Mamuju - Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakrulloh mengungkapkan kekecewaannya terhadap empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) saat penyelenggaraan simulasi gempa bumi di lingkup Pemprov Sulbar, Jumat, 5 April 2024. Empat OPD itu, yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Dinas Kehutanan (Dishut), Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dan Dinas Perdagangan Perindustrian, Koperasi dan UKM. Kekecewaan Prof Zudan Arif Fakrulloh berawal saat dirinya melakukan inspeksi mendadak (sidak) di sejumlah OPD lingkup Pemprov Sulbar saat simulasi gempa bumi berlangsung. Prof Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, dari keseluruhan simulasi yang sudah pihaknya selenggarakan, dirinya paling kecewa dengan kondisi di sejumlah OPD hari ini. "Ada empat OPD yang kebetulan kita sidak hari ini, itu tingkat partisipasinya rendah sekali. Menganggap enteng simulasi, ini nggak boleh," kata Prof Zudan Arif Fakrulloh. Sestama BNPP itu juga mengungkapkan, kekecewaannya memuncak saat melihat kondisi empat OPD itu, dimana pimpinannya tidak berada di tempat saat simulasi. "Saya kecewa karena OPD itu sudah nggak ada orangnya. Ini saya minta nanti kepala BKD untuk ngecek, pada kemana ini. Tugas atau sudah pulang atau belum masuk," ujarnya. Lanjut Prof Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan, simulasi gempa bumi yang pihaknya selenggarakan sangatlah penting untuk melatih masyarakat yang diawali dari ASN untuk tanggap dan tanggu terhadap bencana. "Maka saya langsung putuskan, hari ini pukul 13.00 WITA kita evaluasi empat OPD itu. Mulai dari Kepala Dinas, Kepala Bidang dan Sekdis kita undang, evaluasi kenapa tidak mengikuti simulasi ini, padahal sudah diumumkan jauh-jauh hari," tutur Prof Zudan Arif Fakrulloh. (Rls)

Makassar. --Pj Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh selaku ketua Umum KORPI hadir memberikan kuliah umum di hadapan Jajaran Universitas Hasanuddin diantaranya Wakil Rektor, Dekan, Direktur, Pembantu Dekan, dan Tenaga Pendidikan yang seluruhnya merupakan anggota KORPRI Universitas Hasanuddin, Kamis (4/4/2024) Prof. Zudan mengapresiasi atas langkah yang dilakukan jajaran Universitas Hasanuddin yang terus mengkonsolidasikan dan menggerakkan jajaran KORPRI di Unhas. Menurutnya ini menjadi harapan terwujudnya birokrasi yang efektif di Unhas. Untuk memajukan Sulbar, hal yang paling penning untuk disentuh adalah SDM, Oleh karena itu, dalam pengembangan SDM di Sulbar Prof. Zudan menyampaikan bahwa Unhas memiliki peran penting dan diharapkan terus terbangun. Termasuk sejak ia menjabat sejak 2023, beberapa program telah dikerjasamakan. "Sudah banyak dikerjasamakan dengan Unhas, seperti membuka program untuk manajemen bencana, kemudian program kehutanan, Pemda/otonomi daerah, keuangan daerah," Menurutnya, tidak ada yang perlu diragukan dengan menjalin kerjasama dengan Unhas sebagai kampus terbaik di wilayah Timur-Tengah Indonesia. "Kita mendorong dengan beasiswa 1.000 tahun ini itu bisa optimal. Jadi program pengembangan SDM ini menjadi penting dan menjadi konsen Pemprov Sulbar," ungkapnya. (Rls)

