CIMAHI - Penjabat (Pj) Ketua Tim Penggerak (TP) Pemberdayaan dan Kesejarteraan Keluarga (PKK) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Sofha Marwah Bahtiar melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Jawa Barat (Jabar), Kamis, 21 November 2024. Dalam Kunker yang bertujuan untuk peningkatan kapasitas, terutama terkait pengolahan susu sapi perah, Sofha Marwah Bahtiar diterima langsung oleh Pj TP PKK Jabar, Amanda Soemedi Bey Machmudin di Mall Pelayanan Publik Kota Cimahi. Pada Kunker itu juga, TP PKK Provinsi Sulbar ingin memetik ilmu dan pengalaman dari Sentra Susu Cipageran Sapi Mandiri yang telah menghadirkan produk olahan susu sapi perah, seperti keju, yoghurt dan sabun mandi. Sofha Marwah Bahtiar mengungkapkan, pihaknya ingin belajar banyak dari TP PKK Jabar. Ia juga memperkenalkan kondisi geografis Sulbar yang merupakan provinsi ke 33 di Indonesia, memiliki enam kabupaten dengan karakteristik yang berbeda satu sama lain. "Kami dari Sulbar, menganggap penting untuk berkunjung di kampong mandiri, kampong Sapi ini, karena sejujurnya di Sulbar, populasi sapi cukup besar. Namun, model pemeliharaan dan pengelolaan yang perlu didalami," kata Sofha Marwah Bahtiar. Sesungguhnya, kata dia, peternakan bukan hanya sekedar aktivitas ekonomi, tapi juga memiliki banyak manfaat startgeis bagi masyarakat dan berkaitan dengan ketahan pangan, serta peluang ekonomi, bahkan pelesatarian lingkungan. "Dengan luas laut kurang lebih 20.343 km dan panjang garis pantai 19.000 km, menjadikan Sulbar sebagai daerah dengan potensi perikanan yang besar," ungkapnya. Sofha Marwah Bahtiar pun optimis, dengan mengkolaborasikan antara kekuatan laut, yakni ikan dan kekuatan darat, dengan daging segar dari sapi, maka ketahanan pangan akan semakin baik ke depan. Sehingga, pencegahan stunting dan gizi buruk akan semakin baik. "Semakin baik pangannya, maka akan semaikn baik pula generasinya. Semakin berkualitas generasinya, maka Sulbar akan semakin sejahtera dan bahagia," tutur Sofha Marwah Bahtiar. (Rls)

Mamuju -- RSUD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menjalani proses Rekredensialing oleh BPJS Kesehatan di Ruang Pertemuan Lt 3 RSUD Sulbar, Kamis, 21 November 2024. Kegiatan ini dibuka oleh Direktur RSUD Sulbar dr. Marintani Erna Dochri. Dalam sambutannya menekankan rekredensialing itu sangat penting bagi setiap rumah sakit sebagai momentum penyamaan persepsi dengan BPJS Kesehatan. "Rekredensialing ini sangat penting dalam memastikan mutu dan syarat pelayanan di rumah sakit agar tetap sesuai dengan standar dan kebutuhan masyarakat, baik peserta BPJS maupun masyarakat pelanggan rumah sakit dalam sekala besar, dan sudah diakui dengan adanya akreditasi oleh Lembaga Akreditasi, yang mana rumah sakit senantiasa didampingi oleh Dinas Kesehatan Sulbar," kata dr. Erna. Ia berharap, melalui proses rekredensialing ini, RSUD Sulbar dapat terus meningkatkan perannya sebagai fasilitas kesehatan rujukan yang profesional, terpercaya, dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Sulbar. "Terima kasih atas dukungan semua pihak, terutama kepada BPJS Kesehatan, tenaga kesehatan, serta seluruh masyarakat. Kami berharap kolaborasi ini dapat terus terjalin demi terwujudnya layanan kesehatan yang berkualitas dan merata," ujarnya. Sementara, Ketua Tim Rekredensialing BPJS Kesehatan Mamuju, Marinus Hardi Sampeliling menyampaikan permohonan maaf Kepala BPJS Cabang Mamuju yang