Mamuju--Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar Rapat Evaluasi Pelaksanaan Tugas-Tugas Kedinasan Tahun 2023, Selasa 2 Januari 2024. Kegiatan ini dilaksanakan setelah sebelumnya mengikuti apel pagi secara daring. Berlangsung di Ruang Rapat DLH Sulbar, Kompleks Kantor Gubernur Sulbar Wing 6 Lt. 2, Jl. H. Abd. Malik Pattana Endeng Mamuju, rapat ini dipimpin langsung Kepala DLH Sulbar Zulkifli Manggazali, didampingi para Kabid dan dihadiri para ASN DLH Sulbar. Kepala DLH Sulbar Zulkifli Manggazali mengatakan, rapat evaluasi tersebut bertujuan agar kedepannya ASN dan PTT dapat lebih meningkatkan kinerjanya. "Kami tidak bosan menyampaikan kepada ASN, yang pertama untuk tingkatkan disiplin dan kualitas dalam bekerja. Jadi pada intinya, mengajak seluruh ASN dan PTT untuk kedepannya dapat meningkatkan kinerjanya, apakah selama ini sudah diperbuat, lebih baik, dan untuk ditingkatkan lebih baik lagi,” kata Zulkifli. Kedepan, lanjut Zulkifli, juga diharapkan semua bidang untuk lebih menggalakkan lagi publikasi kepada masyarakat, baik melalui media online OPD dalam hal ini wesbsite dan sosial media DLH maupun media luar sebagai media patner dalam menyampaikan berita yang bermanfaat untuk masyarakat terkait DLH. Dalam pertemuan itu, Kepala DLH Sulbar menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Sekretaris, Kabid, ASN dan PTT atas kinerja dan prestasi yang telah diraih selama tahun 2023. (rls)

Mamuju --Inflasi Sulbar Desember 2023 diangka 1,82 persen jauh lebih rendah dibandingkan Desember 2022 yang berada diangka 4,85 persen. Bahkan, secara bulanan laju inflasi Desember 2023 diangka 0,14 persen, juga lebih rendah dibandingkam Desember 2022 diangka 0,52 persen Dengan angka inflasi 1,82 persen menjadikan provinsi Sulbar sebagai provinsi dengan inflasi terendah ke tiga nasional. Ditingkat regional, melihat dari sisi IHK, Mamuju dengan IHK 115,96 terendah di Pulau Sulawesi. PJ Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, penyumbang inflasi didorong oleh komoditas cabai rawit, cabai merah dan bawang merah. Tetapi penyumbang inflasi ini dapat dikendalikan dengan adanya sejumlah komoditi yang mengalami deflasi seperti Ikan Bandeng, Ikan Cakalang dan Ikan Layang. Kata Sestama BNPP ini, pengendalian inflasi merupakan salah satu prioritas Pemerintah Provinsi Sulbar pada 2024. Olehnya, Pemprov Sulbar mendorong program Gerakan Tanam Sejuta Cabai dengan menggunakan tambahan anggaran yang bersumber dari Insentif Fiskal pengendalian inflasi yang didapatkan dari Kemenkeu atas suksesnya kinerja pengendalian inflasi di Sulbar pada tahun 2023. Program Tanam Sejuta Cabai ini sebagai upaya pengendalian inflasi yang dilakukan pemprov Sulbar, sebab komoditas Cabai adalah salah satu penyumbang inflasi Sulbar. Komoditas ini mengalami kenaikan dikarenakan tingginya permintaan yang kian meningkat. Untuk itu, lanjut Zudan berharap dinas terkait membuat neraca untuk memantau pergerakan pangan di Sulbar "Dengan neraca pangan kita bisa bicara kedaulatan pangan," ungkapnya. (Rls)

