Kominfo Sulbar-- Seleksi kompetensi bidang (SKB) bagi calon aparatur sipil negara (ASN) yang dinyatakan lolos dalam ujian CPNS melalui computer assisted test (CAT) lingkup Pemprov Sulbar tahun 2019 berlangsung di Kantor UPT BKN Mamuju, Rabu, 2 September 2020 Pelaksanaan SKB formasi 2019 tersebut dibuka oleh Sekprov Sulbar , Muhammad Idris, diikuti oleh 768 peserta. Pelaksanaan SKB tersebut dijadwalkan dilaksanakan bulan April 2020, akan tetapi , adanya pandemi covid-19 sehingga pelaksanaannya diundur, 2-4 September 2020 Sekprov Sulbar, Muhammad Idris yang membuka SKB tersebut menyampaikan, melalui kompetisi tersebut, diharapakan dapat menghasilkan ASN terbaik di setiap formasi yang di butuhkan Pemprov Sulbar saat ini "Melalui kompetensi yang ketat ini kita akan menyeleksi kandidat untuk menemukan siapa yang menjadi terbaik di antara mereka serta menemukan seorang yang bisa menjadi sebuah figuran untuk dipekerjakan di pemerintahan ini," kata Idris Idris pada kesempatan tersebut juga menghimbau agar setiap peserta tidak berpikir untuk membeli suatu jabatan yang instan sebab itu bisa merugikan dirinya sendiri. "Saya pastikan kalau ada peserta yang ditemukan menyodorkan uang kepada oknum pegawai maka setelah pelulusan nanti pasti kita akan ditindak dan saya meminta kalau ada yang mendapatinya untuk segera melaporkannya," tandas Idris Untuk seleksi tahun ini, peserta dapat memilih lokasi SKB sesuai dengan domisili peserta. . (tawin)

Kominfo Sulbar-- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bekerjasama Pemprov Sulbar melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, berupaya mendorong peningkatan perlindungan hak perempuan penyandang disabilitas di Sulbar. Upaya tersebut diwujudkan dengan menggelar Fasilitasi Pembentukan Pusat Informasi dan Konsultasi Perempuan Penyandang Disabilitas (PIKPPD), Jumat 28 Agustus 2020. Kegiatan itu berlangsung di ruang rapat lantai 2 Kantor Gubernur Sulbar dan dibuka oleh Sekprov Sulbar, Muhammad Idris. Dalam sambutannya, Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, mengatakan, kesamaan informasi bahwa perlindungan terhadap perempuan disabilitas sebagai hal yang terpenting, merupakan bagian yang luar biasa dan sangat penting untuk direspon, apabila PIKPPD Sulbar sudah terbentuk. "Saya harap PIKPPD hari ini terbentuk, nanti kalau sudah terbentuk mari kita perkuat. Kalau organisasi ini lahir mohon dibesarkan dengan kemampuan kita dengan memiliki informasi yang sama untuk merespon organisasi ini,"imbau Idris Menurut Idris, PIKPPD yang sudah terbentuk akan melakukan sejumlah pekerjaan, namun hal yang pertama adalah mendata berbagai informasi mengenai jumlah penyandang disabilitas di Sulbar sehingga datanya dapat terkonsolidasi. "Saya yakin setelah PIKPPD ini terbentuk, pekerjaan awal dari oganisasi ini di Sulbar yakni konsolidasi data,"ucap Idris Pekerjaan kedua, sambung Idris, membuat program kegiatan yang pada akhirnya sesuai dengan standar dan karakteristik global dalam pengelolaannya. Kemudian ketiga, membangun komunikasi dengan government atau pemerintah dan keempat ingin menjadikan organisasi itu memiliki kebiasaan membangun kolaborasi dengan berbagai unit-unit organisasi yang sejalan. Ia menambahkan, permasalahan di sektor pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas membutuhkan penyelesaian secara sistematis. "Permasalahan ini tidak mungkin