tidak sempat hadir untuk proses rekredensialing tersebut. Disampaikan, proses rekredensilaing itu hampir sama dengan tahun – tahun sebelumnya yaitu menelusuri terkait secara administrasi, dokumentasi termasuk sarana dan prasarana, mengunjungi seluruh rumah sakit dari ruangan ke ruangan. "Setelah pelaksanaan proses rekredensialaing ini akan dilakukan pertemuan pembahasan terkait hasil dari visitasi yang telah dilakukan bersama Dinas Kesehatan kabupaten, provinsi dan PERSI," ungkap Marinus, yang juga Kepala Bagian Mutu Layanan Fasilitas Kesehatan. Selanjutnya, akan melaksanakan penyampaian hasil dari rekredensialing di seluruh fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, serta menyampaikan secara tertulis setelah mengetahui nilainya dan akan direkomendasikan untuk bekerja sama di tahun 2025. Setelah itu, akan dilakukan sosialisasi kembali terkait Draf PKS untuk tahun 2025. Kemudian, dilanjutkan dengan telusur di…

MAMUJU - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) kembali menggelar rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Sulbar, Amalia Fitri Aras, didampingi tiga Wakil Ketua DPRD Sulbar, di gedung DPRD, Kamis, 21 November 2024 malam. Rapat paripurna kali ini, dalam rangka mendengarkan jawaban Gubernur Sulbar terhadap pemandangan fraksi-fraksi DPRD atas nota keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Dalam sambutannya, Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulbar, Amujib mengungkapkan, pihaknya telah mendengar pandangan fraksi-fraksi DPRD Sulbar atas nota keuangan dan Ranperda tentang APBD Sulbar 2025. "Terhadap kenaikan pendapatan daerah sebesar 10,65 persen di undang-undang nomor 1 tahun 2022 telah dilakukan pemungutan option pajak oleh pemerintah daerah bersama dengan pajak yang dikenakan option, sehingga memperkuat sinergi pemungutan dan mempercepat penyaluran pajak yang sebelumnya dihasilkan," kata Amujib. Ia juga mengungkapkan, untuk tercapainya APBD yang sehat dan memberikan daya ungkit yang optimal terhadap perekonomian nasional dan masyarakat, diperlukan sinergi dari seluruh stakeholder dalam wujudkan belanja, termasuk dukungan anggaran infrastruktur dalam Ranperda APBD 2025 sebesar 24,19 persen. "Selanjutnya, terhadap belanja layanan publik yang menyediakan barang, jasa dan administrasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat telah terpenuhi, sebagaimana yang digambarkan dalam Ranperda APBD 2025, termasuk belanja-belanja yang berdampak langsung kepada masyarakat sesuai dengan tema dan tempat prioritas pembangunan daerah 2025," ungkapnya. Amujib membeberkan, prioritas pembangunan daerah untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang inklusif sebagai prioritas utama. Yang menjadi sasaran, yakni meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian, membuatkan diversifikasi dan kinilisasi sektor unggulan daerah dan meningkatkan investasi, kesempatan kerja dan daya saing ekonomi. "Sedangkan pemenuhan anggaran pada mandatory spending dalam Ranperda APBD 2025 telah terpenuhi pada aspek pendidikan maupun kesehatan," pungkasnya. Lanjut Ia menjelaskan, dengan memperhatikan kondisi pengangguran sebesar 2,68 persen dan kemiskinan sebesar 11,21 persen, pihaknya terus berupaya untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan melalui pemberian bantuan-bantuan sosial,…

