MAMUJU—Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Setda Sulbar) melalui Bagian Bantuan Hukum dan HAM, Nuryani dan Ulwiah Sawabi menghadiri rapat tentang Persiapan Pelaporan Aksi HAM Check Point B.04., Kamis 28 Maret 2024. Rapat dipimpin Plt. Kepala Biro Hukum Setda Sulbar Djamila. Turut hadir para OPD yang terkait menangani pelaporan aksi HAM. Dalam rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Biro Hukum Setda Sulbar, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, Syamsul Wijaya selaku pemateri menyampaikan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2021 tentang pedoman bagi kementrerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam menyusun, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi aksi HAM dan kegiatan percepatan yang dilaksanakan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota yang dituangkan dalam bentuk kegiatan khusus di luar kegiatan rutin. Fokus Perpres 53/2021 adalah melaksanakan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM yang menyasar empat kelompok rentan yaitu perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat. Plt. Kepala Biro Hukum Setda Sulbar, Djamila mengemukakan, tantangan dan kendala pencapaian yang sering terjadi ketika penyusunan laporan aksi HAM di pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, yaitu masih kurangnya komitmen tanggung jawab pelaksanaan dan pelaporan Aksi HAM yang merupakan kewajiban negara baik untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah, melihat masih ada yang tidak melaporkan dan melaksanakan aksi HAM dengan optimal. Selain itu, kurang maksimalnya pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi sebelum dilakukannya pelaksanaan pelaporan aksi HAM terutama kepada pemerintah daerah, belum adanya nomenklatur pelaksanaan RAN-HAM pada departemen pemerintahan di struktur Pemerintah Daerah yang berakibat pada tidak maksimalnya pelaksanaan RAN-HAM oleh Aparatur Sipil Daerah, dan masih kurangnya sinergitas antar unit dan instansi di K/L dan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dalam pelaksanaan Aksi HAM sehingga tidak tersedianya data dukung aksi untuk dilaporkan. “Kendala yang kita hadapi adalah kurangnya komitmen penanggung jawab pelaporan aksi HAM dalam mengoptimalkan pelaporannya, dengan rapat check point B.04 ini, diharapkan ketersediaan…

Polewali Mandar–Setelah melalui proses yang panjang Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (DTPHP) Sulawesi Barat (Sulbar) melalui UPTD BBTPH berhasil memproduksi benih kacang tanah, Senin 1 April 2024. Keberhasilan ini merupakan pencapaian perdana UPTD BBTPH dalam memproduksi benih sumber kacang tanah. Perlu diketahui bahwa benih sumber tanaman pangan yang dihasilkan selama ini adalah benih sumber padi inbrida, jagung komposit, kedelai dan kacang hijau. Dengan sarana dan prasarana yang masih sangat minim, upaya produksi benih sumber kacang tanah dapat dilalui hingga pada proses akhir yaitu pengujian lab yang ditandai dengan terbitnya label benih. Benih sumber kacang tanah terdiri dari empat varietas kelas benih dasar (BD). Varietas calon benih kacang tanah yang diproduksi terdiri dari verietas Kancil, Katana, Bison dan Tasia 2. Kepala UPTD BBTPH Nasaruddin mengatakan, jumlah stok benih sumber kacang tanah pada saat berita ini diterbitkan sebesar 363 Kg dengan rincian varietas Kancil 90 Kg, Katana/BD 145 Kg, Bison/BD 120 Kg dan Tasia 2/BD 8 Kg. Produksi benih sumber kacang tanah yang dilaksanakan oleh UPTD BBTPH masih sangat terbatas mengingat kegiatan ini merupakan pemanfaatan lahan yang tidak menggunakan anggaran APBD maupun APBN. Benih sumber dengan kelas benih dasar ditandai dengan label putih dimana benih ini masih bisa diturunkan untuk menjadi benih sumber kembali benih pokok dan turunan terakhir adalah benih sebar. Sementara itu, Kepala DTPHP Sulbar, Syamsul Ma’rif berharap petani dapat memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan benih sumber kacang tanah itu, karena nilai ekonomi kacang tanah selalu stabil dipasaran. "Demikian pula untuk petani penangkar agar bisa menggunakan kesempatan perbanyakan benih sumber kacang tanah agar kita bisa mengurangi ketergantungan menginpor kacang tanah," ujarnya. Penulis : DTPHP Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju, – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat menghimbau masyarakat agar waspada terhadap potensi bencana. Hal ini disampaikan Plt Kepala Pelaksana BPBD Sulbar Muhammad Yasir Fattah atas arahan PJ Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh, Kamis 04/04/2024 Yasir menyampaikan, kepada seluruh BPBD Kabupaten diharapkan meningkatkan kesiapsiagaan dalam mengantisipasi berbagai dampak yang mungkin timbul akibat kondisi cuaca ekstrem dan potensi bencana alam. Dia juga berharap agar BPBD provinsi dan kabupaten berkoordinasi secara berkala untuk mengetahui informasi dan perkembangan kondisi cuaca di setiap wilayah. "Koordinasi yang baik antar BPBD Kabupaten dan juga BPBD Provinsi sangat diperlukan untuk memastikan respons yang cepat dan efektif dalam menghadapi berbagai situasi darurat akibat bencana alam," ujarnya. Selain itu, BPBD Sulawesi Barat juga mengimbau masyarakat untuk selalu waspada dan meminimalisir aktivitas di luar rumah, terutama pada saat kondisi cuaca ekstrem atau potensi bencana tinggi. Masyarakat juga diminta untuk menyiapkan tas siaga yang berisikan perlengkapan darurat serta untuk aktif mencari informasi terkait cuaca dan potensi bencana melalui media massa maupun media sosial. "Kami menghimbau masyarakat untuk selalu waspada dan siap menghadapi potensi bencana. Pastikan untuk selalu memperoleh informasi terkini terkait cuaca dan potensi bencana melalui sumber yang terpercaya, seperti BMKG dan BPBD," kata Muhammad Yasir Fattah. Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), sebanyak 15 daerah termasuk Sulawesi Barat saat ini berstatus waspada terhadap dampak cuaca ekstrem. Oleh karena itu, kewaspadaan dan kesiapsiagaan dari seluruh pihak diharapkan dapat mengurangi risiko dan dampak yang ditimbulkan oleh potensi bencana alam. Dengan sinergi antara BPBD, masyarakat, dan berbagai instansi terkait lainnya, diharapkan Sulawesi Barat dapat menghadapi potensi bencana dengan lebih baik serta mengurangi risiko terjadinya kerugian baik dari segi korban maupun kerusakan materiil. Penulis : BPBD Editor : humassulbar

