MAJENE -- Hari kedua pelaksanaan rapat kerja pimpinan Pemprov Sulbar membahas progres penanganan lima permasalahan daerah, yakni perkawinan anak, kemiskinan ekstrem, anak putus sekolah, stunting dan inflasi. Pj. Gubernur Sulbar, Prof. Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, Pemprov sudah membentuk satgas dan menentukan lima OPD menjadi koordinator untuk masing-masing permasalahan daerah, yakni Dinas Kesehatan untuk penanganan Stunting, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk Anak Putus Sekolah, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk Perkawinan Anak, Dinas Sosial untuk penanganan kemiskinan ekstrem dan Dinas Ketahanan Pangan untuk penganan inflasi. Masing-masing koordinator satgas ini akan berkoordinasi dengan OPD, baik lingkup Pemprov maupun OPD di enam pemerintah kabupaten di Sulbar. Selain itu melibatkan kementerian lembaga di Sulbar , baik OKP, kampus. Melalui satgas tersebut, langkah awal yang dikerjakan adalah melakukan instalasi, yakni tahap memasukkan ide dan cara kerja ke dalam sebuah sistem baru penanganan lima permasalahan daerah. "Sistem baru ini, yang tadinya bekerja sendiri sendiri menjadi bekerjasama dan sama sama bekerja. Ini yang akan kita lakukan. Bekerjasama dengan semua pihak. Kita harus instalasikan itu semua," ujar Sestama BNPP itu. Selain itu, dalam melakukan pengolahan data dengan cara membuat satu data yang akan menjadi rujukan bagi Satgas. "Rapikan betul datanya, idenya, Kabupaten melakukan apa? provinsi melakukan apa?," ungkapnya. Poin lainnya adalah melakukan revolusi APBD, yaitu merubah cara berpikir dan cara bertindak terhadap anggaran. "Bagaimana APBD digunakan untuk lima masalah itu, fokuskan kesana. Maka setiap program harus berdampak ke masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung. Yang tidak berdampak sama sekali kita evaluasi. Kalau kita tidak merubah mindset maka permasalahan ini tidak bisa kita selesaikan," tegas Zudan. Pada kesempatan itu, Zudan kembali menekankan 16 poin yang harus segera ditindaklanjuti, yakni (1). Membangun digitalisasi (SPBE) Cek akun pagi dan sore. Rubah mindset. Menuju Arsip Digital; (2) Koordinasi Jadwal diharmoniskan H-14 atau maksimal H-7 jadwal kegiatan masuk…

Majene --Satpol PP merupakan perangkat daerah yang diberi amanah oleh peraturan perundang-undangan sebagai penegak perda/perkada dan menjaga trantibum linmas di Provinsi Sulawesi Barat. Kepala Satpol PP dan Damkar, Bujaeramy Hassan menjelaskan, Trantibum Linmas sendiri bertujuan agar berkembangnya kehidupan masyarakat yang berbudaya, tertib, dan tenteram melalui empat indikator utama yaitu persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan perda/perkada, persentase pencapaian mutu minimal pelayanan dasar, persentase gangguan trantibum linmas yang diselesaikan, dan persentase perda/perkada yang ditegakkan. Bujaeramy Hassan lebih lanjut menjelaskan bahwa pada aspek akuntabilitas kinerja pelayanan publik, Satpol PP dan Damkar Prov Sulbar telah berupaya semaksimal mungkin untuk meng-upgrade semua kapasitas yang dimiliki agar pelayanan publik semakin membaik ditandai dengan meningkatnya penilaian SAKIP OPD secara signifikan dimana pada penilaian Sakip tahun 2021 Satpol PP dan Damkar Prov. Sulbar memperoleh predikat “Cukup” sedangkan pada penilaian Sakip tahun 2022 memperoleh predikat “Sangat Baik”. " Ini menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan di Satpol PP dan damkar semakin dekat pada kepentingan publik," ungkapnya. Indikator lainnya, proses penegakan Perda/Perkada yang telah dilakukan oleh personil Satpol PP dan damkar Prov. Sulbar sampai sejauh ini tidak menimbulkan kerugian baik fisik maupun materil secara signifikan sehingga tidak terdapat warga negara yang terdampak. "Hal ini penting untuk selalu menjadi perhatian kita bersama agar hak-hak masyarakat dapat selalu terjaga dengan baik. Secara simultan, kegiatan ini akan berdampak pada membaiknya tingkat kepercayaan warga masyarakat terhadap proses penegakan perda/perkada. Itu merupakan harapan kita bersama mengingat kebijakan pemerintahan daerah dalam mendorong pembangunan di Provinsi Sulawesi Barat akan terlaksana dengan baik jika didukung oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah juga baik," terang Bujaeramy. Selanjutnya, pada aspek penyelesaian gangguan trantibum linmas sampai dengan akhir semester I tahun 2023 telah tertangani dengan baik melalui kegiatan cegah dan deteksi dini serta penanganan gangguan trantibum linmas. "Hal ini dapat diwujudkan berkat peran penting dari stakeholder lain yang…