Mamuju – Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) kembali digelar di Gedung DPRD Sulbar, Kamis 21 November 2024, kali ini agenda utama rapat adalah penyampaian Jawaban Gubernur Sulbar atas Pemandangan Umum yang disampaikan tujuh fraksi DPRD terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulbar Tahun Anggaran 2025. Rapat ini dipimpin Ketua DPRD Sulbar Amalia Fitri, didampingi tiga Wakil Ketua DPRD Sulbar yaitu St. Suraidah Suhardi, Munawar Wijaya, dan Abdul Halim. Hadir, Plh. Sekprov Sulbar Amujib mewakili Pj. Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin, Anggota DPRD Sulbar dan OPD terkait. Secara rinci, berikut jawaban Gubernur yang disampaikan Plh. Sekprov Sulbar Amujib terhadap poin-poin utama dari pemandangan umum masing-masing fraksi : Jawaban Pemandangan Umum Fraksi Golkar : Amujib mengatakan, Pemprov Sulbar meyakini peningkatan potensi pajak daerah yang tergambarkan di dalam Nota Keuangan APBD dengan langkah dan strategi melakukan koordinasi terkait ekstensifikasi pajak dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri, meningkatkan layanan, fasilitas perpajakan dan regulasi. Jawaban Pemandangan Umum Fraksi Demokrat : Amujib menyampaikan, telah dijabarkan dengan rangkaian catatan dan saran dalam pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif, penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting, perubahan iklim dan kebencanaan, kemandirian riskal daerah, transisi pasca Pemilukada 2024, transformasi digital dan pelayanan publik, dan keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN). “Berkaitan dengan seluruh isu yang diungkapkan tersebut, dapat menjadi catatan bagi kita bersama dalam pembahasan Ranperda APBD TA.2025 pada tingkat komisi-komisi DPRD,” kata Amujib. Jawaban Pemandangan Umum Fraksi PAN : Amujib menyampaikan, Pemprov Sulbar beri dukungan terhadap percepatan proses pembahasan Ranperda APBD TA. 2025 tersebut, mengingat waktu yang sangat terbatas. “Oleh karena itu, kami berharap dukungan seluruh Anggota Dewan yang terhormat agar rangkaian penyusunan, pembahasan, hingga penetapan Ranperda tentang APBD TA.2025 ini dapat berjalan sesuai waktu yang telah ditentukan,” ujarnya. Jawaban Pemandangan Umum Fraksi PDIP : Amujib menjelaskan, tentang…

Mamuju --Gerakan Pangan Murah (GPM) merupakan salah satu program yang terus dimasifkan Dinas Ketahanan Pangan (Distapang) Provinsi Sulbar. Program ini sebagai langkah Pemprov Sulbar dalam melakukan pengendalian inflasi. GPM rutin dilaksanakan empat kali sepekan menyasar sejumlah titik. Kepala Distapang Sulbar Waris Bestari mengatakan, pelaksanaan GPM Jumat 22 November 2024 dilaksanakan di Pelabuhan Fery Mamuju, Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju. "Hari ini kami kembali menghdirkan gerakan pangan murah, bekerjasama Bulog, kami menyasar tempat tempat yang mudah diakses masyarakat," kata Waris. Melalui GPM, kata Waris, keperluan masyarakat tersedia dengan harga yang lebih terjangkau. Adapun komoditi serta harga yang disiapkan pada GPM sebagai berikut 1. Beras Premium (Nur Madinah) sebanyak 2.000 Kg / 2 Ton 2. Beras Medium (Sinar Madinah) sebanyak 2.500 Kg / 2,5Ton 3. Telur Ayam Ras sebanyak 100 Rak 4. Beras SPHP Bulog sebanyak 500 Kg 5. Beras Premim Bulog Sebanyak 150 Kg 6. Minyak Goreng Kita Bulog sebanyak 240 Liter 7. Minyak Goreng Premium Bulog Sebanyak 24 Liter 8. Gula Pasir Bulog sebanyak 100 kg 9. Tepung Terigu sebanyak 40 Kg 10. Daging Ayam sebanyak 20.Ekor 11. Bawang Merah Sebanyak .17 Kg 12. Bawang Putih Sebanyak .14 Kg 13. Cabai Keriting sebanyak.5 Kg 14. Cabai besar sebanyak .4 Kg 15. Tomat Waris berharap stabilitas harga kebutuhan pangan dan pasokan pangan di Sulawesi Barat tetap terjaga. Selain itu, atas arahan PJ Gubernur Bahtiar Baharuddin, Distapang Sulbar berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten serta instansi terkait untuk melakukan langkah langkah guna mengantisipasi lonjakan harga jelang Natal dan tahun baru. (Rls)