Mamuju -- Pengukuran balita di Sulawesi Barat mencapai 60,42% pada bulan Maret 2024, menandai peningkatan kesadaran kesehatan di masyarakat, demikian diungkapkan dalam rilis yang dikeluarkan Dinas Kesehatan pada Apel pagi dan do'a bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Senin, 1 April 2024. Pengukuran ini dilakukan di 2165 Posyandu yang tersebar di seluruh wilayah provinsi, yang merupakan pusat pelayanan kesehatan masyarakat untuk ibu, balita, dan keluarga. Signifikansi pengukuran balita di Posyandu sangatlah penting, bukan hanya sebagai alat untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan balita, tetapi juga untuk mendeteksi masalah kesehatan dini yang mungkin dihadapi oleh anak-anak. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, Asran Masdy, mengatakan, kebahagiaannya atas peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ini, menekankan pentingnya peran Posyandu dalam menjaga kesehatan anak-anak. "Sayacmengajak orang tua di Sulawesi Barat untuk secara aktif mengunjungi Posyandu setiap bulan, mengingatkan bahwa langkah tersebut memiliki dampak besar dalam menjaga kesehatan dan pertumbuhan anak-anak. Dengan meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengukuran balita di Posyandu, diharapkan bahwa kesehatan balita di Sulawesi Barat akan terus meningkat, memberikan harapan bahwa generasi masa depan akan tumbuh menjadi anak-anak yang sehat dan tangguh," kata Asran. Penulis : Dinkes Editor : humassulbar

MAMUJU—Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik sekaligus Plt. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Setda Sulbar) Djamila, memimpin Rapat Pembahasan Petunjuk Teknis Pendistribusian Pangan, Kamis, 4 April 2024. Rapat tersebut dihadiri Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sulbar Masriadi Nadi Atjo beserta jajarannya, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulbar Suyuti Marzuki beserta jajarannya, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sulbar Abdul Waris Bestari beserta jajarannya, Kepala Biro Perekonomian dan Pembangunan Setda Sulbar Hamdani Hamdi beserta jajarannya dan para Pejabat Fungsional Biro Hukum Setda Sulbar. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Biro Hukum Setda Sulbar. Dalam rapat tersebut dipaparkan 1 (satu) Rancangan Peraturan Gubernur tetang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi Pangan dan 1 (satu) Keputusan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Stabilitas Harga Pangan Pokok Strategis. “Tujuan diadakan rapat tersebut adalah untuk memastikan bahwa Keputusan Gubernur Nomor 801 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Stabilitas Harga Pangan Pokok Strategis dapat digunakan sebagai payung hukum untuk melaksanakan distribusi pangan,” kata Djamila, Plt. Kepala Biro Hukum Setda Sulbar. Rancangan Peraturan Gubernur tetang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi Pangan, dirancang untuk digunakan dalam pelaksanaan kegiatan subsidi di masa mendatang. Sementara, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sulbar Abdul Waris Bestari mengungkapkan, adanya kekhawatiran Dinas Ketahanan Pangan terkait pelaksanaan fasilitasi distribusi pangan yang telah dilaksanakan dalam beberapa bulan terakhir, sehingga menurutnya dibutuhkan suatu peraturan yang menjadi pelindung. Pada rapat tersebut juga dibahas terkait bentuk pertanggungjawaban dan rekening belanja pelaksanaan fasilitasi distribusi pangan. “Jika redaksi di dalam pertanggung jawaban kegiatan pelaksanaan fasilitasi distribusi pangan sudah sesuai dengan rekening belanja, itu sudah tidak jadi masalah,” cetus Hamdani Hamdi, Kepala Biro Perekonomian dan Pembangunan Setda Sulbar. Di dalam rapat terbut dibahas juga terkait jenis komoditi pangan, sehingga peserta rapat menginginkan bahwa jenis ikan tidak perlu membatasi nama-nama atau jenis ikan di dalam petunjuk teknis tetapi cukup…