Mamuju—Pemerintah telah menerbitkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) yang tujuannya adalah untuk penguatan local taxing power dan meningkatkan kualitas belanja daerah agar lebih efisien, produktif, dan akuntabel. Salah satu kebijakan terkait perpajakan daerah yang diatur dalam UU HKPD ini adalah adanya kebijakan opsen. Opsen memperluas sinergi pemungutan dan mempercepat penyaluran pajak yang sebelumnya dibagihasilkan. Sehingga dalam jangka panjang diharapkan tercapai peningkatan penerimaan pajak. Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu. Badan Pengelolaan keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat melalui Bidang Perencanaan Pendapatan dan Teknologi Informasi mengikuti acara SERASI (Selasa Bicara Solusi) yang merupakan acara dari program BETTER w/ DJPK (BElajar Transfer ke daerah dan Tata kelola Ekonomi daeRah bersama DJPK) yang dilakukan secara virtual yang diikuti oleh Bapenda Se Indonesia, Selasa 02 April 2024. Program ini merupakan bentuk layanan DJPK Kemenkeu RI kepada para stakeholder dalam bentuk komunikasi langsung secara daring dengan tujuan penyamaan pemahaman terkait Kebijakan Pengelolaan TKD dan Tata Kelola Ekonomi Daerah serta sebagai bentuk public hearing atas permasalahan yang dihadapi oleh para stakeholder dan upaya problem solving atas permasalahan tersebut. Selain itu, program ini diharapkan juga dapat membangun jaringan komunikasi yang lebih baik dan sebagai wadah diskusi untuk perbaikan kebijakan yang disusun DJPK di masa yang akan datang. Hadir Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan dan Teknologi Informasi, Faika Kadriana Ishak beserta seluruh staf Bidang P2IT mengikuti webinar ini. Ada 3 jenis pajak daerah yang dikenai opsen yaitu opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Opsen secara umum tidak menambah beban administrasi perpajakan wajib pajak. Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai…

Mamuju -- Tim Penggerak PKK Provinsi Sulbar menggelar kegiatan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Kelembagaan Posyandu Tingkat Sulbar beberapa waktu lalu di Maleo Grand Hotel dan Convention Mamuju. Acara tersebut merupakan bagian dari kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Hadir menjadi narasumber antara lain Pj. Ketua TP PKK Provinsi Sulawesi Barat, Ny. Ninuk Triyanti Zudan. Pengurus TP PKK Sulbar, Rini Lukita Sari menyampaikan, kehadiran Ketua TP PKK Sulbar, Ny. Ninuk Triyanti Zudan memberikan kontribusi penting dalam diskusi untuk meningkatkan kualitas tata kelola kelembagaan posyandu di tingkat provinsi. "Kehadiran dan partisipasinya menunjukkan komitmen yang kuat dalam memajukan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam hal pelayanan kesehatan dasar di tingkat lokal," kata Rini Lukita Sari. Ny. Ninuk Triyanti Zudan menyatakan pentingnya sinergi antara berbagai pihak terkait untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi posyandu sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. Beliau juga mengapresiasi upaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam menyelenggarakan kegiatan tersebut sebagai wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan kesehatan di tingkat provinsi. Acara tersebut dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk perwakilan dari pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan praktisi kesehatan. Diskusi yang berlangsung diharapkan dapat menghasilkan gagasan dan strategi yang konkret untuk meningkatkan kualitas tata kelola kelembagaan posyandu di Sulawesi Barat. Pj. Ketua TP PKK Provinsi Sulawesi Barat Ny. Ninuk Triyanti menyampaikan, Posyandu memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat, terutama di daerah pedesaan. " Saya berharap melalui diskusi hari ini, kita dapat mengidentifikasi tantangan dan menemukan solusi yang tepat guna meningkatkan efektivitas posyandu di Provinsi Sulawesi Barat. Terima kasih kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atas terselenggaranya acara ini, dan saya berharap kerjasama kita semua dapat menghasilkan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat," kata Ninuk Penulis : TP PKK Editor : humassulbar