MAMUJU - Tim teknis divisi jaringam Diskominfo Sulbar bergerak cepat melakukan penanganan kerusakan beberapa tiang kabel fiber optik yang menghubungkan antar OPD di area belakang kompleks Pemprov. Hal ini, untuk memastikan tersedianya layanan jaringan internet dan intranet teritegrasi dalam area komplek perkantortan pemerintah provinsi Sulbar. Kepala Bidang Layanan E-Goverment Dkips Sulbar Muh Ridwan Djafar mengatakan kerusakan tersebut diketahui setelah adanya laporan dari pengguna layanan, terdapat 3 tiang kabel FO yang mengalami kerusakan dengan kondisi patah. "Makanya untuk menghindari potensi terputusnya akses jaringan lebih lama maka langkah penanganan perlu segera dilakukan," kata Muh Ridwan, Jumat 22 November 2024. Ia menambahkan sebelum eksekusi perbaikan di lapangan, tim teknis divisi jaringan mengadakan briefing membahas hal-hal teknis yang diperlukan dalam penanganan. "Sebagai leading sektor yang menangani urusan digitalisasi layanan, tata kelola dan manajemen pemerintahan di Sulbar tentu harus selalu siap bila terjadi kendala-kendala yang berpotensi menghambat kelancaran kerja-kerja organisasi termasuk jika itu berurusan dengan kerusakan infrastruktur jaringan," ungkapnya. Sementara itu, breafing persiapan pra penanganan ini untuk memastikan kesiapan dan ketersediaan keperluan teknis dilapangan mulai dari personil, kebutuhan bahan dan target waktu penanganan. "Kita mengharapkan agar seluruh pihak yang beraktifitas dalam kompleks khususnya kendaraan besar yang berbadan tinggi kiranya memperhatikan kabel yang melintang dijalan agar tidak terganggu dan rusak akibat tersetuh dengan keras," tandasnya.(rls)

MAMUJU - Pelaksana harian (Plh) Sekprov Amujib menerima kordinasi dari BPJS Kesehatan Sulbar di ruang rapat Sekda kantor Gubernur, Jumat 22 November 2024. Hadir, Deputi Direksi Wilayah IX, Asisten Deputi Kepesertaan dan Mutu Layanan Kepeil IX, Asisten Deputi Perencanaan dan Keuangan, Kepala Cabang Mamuju, dan Kepala Cabang Polewali. Plh Sekprov Amujib mengatakan kehadiran pimpinan BPJS Kesehatan untuk silaturahmi dan sekaligus kordinasi berbagai hal. "Ini adalah terkait konsultasi dan kordinasi stokeholder terkait dalam hal ini BPJS Kesehatan Sulbar," kata Amujib. Ia menambahkan ada beberapa hal yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut terkait layanan kesehatan. "Beberapa catatan terkait kewajiban daerah yang harus dipernuhi setiap provinsi termasuk Sulbar," tambahnya. Sementara itu, dibahas juga kesiapan Sulbar terhadap penyediaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan sarana pelayanan kesehatan. "Termasuk bagaimana kesehatan kita untuk mendorong Universal Health Coverage (UHC) di Sulbar," ungkapnya. Sehingga, Amujib berharap seluruh stokeholder terkait untuk bekerja secara maksimal. "Kita berharap seluruh stokeholder bergerak bekerja menjalankan fungsi masing-masing agar persoalan-persoalan yang dibicarakan hari ini tidak terulang pada pertemuan berikutnya," tandasnya.(rls)7

