubernur Sulbar , M. Danial, juga menyampaikan, suatu hal yang juga bisa menjadi potensi masalah…

Kominfo Sulbar-- Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar menerima kunjungan silaturahmi Kepala Cabang Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kabupaten Mamuju, Sami, di ruang kerjanya, Rabu 8 Juli 2020. Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar, mengatakan, pihak perbankan hendaknya dapat terus berbuat dan tidak berhenti di masa pandemi yang telah melanda seluruh pemerintah di berbagai negara di dunia, sehingga masyarakat dapat terus berusaha ke arah yang lebih maju dan terhindar dari kemiskinan dan berbagai kesusahan. "Walau telah dipahami secara bersama, keinginan tersebut tidak sepenuhnya dapat terwujud semudah membalikkan telapak tangan,"ucap Ali Baal Selain itu, juga diharapkan sekiranya tetap memberikan kredit dengan mitigasi yang terukur dan lebih selektif sehingga kredit dapat lebih tepat sasaran. Meskipun dalam kondisi seperti saat ini, Ali Baal yakin perekonomian sudah bisa digerakkan dari kelumpuhan akibat dari dampak pandemi Covid-19. “Insya Allah walau dalam keadaan seperti sekarang ini, kita bisa mulai menggerakkan perekonomian secara perlahan-lahan dan memulihkan segala sektor yang lumpuh akibat pandemi Covid-19,” pungkasnya Menanggapi arahan gubernur, Kepala Cabang BRI Kabupaten Mamuju, Sami mengatakan, terkait ekspansi kredit pihaknya tetap fokus pada UMKM dan di masa pandemi Covid-19 saat ini lebih ke arah sektor pangan dan penunjangan pangan. "Hal ini misalnya toko-toko sembako seperti beras, sawit dan komoditas pangan lainnya, sehingga bertujuan bagi pemenuhan pangan bagi masyarakat dan menciptakan kestabilan perekonomian yang lebih baik,” sebut Sami Sami berharap, Pemerintah daerah (Pemda) dapat lebih mensupport kegiatan perbankan, agar dapat terus melakukan ekspansi kredit yang ditopang dengan sumber dana yang baik serta sehat. “Kami berharap dapat diberi kepercayaan untuk mengelola dana Pemda sehingga dapat lebih maksimal berkontribusi, khususnya dalam menyalurkan kartu kredit UMKM, agar dapat membantu menggerakkan perekonomian Sulbar ke arah yang lebih maju kedepan,”tuturnya (farid)

Kominfo Sulbar-- Pemprov Sulbar melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) menggelar Sosialisasi Pembentukan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintah Dalam Negeri (LSP-PDN) Sulbar, Rabu, 8 Juli 2020. Kegiatan yang digelar secara virtual tersebut, dibuka langsung Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar, di ruang oval lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar. Dalam sambutannya, Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar mengaku salut atas pelaksanaan kegiatan tersebut, sebab menurutnya hal itu merupakan salah satu bentuk nyata upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional. Dikemukakan, untuk menentukan kompetensi ASN pada jenjang tertentu oleh Asesor Kompetensi Pemerintahan pada BPSDM, LSP-PDN provinsi, bertugas melaksanakan sertifikasi kompetensi pemerintahan terhadap Pejabat Fungsional Polisi Pamong Praja, Fungsional Pemadam Kebakaran, dan Pejabat Fungsional Pengawasan Pelaksanaan Pemerintah Daerah. “Dalam kompetensi pegawai ASN harus memiliki kemampuan berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam tugas jabatannya di lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan pemerintah daerah, untuk melaksanakan tugas secara profesional, efektif dan efisien,”pungkas Ali Baal Melalui kesempatan itu, Ali Baal menyinggung mengenai sosialisasi TUK-KPK untuk uji sertifikasi penyuluhan anti korupsi. Menurutnya, hal itu harus dimaksimalkan sebab sebagai bentuk upaya dan kesungguhan dalam melakukan pencegahan korupsi yang dimulai dari diri sendiri dan lingkungan kerja masing-masing. Kepala BPSDM Kemendagri, Teguh Setyabudi menyinggung tantangan ASN dimasa pandemi Covid-19 , dimana dalam mencapai proyeksi semua pihak perlu bergandengan tangan untuk mewujudkannya. " Beberapa item penting yang perlu menjadi perhatian yaitu, kesiapan infrastruktur protokol C-19, SDM milenial adaptif, responsif, inovatif dan kreatif, kesiapan ilmu pengetahuan dan teknologi penyiapan pelayanan melalui sistem elektronik aplikasi e-office, e-learning, webinar, internet dan sebagainya," kata Teguh. Ia juga mengatakan, dalam membangun produktivitas new normal diperlukan membangun budaya sehat menggunakan masker,hand sanitizer, jaga jarak, sadar kesehatan dan mengembangkan profesionalitas diri. Dalam pembukaan Sosialisasi Pembentukan LSP-PDN tersebut, turut dihadiri Asisten Bidang Pemerintahan Setda Sulbar, M. Natsir dan Kepala BPSDM Sulbar, Yakub F.Solon. (jimmi)