MAJENE -- Salah satu program Diskominfopers Sulbar dalam mengedukasi masyarakat adalah program Senter KIM, ini mendukung proses perkembangan digitalisasi yang ada di desa. Selama Semester I 2023, program Senter KIM sudah berjalan menyasar enam kabupaten. Bentuk pelaksanaan dengan mendorong pemanfaatan media sosial yang lebih sehat, dan menangkal berita hoax, pemanfaatan Infrastruktur Internet yang ada di desa-desa. Kepala Diskominfopers Sulbar Mustari Mula menjelaskan, melalui program Senter KIM ini juga mendorong penggunaan internet yang berkualitas, sehingga sasaran Senter KIM juga menyasar lokus kemiskinan ekstrem di pedesaan dengan harapan masyarakat dapat meningkatkan pendapatan melalui pemanfaatan teknologi. "Senter KIM ini juga sengaja kita memilih lokus desa yang terbilang masih tertinggal dalam hal teknologi, dengan masuknya senter KIM ke desa tersebut dapat membuka wawasan dan pengetahuan masyarakat," ungkapnya. Untuk melancarkan program ini, Diskominfo berkolaborasi dan sinergi dengan Diskominfo kabupaten dan Relawan TIK, membangun desain tekhnologi navigasi komunikasi internet. "Tujuannya agar koneksitas antar penduduk menggunakan perangkat telekomunikasi, baik berbasis radio komunikasi maupun smartphone yang minim jaringan internet dapat terintegrasi dengan baik," ungkapnya. Selain mendorong pemanfaatan teknologi di pedesaan, lanjut Mustari, pihaknya juga terus berbenah meningkatkan kualitas Sistem Akuntabilitas Kineja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan mendorong Sistem Pelayanan Berbasis Elektronik di Lingkup Pemprov Sulbar. Itu disampaikan Kepala Dinas Kominfo Sulbar Mustari Mula saat memaparkan Indeks Kinerja Utama (IKU) dihadapan Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakrulloh bersama Sekprov Sulbar, Muhammad Idris pada Rapat Kerja Pimpinan Pengendalian dan Inflasi Pelaksanaan RKPD- ABPD Tahun Anggaran 2023 Provinsi Sulbar di Aula Badan Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP) Majene, Selasa, 4 Juli 2023. Disebutkan, nilai SAKIP Lingkup OPD diangka 80 Poin, Indeks SPBE Perangkat Daerah 4,2 Poin , Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD 98,5 persen , Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD 75 persen, dan Nilai Reformasi Birokrasi 30 Poin. Selain itu, peningkatan juga terjadi pada pengelolaan data statistik sektoral dengan…