Mamuju - Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) Sulbar terus berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Salah satunya dengan memastikan ketersediaan bahan pokok jelang Idul Fitri 2024. Kadis Ketapang Sulbar, Abdul Waris mengungkapkan, selama dua hari sebelum Idul Fitri, tepatnya 4 dan 5 April 2024 pihaknya melakukan fasilitasi distribusi pangan di dua kabupaten yang menjadi IHK dalam pengendalian inflasi. "Tanggal 4 dan 5 kita lakukan lagi fasilitasi distribusi pangan serentak di dua pasar di kabupaten Mamuju, yakni di pasar lama ada 4 pengecer, kemudian di pasar baru ada enam pengecer dan di pasar Majene," kata Abdul Waris, saat diwawancarai wartawan, Kamis (4/4/2024). Langkah itu dilakukan, kata Dia, sehingga masyarakat dengan mudah mendapatkan bahan pokok, khusunya beras dengan harga yang lebih murah dari harga pasar. "Mudah-mudahan ini, semua stok dalam rangka memasuki hari lebaran Idul Fitri, itu tersedia di pasar. Ini juga berdasarkan arahan dan petunjuk Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakrulloh, untuk memantau semua ketersediaan dan harga komoditas," ungkapnya. Lanjut Abdul Waris menjelaskan, hingga saat ini, sesuai dengan pantauan yang pihaknya lakukan, semua komoditas pangan di enam kabupaten se Sulbar masih cukup tersedia. "Semoga di hari mendekati lebaran ini harga masih terpantau, harga masih terkendali," tutur Abdul Waris. (Rls)

MAMUJU, - Pemerintah Provinsi Sulbar melalui Dinas Perhubungan Provinsi Sulbar mengimbau kepada seluruh pengguna jalan yang hendak mudik agar selalu mengutamakan keselamatan sekaligus mewaspadai bahaya aquaplaning. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulbar Maddareski Salatin mengatakan waspada aquaplaning harus menjadi perhatian Apalagi Saat hujan deras terjadi. "Sekarang kan musim hujan, sehingga kita meminta agar para pengendara berhati-hati dan menurunkan kecepatan jika hujan deras terjadi, " kata Maddareski. Ia mengatakan, Jalan yang basah dan tergenang akibat hujan berpotensi memicu terjadinya aquaplaning. Aquaplaning sendiri merupakan situasi berbahaya di mana ban kendaraan gagal menapak pada aspal karena adanya lapisan air di atas jalan Pihaknya meminta, agar warga yang hendak mudik menggunakan mobil ataupun motor saat kondisi hujan, jangan lupa agar selalu menekankan keselamatan. Imbauan ini diharapkan dapat diperhatikan dengan baik, sekaligus memastikan agar seluruh kendaraan sebelum mudik diperiksa dengan baik , para pengendara juga diminta agar mematuhi seluruh rambu lalulintas yang ada.

MAMUJU - Pemprov Sulbar melaksanakan buka puasa bersama dengan insan pers di halaman Masjid Baitul Anwar, Kamis 4 April 2024. Hadir langsung Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh, Sekprov Muhammad Idris, pimpinan media, Kepala OPD dan insan pers. Adapun, pembawa ceramah dalam buka puasa bersama tersebut Ustadz Khalid Rasyid. Dalam ceramahnya menyampaikan 11 bulan lamanya Pj Gubernur berada di tanah malaqbi dengan membawa risalah cinta. "Saya katakan risalah cinta karena berbagai kebijakan yang dilakukan mampu bermanfaat bagi masyarakat Sulbar," kata Ustadz Khalik. Kebijakan menurutnya paling mampu memberikan dampak positif salah satunya program WC atau toilet bersih. "Ini semua mulai OPD, Sekolah-sekolah madrasah, tempat-tempat umum mulai berlomba-lomba menjaga kebersihan toiletnya," tambahnya. Artinya, segala kebersihan merupakan yang dicintai Allah SWT. Mana lagi program lainnya seperti pelayanan digitalisasi tata kelola pemerintahan yang telah berhasil menjadikan Sulbar peringkat kedua nasional antar Provinsi pengguna tanda tangan elekteonik dan menjadi percontohan inovasi dengan menekankan semua OPD termasuk Sekolah sampai ke level ASN paling bawah menggunakan tanda tangan elektronik "Lewat dukungan insan pers Sulbar bisa dibranding menjadi lebih baik kedepan. Baik itu sumber alamnya yang penuh kekayaan," ungkapnya. Selain itu, dirinya juga mencontohkan di zaman Nabi Muhammad SAW ada Abu Lahab dan Abu Jahal keduanya tidak baik dicontoh. "Selalu memberikan informasi kebohongan dan bisa memecah ummat. Saya yakin seluruh insan pers mampu memberikan informasi yang benar dan betuk, tidak sama dengan abu lahab dan abu jahal," ujarnya. Usai, membawakan ceramah seluruh tamu undangan melaksanakan buka puasa bersama dan dilanjutkan shalat magrhib berjamaah.(rls)