Mamuju--Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah Sulawesi Barat (Setda Sulbar) memperluas wawasan mereka dalam pengadaan jasa konstruksi melalui metode E-Purchasing. Webinar yang diselenggarakan pada Selasa, 2 April 2024 melalui platform Zoom tersebut merupakan inisiatif dari Bidang Bina Konstruksi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta. Webinar ini bertujuan untuk mendalami proses dan tahapan yang diperlukan dalam pengadaan jasa konstruksi menggunakan metode E-Purchasing. Dalam sesi tersebut, narasumber utama adalah Samsul Ramli, Founder Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia. Dalam pembukaannya, Samsul Ramli menekankan pentingnya adaptasi terhadap teknologi digital dalam pengadaan barang dan jasa, terutama dalam sektor konstruksi yang memerlukan pengelolaan yang efisien dan transparan. Dia juga memberikan wawasan tentang berbagai strategi yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan proses pengadaan dengan memanfaatkan teknologi E-Purchasing. Sementara, Plt. Kepala Biro PBJ Setda Sulbar, Muhtar mengatakan, partisipasi dalam webinar itu merupakan langkah penting bagi Biro PBJ untuk terus meningkatkan pemahaman dan penerapan teknologi dalam proses pengadaan. "Kami percaya bahwa dengan memperdalam pengetahuan tentang metode E-Purchasing, kami dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengadaan jasa konstruksi, menciptakan nilai tambah bagi masyarakat serta mempercepat pembangunan infrastruktur di Sulbar," ucapnya. Webinar ini menjadi langkah penting bagi Biro PBJ untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam mengoptimalkan proses pengadaan jasa konstruksi melalui pendekatan digital yang inovatif. Diharapkan, langkah-langkah ini akan membawa perbaikan signifikan dalam efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa di masa yang akan datang. Penulis : Biro PBJ Setda Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju – Dinas Ketahanan Pangan prov. Sulbar Berbagi Parcel Lebaran kepada Tenaga Non ASN lingkup Distapang Sulbar, Kamis 4 April 2024. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat Ir. Abd. Waris Bestari. M.Si, menyampaikan, pembagian parcel kepada jajarannya sebagai bentuk kebersamaan dalam menyambut hari raya Idul Fitri, serta untuk mempererat silaturahmi antar seluruh pegawai di Lingkup Distapang Sulbar. “Rezeki yang kita terima sebaiknya dapat kita bagi dengan kepada tenaga non ASN yang ada di Dinas Ketahanan Pangan Sulawesi Barat ini. Jangan dilihat nilainya tapi lihatlah keikhlasannya, Semoga ini menjadi salah satu pembersih rezeki yang diterima setahun terakhir. Jadi tentunya ini menjadi keberkahan tersendiri di Ramadhan pada tahun ini,” kata Waris. Sementara itu salah satu Tenaga Administrasi pada Dinas Ketahanan Pangan Sulawesi Barat Indra Adyatma, berterima kasih dan bersyukur atas kepedulian Bapak Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat. "Alhamdulillah kami telah menerima parcel ini dan sangat besar manfaatnya bagi kami terutama menjelang lebaran idul fitri di tahun ini. Kami juga bersyukur dan berterima kasih atas adanya parcel ini”. Semoga ditahun-tahun mendatang kegiatan seperti ini bisa berlanjut," tambahnya. (Rls)