HUMAS SETJEN DPKN – Pekan Olahraga Nasional XVI KORPRI Tahun 2023 di Provinsi Jawa Tengah, yang akan diselenggarakan pada tanggal 13 s.d 23 Juli 2023, akan menjadi PORNAS terbesar sepanjang sejarah KORPRI. 10 hari jelang dibuka, tercatat 101 kontingen telah terdaftar, terdiri dari 31 kementerian, 32 Lembaga dan 38 Kontingen Provinsi. Sebagai perbandingan, PORNAS XIV KORPRI Tahun 2017 di Yogyakarta, mempertandingkan 7 Cabang Olahraga dan diikuti oleh 73 kontingen, terdiri dari 34 Provinsi dan 39 Kementerian/Lembaga. Sedangkan PORNAS XV KORPRI tahun 2019 di Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung diikuti oleh 86 Kontingen 34 Provinsi dan Kementerian/ Lembaga dengan mempertandingkan 9 Cabor. Dalam rilis yang diterima redaksi, Rabu (5/7/2023), PORNAS XVI KORPRI 2023 akan mempertandingkan 10 Cabor yaitu ; Balap Sepeda, Bola Voli, Bola Basket, Bulu Tangkis, Catur,Futsal, Gateball, Senam Korpri, Tenis Meja, Tenis Lapangan, dengan 54 Nomor Pertandingan dan memperebutkan 54 Medali Emas, 54 Perak dan 71 Perunggu. Tidak hanya sebagai kegiatan olahraga dan ajang silaturrahmi ASN dari berbagai provinsi, kementerian/Lembaga di seluruh Indonesia, event nasional 2 tahunan ini juga diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam menggerakkan roda perekonomian di provisi jawa tengah khususnya di sektor UKM, karena diperkirakan 9 ribu ASN akan tumpah ruah datang ke Kota Semarang, baik sebagai atlet, official, peninjau maupun penggembira. Kegiatan PORNAS akan diawali dengan Welcome Dinner (13/7/2023) di Lawang Sewu dan direncanakan akan dibuka oleh Presiden RI, Joko Widodo, Jum’at (14/7/2023) di GOR Jatidiri Semarang, Pelaksanaan Pertandingan (15-21/7/2023) dan Penutupan pada Jum’at (21/7/2023). Ketua Umum DP KORPRI Nasional, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH., saat memimpin rapat DPKN membahas persiapan PORNAS, Sabtu (1/7/2023) mendorong agar seluruh Kementerian/Lembaga dan Provinsi dapat memanfaatkan momentum PORNAS ini untuk dijadikan ajang silaturrahmi dan persaudaraan ASN/Anggota KORPRI. Ketum sangat mengapresiasi tingginya atusiasme peserta, sehingga PORNAS diikuti oleh 38 Provinsi seluruh Indonesia dan 63 dari 76 Kementerian/Lembaga yang ada.…

Majene -- Pj. Gubernur Sulbar, Prof. Zudan Arif Fakrulloh menyerahkan penghargaan kepada dua putra daerah yang berprestasi di bidang olahraga, pada Gala Dinner di Lapangan Tenis BPMP Sulbar, Selasa, 4 Juli 2023. PJ Gubernur Sulbar turut bangga atas prestasi yang ditorehkan kedua putra daerah Sulbar, yakni Ainul Yakin yang berhasil meraih medali emas pada ajang kejuaraan nasional (Kejurnas) atletik pada 20-26 Juni 2024 di Surakarta. Begitupun Ramlah Baharuddin, cabang olahraga dayung berhasil meraih dua medali perak pada ajang sea games di Kamboja. Kedua atlet dinilai mengharumkan nama daerah. Prof.Zudan pun mendukung agar Sulbar terus mendorong generasi menorehkan prestasi lebih banyak lagi, baik di tingkat nasional maupun internasional. "Ini pencapaian luar biasa dan saya harap terus mengembangkan potensi diri," ujar Zudan. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sulbar Safaruddin Sanusi mengatakan, penghargaan tersebut sebagai bentuk dukungan dan motivasi kepada atlet agar kedepan terus membuahkan prestasi. "Ini juga menjadi motivasi kepada semua pelajar dan pemuda di Sulbar agar terus mengembangkan potensi diri di bidang olahraga," ungkap Safar (rls)