kita selesaikan kalau tidak ada penanganan yang sistematis,"pungkasnya Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Djamila, mengatakan, tujuan pelaksanaan fasilitasi adalah melakukan pembentukan PIKPPD Sulbar dengan menghadirkan sebuah wadah untuk menjaring pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam mengakses informasi terkait program kegiatan pemerintah. Selain itu, juga konsultasi dalam mendapatkan pemenuhan hak-haknya untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk diskriminasi,…

Kominfo Sulbar-- Pemerintah pusat menyediakan skema baru Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), melalui Program PEN yang dapat menjadi sumber alternatif dukungan pendanaan bagi daerah, khususnya bagi daerah-daerah yang memiliki kelayakan dan mengalami dampak Covid-19 yang relatif parah, agar mampu membiayai berbagai belanja prioritas di daerah. Menanggapi hal tersebut, Sekprov Sulbar, Muhammad Idris melakukan rapat koordinasi (rakor) dalam rangka membahas Program PEN Daerah, bersama Direktur Jenderal (Dirjen) Perimbangan Keuangan RI, Astera Primanto Bhakti dan TAPD Provinsi melalui video conference (vidcon), di ruang Oval lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Kamis 27 Agustus 2020, Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, pada kesempatan itu mengatakan, Pemprov Sulbar mengikuti rakor untuk mendapatkan arahan langsung dari Dirjen Perimbangan Kementerian Keuangan RI mengenai dukungan pendanaan bagi daerah. "Hari ini kami sengaja hadir untuk mendapatkan arahan langsung dari pak dirjen, mengenai oportunitas yang kita miliki terkait modal yang diharapkan dapat dibantu, agar bisa melakukan peminjaman untuk 2020-2021,"ucap Idris Melalui vidcon, Kepada Dirjen Perimbangan, Idris menyampaikan, jika dilihat dari sejumlah laporan yang ada, Sulbar merupakan daerah yang sungguh memiliki keterbatasan, terutama dari segi tuntutan akselerasi pembangunan dengan dukungan pembiayaan yang begitu terbatas. Lebih lanjut, Idris menyampaikan, setelah berpisah dari Sulsel pendapatan daerah ini belum memenuhi target yakni masih di bawah 340 miliar. Dalam hal itu tentu belum sebanding dari luas wilayah Sulbar yang memiliki penduduk hampir 1, 6 juta jiwa dengan enam kabupaten, 68 kecamatan dari 575 desa dan memiliki 38 kelurahan. "Tentu secara geografis daerah ini perlu pembiayaan yang besar apalagi di era Covid-19 saat ini. Untuk itu pinjaman dana PEN sangat dibutuhkan agar bisa memenuhi target dalam keterbatasan tersebut, salah satunya yakni di sektor pertanian dimana ada beberapa kegiatan yang sebelumnya telah dilakukan penilaian analisis dan pertimbangan rasio,"tutur Idris Idris mengungkapkan, lokasi anggaran yang rencanakan kurang lebih Rp. 162 miliar, sehingga hitung- hitugannya pada tahun ke dua sudah bisa…

Kominfo Sulbar-- Penanggulangan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) atau biasa diistilahkan Visi dan PEN adalah dua hal yang harus dikerjakan secara bersama dalam situasi saat ini. Hal tersebut dikemukakan, Menkopolhukam RI Mahfud MD pada rapat koordinasi (rakor) meningkatkan efektifitas pencegahan dan pengendalian Covid-19, serta kesiapan Pilkada serentak 2020, Kamis 27 Agustus 2020. "Dua hal ini harus kita kerjakan bersama, sebab tidak mungkin kita tidak melakukan hal ini di dalam perkembangan saat ini,"tandas Mahfud Mahfud menjelaskan, kedua arah