Kominfo Sulbar-- Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar menghadiri syukuran sekaligus peresmian Kapal Angkatan Laut (KAL) Manakarra yang dilaksanakan di Dermaga Rangas Lanal Mamuju, Sulbar Selasa, 7 Juli 2020. Dalam acara tersebut , Gubernur Sulbar melakukan tradisi pemecahan kendi sebagai tanda diresmikannya nama kapal perang milik TNI Angkatan laut Mamuju yaitu kapal KAL Manakarra dan dilanjutkan dengan doa bersama sebagai bentuk rasa syukur adanya kapal TNI yang nantinya menjaga kepulauan yang ada di Sulbar. "Alhamdulillah , dengan adanya KAL Manakarra diharapkan mampu menjaga perairan kita serta melihat seluruh perkembangan wilayah kepulauan yang ada di Sulbar," kata Ali Baal Masdar Lebih lanjut Ali Baal menyampaikan, bahwa provinsi Sulbar bukan hanya meliputi wilayah daratan, tapi juga memiliki wilayah pantai dan gugus pulau-pulau. *Keseluruhan wilayah tersebut wajib mendapat pelayanan dan perlindungan yang sama agar kedaulatan perairan wilayah kita di Sulbar semakin tangguh," sambungya. Komandan Lanal Mamuju, Letnan Kolenel Marinir, La Ode Jimmy Herizal R mengatakan, penerimaan KAL Manakarra akan sangat meningkatkan kinerja khususnya Danlanal Mamuju dalam mendukung tugas-tugas TNI angkatan laut yang akan diperuntukkan di wilayah Sulbar. Kapten KAL Manakarra, Kapten Laut P Bastian Arif Wiratama menyampaikan, KAL Manakarra seratus persen buatan anak bangsa dan mampu bertahan sampai empat hari di perairan yang nantinya dapat mendukung tugas pokok dan mengamankan wilayah ataupun melaksanakan penegakan hukum di perairan Sulawesi Barat. Turut hadir Wabup Mamuju, Irwan Pababari, Ketua DPRD Sulbar, Suraidah Suhardi, Kajati Mamuju, unsur Forkopimda dan undangan lain. (tawin)

Kominfo Sulbar -- Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar menghadiri rapat paripurna DPRD Sulbar Sulbar tentang Jawaban Gubernur Atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019, di ruang rapat paripurna DPRD Sulawesi Barat, Jumat 03 Juli 2020 Dalam sambutannya, Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar, mengatakan , terkait capaian pendapatan dengan realisasi sebesar 99, 85 persen , sebagaimana yang disampaikan oleh Taufik Agus, juru bicara Fraksi Golkar , Ali Baal menyampaikan , kedepan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat akan terus melakukan Inventarisasi potensi sumber pendapatan dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah, pengemban sementara dari Fraksi Hanura melalu juru bicara Ahmad Ihsan Syarif , Ali Baal menjelaskan, bahwa hal tersebut terjadi karena adanya upaya efisiensi anggaran. Meskipun ada juga yang dikarenakan gagal lelang sebagai bagian dari dinamika proses lelang yang lebih akuntabel disamping keterlambatan dokumen pembayaran sampai akhir bulan. Terkait penyampaian dari fraksi Nasdem yang disampaikan melalui juri bicaranya, Hatta Kainang, Ali Baal menjelaskan, rencana pemanfaatan Silpa tersebut telah dianggarkan dalam APBD pokok 2020 dan penggunaan awal dalam refocusing dengan total nilai sebesar Rp 68 miliar lebih, dan sisanya akan digunakan dal APBD perubahan 2020. Diakhir rapat paripurna, Ketua DPRD Sulbar, Suraidah Suhardi mengetuk palu yang menandakan bahwa semua fraksi di DPRD Sulbar telah nmenyetujui ranperda APBD T.A 2019 yang selanjutnya dibahas di rapat rapat komisi. Selain dihadiri Gubernur Ali Baal Masdar, Ketua DPRD Sulbar, Wakil Ketua II , Abdul Rahim,para anggota DPRD Sulbar Sekprov Muhammad Idris, pimpinan OPD dan undnagan lain. (jimi)