Majene -- Dinas Komunikasi Informasi Persandian Statistik (Diskominfopers) Provinsi Sulbar berkomitmen meningkatkan kualitas Sistem Akuntabilitas Kineja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan mendorong Sistem Pelayanan Berbasis Elektronik di Lingkup Pemprov Sulbar. Itu disampaikan Kepala Dinas Kominfo Sulbar Mustari Mula saat memaparkan Indeks Kinerja Utama (IKU) dihadapan Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakrulloh bersama Sekprov Sulbar, Muhammad Idris pada Rapat Kerja Pimpinan Pengendalian dan Inflasi Pelaksanaan RKPD- ABPD Tahun Anggaran 2023 Provinsi Sulbar di Aula Badan Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP) Majene, Selasa, 4 Juli 2023. Disebutkan, Nilai SAKIP Lingkup OPD diangka 80 Poin, Indeks SPBE Perangkat Daerah 4,2 Poin , Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD 98,5 persen , Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD 75 persen, dan Nilai Reformasi Birokrasi 30 Poin. Selain itu, peningkatan juga terjadi pada pengelolaan data statistik sektoral dengan persentase cakupan pemenuhan data statistik dan Informasi Pembangunan Daerah yang Akurat 100 persen. Begitu juga mengenai penyebarluasan informasi yang ada dengan prsentase penyebarluasan Informasi melalui Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik diangka 85 persen. "Begitu juga untuk keamanan sistem, persentase pengamanan Informasi, Pengamanan Sistem Elektronik Aplikasi dan Pengamanan Signal sudah diangka 100 persen," kata Mustari. Mustari menjelaskan, pentingnya penerapan SPBE untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. "Ini juga sekaligus menjawab harapan masyarakat akan hadirnya pelayanan publik yang murah, pelayanan bermutu dan pelayanan yang transparan," pungkasnya. Untuk itu pula, lanjut Mustari salah satu program Diskominfopers Sulbar dalam mengedukasi masyarakat adalah program Senter KIM, ini mendukung proses perkembangan digitalisasi yang ada di desa. Misalnya pemanfaatan media sosial yang lebih sehat, penggunaan internet yang berkualitas, dan menangkal berita hoax, pemanfaatan Infrastruktur Internet yang ada di desa-desa. Ini yang kita mau berdayakan melalui manajemen bandwidth " ucap Mustari Mula Mustari menambahkan, Senter KIM sebagai upaya kolaborasi dan sinergi antara Diskominfo…

Majene -- Pemprov Sulbar menggelar Rapat Kerja Pimpinan (Rakerpim) dalam rangka pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RKPD-APBD 2023 Sulbar, di Aula BPMP Majene, Selasa , 4 Juli 2023. Rakor tersebut untuk memberikan penilaian atas capaian kinerja pembangunan bagi setiap OPD. Tujuannya untuk mengetahui realisasi anggaran serta kendala pelaksanaan APBD, serta membuahkan rekomendasi untuk pelaksanaan anggaran kedepan serta menjadi bahan untuk APBD Perubahan 2023. Secara umum, realisasi program APBD Sulbar 2023 per triwulan II baru di posisi 38,08 persen dari target 63,19 persen. Sementara realisasi anggaran 33,33 persen dari target 63,19 persen. PJ Gubernur Sulbar , Prof Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan, selain melihat realisasi, tujuan dari evaluasi yang dilaksanakan untuk mengukur sejauh mana dampak dari program yang telah direalisasikan. "Berdampak langsung itu apa, dan berdampak tidak langsung berapa dan tidak berdampak sama sekali itu berapa. Jadi bukan sekedar menyerap anggaran, tetapi sejauh mana realisasi atau anggaran yang digunakan berdampak langsung ke masyarakat,"tegas Zudan. Sekretaris BNPP itu juga menekankan, setiap program sebaiknya menyentuh, baik langsung dan tidak langsung, terhadap lima permasalahan daerah, yakni stunting, anak putus sekolah, perkawinan anak, kemiskinan ekstrim dan Inflasi. Namun ketika yang dikerjakan sama sekali tidak berdampak artinya sama halnya sekedar menghabiskan anggaran.. "Jangan-jangan program ini tidak berdampak sama sekali, evaluasi kinerja itu seperti itu," katanya. Lanjut Zudan, dari hasil evaluasi nantinya bisa menjadi dasar untuk memaksimalkan realisasi di sisa waktu enam bulan kedepan. Ia juga berharap setiap OPD lebih berani dalam memaparkan realisasi program yang dinilai tidak memberi dampak terhadap lima permasalahan daerah. "Kalau tidak berdampak sampaikan saya tidak berdampak apa apa. Tidak apa apa," tutup Zudan. Rakerpim berlangsung selama dua hari, 4-5 Juli 2023 dan dihadiri seluruh pimpinan OPD lingkup Pemprov Sulbar serta pejabat administrator (rls)

