Mamuju--Plt. Kepala Badan Kesbangpol Sulawesi Barat (Sulbar), Muh. Yusuf Tahir melakukan Penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 bersama seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama lingkup Pemprov Sulbar di Graha Sandeq Kompleks Kantor Gubernur Sulbar, Selasa 2 Januari 2024. Kegiatan ini dihadiri langsung Pj. Gubernur Sulbar, Prof. Zudan Arif Fakrulloh dan Sekprov Sulbar Muhammad Idris. Plt. Kepala Badan Kesbangpol Sulbar, Muh. Yusuf Tahir mengatakan, Badan Kesbangpol Sulbar siap melaksanakan komitmen bersama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, menumbuhkembangkan keterbukaan, serta memperlancar pelaksanaan tugas yang berkualitas, efektif, efisien, dan akuntabel terutama untuk pelayanan kepada masyarakat sesuai yang tertuang dalam Pakta Integritas. “Kesbangpol Sulbar siap melaksanakan komitmen, perbaikan dan peningkatan kinerja untuk pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2024, utamanya agenda nasional pelaksanaan Pemilu Serentak 2024," kata Muh. Yusuf Tahir, usai penandatanganan Disampaikan, fokus Badan Kesbangpol di awal tahun ini adalah bagaimana mempercepat fasilitasi pelaksanaan Pemilu Serentak 2024, utamanya yang berhubungan dengan mitra kerja yakni, KPU, Bawaslu,TNI/Polri. "Tentunya tujuan yang ingin kita capai yakni pelaksanaan Pemilu serentak yang aman dan kondusif, juga tak kalah pentingnya peningkatan Indeks Demokrasi Indonesia di Sulbar,’’ ungkapnya. Dia menambahkan, sebagaimana arahan Pj. Gubernur Sulbar pada Penandatanganan Pakta Intergritas adalah bagaimana mengoptimalkan program kerja di tengah kondisi fiskal yang terbatas. Kuncinya adalah terbangunnya kolaborasi, baik kolaborasi internal dalam organisasi, antar OPD maupun antar Pemda di enam kabupaten. Pakta integritas dibuat bersama pejabat di lingkup Pemprov Sulbar yang berfungsi untuk memperkuat komitmen dalam menjalankan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang mana pelaksanaannya merupakan wujud dari pencegahan dan pemberantasan korupsi dalam pelaksanaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. (rls)

MAMUJU–Awal Tahun 2024, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Amujib melakukan Penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, Selasa 2 Januari 2024. Ini jadi bukti nyata komitmen Kepala BPKPD Sulbar mewujudkan pengelolaan keuangan dan pendapatan lebih profesional. Berlangsung di Graha Sandeq Kompleks Kantor Gubernur Sulbar, Penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, juga dilakukan seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama lingkup Pemprov Sulbar. Kegiatan ini dihadiri langsung Penjabat (Pj) Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh dan Sekprov Sulbar Muhammad Idris. Penerapan Penandatanganan Pakta Integritas dalam penyelengaraan program kerja Pemprov Sulbar merupakan langkah untuk memastikan bahwa seluruh personil sanggup untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, serta peran dan wewenangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, dokumen tersebut merupakan wujud penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel, transparan dan bertanggungjawab dalam rangka menciptakan pemerintahan yang baik. Kepala BPKPD Sulbar Amujib menegaskan, penandatanganan ini merupakan bukti nyata komitmen BPKPD Sulbar mewujudkan pengelolaan keuangan dan pendapatan lebih profesional. Amujib mengingatkan kembali seluruh ASN BPKPD Sulbar, di Tahun 2024 ini melaksanakan komitmen tugas dan fungsi sesuai peraturan perundang-undangan untuk tidak melakukan penyimpangan sebagaimana yang termuat dalam point-point pakta integritas yang telah ditandatangani. Dia menyampaikan, BPKPD memiliki sumbangsih besar terhadap hasil pembangunan yang ada di Sulbar. Oleh sebab itu, BPKPD harus bekerja dan memberikan pelayanan yang optimal, untuk memberikan hasil yang terbaik. Sebagaimana diketahui, kegiatan ini merupakan penyampaian pernyataan komitmen dan kesiapan pribadi setiap aparatur sipil maupun pejabat negara yang diberi amanah sesuai jabatan masing-masing untuk selalu mematuhi dan menjalankan setiap point yang tercantum dalam pakta integritas. Terutama menjaga citra dan kredibilitas lembaga tempat bertugas dengan pelaksanaan kerja yang jujur, transparan dan akuntabel sesuai kode etik dan pedoman perilaku sesuai jabatan masing-masing. Menjauhkan diri dari sifat tercela, membantu dalam pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, tidak meminta dan atau menerima gratifikasi, tidak terlibat dalam…