Kominfo Sulbar--Pemprov Sulbar melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), menggelar Pelatihan Kepemimpinan Pengawasan (PKP) Angkatan III Tahun 2O2O secara virtual, Jumat 3 Juli 2020. Latpim pejabat pengawas kali ini diikuti oleh 40 orang yang tersebar di 24 opd . Kegiatan tersebut, dibuka langsung oleh Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar, didampingi Sekprov Sulbar, Muhammad Idris dan Asisten Bidang Pemerintahan, M. Natsir, di ruang oval lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar. “Saya akan memperkuat BPSDM Sulbar dengan mendorong penguatan kelembagaan diklat, antara lain, memberi dukungan pembiayaan revitalisasi kampus BPSDM,” kata Ali Baal saat menyampaikan sambutan dalam acara tersebut Masih kata Ali Baal, untuk memacu percepatan pembangunan di Sulbar, perlu ditunjang oleh SDM aparatur yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya. Untuk itu salah satu upaya mengembangkan dan meningkatkan kualitas SDM adalah melalui pelatihan. Lebih lanjut dikatakan, terdapat tiga lokasi yang akan dijadikan tempat pelatihan yakni gedung pelatihan pertanian, revitalisasi rumah sakit lama untuk diklat teknis dan kawasan diklat kerjasama daerah. Mengenai PKP, Ali Baal menegaskan, pelatihan kepemimpinan tersebut hasilnya dapat maksimal, jika seluruh peserta bersungguh-sungguh mengerahkan segala kemampuan dan potensi dirinya, serta mengikuti seluruh rangkaian kegiatan itu. "Kepada seluruh narasumber Widyaiswara, saya berpesan agar membimbing dan mengarahkan mereka, agar mampu berbenah, menata masa depan yang lebih baik,” ujarnya Kepala Kajian Manajemen Administrasi Negara RI LAN Makassar, Andi Taufik, menyampikan, berterimakasih kepada Pemprov Sulbar atas perhatiannya dalam pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Sulbar, dimana Presiden RI sudah mencanangkan program prioritas SDM pada tahun depan hingga 2O24. “Presiden menghimbau sumber prioritas utama adalah peningkatan SDM, disamping infrasruktur dan fasilitas lainnya, “ tandas Taufik Taufik berharap, para peserta dapat memanfaatkan dengan baik PKP tersebut, sebab tidak semua pejabat pengawas di Sulbar memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti kegiatan itu. Kepala BPSDM Sulbar, Yakub F. Solon menyampaikan, tujuan penyelenggaraan PKP lingkup Pemprov Sulbar ialah…

Kominfo Sulbar -- Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar, menghadiri rapat paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Barat terhadap perubahan perda tentang retribusi jasa umum dan jasa usaha, di ruang Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Kamis, 2 Juli 2020 Dalam sambutannya Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar, mengatakan kedua rancangan perda tersebut sudah melalui pembahasan yang panjang. "Pembahasan panjang telah dilakukan baik dari internal pemerintah provinsi maupun pembahasan bersama pansus DPRD Provinsi Sulawesi Barat, yang pada akhirnya mendapatkan persetujuan pada tanggal 30 Desember 2019. Sebagai tindak lanjut dari persetujuan DPRD tersebut, maka untuk melaksanakan amanah dari ketentuan pasal 5 peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 105 tahun 2016 tentang evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan rancangan peraturan daerah tentang retribusi daerah, pemerintah provinsi telah menyampaikan kedua rancangan perda ini ke Menteri Dalam Negeri untuk di evaluasi,"ujar Ali Baal Ia juga mengatakan, perubahan perda retribusi ini dilakukan untuk mengakomodir obyek retribusi yang selama ini belum bisa ditarik karena belum tercantum dalam perda retribusi, dan adanya perubahan tarif retribusi untuk menyesuaikan indeks harga dan perkembangan perekonomian saat ini. "Dengan ditetapkannya perda retribusi ini, diharapkan obyek retribusi yang selama ini belum bisa ditarik, karena belum adanya payung hukum, akan segera bisa ditarik, begitupun perangkat daerah yang selama ini belum maksimal dalam pemasukannya karena tarif yang masih rendah, maka diharapkan juga dengan adanya perda ini dapat terpenuhi target penerimaannya,"sebut mantan Bupati Polman tersebut. Disampaikan, Retribusi adalah imbalan atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah, jadi kuncinya adalah semakin baik layanan yang kita berikan kepada wajib retribusi, maka retribusi juga semakin meningkat, dan hal ini merupakan tantangan bagi perangkat daerah untuk membenahi sektor retribusi. Dalam rapat paripurna tersebut juga dihadiri Ketua DPRD Sulbar, Suraidah Suhardi, Wakil Ketua I DPRD Sulbar, Usman Suhuriah, Wakil Ketua III, Abd . Rahim, Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, anggota DPRD Sulbar, para asisten, pimpinan…