kebijakan tersebut sangat penting dilaksanakan sebab Indonesia sedang diambang resesi, yang diperkirakan akan terjadi pada akhir September atau awal Oktober mendatang. "Objektif saja kita ini sedang diambang resesi, secara logika kita akan memasuki resesi ekonomi pada akhir September atau memasuki awal Oktober dan hal itu tidak bisa terhindarkan. Inilah yang menyebabkan kita harus bekerja keras di dalam dua anak panah kebijakan pemerintah itu yakni Visi dan PEN,"kata Mahfud Lebih lanjut, Mahfud menjelaskan, resesi yang dimaksud bukan berarti krisis, namun merupakan istilah teknis dari satu situasi atau keadaan suatu negara yang mengalami pertumbuhan ekonominya dalam kuartal minus di bawah satu atau nol persen secara berturut-turut. "Resesi tidak selalu berarti krisis ekonomi, resesi dan krisis itu beda. Olehnya itu kita terus bekerja agar ekonomi masyarakat tumbuh di atas nol persen. Kita hidupkan ekonomi masyarakat agar tidak terjadi resesi,"imbau Mahfud Melalui kesempatan itu, Mahfud juga menekankan terkait penegakan hukum protokol kesehatan, Ia mengatakan hal tersebut harus dilakukan secara persuasif dan tetap memperhatikan kearifan lokal. Terkait Pilkada serentak, Mahfud juga menegaskan, meski di masa Pendemi Covid-19 pelaksanaan Pilkada tidak boleh mundur dan protokol kesehatan harus terus ditegakkan, sebab jangan sampai Pilkada sebagai bagian dari pesta demokrasi menimbulkan kesedihan karena Covid-19. Mendagri RI, Tito Karnavian, mengatakan, Presiden RI pernah menyampaikan seluruh kepala negara dan kepala daerah di dunia termasuk Indonesia, baik pemerintah pusat maupun daerah menghadapai problema…

Kominfo Sulbar -- DPRD Sulbar menggelar rapat paripurna dengan agenda Penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) tahun anggaran 2021 berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Sulbar, Rabu , 26 Agustus 2020 Sekprov Sulbar, Muhammad Idris dalam sambutannya menyampaikan, dengan telah dilaksanakan kesepakatan kebijakan umum APBD serta prioritas plafon anggaran 2021, maka semua dalam satu kesatuan pemerintah daerah pada hakekatnya mempunyai tanggung jawab bersama dengan fungsi dan kewenagannya masing-masing untuk pembangunan Sulbar ini. Masih kata Idris, di tengah pandemi covid-19 yang telah menjadi bencana kesehatan yang berimbas pada semua lini kehidupan, bahkan berdampak jauh menjadi krisis ekonomi sehingga penanganan yang akan dilakukan melalui sektor kesehatan, penanganan dampak ekonomi, serta penyedian jaringan penanganan sosial diharapkan dapat mengembalikan taruna kehidupan baru dan segara terlepas dari bencana covid-19. "Saat ini Pemprov Sulbar yang juga sejalan dengan pemerintah pusat akan mempercepat pemulihan ekonomi yang inklusif untuk pembangunan berkelanjutan yang tertuang dalam kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara yang kita telah sepakati bersama," kata mantan Deputi Bidang Diklat LAN RI. Di akhir sambutan, Idris mengajak semua pemerintah daerah untuk memberikan yang terbaik dalam mengembang amanat rakyat dalam melaksanakan tugas dan pengabdian bangsa dan negara. Saat paripurna berlangsung , Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar juga berkesempatan hadir secara virtual. Selain itu , juga hadir, hadir Wakil Ketua I DPRD Sulbar, Usman Suhuriah, Wakil Ketua III, Abd. Halim, anggota DPRD Sulbar, asisten , pimpinan OPD dan undangan lain. (tawin)

