MAMUJU -- Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakrulloh kembali mengingatkan kepada suluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar fokus bekerja sesuai tugas masing-masing. Dalam bekerja harus memperhatikan manajemen resiko, sebab setiap pekerjaan menurutnya memiliki resiko dan tantangan tersendiri. Hal itu disampaikan Pj Gubernur Sulbar saat memimpin apel pagi secara virtual bersama ASN lingkup Pemprov Sulbar, Senin, 24 Juli 2023 "Semua pimpinan opd dan kepala sekolah memperhatikan manajemen resiko, dalam bekerja tujuannya ada dua , yaitu menjaga keselamatan internal semua pegawai kemudian kinerja yang ada harus dirasakan masyarakat,"kata Zudan Menurutnya, terdapat empat masalah yang harus diperhatikan dalam bekerja yaitu resiko operasional, resiko liquiditas, resiko hukum dan resiko reputasi. Seluruh resiko itu harus menjadi perhatian serius. Yang terutama menurut Sestama BNPP iu adalah memperhatikan resiko hukum, sebab beberapa bulan terakhir masalah hukum menerpa sejumlah pejabat di lingkup Pemprov Sulbar. "Kemudian dijaga juga jangan sampai timbul resiko reputasi,"ucap Zudan. Ia pun meminta, agar Biro Hukum dapat melakukan pendampingan terhadap masalah hukum yang sedang dihadapi. Sebab dalam UU ASN, para ASN berhak mendapatkan pendampingan hukum. Para OPD pun diminta mengaktifkan seluruh media sosial sebagai corong informasi untuk memperlihatkan kinerja yang lebih produktif kepada masyarakat, yang terpenting adalah program yang berdampak langsung ke masyarakat. Selain itu, kepada seluruh opd yang serapan anggarannya masih dibawah target harus melakukan percepatan untuk melakukan intervensi program kegiatan. (rls)

MAMUJU -- Pemerintah Provinsi Sulbar melalui Tim pengendali Inflasi Daerah (TPID) melakukan pemantauan dan pengawasan mengatasi kelangkaan LPG 3 Kg yang terjadi belakangan ini di Sulawesi Barat. Pengawasan dilakukan, Sabtu 22 Juli 2023 TPID juga melakukan sidak ke SPPBE dan pangkalan LPG sebagai bentuk pengawasan yang dilakukan. Kepala Biro Ekbang Provinsi Sulbar Masriadi yang juga sebagai Satgas Inflasi mengatakan, kegiatan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan kelangkaan tabung LPG Subsidi tabung 3 Kg hal tersebut mencerminkan upaya dari Satuan Tugas Penanganan Kemiskinan, Stunting, Anak Tidak Sekolah, Pernikahan Anak, dan Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Hal tersebut juga selaras dengan arahan Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh yang tertuang dalam Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 296 Tahun 2023. Dari beberapa hasil sidak dan pemantauan di lapangan tim menemukan sejumlah persoalan yang menjadi penyebab kelangkaan di lapangan salah satunya mengenai distribusi yang tidak maksimal. "Hasil pemantauan dan pengawasan di lapangan, terungkap bahwa ketersediaan stok LPG subsidi tabung 3 Kg di beberapa Pangkalan di Kabupaten Mamuju saat ini dalam posisi aman atau dapat dipenuhi ke konsumen," kata Masriadi. Ia menjelaskan, meskipun terdapat beberapa isu kelangkaan di daerah tetangga, ketersediaan stok LPG tabung 3 kg saat ini di Kabupaten Mamuju tetap terjangkau oleh masyarakat dan konsumen. Upaya pengawasan dan pendistribusian yang dilakukan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah telah membantu menjaga ketersediaan LPG tabung 3 Kg sehingga masyarakat tetap dapat memperoleh pasokan yang cukup dan memadai. "Hal ini merupakan langkah penting dalam memastikan keberlanjutan pasokan energi LPG bagi masyarakat dan mencegah terjadinya kelangkaan ditengah masyarakat khususnya di Kabupaten Mamuju,"ucap Masriadi akhir pekan kemarin Menurutnya TPID akan memperketat pengawasan distribusi tabung gas 3 kg dengan mewajibkan seluruh pangkalan untuk melakukan pemeriksaan Kartu Keluarga dan NIK konsumen, serta menggunakan log book yang berisi data penerima LPG Subsidi tabung 3 Kg agar penyaluran tepat sasaran. TPID juga…