Majene -- Pj Gubernur Sulbar , Prof. Zudan Arif Fakrulloh didampingi Sekprov Sulbar Muhammad Idris serta seluruh OPD Pemprov Sulbar turut mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi dari Gedung Badan Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP) Majene, Selasa, 4 Juli 2023. Menurut Prof Zudan, soal inflasi Sulbar sendiri masih diposisi aman, namun perlu untuk tetap mengantisipasi berbagai pemicu terjadinya inflasi di daerah. "Belanja harus hemat, jangan boros," kata Sestama BNPP itu Hal itu sejalan dengan arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam rakor tersebut .Disampaikan , tingkat pertumbuhan domestik bruto (PDB) Indonesia berada di posisi 43 dari seluruh negara di dunia. Meski begitu, Ia menekankan agar setiap daerah terus melakukan langkah antisipasi potensi krisis global. "Ekonomi global akan melamban.Saya sampaikan kepada daerah , kita diminta fokus pada potensi krisis dan menjaga agar pendapatan agar sesuai. Pertumbuhan ekonomi harus tumbuh positif dalam enam bulan kedepan," ujar Tito dalam memimpin rakor secara virtual, Selasa 4 Juli. Ia pun menyampaikan beberapa poin yang harus menjadi perhatian daerah, antara lain konsumsi rumah tangga dan menjaga ketersediaan barang dan mengendalikan inflasi agar terjangkau oleh masyarakat serta mendorong pertumbuhan produksi dalam negeri "Antisipasi kemarau dan El Nino dan jaga stabilitas keamanan, apalagi tahun politik mulai memanas menjelang pemilu 2024," pungkasnya. Rapat pengendalian inflasi tersebut dipimpin Mendagri Tito Karnavian. (rls)

MAMUJU -- Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakrulloh memimpin apel bersama jajaran OPD, Kepala Sekolah dan Guru di lingkup Pemprov Sulbar secara virtual Senin 3 Juli 2023. Pada apel tersebut, Prof Zudan mengingatkan kepada seluruh peserta apel khususnya bagi Kepala Sekolah dan Guru untuk selalu mengedepankan karya. "Tolong disampaikan kepada seluruh murid di SMA, SMK dan SLB untuk terus mengedepankan karya, tentu karya ini sangat multidimensi bisa karya budaya,seni olahraga, karya ilmiah ini yang terus kita dorong sehingga bisa melahirkan prestasi," kata Zudan. Prestasi kata Zudan, dapat dilihat ketika kita mampu menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi dalam proses belajar menyelesaikan pendidikan. Ada dua yang perlu di cermati. Pertama , yaitu karya lebih utama dari gaya, sehingga ia mengajak bagaimana siswa melahirkan karya dan kedua prestasi lebih utama daripada gengsi. Kemudian menurut Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) itu dalam setiap bekerja dibutuhkan pengakuan atau legitimasi publik dan komunikasi yang baik. "Maka karya dan prestasi bisa menjadi salah satu legitimasi publik kita, institusi akan mendapatkan bila mampu memberikan program berdampak ke masyarakat," ucap mantan Dirjen Dukcapil iru. Tidak hanya itu , pada kesempatan itu Ia juga meminta kepada kepala Dinas yang menjadi penanggung jawab permasalahan seperti stunting, kemiskinan, pernikahan dini dan anak putus sekolah dan inflasi untuk melakukan intervensi sampai ketingkat desa. "Tolong para Kepala Dinas tahap instalasi segera dilakukan, tolong teman-teman turun ke Desa ajak kepala bidang ajak Puskesmas segera implemantasikan kerja," ucap Zudan. Yang terpenting dilakukan adalah menyamakan frekuensi yang sama agar penyelesaian masalah segera diselesaikan. Seluruh perangkat juga diharap dapat membuka layanan laporan terkait permasalahan yang dihadapi agar mempermudah masyarakat mendapatkan akses. (rls)

Mamuju, -- Pj Gubernur Sulbar Prof.Zudan Arif Fakrulloh merayakan idul adha di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Prof. Zudan bersama pejabat Pemprov Sulbar dan jamaah lainnya melaksanakan salat Idul Adha di Masjid Baitul Anwar, Kamis 29 Juni 2023 Pelaksanaan salat idul adha dimulai dengan pembukaan oleh PJ Gubernur Sulbar, dilanjutkan dengan salat Idul Adha dan Khutbah yang dibawakan oleh Al Habib Ishaq Bin Abdul Qodir Alaydrus, S.Pd.,M.P. PJ Gubernur Sulbar Prof.Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan, pelaksanaan idul adha dengan cara berkurban merupakan cara mendekatkan diri kepada Allah SWT. "Kita bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan cara berkurban," Untuk itu, Ia juga berharap 20 ekor sapi yang disumbangkan ASN Pemprov Sulbar di kurbankan untuk dibagikan kepada masyarakat. Zudan berharap sapi kurban bantuan Pemprov semakin bertambah setiap tahunnya. "Mudah-mudahan bukan lagi hanya 20 tetapi bisa menjadi 100 atau 200 ekor sapi. (rls)