Kominfo Sulbar -- Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar menggelar rapat koordinasi persiapan deportasi pekerja migran Indonesia yang berada di negara Malaysia, serta persiapan kunjungan kerja Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) di Sulbar terkait peninjauan kesiapan sarana dan prasarana pemulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di ruang rapat lantai 2 Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Selasa, 25 Agustus 2020 Pemulangan deportasi pekerja migran Indonesia yang ada di negara Malaysia nantinya akan dipulangkan melalui Pelabuhan Tanjung Silopo , yang jumlahnya mencapai 1700 orang, tahap awal yang terdiri dari 10 provinsi yang ada di Indonesia yang meliputi Sulbar,Sulsel, Kalimantan,Jawa timur,Jawa barat,NTT,NTB,Riau dan Banten Terkait kunjungan kerja Kepala BP2MI di Sulbar, terdapat beberapa agenda yang menjadi pembahasan pada rakor tersebut seperti peninjauan Pelabuhan Tanjung Silopo, rumah penampungan bagi PMI dan rumah sakit Polman sebagai rumah sakit rujukan terhadap persiapan pemeriksaan pekerja migran . "Pemulangan pekerja migran Indonesia dari Malaysia perlu ada pembagian tugas terhadap semua OPD terkait selama pemulangan PMI yang jumlahnya sekitar 21 ribu orang baik sarana dan prasarana dan meminta agar masyarakat selalu berbudaya hidup sehat tetap dimasa pandemi covid-19 dengan mengedepankan protokol kesehatan seperti cuci tangan,pakai masker serta jaga jarak atau physical distancing," kata Ali Baal Masdar. (yandi)

Kominfo Sulbar-- Dalam melakukan pembangunan perkebunan kelapa sawit tidak terlepas dari masalah ketidakjelasan data luasannya. Hal itu disebabkan adanya perbedaan metodologi dan teknologi yang digunakan dalam akusisi data. Hal tersebut dikemukakan, Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Sulbar, Junda Maulana, saat membuka Lokakarya Para Pihak Dukungan Pengembangan Kelapa Sawit Rakyat Berkelanjutan di Sulbar, yang berlangsung di Aula Hotel Maleo Town Square (Matos) Mamuju, Selasa 25 Agustus 2020. "Memang kondisi saat ini diperlukan data yang akurat dan tentunya akuntabel dalam upaya melakukan pengembangan perkebunan kelapa sawit di Sulbar. Banyak sekali jenis bantuan pemerintah, namun kita sangat sulit menerima bantuan-bantuan itu karena adanya permasalahan tersebut,"ucap Junda Dengan adanya data yang akurat, Junda menegaskan, pemerintah akan lebih mudah menginterpensi rencana dan sejumlah program untuk pengembangan kelapa sawit. "Apabila kita memiliki data yang akurat, maka kita bisa menginterpensi rencana dan program-program yang ada. Untuk itu, atas nama Pemprov Sulbar saya berharap agar basis data perluasan diperkuat,"kata Junda Melalui kesempatan itu, Junda juga meminta kepada instansi terkait untuk saling bekerjasama melakukan pendataan sehingga menghasilkan data luasan yang akurat. Kepala Dinas Perkebunan Sulbar, Abdul Waris Bestari, mengemukakan, luas areal komoditi perkebunan kelapa sawit di Sulbar pada 2019, yakni sebanyak 152.475 hektar, yang mencakup Mamuju Tengah, Pasangkayu dan Mamuju. Jumlah tersebut yang terbesar adalah sawit rakyat atau swadaya. "Luas areal perkebunan kelapa sawit rakyat di Sulbar berjumlah 152.475 hektar, namun keberadaan perkebunan tersebut belum teridentifikasi secara konfrehensif sesuai data faktual,"ungkap Abdul Waris Olehnya itu, Abdul Waris menekankan, hal tersebut perlu mendapat perhatian dan pembinaan melalui konsolidasi data dan registrasi setiap kebun petani. "Hal ini sesuai dengan Intruksi Presiden RI Nomor 8 Tahun 2018 tentang penundaan dan evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit, serta peningkatan produktifitas perkebunan kelapa sawit dan Intruksi Presiden RI Nomor 6 Tahun 2019 tentang rencana aksi nasional perkebunan kelapa sawit berkelanjutan,"tuturnya Direktur Sulawesi Community Foundation…