MAMUJU --Kejuaraan Daerah Voli Pantai tingkat Pelajar SMA/ Sederajat secara resmi dibuka oleh Pj Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh bersama Forkopimda se -Sulbar, di Mamuju, Minggu 23 Juli 2023. Kejurda Voli Pantai tingkat pelajar SMA/sederajat ini pertama kali digelar di Sulbar, dan akan berlangsung 23-27 Juli 2023. Pj.Gubernur Sulbar mengapresiasi Dispora Sulbar. Ia pun berkomitmen mendukung kegiatan tersebut dan berharap Dispora kembali menghadirkan event yang lebih banyak lagi. "Ini adalah event yang bagus dan positif saya apresiasi dan mendukung event-event seperti ini kita perlu banyak event, kalau perlu tiap bulan ada event voli pantai, voli lapangan, bulu tangkis karate, silat, berkuda dan banyak lagi," ujar Prof.Zudan. Zudan berharap event Voli Pantai terus berlanjut dan lebih meriah, bahkan Ia berharap event serupa hadir memeriahkan HUT Kemerdekaan dan HUT Sulbar mendatang. "Mudah-mudahan acara kita ini terus berlanjut dianggarkan yang cukup dengan para kepala UPTD dan TAPD karena dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Selamat bertanding jaga terus sportivitas," ucap Zudan. Pada kesempatan itu, Sestama BNPP itu juga menyampaikan, dirinya yang baru saja menutup Pornas Korpri di Semarang turut bangga, sebab dari 101 kontingen dari 38 provinsi, Sulbar mampu membawa pulang satu perak dari cabor Catur atas nama Budiman. Kepala Dispora Sulbar Safaruddin Sanusi menyampaikan Voli Pantai tersebut bagian dari rangkaian proses pembinaan para atlet di tingkat usia pelajar. "Sekaligus juga sebagai ajang seleksi para atlet untuk menuju pada kejuaraan pelajar tingkat nasional," ungkapnya. (rls)

MAMUJU -- Pemerintah Provinsi Sulbar terus mendorong agar anak tidak sekolah dapat memperoleh pendidikan dengan baik. Momentum peringatan hari anak nasional, hendaknya menjadi waktu yang tepat memastikan anak anak kita yang berumur tujuh sampai 18 tahun terlayani pendidikan. Menurut Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulbar Mithar, Dinas Pendidikan telah ditugaskan untuk menjadi penanggung jawab pengentasan anak tidak sekolah, sesuai surat keputusan Pj Gubernur Sulbar tentang pembentukan satuan tugas penanganan kemiskinan ekstrem, stunting, anak tidak sekolah (ATS) dan perkawinan anak dini. Atas surat tersebut Dinas Disdikbud bergerak cepat dengan memaksimalkan jejaring potensi melibatkan guru-guru di semua kabupaten melaksanakan rekonfirmasi data yang disampaikan oleh BKKBN, bahwa di Sulbar ini terdapat kurang lebih 48.000 anak tidak sekolah. "Dari hasil rekonfirmasi data tersebut selama lebih dari dua minggu sudah terkonfirmasi data kurang lebih 4.000, dan hasilnya ternyata hanya 1.112 anak yang tidak sekolah. kurang lebih 3.000 ternyata bukan anak tidak sekolah, tetapi mereka ada yang sementara sekolah di SD, SMP, SMA sederajat bahkan sudah ada yang kuliah," kata Mithhar, Minggu, 23 Juli 2023. Selain itu, dari data tersebut