Mamuju--Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, salah satu syarat untuk diangkat menjadi PPPK adalah sehat secara jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter unit pelayanan kesehatan pemerintah. Sehubungan hal tersebut, RSUD Sulawesi Barat (Sulbar) mendapatkan mandat langsung dari BKD Sulbar dalam memfasilitasi pemberian surat keterangan sehat bagi para Calon PPPK Guru Formasi tahun 2023, Selasa, 27 Desember 2023. Direktur RSUD Sulbar dr. Marintani Erna Dochri sangat menyambut baik hal itu dan berupaya memberikan pelayanan prima. Adapun pemeriksaan kesehatan yang dilakukan yaitu pemeriksaan bebas Narkotika, Psikotropika dan zat adiktif ( Napza), pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani, dan Tes kesehatan jiwa yang dilakukan mulai Rabu, 27 Desember sampai Jumat 5 Januari 2024. Jumlah peserta 705 orang. (rls)

MAMUJU - Dinas Ketapang Sulbar siap menindaklanjuti program prioritas Pemprov Sulbar Tahun 2024. Hal itu ditandai dengan penandatangan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 oleh Kepala Balitbangda Sulbar disaksikan PJ Gubernur Sulbar Zudan Arif Fakrulloh, Selasa 02 Januari 2024. Kepala Dinas Ketapang Sulbar Abdul Waris Bestari mengatakan beberapa program prioritas yang menjadi fokus kedepan mulai dari penanganan 4+1 Sulbar, yakni penanganan kemiskinan ekstrem, stunting, pengendalian inflasi, anak putus sekolah, perkawinan anak, program lainnya konektivitas wilayah, penanganan bencana dan lainnya. “Pakta Integritas ini sebagai komitmen Dinas Ketapang Sulbar siap menjalankan prioritas provinsi tahun 2024,” kata Hamzih, Rabu 3 Januari 2024. Ia menambahkan sebagaimana arahan PJ Gubernur pada penandatangan Pakta Intergritas kemarin adalah mengoptimalkan program kerja di tengah kondisi fiskal yang terbatas. Kuncinya adalah terbangunnya kolaborasi, baik kolaborasi internal dalam organisasi, antar OPD maupun antar Pemda di enam kabupaten. “Inilah yang menjadi arahan PJ Gubernur, dan kami siap melakukan kolaborasi di setiap tingkatan sehingga dapat mencapai target-target pembangunan pada 2024 ini,” ungkapnya.(rls)

Mamuju--Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Sulawesi Barat (Sulbar) Syaharuddin turut hadir dan melakukan Penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Tahun 2024 lingkup Pemprov Sulbar di Graha Sandeq Kompleks Kantor Gubernur Sulbar, Selasa 2 Januari 2024. Penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja dilakukan dihadap Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh didampingi Sekprov Sulbar Muhammad Idris. Sebelum penandatanganan dilakukan, Pj. Gubernur Sulbar pada kesempatan itu memberikan arahan tentang hal – hal yang wajib dilakukan setelah penandatanganan tersebut. “Penandatanganan ini untuk mengawali pekerjaan besar kita selama 365 hari," kata Prof. Zudan dalam arahannya. Prof. Zudan meminta agar seluruh Pejabat Tinggi Pratama dapat mengurus atau melayani masyarakat, memanfaatkan waktu yang ada dengan sebaik – baiknya, melakukan koordinasi dengan kabupaten terkait pekerjaan yang akan dilakukan serta selalu menyamakan frekuensi antara kepala OPD dan stafnya. Ditemui setelah penandatanganan, Kepala Dinas Perkim Sulbar Syaharuddin menyatakan segera akan menindaklanjuti arahan Pj. Gubernur Sulbar untuk melakukan penandatanganan Pakta Integritas Internal Perkim, sebelum melakukan aksi nyata dalam melayani masyarakat. Syaharuddin optimis akan menyelesaikan target kinerja, target realisasi dan membantu pemerintah menuntaskan program 4 + 1, responsif terhadap pengaduan masyarakat serta hal – hal lain yang akan membuat Sulbar lebih baik. (rls)