Mamuju – Dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Kamis 21 November 2024, tujuh fraksi DPRD menyampaikan pemandangan umum mereka terhadap penjelasan Gubernur Sulbar mengenai Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Setiap fraksi menyampaikan pandangan, catatan, dan rekomendasi terhadap poin-poin yang disampaikan oleh Gubernur dalam penjelasannya, yang mencakup berbagai sektor strategis dalam rencana anggaran tahun depan. Pemandangan umum ini menjadi langkah penting dalam proses penyusunan dan pengesahan APBD 2025 yang diharapkan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Sulbar. Berikut tujuh fraksi yang menyampaikan pemandangan umum yaitu : Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) melalui Juru Bicaranya, M. Khalil Qibran menyampaikan Fraksi Golkar tentunya sangat berharap bahwa Rancangan APBD yang disusun ini dapat menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam membangun daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, komitmen dalam mendorong perencanaan pendapatan dan belanja yang baik dan terukur berdasrkan evaluasi kebijakan. “Kami juga mendorong melalui APBD Tahun Anggaran 2025 ini untuk peningkatan kualitas anggaran dan alokasi penggunaan anggaran yang efektif dalam mendukung program strategis pemerintah daerah,” ujar Qibran. Fraksi Demokrat Sejahtera melalui Juru Bicaranya, Jalaluddin menyampaikan apresiasi dan catatan kepada Pemprov Sulbar terkait Penjelasan Gubernur terhadap Nota Keuangan dan Ranperda APBD 2025. “Kami dari Fraksi Demokrat menyampaikan apresiasi atas upaya Pemprov Sulbar dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2025 yang bertujuan untuk mewujudkan akselerasi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan dan evaluasi, maka kami menyampaikan beberapa catatan terkait Rancangan APBD tersebut. Adapun catatan yang dimaksud, diantaranya penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem, perubahan iklim dan mitigasi kebencanaan serta transformasi digital dan pelayanan publik,” kata Jalaluddin. Fraksi Partai Amanat Nasional melalui Juru Bicaranya, Ahmad Junedy mengharapkan kepada pemerintah daerah memberikan peran strategis terhadap pengelolaan sektor pertanian dan kelautan serta peran strategis dalam…

Mamuju- Penjabat Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Bahtiar Baharuddin melakukan pelepasan tim kesiapsiagaan kesehatan pilkada serentak 2024, di Graha Sandeq Komplek Rujab Gubernur Sulbar, Jumat (22/11/2024) Turut hadir Wakil Ketua DPRD Sulbar St. Suraidah Suhardi, Kapolda Sulbar Irjen Pol Adang Ginanjar, Danrem 142/Tatag Brigjen TNI Hartono, Danlanal Mamuju, Danlanal Mamuju, Letkol Laut (P) Dedy Andriyatno, Ketua Pengadilan Tinggi Sulbar Andi Isna Renishwari Perwakilan BINDA, Perwakilan Kajati Sulbar, perwakilan KPU dan sejumlah Forkopimda Sulbar lainnya. Pj.Gubernur Bahtiar menyampaikan satgas kesehatan sebenarnya tidak diatur di dalam PKPU, namun Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri ini sengaja membentuk satgas kesehatan sebagai bagian dalam pengawalan pilkada serentak di TPS untuk memberikan jaminan kesehatan baik kepada penyelenggara maupun pemilu. "Ini upaya kita mengharmoniskan manajemen politik dan manajemen pembangunan," ucap Bahtiar. Lanjut Bahtiar, tahun ini pertama kali dilaksanakan penyelenggaraan pilkada serentak secara nasional. Sehingga untuk menyukseskan diperlukan keterlibatan seluruh pihak. Termasuk satgas kesehatan. Pengalaman