Kominfo Sulbar -- Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar, memberikan penjelasan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun Anggaran 2019 yang dirangkaikan dengan Penyerahan Ranperda oleh Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar kepada Ketua DPRD Provinsi Sulbar Suraidah Suhardi dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulbar, Kamis 2 Juli 2020. Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar menyampaikan, kinerja pengelolaan APBD 2019 Provinsi Sulbar, terdiri dari komponen pendapatan asli daerah, dana perimbangan atau transfer dan lain-lain. "Pendapatan daerah yang sah di targetkan sebesar Rp 2, 43 triliun dengan realisasi naik sebesar 11,86 persen dibandingkan realisasi pendapatan tahun 2018, " kata Ali Baal Masdar Masih kata Ali Baal, berdasarkan penjelasan hasil dari audit BPK RI , pada tahun anggaran 2019 , diperoleh sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) sebesar Rp.97.892.859.368,03 yang terdiri dari kas, di Kas Daerah sebesar Rp.83.881.386.031,63, kas bendahara penerimaan sebesar Rp.4.687.500,00 dan kas Bendahara pengeluaran sebesar Rp.13.966.241.259,40. Penyebab tingginya angka silpa pada tahun Anggaran 2019, disebabkan akumulasi silpa tahun anggaran sebelumnya yang kurang maksimal penggunaannya, dan saldo dana bos afirmasi yang telah disalurkan ke sekolah namun belum dibelanjakan sampai dengan 31 Desember 2019. Ketua DPRD Sulbar , Suraidah Suhardi menyampaikan, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, yang menegaskan bahwa Kepala Daerah menyampaikan ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD yang memuat laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, serta melampirkan laporan kinerja yang telah di periksa BPK dan ikhtiar laporan keuangan BUMD. "Untuk menindaklanjuti pasal 320 Ayat (1) Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menyebutkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah di periksa oleh BPK paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir, " terang terang Suraidah. Dalam rapat paripurna tersebut juga dihadiri Wakil Ketua I DPRD Sulbar, Usman Suhuriah, Wakil…

Kominfo Sulbar-- Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Edy Prabowo membuka Rapat Pimpinan Nasional (rapimnas) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Rabu 1 Juli 2020. Digelar di tengah pandemi Covid-19, rapimnas yang diselenggarakan oleh HNSI tersebut untuk pertama kali dilaksanakan secara virtual. Untuk Sulbar, rapimnas diikuti Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan Pemprov Sulbar, Muhammad Hamzah, bersama sejumlah pengurus HNSI Sulbar, di ruang oval lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar. Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Edy Prabowo, mengatakan, saat ini dampak dari pandemi Covid- 19 bukan hanya menggangu sektor kesehatan, namun juga merambah ke sektor perekonomian secara nasional. Mengatasi hal tersebut, lanjut Edy Prabowo, pemerintah sudah mempersiapkan sejumlah kebijakan dan stimulus, yang diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Selain itu, juga mendorong terwujudnya penandatanganan perjanjian kerja laut antara pemilik kapal dan pekerja laut atau nelayan, serta mewujudkan tanggal 21 Mei menjadi hari nelayan nasional. Olehnya itu, Edy Prabowo berharap, agar HNSI mendukung semua kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, sebab hal tersebut bertujuan demi memajukan perekonomian masyarakat nelayan. Ia menambahkan, dengan dibukanya aktifitas masyarakat walau secara terbatas, pihaknya sedang mempersiapkan sejumlah peraturan yang bertujuan agar pengurusan semua perizinan dapat dilakukan lebih cepat. Ketua Umum DPP HNSI, Yussuf Solichien, mengatakan, pihaknya akan terus berusaha meningkatkan perekonomian nelayan melalui beberapa program yang diusulkan kepada pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. "Sejauh ini banyak usulan HNSI telah dilaksanakan pemerintah, baik secara nasional maupun lokal,"kata Yussuf. Mewakili Ketua HNSI Sulbar, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemprov Sulbar, Muhammad Hamzah, mengemukakan, terdapat beberapa permasalahan yang harus dihadapi nelayan Sulbar saat ini, diantara banyak masyarakat nelayan yang tidak produktif lagi dikarenakan faktor usia, olehnya itu menurutnya perlu diadakan modernisasi SDM agar lebih produktif. Selain itu, para nelayan juga terkendala masalah sulitnya memperoleh bahan bakar yang disebabkan minimnya ketersediaan Depot Bahan Bakar Minyak (BBM) dan bahkan dianggap sangat terbatas di Sulbar. "Saat ini permasalahan…