Mamuju -Tenaga Administrasi Tidak Tetap (TATT) lingkup Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menerima paket Sembako dan Tunjangan Hari Raya (THR), Rabu (3/4/2024) Hadir dalam acara tersebut Kepala BKD Prov. Sulbar Bujaeramy Hassan, Sekretaris BKD Suhamta, para kepala bidang, dan seluruh TATT Lingkup BKD Prov. Sulbar menyerahkan paket dan THR tersebut. Kepala BKD Prov. Sulbar, Buajeramy Hassan mengatakan, pemberian THR dan paket sembako sebagai bentuk kepedulian jajaran BKD serta upaya untuk tetap menjaga silaturahmi. "Acara ini merupakan sarana untuk mengakrabkan diri dan semoga dapat meningkatkan kinerja kita semua," ujar Buajeramy. Lanjut Buajeramy, mengapresiasi kinerjanya dalam membantu kelancaran tugas BKD, Dia berharap bantuan yang diberikan dapat membantu TATT dalam memenuhi kebutuhan menjelang Hari Raya Idul Fitri. “Semoga pemberian paket sembako dan THR ini menjadi berkah menjelang hari raya idul fitri 1445 H,” ungkapnya. Dia juga berharap TATT dapat terus bekerja dengan semangat untuk membantu BKD dalam mencapai tujuannya. Salah satu TATT Mahyuddin berterima kasih kepada BKD Sulbar atas perhatian dan kepeduliannya terhadap TATT. "Silaturahmi ini sangat bermanfaat untuk menjalin hubungan yang lebih erat antar TATT dan BKD. Semoga dengan adanya acara ini, kinerja TATT semakin meningkat," kata Mahyuddin. Penulis : BKD Editor : humassulbar

Mamuju -- Tim Penggerak PKK Provinsi Sulbar menggelar kegiatan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Kelembagaan Posyandu Tingkat Sulbar beberapa waktu lalu di Maleo Grand Hotel dan Convention Mamuju. Acara tersebut merupakan bagian dari kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Hadir menjadi narasumber antara lain Pj. Ketua TP PKK Provinsi Sulawesi Barat, Ny. Ninuk Triyanti Zudan. Pengurus TP PKK Sulbar, Rini Lukita Sari menyampaikan, kehadiran Ketua TP PKK Sulbar, Ny. Ninuk Triyanti Zudan memberikan kontribusi penting dalam diskusi untuk meningkatkan kualitas tata kelola kelembagaan posyandu di tingkat provinsi. "Kehadiran dan partisipasinya menunjukkan komitmen yang kuat dalam memajukan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam hal pelayanan kesehatan dasar di tingkat lokal," kata Rini Lukita Sari. Ny. Ninuk Triyanti Zudan menyatakan pentingnya sinergi antara berbagai pihak terkait untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi posyandu sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. Beliau juga mengapresiasi upaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam menyelenggarakan kegiatan tersebut sebagai wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan kesehatan di tingkat provinsi. Acara tersebut dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk perwakilan dari pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan praktisi kesehatan. Diskusi yang berlangsung diharapkan dapat menghasilkan gagasan dan strategi yang konkret untuk meningkatkan kualitas tata kelola kelembagaan posyandu di Sulawesi Barat. Pj. Ketua TP PKK Provinsi Sulawesi Barat Ny. Ninuk Triyanti menyampaikan, Posyandu memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat, terutama di daerah pedesaan. " Saya berharap melalui diskusi hari ini, kita dapat mengidentifikasi tantangan dan menemukan solusi yang tepat guna meningkatkan efektivitas posyandu di Provinsi Sulawesi Barat. Terima kasih kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atas terselenggaranya acara ini, dan saya berharap kerjasama kita semua dapat menghasilkan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat," kata Ninuk Penulis : TP PKK Editor : humassulbar

MAMUJU -- Pemerintah Provinsi Sulbar melalui Dinas Lingkungan Hidup meminta agar pemerintah kabupaten melakukan antisipasi pengendalian sampah jelang Idul Fitri. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulbar Zulkifli Manggasali mengatakan , imbauan tersebut dikeluarkan sesuai arahan Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakrulloh dan imbauan yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) agar pemerintah daerah (pemda) dapat mengantisipasi timbulan sampah tambahan dampak aktivitas mudik dan Lebaran 2024. "Mengantisipasi terjadinya penumpukan sampah jelang lebaran dan mudik telah berkoordinasi dengan Pemerintah kabupaten seperti kabupaten Mamuju, agar melakukan pengendalian," kata Zulkifli. Ia menjelaskan, penumpukan sampah biasa terjadi akibat sampah makanan dan setalah shalat id. Sehingga pihaknya telah meminta untuk mempersiapkan personil melakukan pembersihan di tempat ibadah. Petugas yang ada pun nantinya akan bekerja maksimal. "Selain itu, diimbau kepada masyarakat agar ketika melaksanakan shalat id dapat memperhatikan sampah, Jangan menggunakan barang habis pakai, warga bisa mengunakan karpet atau bahan lainnya ketika melaksanakan shalat id," ucapnya. Ia menekankan, agar momentum ramadhan ini dapat menjadi momentum untuk semakin sadar terhadap kondisi lingkungan. Sekaligus kesadaran agar pentingnya menjaga kebersihan. (Rls)