penyelenggaraan pilkada sebelumnya telah menelan korban, terutama petugas KPPS. Beberapa disebabkan karena kondisi kesehatan. Olehnya Bahtiar berharap adanya satgas kesehatan dapat dapat bekerja maksimal, memberikan pelayanan disetiap TPS memastikan setiap penyelenggaraan dan masyarakat bebas dari ancaman kesehatan "Mulai saat ini, komandonya yang akan lapor ke saya adalah Kepala Dinkes, anda bertanggungjawab mengkoordinir semuanya. Tolong persiapkan lebih baik lagi, obat dan peralatannya," ucap Bahtiar. "Paling tidak sampai H+3 tetap memonitor setiap TPS dan terus berkoordinasi KPU setempat, forkopimda dan, menyebar mendekati TPS-TPS," tambah Bahtiar. Plt Kepala Kesbangpol Sulbar Herdin Ismail menyampaikan, telah berkoordinasi dengan dinas kesehatan, dan sudah didapatkan kesepakatan dari hasil pertemuan dengan dinas kesehatan di enam kabupaten. Disepakati tiap puskesmas menjadi posko satgas kesehatan. "Dan tiap TPS sudah ada penanggungjawab para tenaga medis. Total TPS di Sulbar sebanyak 2.921. Sementara total petugas di TPS termasuk linmas 26.289," sebut Herdin Ismail. (Rls)

Mamuju -- Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kompetensi SDM Pengelola Geospasial, Rabu 20 November 2024. Berlangsung di Ruang Rapat RPJMD Bapperida Sulbar, bimtek ini mengangkat tema “Optimalisasi Pengelolaan dan Integrasi Informasi Geospasial (OPINI Go)”. Bimtek dibuka Kepala Bapperida Sulbar Junda Maulana, serta menghadirkan dua Narasumber yaitu Kadis Kominfo Sulbar Mustari Mula dan Kabid. Infrastruktur dan Kewilayahan Bapperida Sulbar Arjanto, yang juga selaku inisiator. Kegiatan ini diikuti 17 perangkat daerah pemangku data geospasial. Menurut Arjanto, bimtek itu merupakan hasil kolaborasi Bapperida dengan Dinas Kominfo dalam mengoptimalkan Satu Portal Data (SAPOTA) yang telah dimiliki Pemprov Sulbar sejak 2018 namun ditambahkan menu peta/geospasial. "Selama ini masih sebatas data statistik/tabular yang mengisi portal SAPOTA," ungkap Arjanto. Arjanto menjelaskan, bimtek bertujuan untuk mengoptimalisasi pengelolaan dan integrasi informasi geospasial yang tersebar di 17 sektor/urusan Pemprov Sulbar, seperti PUPR, Perkim, Lingkungan hidup, ESDM, Perhubungan, kebencanaan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya ke dalam SAPOTA, sehingga mudah diakses oleh siapapun. "Data geospasial sangat penting dalam perencanaan dan pengambilan keputusan dengan cepat berbasis spasial/kawasan, yang dapat digunakan untuk penanggulangan masalah infrastruktur dan kewilayahan secara umum, termasuk distribusi fasilitas kesehatan, hingga pemetaan risiko lingkungan seperti daerah rawan banjir, rawan tsunami, dsb," terangnya. Kepala Bapperida Sulbar Junda Maulana dan Kadis Kominfo Sulbar Mustari Mula menyampaikan apresiasi atas inisiasi kegiatan peningkatan kapasitas SDM ini. “Penggunaan dan pengelolaan data geospasial akan sangat membantu dalam merencanakan dan memantau program-program pemerintah di lapangan. Dengan data yang akurat berbasis spasial, intervensi yang dilakukan bisa lebih tepat sasaran,” kata Junda. Dalam sesi selanjutnya, Arjanto mendemokan aplikasi SAPOTA, manfaat serta permasalahan yang sering dijumpai. Termasuk keseriusan para operator OPD untuk mengembangkan diri dan memperbaharui data yang ada secara berkala, sehingga data yang ada terpercaya akurasinya. “Manfaat Sistem Informasi Geografis antara lain memudahkan tata guna lahan, inventarisasi Sumber Daya…