ditemukan anak yang sedang sekolah di pendidikan non formal, termasuk ditemukan anak yang telah pindah domisili. "Dari data yang ada banyak hal yang teman-teman guru dapatkan di lapangan dan terasa data yang ada janggal," ucap Mithhar. Menurutnya, dari hasil rekonfirmasi data tersebut jika ditemukan anak yang tidak sekolah maka Diknas langsung mengajak anak tersebut untuk sekolah. "Dari data yang sudah di dapatkan ini, kita semakin semangat untuk bergerak terus guna memastikan tidak ada anak di Sulawesi Barat ini tidak terlayani pendidikan," kata mantan Kadisdikbud Majene itu. Ia juga mengatakan, untuk lebih mempercepat penanganan ATS, Tim ATS Disdikbud Sulbar juga telah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten terutama dengan Disdikbud setempat. (rls)

SEMARANG -- Gelaran Pornas Korpri ke-XVI tahun 2023 di Semarang Jawa Tengah resmi berakhir. Ditutup dengan closing ceremony oleh Menpora Ario Bimo Nandito Ariotedjo, Jumat 21 Juli 2023 malam di GOR Jatidiri Semarang Ketua PP Bapor Korpri Prof M Asrorun Ni'am Sholeh mengatakan, untuk Pornas tahun ini menjadi Pornas terbesar, diikuti 101 kontingen dan 31 lebih Kementrian lembaga. Ia juga menyampaikan selamat kapada Jawa Tengah yang keluar keluar sebagai juara umum disusul Kemenpora, Jawa Timur, Bali dan Jawa Barat. Sementara Sulbar harus bertengger di urutan 23. Penyelenggaraan Pornas di Semarang telah menorehkan kesuksesan besar , selain karena banyaknya peserta, gelaran Pornas juga tidak banyak mengalami masalah. Ketua Umum DPN Korpri Nasional, Prof Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, Pornas merupakan tersukses dan terbesar, tanpa ada masalah yang signifikan. "Terimakasih kepada tuan rumah, terimakasih kepada pak Menpan dan Menpora dan seluruh dan tuan rumah, yang telah mendukung suksesnya Pornas Korpri," kata Zudan. Untuk persiapan kedepan Ia berharap seluruh atlet agar tetap menjalin kebersamaan, "Ini adalah bagian untuk tetap mengukuhkan silaturahmi, jadikan pornas korpri menjadi energi untuk ASN. Ini juga menjadi ruang kita untuk memperkuat kinerja kita jaringan kita dan sinergi kita sampai bertemu di Pornas ke XVII Sumatera Selatan lebih banyak cabang olahraga,"kata Zudan Sementara untuk kontingen Sulbar, Ia mengatakan bersyukur karena Sulbar telah menorehkan medali perak. Sehingga ia berharap kedepan seluruh atlet agar memperbanyak latihan, Bapor juga diminta untuk melakukan seleksi terhadap atlet di masing-masing cabor untuk gelarna Pornas ke XVII mendatang. "Khusus Sulbar latihan lebih teratur cabor harus ditambah dan dikader dan diseleksi sampai di kelas eksekutif. Terkait dukungan anggaran kita akan dukun,"sambung Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh. Sementara , Menpora Dito Ariotedjo mengapresiasi gelaran Pornas XVI Korpri 2023 berjalan sukses dengan meriah. Ia juga mengusulkan agar kedepan tidak hanya ada kelas eksekutif tetapi menambah kelas untuk Menteri. Ia…