MAMUJU - Inspektorat Sulbar siap menindaklanjuti program prioritas Pemprov Sulbar Tahun 2024. Hal itu ditandai dengan penandatangan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 oleh Kepala Inspektorat Sulbar disaksikan PJ Gubernur Sulbar Zudan Arif Fakrulloh, Selasa 2 Januari 2024. Kepala Inspektorat Sulbar M Natsir mengatakan beberapa program prioritas yang menjadi fokus kedepan mulai dari penanganan 4+1 Sulbar, yakni penanganan kemiskinan ekstrem, stunting, pengendalian inflasi, anak putus sekolah, perkawinan anak, program lainnya konektivitas wilayah, penanganan bencana dan lainnya. “Pakta Integritas ini sebagai komitmen Inspektorat Sulbar siap menjalankan prioritas provinsi tahun 2024,” kata Hamzih, Rabu 3 Januari 2024. Ia menambahkan sebagaimana arahan PJ Gubernur pada penandatangan Pakta Intergritas kemarin adalah mengoptimalkan program kerja di tengah kondisi fiskal yang terbatas. Kuncinya adalah terbangunnya kolaborasi, baik kolaborasi internal dalam organisasi, antar OPD maupun antar Pemda di enam kabupaten. “Inilah yang menjadi arahan PJ Gubernur, dan kami siap melakukan kolaborasi di setiap tingkatan sehingga dapat mencapai target-target pembangunan pada 2024 ini,” ungkapnya.(rls)

MAMUJU - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar langsung menindaklanjuti program kerja prioritas Pemprov Sulbar Tahun 2024. Hal itu ditandai dengan penandatangan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 oleh Kepala Inspektorat Sulbar disaksikan PJ Gubernur Sulbar Zudan Arif Fakrulloh, Selasa 02 Januari 2024. Setelah itu, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar Mithhar Thala Ali langsung tancap gas dengan turun kelapangan mengunjungi sekolah-sekolah. "Ini memastikan mencapai penanganan ATS, makanya kita menemui Kadis Pendidikan Kabupaten Mamuju," kata Mithhar, Rabu 3 Januari 2024. Ia menambahkan agar penanganan ATS ini betul-betul diintervensi, sehingga dilakukan kordinasi dengan baik. "Bagaimana pengoperasian bus sekolah di Mamuju. Tadi disampaikan dalam waktu dekat bus dioperasikan setelah dilakukan branding mobilnya," tambahnya. Sementara itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar juga akan membuka kelas SMA jauh di pulau Bala-balakang Mamuju. "Kita juga memastikan anak-anak di usia sekolah bisa mendapatkan layanan pendidikan," ujarnya. Termasuk, mengintervensi program prioritas yang menjadi fokus kedepan mulai dari penanganan 4+1 Sulbar, yakni penanganan kemiskinan ekstrem, stunting, pengendalian inflasi, anak putus sekolah, perkawinan anak, program lainnya konektivitas wilayah, penanganan bencana dan lainnya.(rls)

MAMUJU - Dinsos Sulbar siap menindaklanjuti program prioritas Pemprov Sulbar Tahun 2024. Hal itu ditandai dengan penandatangan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 oleh Kepala Balitbangda Sulbar disaksikan PJ Gubernur Sulbar Zudan Arif Fakrulloh, Selasa 02 Januari 2024. Terlihat, hari ini 3 Januari 2024 Dinsos Sulbar langsung melakukan penandatanganan pakta integritas diinternalnya. Kadinsos Sulbar Rahmat Sanusi mengatakan beberapa program prioritas yang menjadi fokus kedepan mulai dari penanganan 4+1 Sulbar, yakni penanganan kemiskinan ekstrem, stunting, pengendalian inflasi, anak putus sekolah, perkawinan anak, program lainnya konektivitas wilayah, penanganan bencana dan lainnya. “Pakta Integritas ini sebagai komitmen Dinsos Sulbar siap menjalankan prioritas provinsi tahun 2024,” kata Rabu 3 Januari 2024. Ia menambahkan sebagaimana arahan PJ Gubernur pada penandatangan Pakta Intergritas kemarin adalah mengoptimalkan program kerja di tengah kondisi fiskal yang terbatas. Kuncinya adalah terbangunnya kolaborasi, baik kolaborasi internal dalam organisasi, antar OPD maupun antar Pemda di enam kabupaten. “Inilah yang menjadi arahan PJ Gubernur, dan kami siap melakukan kolaborasi di setiap tingkatan sehingga dapat mencapai target-target pembangunan pada 2024 ini,” ungkapnya. Dengan adanya pakta integritas bahwa Dinsos komitmen menjalankan program kerja tahun 2024 khususnya penurunan kemiskinan ekstrim. "Kita target zero kemiskinan ekstrim. Makanya kita lakukan penandatanganan pakta integritas di internal. Kita akan melaksanakan kegiatan dengan sungguh-sungguh. Jadi bukan hanya di pakta integritas tapi melaksanan dikegiatan masing-masing," tutupnya.(rls)