Mamuju–Kasatpol PP Sulawesi Barat (Sulbar), Bujaeramy Hassan, melakukan Penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja dihadapan Pj. Gubernur Sulbar dan Sekprov Sulbar di Graha Sandeq, Selasa 2/1/2024. Penandatanganan tersebut juga diikuti seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama lingkup Pemprov Sulbar. Ditemui usai penandatanganan, Bujaeramy mengatakan dirinya ingin fokus menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya dalam hal penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan hal lain yang menjadi kewenangannya. “Terdapat beberapa poin penting yang wajib saya tunaikan di tahun 2024 dan saya optimis akan berusaha untuk menuntaskan apa yang menjadi kewajiban dan kewenangan saya, termasuk 8 (delapan) program prioritas Pj. Gubernur. Besok (hari ini) akan saya kumpulkan para Eselon III dan IV serta staf untuk mengatur strategi terbaik dalam melaksanakan arahan yang disampaikan oleh Pj. Gubernur, langkah-langkah strategis apa yang patut kita laksanakan serta mitigasi apa yang harus kita siapkan dalam mengantisipasi jika terdapat kendala dalam pelaksanaannya” ucapnya. Ia juga menyampaikan bahwa beberapa poin penting dalam Pakta Integritas yang harus dilaksanakan seperti komitmen pada pencegahan dan pemberantasan KKN, pencegahan gartifikasi dan benturan kepentingan, membangun budaya kerja yang jujur serta komitmen untuk mencapai target kinerja minimal 95 persen, realisasi keuangan minimal 95 persen, menuntaskan program 4+1, merespon setiap pengaduan masyarakat, melaksanakan 8 (delapan) program prioritas provinsi, publikasi kinerja, dan membangun budaya audiensi dengan masyarakat. Pada aspek penegakan perda dan menciptakan situasi ketenteraman umum yang kondusif di masyarakat, Bujaeramy komitmen akan melakukan kolaborasi. “Apalagi kita tahu, kita sebentar lagi akan menghadapi Pemilu, upaya kita bagaimana kita dapat memelihara keamanan, tentunya bekerjasama dengan instansi terkait, TNI, Polri dan yang lainnya,” jelas Bujaeramy. Di akhir perbincangan, Bujaeramy mengatakan akan melakukan evaluasi terhadap kinerja bawahannya. “Oh ya, besok (Kamis, 4 Januari) kita agendakan penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja antara saya selaku Kasat dengan semua eselon III dan IV serta Staf. Sebenarnya kita rencanakan penandatanganan hari ini, namun karena sesuatu…