Mamuju--Dinas Kesehatan Sulawesi Barat (Sulbar) melaksanakan Rapat Koordinasi Teknis (Rakontek) Perencanaan Kesehatan Tahun 2024 di Hotel Marannu Mamuju, Kamis 20 Juli 2023. Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait dengan sektor kesehatan dari seluruh kabupaten di Sulbar. Adapun peserta Rakortek terdiri dari para Kepala Dinas Kesehatan kabupaten se-Sulbar, para Direktur Rumah Sakit se-Sulbar, serta para Kepala Bidang dan Pengelola Program Lingkup Dinas Kesehatan Sulbar. Tujuan utama pelaksanaan Rakontek adalah membahas dan merumuskan usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik tahun 2024, yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di daerah. Berbagai narasumber dari instansi terkait memberikan paparan mengenai topik-topik penting yang berkaitan dengan perencanaan kesehatan dan pengelolaan DAK. Materi yang disampaikan antara lain adalah: Akselerasi masalah pembangunan manusia Sulbar oleh Bappeda Sulbar. Materi ini menyoroti upaya-upaya percepatan pembangunan di bidang kesehatan dan manusia di provinsi tersebut. Kebijakan DAK Fisik dan Non Fisik dalam mendukung pembangunan kesehatan di daerah oleh Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Kesehatan RI. Materi ini membahas tentang berbagai kebijakan terkini terkait DAK, baik yang bersifat fisik maupun non fisik, yang dapat mendukung pembangunan kesehatan di daerah. Pengendalian dan pengawasan pengelolaan DAK oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulbar. Materi ini mengulas strategi pengendalian dan pengawasan dalam pengelolaan dana yang dialokasikan untuk kesehatan di provinsi. Monitoring dan evaluasi kinerja keuangan DAK Tahun 2023 oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Mamuju. Materi ini memberikan informasi mengenai evaluasi pelaksanaan DAK tahun sebelumnya dan pembelajaran untuk peningkatan kinerja keuangan pada tahun berikutnya. Plh. Kepala Dinas Kesehatan Sulbar dr. Darmawiyah berharap melalui Rakontek Perencanaan Kesehatan tersebut, sinergi antarstakeholder dapat terjalin dengan baik, sehingga implementasi program kesehatan di daerah dapat berjalan efektif dan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Sulbar pada tahun mendatang. Kegiatan dilanjutkan dengan desk dan pembahasan usulan DAK Fisik tahun 2024, yang mana para peserta aktif berpartisipasi dalam merumuskan rencana kesehatan…

Mamasa--Tim Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulbar turun langsung ke lokasi khusus (lokus) penanganan empat permasalahan daerah plus satu, di Kecamatan Tabulahan, Kabupaten Mamasa, Jumat 21 Juli 2023. Empat permasalahan daerah plus satu dimaksud adalah kemiskinan, stunting, Anak Tidak Sekolah (ATS), pernikahan anak dan inflasi. Kegiatan itu melibatkan semua stakeholder baik dari pemkab Mamasa, hingga aparat pemerintahan dari tingkat kecamatan dan desa di lokus tersebut. Itu dilakukan berdasarkan perintah Kepala Dinas ESDM Sulbar sebagai tindaklanjut arahan dari Pj. Gubernur Sulbar, melalui Satgas yang telah dibentuk dalam rangka penanganan kemiskinan, stunting, ATS, pernikahan anak dan inflasi. Dalam hal ini, Dinas ESDM Sulbar selaku koordinator untuk dua kecamatan di Kabupaten Mamasa, yaitu Kecamatan Tabulahan dan Buntu Malangka. Dipimpin langsung Kepala Bidang Mineral dan Batubara (Minerba) Dinas ESDM Sulbar, Ilham, intervensi yang dilakukan di lokus itu yaitu berkoordinasi dengan Camat Tabulahan, Kepala Puskesmas Tabulahan, para penyuluh KB dan pemerintah kelurahan dan desa. Selanjutnya, bersama-sama mengunjungi masyarakat sasaran yakni keluarga anak resiko stunting, dengan menyerahkan satu rak telur untuk dikonsumsi selama satu bulan penuh. Kemudian, menyasar masyarakat miskin ekstrem dengan menyerahkan bantuan makanan dan mendata masyarakat miskin yang belum menikmati listrik PLN. Kepala Bidang Minerba Dinas ESDM Sulbar, Ilham mengatakan, berdasarkan informasi dari camat Tabulahan dan sekretaris lurah Lakahang masih ada warga di kecamatan itu yang belum pernah tersentuh bantuan, tinggal di rumah gubuk berukuran 2x3 meter yang tidak layak huni, tidak miliki MCK, listrik, dan orang tua terkena penyakit gondok tinggal bersama dua cucunya. "Satu cucunya masih SMP dan satunya lagi nikah dibawah umur, di wilayah Kecamatan Tabulahan, Kelurahan Lakahang. Ini perlu jadi perhatian kita bersama,"kata Ilham (mhy)