Kominfo Sulbar -- Pergeseran pejabat administrator lingkup Pemprov Sulbar dilakukan oleh Gubernur Sulbar, di ruang kerjanya, Selasa, 25 Agustus 2020. Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar menyampaikan, pelantikan tersebut bertujuan agar tercipta pembangunan secara maksimal bagi Provinsi Sulbar sehingga masyarakat Sulbar dapat lebih merasakan manfaat pembangunan. " Saya berharap pejabat yang baru dilantik dapat bekerja lebih baik dan dapat lebih bersinergi dengan dinasnya yang baru," kata Ali Baal Mantan Bupati Polman dua periode itu juga mengatakan, pejabat harus mampu memimpin bawahan dan tim kerjanya dengan baik, begitu juga bagi pemimpin suatu instansi hendaknya harus memiliki rasa haus akan belajar demi kemajuan secara bersama. “ Setelah pelantikan ini , akan ada pelantikan untuk mengisi kekosongan," sebutnya. Pelantikan tersebut dihadiri Asisten I Bidang Tata Praja, Muh. Natsir, Inspektur Inspektorat Sulbar, Suriadi, Kepala BKD Sulbar, Zulqifli Manggazali, Kepala BPSDM Sulbar, Yakub F Solon dan undangan lain. (farid) ----------- Tujuh Pejabat Administrator yang Dilantik: 1. Arianto : Jabatan Baru sebagai Kepala Bagian Dokumentasi Produk Hukum dan Tata Usaha Biro Hukum Sekretariat Daerah Sulbar yang sebelumnya menjabat Kepala Bagian Kawasan dan Agraria pada Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Sulbar 2. Bahar: Jabatan Baru sebagai Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Sulbar yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bagian Dokumentasi Produk Hukum dan Tata Usaha Biro Hukum Sekretariat Daerah Sulbar 3. Iswahyudin Muis : Jabatan Baru sebagai Kepala Bagian Perlengkapan pada Biro Umum Setda Sulbar yang sebelumnya sebagai Pelaksana pada Dinas Transmigrasi Sulbar 4. Moh. Saleh Rahim : Jabatan Baru sebagai Kepala bagian Kawasan dan Agraria pada biro Tata Pemerintahan Setda Sulbar, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bagian Perlengkapan pada Biro Umum Setda Sulbar 5. Suyuti: Jabatan Baru sebagai Kepala Bagian Tatalaksana dan Reformasi Birokrasi pada Biro Organisasi dan Tata Laksana Setda Sulbar yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah…

Kominfo Sulbar -- Setelah mendapatkan kucuran bantuan dari Pemprov Sulbar tahun 2019 sebesar Rp 1 miliar, pembangunan Masjid Raya Nurul Ikhsan terus digenjot. " Pembangunan Masjid Raya Nurul ikhsan Mambi tahun ini harus diselesaikan dan segera dirampungkan, dan Pemprov Sulbar akan kembali memberi kucuran bantuan. Untuk tahun 2021 kedepan saya sudah fokus ke infrastruktur jalan," kata Ali Baal Masdar, Gubernur Sulawesi Barat saat melakukan peninjauan rangkaian pembangunah Masjid Raya Nurul Ikhsan Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa, Senin, 24 Agustus 2020 Setelah menemui para pekerja masjid tersebut, katanya, terjadi keterlambatan proses pembangunan dimulai dari bulan Maret hingga Agustus, disebabkan adanya