Mamuju–Kasatpol PP dan Damkar Sulawesi Barat (Sulbar), Bujaeramy Hassan, mengadakan pertemuan dan mengumpulkan jajaran dan para stafnya di Ruang Rapat Kantor Satpol PP dan Damkar Sulbar, Jl. Abd. Malik Pattana Endeng, Rangas, Mamuju, Rabu, 3/1/2024. Pertemuan tersebut bukan tanpa sebab, Bujaeramy ingin ada perbaikan kinerja yang lebih baik dan cepat dari pada tahun sebelumnya, mengevaluasi kekurangan dan mencari solusi pemecahan masalah. Dalam rapat, Ia menekankan agar jajarannya lebih terpacu dalam bekerja dan melaksanakan tugas serta menggenjot progres kinerja dan tidak lupa program prioritas Pj. Gubernur, termasuk permasalahan 4 + 1 yang sedang digalakkan Pemprov Sulbar. “Kita harus gesit, bergerak cepat dan jeli melihat situasi, jika pada tahun lalu kita bergerak pada kisaran speed 2, 3 dan 4, maka tahun ini pergerakan kita harus lebih cepat lagi sehingga masyarakat lebih cepat bisa merasakan pelayanan yang kita berikan. Selain cepat, kualitas pelayanan juga harus semakin membaik, program prioritas Pj. Gubernur dalam melayani masyarakat harus kita aktualisasikan dengan baik” ucap Bujaeramy memberi motivasi kepada jajarannya. Bujaeramy juga menyinggung soal Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas para ASN. Ia menginginkan agar ASN jangan melupakan adat ketimuran, budaya Malaqbi dalam menjalankan tugas. “Pakta integritas adalah pengejawantahan dari tanggungjawab moril dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi kita pada suatu jabatan tertentu, sehingga harus dilaksanakan sesuai jalur tetap inovatif, kreatif, fleksibel tetapi tidak melanggar norma dan hukum yang ada. Secara khusus yang berkaitan dengan tugas-tugas kita selaku Pol PP, semua itu kita laksanakan secara humanis, menjunjung tinggi hak seluruh warga negara, tidak arogan, dan terpenting untuk selalu menjaga citra positif di tengah masyarakat,” pesan Bujaeramy. Hal terakhir yang disampaikan dalam rapat adalah soal publikasi kegiatan setiap bidang. Ia berharap agar semua bidang menyampaikan laporan kinerjanya ke publik secara berkala setiap minggu melalui bentuk rilis pemberitaan baik melalui media sosial OPD, website OPD, website Pemprov, media online, maupun media…

MAMUJU - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar langsung menindaklanjuti program kerja prioritas Pemprov Sulbar Tahun 2024. Hal itu ditandai dengan Penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar Mithhar Thala Ali disaksikan PJ Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh, Selasa 02 Januari 2024. Setelah itu, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar Mithhar Thala Ali langsung tancap gas dengan turun kelapangan mengunjungi sekolah-sekolah. "Ini memastikan mencapai penanganan ATS, makanya kita menemui Kadis Pendidikan Kabupaten Mamuju," kata Mithhar, Rabu 3 Januari 2024. Ia menambahkan agar penanganan ATS ini betul-betul diintervensi, sehingga dilakukan kordinasi dengan baik. "Bagaimana pengoperasian bus sekolah di Mamuju. Tadi disampaikan dalam waktu dekat bus dioperasikan setelah dilakukan branding mobilnya," tambahnya. Sementara itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar juga akan membuka kelas SMA jauh di pulau Bala-balakang Mamuju. "Kita juga memastikan anak-anak di usia sekolah bisa mendapatkan layanan pendidikan," ujarnya. Termasuk, mengintervensi program prioritas yang menjadi fokus kedepan mulai dari penanganan 4+1 Sulbar, yakni penanganan kemiskinan ekstrem, stunting, pengendalian inflasi, anak putus sekolah, perkawinan anak, program lainnya konektivitas wilayah, penanganan bencana dan lainnya.(rls)