Mamuju -- Inspektorat Sulbar melakukan rapat koordinasi membahas penanganan stunting, kemiskinan, perkawinan anak, anak tidak sekolah dan inflasi secara virtual, Jumat , 21 Juli 2023. Dalam hal ini, Inspektorat Sulbar menjadi penanggung jawab untuk pengendalian inflasi di dua kecamatan, yakni kecamatan Pasangkayu dan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu. Dengan melakukan komunikasi efektif dengan OPD pemkab serta pemerintahan dari tingkat kecamatan dan kelurahan/desa di dua kecamatan tersebut. Rapat tersebut sebagai tindak lanjut dari arahan PJ Gubernur Sulbar, melalui Satgas yang telah dibentuk meminta setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sulbar melakukan koordinasi dalam rangka Penanganan Anak Putus Sekolah, Kemiskinan, Stunting, Perkawinan Anak, dan Pengendalian Inflasi. Dalam hal ini Inspektorat Pemprov Sulbar bertanggungjawab untuk dua kecamatan, yakni kecamatan Pasangkayu dan Bambalamotu, Asisten I Pemprov Sulbar Herdin Ismail, berharap setiap OPD secara rutin melakukan rapat untuk mengecek progres penanganan yang dilakukan. "Mari kita bersama-sama mengambil peran. Meskipun kecil, tapi kita berbuat untuk kemaslahatan. Yang penting ada kerja-kerja nyata yang bisa kita berikan," ujar Herdin dalam membuka rapat secara virtual tersebut Inspektur Pemprov Sulbar M. Natsir menjelelaskan, dari 16 poin arahan Pj Gubernur Sulbar, salah satunya melakukan penanganan empat masalah plus pengendalian inflasi dengan tujuan membahagiakan masyarakat. Terkait empat permasalahan tersebut, lanjut Nataur mengurai, untuk stunting di Pasangkayu tercatat 2.572 anak di Kecamatan Pasangkayu, 7917 anak di Bambalamotu. Untuk kemiskinan ekstrim 360 keluarga sasaran di Pasangkayu dan 389 keluarga sasaran di Bambalamotu. Anak Tidak Sekolah (ATS) tercatat 956 anak di Pasangkayu dan 714 anak di Bambalamotu. Untuk Perkawinan anak sendiri tercatat nihil di dua kecamatan tersebut. Melalui data itu, lanjut Natsir, pada minggu IV Juli menarget data awal yang telah ada akan dilakukan verifikasi. "Pastikan orangnya rill ada," Adapun rencana aksi akan dikemas dengan dia program kegiatan, yakni Gebyar Proklamasi pasa minggu III Agustus dengan kegiatan Pemberian perlengkapan sekolah anak putus sekolah menargetkan 100 anak, dan…

SEMARANG -- Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakrulloh melakukan pertemuan bersama Mahasiswa IKAMA Sulbar Yogyakarta dan FKMS Mahasiswa Semarang, di Semarang Jawa Tengah Kamis 20 Juli 2023 malam Pertemuan itu dilakukan mahasiswa dalam rangka silaturahmi sekaligus audiensi bersama jajaran pemerintah Provinsi Sulbar. Dalam pertemuan itu Mahasiswa mendorong pemerintah provinsi agar mahasiswa yang mengenyam pendidikan di luar Sulbar mendapat perhatian pemerintah Provinsi Sulbar. Ketua IKAMA Sulbar Yogyakarta, Muhammad Afif Tarjih mengatakan, mengatakan dalam pertemuan itu mahasiswa mendorong agar Pemerintah dapat memperhatikan terkait asrama putri yang di Yogyakarta, dan