MAMUJU - Balitbangda Sulbar siap menindaklanjuti program prioritas Pemprov Sulbar Tahun 2024. Hal itu ditandai dengan penandatangan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 oleh Kepala Balitbangda Sulbar disaksikan PJ Gubernur Sulbar Zudan Arif Fakrulloh, Selasa 02 Januari 2024. Kepala Balitbangda Sulbar Muhammad Hamzih mengatakan beberapa program prioritas yang menjadi fokus kedepan mulai dari penanganan 4+1 Sulbar, yakni penanganan kemiskinan ekstrem, stunting, pengendalian inflasi, anak putus sekolah, perkawinan anak, program lainnya konektivitas wilayah, penanganan bencana dan lainnya. “Pakta Integritas ini sebagai komitmen PUPR Sulbar siap menjalankan prioritas provinsi tahun 2024,” kata Hamzih, Rabu 3 Januari 2024. Ia menambahkan sebagaimana arahan PJ Gubernur pada penandatangan Pakta Intergritas kemarin adalah mengoptimalkan program kerja di tengah kondisi fiskal yang terbatas. Kuncinya adalah terbangunnya kolaborasi, baik kolaborasi internal dalam organisasi, antar OPD maupun antar Pemda di enam kabupaten. “Inilah yang menjadi arahan PJ Gubernur, dan kami siap melakukan kolaborasi di setiap tingkatan sehingga dapat mencapai target-target pembangunan pada 2024 ini,” ungkapnya.(*)

Mamuju--Di penghujung tahun 2023, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (DTPHP) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menerima bantuan sarana vaksinasi kesehatan hewan dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Ditjen PKH Kementan RI), Senin, 18 Desember 2023. Bantuan sarana vaksinasi itu berupa refrigerator sebanyak 5 (lima) unit dan coolbox vaksin sebanyak 156 unit. Sarana vaksinasi tersebut akan digunakan petugas untuk melaksanakan kegiatan vaksinasi hewan, sehingga pelaksanaan di lapangan dapat berjalan lebih maksimal. Selain itu, dengan adanya penambahan sarana tersebut, maka rantai dingin vaksin akan terjaga dengan lebih baik lagi, karena selama ini sarana penunjang di kabupaten masih sangat terbatas. Bantuan sarana vaksinasi dapat terealisasi berkat adanya komunikasi dan koordinasi yang baik dilakukan oleh Kepala DTPHP Sulbar dengan Ditjen PKH Kementan RI. Kepala DTPHP Sulbar Muhtar mengatakan, refrigerator dan coolbox itu akan didistribusikan ke seluruh dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di 6 (enam) kabupaten, yaitu Mamuju, Majene, Polewali Mandar, Mamasa, Mamuju Tengah dan Pasangkayu. “Dengan adanya sarana rantai dingin ini, kami mengharapkan kegiatan vaksinasi yang selama ini sudah berjalan dengan baik, bisa lebih baik lagi dan kita bisa mengendalikan penyakit hewan yang ada di Sulbar," kata Muhtar. Kepala Bidang Peternakan dan Keswan Nur Kadar menyampaikan, kegiatan tahun 2024 juga tetap difokuskan pada pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan rabies, antraks, ASF (African Swine Fever), PMK (Penyakit Mulut dan Kuku), serta pengendalian penyakit jembrana. Oleh karena itu, kegiatan vaksinasi dan pengobatan penyakit hewan akan terus digalakkan di seluruh kabupaten dengan melibatkan petugas kesehatan hewan yang terdiri dari dokter hewan dan paramedik kesehatan hewan. (rls)