Mamuju--Hari pertama masuk kerja pasca libur tahun baru 2024, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Sulawesi Barat (Sulbar) mengawalinya dengan mengikuti Apel Pagi dan Doa Bersama Lingkup Pemprov Sulbar melalui virtual, Selasa 2 Januari 2024. Apel dan Doa bersama dihadiri Kepala Dinas Perkim Sulbar Syaharuddin, para Pejabat dan seluruh Staf Lingkup Dinas Perkim Sulbar. Setelah Apel dan Doa Bersama dilanjutkan dengan Rapat Evaluasi Kinerja Tahun 2023 dan Pelaksanaan Target Kinerja Tahun 2024. Dalam rapat, Kepala Dinas Perkim Sulbar Syaharuddin menyampaikan kepada seluruh pejabat dan staf untuk kembali mengoreksi capaian – capaian tahun 2023 yang dianggap kurang, untuk lebih ditingkatkan lagi di tahun 2024. "Saya berharap di tahun 2024 ini kita dapat membangun kerja sama yang lebih baik untuk mencapai hasil yang lebih baik,” ujarnya. Tak kalah penting, dihari yang sama Kepala Dinas Perkim Sulbar juga melakukan Rapat Internal khusus Bidang Pertanahan membahas percepatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Bandara Tampa Padang menjadi topik utama pada rapat tersebut, sebagai tindaklanjut arahan Pj. Gubernur Sulbar untuk segera menyelesaikan hutang kepada masyarakat yang tanahnya belum dilunasi mulai tahun 2017 sampai saat ini. Olehnya itu, Syaharuddin menyampaikan kepada seluruh Staf Bidang Pertanahan untuk bergerak cepat menyelesaikan tahapan yang belum selesai dilakukan, khususnya tahapan penilaian tanah. Selain Bandara Tampa Padang, ada juga Arteri, BLK, Sport Center Ulumanda, Rumah Sakit Jiwa, Mapolresta, Lapas dan Pekuburan Petoosang di Kabupaten Polman yang akan diselesaikan pembayarannya. Kepala Dinas Perkim Sulbar optimis pembayaran tanah tersebut akan terselesaikan selama anggarannya disiapkan oleh pemerintah. (rls)

Mamuju--Jajaran Dinas Perhubungan Sulawesi Barat (Dishub Sulbar) melaksanakan Rapat Perdana Tahun 2024 pada hari pertama masuk kerja, Selasa 2 Januari 2024. Hal ini sebagai langkah awal untuk melaksanakan dan mewujudkan target perencanaan dan kinerja yang telah disusun. Pertemuan yang dilaksanakan di Ruang Rapat Dishub Sulbar itu dipimpin langsung Kepala Dishub Sulbar Maddareski Salatin dan dihadiri seluruh Kepala Bidang dan Staf Dishub Sulbar. Pada kesempatan itu, Kepala Dishub Sulbar Maddareski Salatin melakukan evaluasi terhadap beberapa indikator capaian kinerja tahun 2023 dan menyampaikan kepada seluruh jajaran untuk bekerja lebih baik lagi di tahun 2024. "Tingkat realisasi anggaran tahun 2023 sebesar 98,89 persen sudah memenuhi target yang direncanakan di tahun 2023. Namun, saya berharap hal ini bisa ditingkatkan lagi di tahun 2024 ini,"kata Maddareski. Tidak hanya realisasi, Maddareski juga menyampaikan kepada jajarannya bahwa impact dari pengeluaran belanja OPD ini harus dipastikan memberikan dampak yang langsung menyentuh kepada masyarakat, utamanya pelayanan sektor transportasi sebagaimana tugas dan fungsi OPD. Selain itu, fokus kepada 8 (delapan) program prioritas provinsi yang dicanangkan oleh Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh. Kepada seluruh jajarannya, Maddareski berharap agar terus meningkatkan disiplin dan komitmen untuk bekerja secara profesional serta tulus melayani masyarakat Sulbar. (rls)

MAMUJU - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggelar acara penandatangan pakta integritas dan perjanjian kinerja pejabat tinggi pratama tahun 2024, tyang dihadiri langsung oleh Pj Gubenur Sualwesi Barat, Prof Zudan Arif Fakrulloh, di Graha Sandeq Pemprov Sulbar, 2/1/2024 Kepala Dinas Pariwisata Daerah Sulawesi Barat, Darmawati Ansar, yang juga turut hadir dalam penandatanganan tersebut menyampaikan bahwa penandatangan pakta intregrita dan perjanjian kinerja adalah hal yang bersifat wajib dilakukan oleh Pejabat Tinggi Pratama sebagai wujud dari komitmen dalam melaksanakan tugas dan fungsi di masing-masing OPD. “Jadi kalau kita perhatikan redaksi dari setiap point yang ada dalam Pakta integritas maka dapat dikatakan bahwa hal ini menyangkut dengan komitmen personal dalam melaksanakan tugas, fungsi, tanggungjawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada,” ujarnya Sebagai tambahan, kepala Dinas yang bersuara merdu ini juga menyampaikan bahwa pada dasarnya poin utama dari pakta integritas juga menyangkit dengan kesanggupan setiap pejabat untuk untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme “Target kami adalah melaksanakan program yang telah direncanakan. Mengurai setiap program dalam outcome dan dampak yang lebih tertuju pada kesejahteraan masyarakat. Kami juga berharap bisa mencapai target realisasi program dan anggaran yang terstandar dan sesuai dengan domain kinerja. Initinya di tahun 2024, kami bisa menjalankan kinerja kami lebih baik dari tahun sebelumnya dan pariwisata menjadi lebih kuat dan membuat setiap hati terpesona pada Pariwisata Sulawesi Barat’, pungkasnya.(rls)