Semarang termasuk mengenai beasiswa. "Beberapa poin yang kami ingin sampaikan kepada Pj Gubernur yaitu agar asrama mahasiswa dapat diperhatikan, termasuk fasilitas kebudayaan seperti pakaian adat serta alat musik karena selama ini kami selalu meminjam," kata Afif. Hal itu juga disampaikan juga oleh Kordinator FKMS Sulbar Andi Dwi Sasmianto RM, bahwa berdasarkan data yang dimiliki banyak mahasiswa Sulbar yang berkuliah di Semarang sehingga Pemprov harus menyediakan asrama untuk mahasiswa. "Kami mendorong asrama permanen, selain itu kami ingin agar Implementasi pergub nomor 42 tahun 2000 terkait beasiswa prestasi, karena implementasi pergub itu belum kami rasakan," ucap Dwi. Menanggapi itu PJ Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh mengatakan pertemuan bersama mahasiswa dirinya lebih memposisikan diri sebagai orang tua mendengarkan apa yang dirasakan dan menjadi permintaan. "Pemerintah provinsi akan melihat dan menseleksi apa yang dapat dilakukan untuk penguatan yang kuliah di luar Sulbar," kata Zudan. Harapannya , agar para mahasiswa dapat membangun jaringan lebih luas menjadi diaspora Sulbar, dapat membawa nama baik Sulbar dengan tradisi yang dimiliki. Selain itu, untuk pengembangan keilmuan dan keorganisasian mahasiswa bersama Pemprov mengagendakan melakukan pembinaan dan pelatihan melalui zoom secara rutin dua Minggu sekali dengan tema seperti Wirausaha, personal branding dan kepemimpinan.(rls)

MAMUJU -- Inovasi layanan berbasis digital terus dimaksimalkan Pemerintah Provinsi Sulbar, literasi kepada masyarakat untuk bertransaksi secara non tunai dalam pembayaran pajak dan retribusi merupakan upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis digital. Layanan berbasis digital itu juga merupakan tindak lanjut dari arahan Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakrulloh, sejak Juni yang lalu. Ia mendorong seluruh layanan di bulan Juli ini sudah dilakukan secara digital. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Pemprov Sulbar Amujib mengatakan, seluruh fasilitas layanan di seluruh Samsat terus ditingkatkan, bahkan kesiapan sarana pelayanan transaksi non tunai sudah siap seratus persen. Hanya saja pemanfaatan untuk sarana pelayanan itu bergantung masyarakat dan seluruh petugas yang melayani. Karenanya, pihaknya terus mengajak masyarakat dan semua petugas agar bertransformasi ke layanan transaksi digital. "Sekarang untuk progres pembayaran non tunai sudah 80,38 persen, di seluruh Sulbar," kata Amujib, baru-baru ini. Menurutnya, dengan pembayaran non tunai, berbagai manfaat serta kemudahan dapat dirasakan masyarakat. "Kemudahan yang diberikan dengan transaksi non tunai itu bisa dilakukan pembayaran dimana saja dan kapan saja, kemudian akuntabilitas pembayaran juga terjaga,"kata Amujib. Ia menambahkan, BPKPD bersama seluruh Samsat saat ini siap menerapkan transaksi non tunai, baik secara sarana dan prasarana, hanya saja itu perlu dukungan seluruh pihak termasuk masyarakat, agar dapat melakukan transaksi secara non tunai. "Kita terus akan genjot optimalisasi agar seluruh masyarakat bisa menggunakan pembayaran secara non tunai. Bulan Juli ini, semua kanal non tunai sudah kita siapkan untuk realisasi 100 persen itu perlu dukungan masyarakat," ucap Amujib. Hanya saja, Ia mengaku, beberapa kendala masih ditemukan salah satunya kendala mengenai jaringan yang belum maksimal menyasar seluruh kabupaten. (rls)