Majene – Inspektur Pembantu Khusus Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Khaerani bersama Tim Monev Inflasi Inspektorat didampingi oleh Inspektorat dan Koperindag Majene, kembali melakukan pemantauan ketersediaan dan harga pangan pokok strategis di Pasar Sentral Kabupaten Majene, Kamis (4/4/2024). Berdasarkan hasil pemantauan yang dilaksanakan di Pasar Sentral Majene diketahui bahwa stok dan harga pangan dipasaran masih cukup dan stabil. Menjelang hari raya Idul Fitri tidak terjadi kelangkaan pangan dan lonjakan harga. Selain itu, pemantauan ini juga dilaksanakan untuk mendukung optimalisasi pengendalian inflasi di Kabupaten Majene. “Dari hasil pemantauan bersama Inspektorat dan Koperindag Majene, stok pangan di Majene aman hingga menjelang Hari Raya Idul Fitri,” ungkap Khaerani. “Jadi pemantauan ini adalah untuk memastikan ketersediaan stok, stabilitas harga dan mendukung pengendalian inflasi berkelanjutan di Kabupaten Majene,” ujarnya. “Hasil pantauan harga beberapa hari ini yaitu beras, daging sapi, ayam, telur ayam, dan cabai sudah stabil untuk 2 hari terakhir beberapa komoditi yang mengalami penurunan yaitu beras premium, beras medium bahkan menurut Toko Beras Jaya beras mengatakan bahwa beras akan terus mengalami penurunan harga hingga idul fitri, minyak goreng kemasan premium, telur ayam ras, cabai merah keriting, ikan layang, ikan kembung, ikan tongkol, ikan bandeng dan Ikan Tuna. Pada intinya stok masih tersedia” ujar Khaerani. “Mudah-mudahan kondisi ini membuat masyarakat semakin mudah mendapatkan bahan baku untuk kebutuhan sehari-hari dan menjelang Hari Raya Idul Fitri,” ucapnya, berharap. Inspektur Sulbar HM. Natsir menambahkan bahwa Inspektorat Sulbar akan terus melakukan monitoring dan pengawasan terhadap barang kebutuhan pokok dan memastikan ketersediaan stok mendekati hari Raya Idul Fitri 1445 H. “Kami akan tingkatkan terus pengawasan pasar, terutama menjelang Idul Fitri,” tambah Natsir.(rls)