MAMUJU -- Biro Hukum Provinsi Sulbar bersama seluruh OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melakukan Penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Tahun 2024, di Graha Sandeq Kantor Gubernur Sulbar, Selasa, 2 Januari 2024. Penandatanganan tersebut dilakukan langsung PJ. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh dengan masing-masing kepala OPD yang disaksikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, Muhammad Idris, Kepala Biro Hukum Provinsi Sulbar Suyuti Marzuki menyampaikan, pihaknya bersama seluruh jajaran Biro Hukum siap bekerja keras sesuai apa yang tertuang dalam Pakta integritas yang telah ditandatangani. Dilakukannya kegiatan ini sesuai arahan Pj. Gubernur Sulawesi Barat sebagai wujud komitmen Pemerintah Provinsi Sulbar untuk mengawali Tahun 2024 dengan kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya. "Kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan pelayanan kepada seluruh customer dengan pemanfaatan teknologi informasi, keputusan gubernur saat ini telah dapat diproses dengan cepat melalui Aplikasi SRIKANDI, ke depan, layanan akan kami tingkatkan” kata Suyuti. Itu juga sejalan dengan keinginan Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh, menurutnya dengan ditandatanganinya Pakta Integritas (PI) dan Perjanjian Kinerja (PK) ini, menjadi kesepakatan bersama untuk program yang akan dikerjakan selama 365 hari. yaitu merawat dan mengurus rakyat dengan tujuan agar masyarakat sejahtera, senang dan berbahagia. “Itulah esensi pemerintahan. Untuk mengurus masyarakat agar sejahtera senang dan berbahagia, kita atur organisasi kita dulu, internal organisasi,” kata Prof. Zudan. Diharapkan setelah PI dan PK yang ditandatangi oleh seluruh pimpinan perangakat daerah ini, dapat menguatkan konsolidasi internal dengan tujuan menyamakan frekuensi sehingga kedepan dalam lebih mudah dalam menyelesaikan permasalahan. (Rls)

MAMUJU - Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat melakukan penandatanganan Pakta Integritas bersama seluruh pejabat pratama Pemprov Sulbar yang dihadiri langsung oleh Pj. Gubernur Sulawesi Barat, Bapak Prof. Zudan Arif Fakrulloh dan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, bapak DR. Muh. Idris DP, bertempat di Gedung Graha Sandeq Kompleks Rujab Gubernur Sulawesi Barat pada hari Selasa 2 Januari 2024. Usai menandatangani Pakta Integritas, Kadis DLH Prov. Sulbar, Zulkifli Manggazali, menyampaikan siap memperkuat komitmen bersama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, menumbuhkembangkan keterbukaan, serta memperlancar pelaksanaan tugas yang berkualitas, efektif, efisien, dan akuntabel terutama untuk pelayanan kepada masyarakat. “Kami siap bekerja ekstra dan mendukung efesiensi dan efektifitas pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan demi terciptanya pelayanan masyarakat yang akuntabel," ungkapnya. Pakta integritas dibuat bersama oleh pejabat di lingkungan pemerintah provinsi Sulawesi barat yang berfungsi untuk memperkuat komitmen dalam menjalankan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme dimana pelaksanaannya merupakan wujud dari pencegahan dan pemberantasan korupsi dalam pelaksanaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.(rls)