pandemi Covid-19 " Kiranya masjid Raya Nurul Ikhsan Kecamatan Mambi ini dapat segera ditempati dan dinikmati oleh masyarakat sekitar dalam melakukan ibadah sehingga warga masyarakat dapat lebih senang dalam melakukan ritual keagamaan," pungkasnya Kepala Bagian Keagamaan Biro Kesra, Razak mengemukakan, kegiatan kali ini dalam rangka kunjungan Gubernur Sulbar ke Kabupaten Mamasa yang diawali di Kecamatan Mambi terkait peninjauan perkembangan pembangunan masjid raya Nurul Ikhsan dalam rangka bantuan Pemerintah Daerah di tahun 2019 " Saya berharap kiranya bantuan pembangunan masjid tersebut dapat dimanfaatkan sesuai prosedur RAB yang diajukan oleh panitia masjid yang ada, " tandasnya Lebih lanjut disampaikan, melihat kondisi dan proses pengerjaan masjid telah mencapai 60 persen penyelesaian dan ditargetkan selesai diakhir tahun 2020. " Covid-19 ini menjadi hambatan buat mereka sehingga tidak dapat leluasa melakukan pekerjaan yang berujung pada proses bantuan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan segera," benarnya.( farid )

Kominfo Sulbar -- Penyerahan bantuan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah(UMKM) /Industri Kecil Menengah (IKM) terdampak covid-19 dari Pemprov Sulbar, Senin, 24 Agustus 2020 berlanjut di Kabupaten Mamasa . Sebanyak 286 UMKM/IKM yang menerima bantuan dari Gubernur Sulbar, terdiri dari 151 penerima UMKM dan 135 penerima IKM di Aula Rujab Bupati Mamasa. Kabupaten yang mendapat julukan Bumi Kondosapata merupakan kabupaten terakhir yang dikunjungi Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar dalam rangkaikan penyerahan bantuan UMKM/IKM terdampak covid-19 di enam kabupaten se-Sulbar Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar mengatakan, ini merupakan bentuk perhatian dan upaya meringankan beban, masyarakat, khususnya para pelaku UMKM/IKM yang terdampak covid-19. Secara keseluruhan untuk enam kabupaten, jumlah sasaean bantuan sebanyak 3.122 UMKM/IKM dengan jumlah Rp. 7, 6miliar " Bantuan yang diberikan para pelaku UMKM/IKM sangat terbatas nilainya. Dan pemerintah menyadari bantuan yang ada tidak serta merta dapat memulihkan kondisi akibat pandemi covid-19.Karena itulah, saya berharap dapat dimanfaatkan untuk hal-hal yang dapat menunjang kegiatan usaha menjadi lebih produktif, bukan untuk kebutuhan yang konsumtif," kata Ali Baal Masdar. Mantan Bupati Polman dua periode itu juga menyampaikan, , karena Kabupaten Mamasa merupakan unggulan di sektor kepariwisataan Sulawesi Barat, Ia pun berharap para pelaku usaha bersama pemerintah daerah dan semua pihak, dapat menjadikan kondisi yang terjadi sejak beberapa bulan terakhir sebagai momentum untuk membarui semangat menggairahkan pengembangan sektor kepariwisataan di Mamasa. Bupati Mamasa Ramlan Badawi, menyatakan terima kasih atas perhatian Gubernur Sulbar membantu masyarakat setempat. Katanya, pemkab Mamasa telah melakukan juga beberapa upaya meringankan beban masyarakat karena pandemi cobid-19. "Dengan bantuan pak Guberbur, beban yang dirasakan masyarakat akan lebih ringan lagi," ujar Ramlan, yang mengakui bahwa dana penanganan covid-19 di daerahnya semakin menipis. Salah seorang penerima bantuan, M Sapri, menyatakan bersyukur dan terima kasih atas perhatian Gubernur Sulbar memberi bantuan tambahan modal. "Saya sangat bersyukur pak Gubernur memberikan kita bantuan. Bantuan ini sangat bermanfaat untuk…