Mamuju - Plt. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Barat Muhammad Yusuf Tahir menerima kunjungan kerja Pemerintah Kabupaten Majene terkait Pelaksanaan Seleksi Calon Paskibraka Tahun 2024. Dalam kunjungan kerja tersebut ke Pemerintah Provinsi dalam rangka membahas pelaksanaan seleksi calon anggota Paskibraka Kabupaten Majene tahun 2024 di Kantor Badan Kesbapol Provinsi Sulawesi Barat, Kamis 4 April 2024. Dalam pertemuan itu, tim dari Pemerintah Kabupaten Majene dipimpin oleh Asisten Bidang Pemerintahan, Mustaman bersama dengan Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Majene dan jajarannya. Asisten Bidang Pemerintahan Kabupaten Majene, Mustamin menyampaikan bahwa, pelaksanaan tahapan seleksi calon Paskibraka Kabupaten Majene Tahun 2024 sudah dilaksanakan dengan baik. Diawali dengan seleksi Wasbang dan TIU dan diakhiri dengan Seleksi Kepribadian. Mustamin menyampaikan komitmen Pemerintah Kabupaten Majene untuk mendukung dan memfasilitasi proses seleksi calon anggota Paskibraka dengan transparan, adil, dan berbasis pada kriteria yang jelas. Beliau juga mengungkapkan harapannya agar Pemerintah Provinsi dapat memberikan dukungan dan bimbingan yang diperlukan dalam menyukseskan proses seleksi tersebut. Ditempat yang sama Kepala Badan Kesbangpol Kab. Majene Irwansyah Burhanuddin, S.STP menyampaikan bahwa proses seleksi yang telah ditetapkan secara nasional yang meliputi seleksi kesehatan, parade, tes wawasan kebangsaan, tes intelegensia umum, kemudian tes PBB, kesamaptaan, dan seleksi akhir yaitu seleksi kepribadian bisa lolos menjadi anggota paskibraka yang nantinya benar-benar memiliki kemampuan intelektual serta wawasan kebangsaan yang bagus. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Majene menambahkan bahwa dalam proses Seleksi Calon Paskibraka telah merekrut sebanyak 89 peserta yang lolos terdiri 42 Putra dan 47 Putri. Plt. Kepala Kesbangpol, Muhammad Yusuf Tahir menyampaikan, tujuan dari kunjungan tersebut adalah untuk berkoordinasi, bertukar informasi, dan menyampaikan progres pelaksanaan seleksi calon anggota Paskibraka Tahun 2024. Ia juga mengapresiasi kerjasama yang erat antara Kabupaten dan Provinsi dalam hal pembinaan dan pengembangan generasi muda, termasuk dalam kesiapan mereka untuk menjadi anggota Paskibraka yang memegang peranan penting dalam upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. " Kami berharap…

Mamuju—Pemerintah telah menerbitkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) yang tujuannya adalah untuk penguatan local taxing power dan meningkatkan kualitas belanja daerah agar lebih efisien, produktif, dan akuntabel. Salah satu kebijakan terkait perpajakan daerah yang diatur dalam UU HKPD ini adalah adanya kebijakan opsen. Opsen memperluas sinergi pemungutan dan mempercepat penyaluran pajak yang sebelumnya dibagihasilkan. Sehingga dalam jangka panjang diharapkan tercapai peningkatan penerimaan pajak. Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu. Badan Pengelolaan keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat melalui Bidang Perencanaan Pendapatan dan Teknologi Informasi mengikuti acara SERASI (Selasa Bicara Solusi) yang merupakan acara dari program BETTER w/ DJPK (BElajar Transfer ke daerah dan Tata kelola Ekonomi daeRah bersama DJPK) yang dilakukan secara virtual yang diikuti oleh Bapenda Se Indonesia, Selasa 02 April 2024. Program ini merupakan bentuk layanan DJPK Kemenkeu RI kepada para stakeholder dalam bentuk komunikasi langsung secara daring dengan tujuan penyamaan pemahaman terkait Kebijakan Pengelolaan TKD dan Tata Kelola Ekonomi Daerah serta sebagai bentuk public hearing atas permasalahan yang dihadapi oleh para stakeholder dan upaya problem solving atas permasalahan tersebut. Selain itu, program ini diharapkan juga dapat membangun jaringan komunikasi yang lebih baik dan sebagai wadah diskusi untuk perbaikan kebijakan yang disusun DJPK di masa yang akan datang. Hadir Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan dan Teknologi Informasi, Faika Kadriana Ishak beserta seluruh staf Bidang P2IT mengikuti webinar ini. Ada 3 jenis pajak daerah yang dikenai opsen yaitu opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Opsen secara umum tidak menambah beban administrasi perpajakan wajib pajak. Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai…