Mamuju -- Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Moh. Ali Chandra, menerima kunjungan Tim Survei dari Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara, dan Panas Bumi, Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) RI, Rabu ( 20/11/2024). Dalam pertemuan di Kantor Dinas ESDM Sulbar tersebut, Kepala Dinas ESDM Sulbar didampingi oleh sejumlah pejabat fungsional Penyelidik Bumi dari dinas terkait. Melalui kesempatan itu, Tim Survei memaparkan metodologi penyelidikan yang mencakup analisis geokimia dan geofisika untuk memastikan akurasi data serta identifikasi potensi sumber daya yang optimal. Perwakilan Tim Survei, Sulaeman, juga menjelaskan bahwa Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara, dan Panas Bumi memiliki tugas utama melaksanakan penyelidikan, pelayanan, dan perekayasaan di bidang sumber daya mineral, batubara, dan panas bumi. Selama bulan November 2024, Tim Survei melakukan kegiatan pengambilan data dan inventarisasi potensi sumber daya mineral di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju. Fokus survei mencakup beberapa wilayah, yaitu Bambu, Mamunyu, Karema, dan Rimuku. Kegiatan ini melibatkan penyelidikan geologi, geofisika, dan geokimia untuk mengidentifikasi dan memetakan potensi sumber daya mineral yang ada di kawasan tersebut. Kepala Dinas ESDM Sulbar, Moh. Ali Chandra, mengatakan penyelidikan itu diharapkan dapat memberikan hasil yang komprehensif mengenai potensi mineral di wilayah Mamuju, yang nantinya dapat digunakan sebagai dasar perencanaan dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Ali Chandra menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang terjalin dengan Badan Geologi, seraya berharap hasil survei dapat mendukung pengembangan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulbar. Penulis : Dinas ESDM Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju -- Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Moh. Ali Chandra, menerima kunjungan Manager PT. PLN Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan (UP2K) Sulbar, Ruli Rizaluddin, Rabu (20/11/2024). Bertempat di Kantor Dinas ESDM Sulbar, dalam pertemuan itu membahas tindak lanjut permohonan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar kepada PLN untuk melistriki desa-desa yang hingga kini belum menikmati listrik dari PLN melalui program Super Sun. Program Super Sun adalah inisiatif PLN yang dirancang untuk memberikan akses listrik kepada masyarakat di daerah yang sulit dijangkau. Program ini memanfaatkan teknologi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) mikro sebagai solusi atas keterbatasan jaringan listrik konvensional. Dengan kapasitas pembangkit antara 440 hingga 700 Watt peak (Wp), PLTS mikro mampu menyediakan listrik selama 24 jam, memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di wilayah terpencil, terutama di pulau-pulau kecil dan daerah dengan akses yang ekstrem. Kepala Dinas ESDM Sulbar, Moh. Ali Chandra menyampaikan apresiasinya atas inovasi ini yang menjadi jawaban atas tantangan elektrifikasi di Sulbar. "Program ini dinilai sangat relevan mengingat masih banyaknya desa-desa di wilayah ini yang belum terjangkau listrik akibat kendala geografis," kata Ali Chandra. Sementara, Manager PT. PLN UP2K Sulbar, Ruli Rizaluddin menjelaskan bahwa program Super Sun menjadi langkah strategis untuk meningkatkan rasio elektrifikasi nasional sekaligus mendukung pemerataan akses energi. “Program ini bukan hanya sekadar menghadirkan listrik, tetapi juga mendorong aktivitas ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat di daerah-daerah terpencil,” ujarnya. Dengan implementasi program ini, Sulbar diharapkan mampu mempercepat upaya elektrifikasi sekaligus berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam hal akses energi yang bersih dan terjangkau. Penulis : Dinas ESDM Sulbar Editor : humassulbar

MAMUJU -- Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat drg Asran Masdy memastikan satgas kesehatan Pemprov dan kabupaten se Sulbar siap mengawal pilkada serentak 2024. "Sesuai arahan pak PJ Gubernur, kami terus berkoordinasi dengan kabupaten, beberapa kali pertemuan kami lakukan membahas kemungkinan kendala yang kita hadapi di lapangan," kata drg. Asran, Selasa 20 November 2024. Selain itu, Dinkes juga telah berkoordinasi dengan Forkopimda Sulbar, TNI Polri, serta pihak penyelenggara dan pihak terkait lainnya. Berdasarkan hasil kesepakatan, Dinkes Provinsi yang mengkoordinir Dinkes Kabupaten. Melalui Kabupaten berkoordinasi dengan setiap posko satgas, yaitu di setiap Puskesmas di setiap wilayah. "Jadi setiap TPS berkoordinasi puskesmas. Dan puskesmas ini dikoordinir dinas kesehatan kabupaten masing masing. Keseluruhan saat ini belum ada kendala dan kami siaga untuk menyukseskan pilkada," ungkapnya. Khusus pada hari H, satgas di setiap kabupaten nantinya akan melakukan patroli ke TPS-TPS, bersama dengan satgas forkopimda untuk memastikan kelancaran Pemilukada di setiap TPS. Satgas juga telah menyiapkan kontak person posko pelayanan bagi setiap TPS, "Apa apa saja dibutuhkan TPS apakah ada kasus atau saran berkaitan dengan satgas kesehatan itu setiap TPS boleh berkordinasi langsung ke posko masing-masing. Jadi tim satgas di setiap Puskesmas langsung berkoordinasi dengan satgas kabupaten dan langsung berkordinasi dengan satgas provinsi," tutup Asran. (Rls)

MAMUJU - Kepala Dinas Kominfo Perss Sulbar, Mustari Mula menjadi moderator dalam Fokus Group Discussion (Kelompok Diskusi Terarah) membahas rencana penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur terkait Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Provinsi Sulaweai Barat dengan media massa. Yang akan akan dilaksanakan pada tahun 2025. Turut hadir dalam FGD ini pimpinan dan Sekretaris organisasi profesi media atau Serikat pers Selatan Sulawesi Barat yang berlangsung di Ruang pertemuan Dinas Kominfo Perss Sulbar, Rabu 20 November 2024. Hadir Ketua PWI Sulbar Sulaeman Rahman, perwakilan AJI Mandar, Fathur Anjasmara, Ketua SMSI Sulbar Naskah M Nabhan, Ketua IJS Irham Azis, Ketua IWO Sulbar,Muh. Said Ketua JMSI Sulbar, Idham, perwakilan Biro Hukum, Pengurus IJTI dan para pengurus lembaga profesi wartawan. "Jadi kita laksanakan Fokus Group Discussion (FGD) sagacang bincang awal rencana penyusunan rancangan Peraturan Gubernur terkait pedoman pelaksanaan kerjasama Pemprov dengan media massa," kata Mustari, Rabu 20 November 2024. FGD tadi ini, kata Mustari dibahas bagaimana melahirkan sebuah peraturan gubernur yang akan mengatur terkait kemitraan dengan media. "Baik itu ruang lingkupnya, syarat, hak dan kewajiban. Ini baru tahapan awal dilaksanakan FGD," ungkap Mustari. Setelah, semua tadi sepakat bahwa rencana penyusunan Ranpergub akan dilaksanakan untuk dibahas tahapan demi tahapan. "Usulan ranpergub ini akan didaftar di Biro Hukum Setda Sulbar untuk dibahas di tahun 2025, makanya tadi semua sepakat dan menyambut baik gagasan lahirnya pergub ini. Sangat banyak masukan tadi dari teman-teman organisasi profesi maupun organisasi pengusaha media para pengurusnya yang hadir," bebernya. Selain itu, tujuan dibuatnya Pergub ini adalah bagaimana menata pengelolaan kemitraan bersama media di Sulbar termasuk mengatur peningkatan kualitas penyebaran informasi publik Pemprov Sulbar," paparnya. Sehingga, dia berharap setelah adanya Pergub ini menjadi pedoman untuk menata hubungan kemitraan media. "Jadi didalamnya diatur hal dan kewajiban pihak yang bermitra. Semoga harapannya ini bisa terealisasi dengan baik," tandasnya.(rls)

Mamuju --Pj Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Bahtiar Baharuddin bersama Pimpinan DPRD Sulbar Amalia Fitri Aras, Munandar Wijaya, melakukan rapat internal, di Ruang Kerja Ketua DPRD Sulbar, Rabu 20 November 2024. Turut hadir sejumlah anggota DPRD Sulbar, Plh Sekda Provinsi Sulbar Amujib, dan sejumlah Pimpinan OPD Pemprov Sulbar. Pertemuan ini untuk melakukan silaturahmi guna memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam menjalankan agenda-agenda pemerintahan "Mengelola pemerintahan itu tidak bisa sendiri-sendiri, kita perlu membangun budaya kerja bersama, dan pertemuan ini ada beberapa agenda kita bahas," kata Bahtiar. Selain itu membahas terkait agenda yang akan dituangkan ke dalam APBD 2025, termasuk mengenai perda pembentukan Dinas perikanan sebagai tindaklanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Raka Buming Raka terkait percepatan swasembada pangan. Ketua DPRD Sulbar Amalia Fitri Aras berkomitmen mendukung program pemerintah pusat, dan bersinergi dengan pemda untuk mewujudkan ketahanan pangan di daerah. "Rencana besok penyerahan. RAPBD 2025, kemudian memasuki pembahasan dan segera kita sahkan bersama," ucap Amalia. Adapun fokus anggaran 2025, atas petunjuk presiden, maka ketahanan pangan menjadi prioritas kedepan. Amalia juga memastikan sektor lain seperti pendidikan dan kesehatan menjadi fokus demi mewujudkan generasi emas.(rls)

Mateng -- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Bidang Jasa Konstruksi (Jakon) terus meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek infrastruktur strategis di Sulbar. Salah satunya adalah proyek pembangunan Ruas Jalan Tobadak II - Gerbang Tobadak VII di Mamuju Tengah (Mateng) yang didanai melalui Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit 2024. Dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan pada Selasa 19 November 2024, Kepala Bidang Jakon Dinas PUPR Sulbar, Andi Erlan Hatta, menekankan pentingnya penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam setiap tahapan pekerjaan konstruksi. “Kami selalu mensosialisasikan dan menghimbau agar setiap pelaku konstruksi mematuhi standar K3. Hal ini bukan hanya untuk menjaga keselamatan pekerja, tetapi juga demi memastikan kualitas pekerjaan sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan,” ujar Andi Erlan. Ia juga mengingatkan bahwa dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) harus dijadikan pedoman utama dalam pelaksanaan pekerjaan. “Dokumen RKK adalah acuan utama untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai prosedur, efisien, dan aman,” tambahnya. Selain itu, Andi Erlan memberikan arahan penting mengenai sertifikasi tenaga kerja konstruksi. Ia menegaskan, tenaga terampil dan ahli wajib memiliki sertifikasi sebagai bentuk kompetensi dan profesionalisme. "Hal ini sangat penting untuk menjaga standar kualitas proyek dan mendukung pengembangan sumber daya manusia di bidang konstruksi,” tegasnya. Proyek Ruas Jalan Tobadak II - Gerbang Tobadak VII diharapkan dapat selesai tepat waktu dan memberikan dampak positif terhadap konektivitas wilayah serta pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Bidang Jakon akan terus memantau dan mengevaluasi jalannya proyek guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan pencapaian hasil yang optimal. Penulis : Dinas PUPR Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju -- Sekretariat DPRD Sulawesi Barat (Sulbar) melaksanakan Apel Pagi di Halaman Kantor DPRD Sulbar pada Rabu, 20 November 2024. Kegiatan rutin ini dipimpin langsung Sekretaris DPRD Sulbar Muhammad Hamzih, dan dihadiri Kabag Persidangan Musra Awaluddin, para Kasubag, serta seluruh staf Sekretariat DPRD Sulbar. Dalam arahannya, Muhammad Hamzih menekankan pentingnya disiplin dalam menjalankan tugas sebagai bagian dari Sekretariat DPRD. "Kita semua memiliki peran penting dalam mendukung kinerja DPRD Sulbar. Untuk itu, mari bersama-sama meningkatkan koordinasi, produktivitas, dan integritas dalam setiap pekerjaan," ajak Hamzih. Apel Pagi ini tidak hanya menjadi sarana untuk menyampaikan arahan, tetapi juga sebagai bentuk penguatan komunikasi dan kebersamaan antar pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD Sulbar. Penulis : Humas DPRD Sulbar Editor : humassulbar

MAMUJU - Penjabat Gubernur Sulawesi Barat, Bahtiar Baharuddin tebar benih kepiting di Mako Brimob Polda Sulbar, Rabu 20 November 2024. Penebaran benih kepiting ini dihadiri juga Kapolda Sulbar, Korem 142/Tatag Dansat Brimo, hingga Kepala OPD. "Hari ini kita menjalankan arahan Presiden dan para menteri termasuk Kapolri menebar benih kepiting," kata Bahtiar. Sehingga, dirinya mengapresiasi langkah yang dilakukan Brimob Polda Sulbar, dimana mampu memanfaatkan lahan kosong. "Padahal tadinya lahan terlantar disulap menjadi lahan produktif. Ini dimanfaatkan untuk budidaya kepiting," ungkapnya. Ini upaya Sulbar dalam mendukung program nasional untuk ketahanan pangan atau swasembada pangan. "Ini secara khusus meningkatkan produksi kepiting, dengan demikian kita menebar kepiting di area mangrove tentu akan membuat gairah masyarakat menanam mangrove," ujarnya. Sebab, lanjut Bahtiar semakin luas lokasi penanaman mangrove maka tempat makan kepiting juga semakin besar. "Jadi nanti kedepan masyarakat secara alamiah tidak disuruh lagi menanam mangrove. Memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kualitas lingkungan dan mengurangi emisi karbon, sehingga multi fungsi," paparnya. Produksinya akan menjadi sumber gizi yang bagus juga, dimana bisa mendukung program makan bergizi. "Ekonominya dapat, lingkungan hidupnya terjaga, dan bisa mensejahterahkan aparat kita khususnya jajaran kepolisian. Kapolda Sulbar Irjen Pol Adang Ginanjar mengungkapkan terimakasih atas menebaran bibit kepiting di mako Brimob. "Kepiting ini susah sekali dicari bibitnya, tapi ini Pj Gubernur mudah sekali dapat. Kita sangat berterimakasih," ucap Kapolda. Ia berharap hasilnya nanti bisa berproduksi banyak dan bisa bermanfaat bagi masyarakat Sulbar. "Mudah-mudahan dengan adanya ini Sulbar tidak susah lagi mencari kepiting. Jadi semakin banyak kepiting di Sulbar," tandasnya.(rls)

Mamuju - Tim Reaksi Cepat (TRC) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan tindakan antisipasi terhadap potensi banjir akibat kenaikan muka air laut (banjir rob) di Rumah Sakit (RS) Bhayangkara Mamuju. Dalam upaya mitigasi tersebut, TRC BPBD Sulbar telah mengerahkan sejumlah peralatan, meliputi: • 3 unit pompa • 1 unit genset • 1 unit Light Tower (lampu sorot) Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Sulbar, Husain Mansyur mengatakan langkah antisipasi itu merupakan upaya preventif untuk mencegah terjadinya banjir yang dapat mengganggu operasional RS Bhayangkara Mamuju. "Pemasangan peralatan dan pengerahan alat berat ini diharapkan dapat mengoptimalkan sistem drainase dan mencegah terjadinya genangan air yang berpotensi membanjiri area rumah sakit saat terjadi kenaikan muka air laut," ujar Husain Mansyur, Selasa 19 November 2024. Sementara, Pelaksana Tugas Kepala Pelaksana (Plt. Kalaksa) BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah menjelaskan langkah-langkah antisipasi yang dilakukan terkait potensi banjir akibat kenaikan muka air laut di RS Bhayangkara Mamuju. "Kami telah menginstruksikan TRC BPBD Sulbar untuk melakukan tindakan preventif dalam mengantisipasi potensi banjir rob di RS Bhayangkara. Langkah ini sangat penting untuk memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan optimal," kata Yasir Fattah. Yasir Fattah mengungkapkan, pihaknya juga menjalin kerja sama dengan Balai Wilayah Sungai Wilayah V Kalukku-Karama dalam penanganan tersebut. "Mereka telah mendukung dengan mengerahkan alat berat berupa 1 unit Excavator dan 4 unit Dump Truck," tambahnya. Plt. Kalaksa BPBD Sulbar menekankan bahwa koordinasi antar instansi ini merupakan bentuk kesigapan pemerintah dalam melindungi fasilitas pelayanan publik dari ancaman bencana. "Kolaborasi ini menunjukkan komitmen kami dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kami akan terus memantau situasi dan melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah dampak banjir rob di RS Bhayangkara," tutup Yasir Fattah. Penulis : BPBD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju – Kepala Bagian Persidangan Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Musra Awaluddin turut menghadiri Rapat Pimpinan (Rapim) Lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar yang dilaksanakan di Gedung Graha Sandeq, Selasa 19 November 2024. Rapat ini dihadiri Pj. Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin dan jajaran Pejabat Pemprov Sulbar termasuk para Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Diskusi berfokus pada evaluasi kinerja pemerintahan selama 2024. "Kami menyambut baik inisiatif evaluasi yang komprehensif ini. Hal ini mencerminkan komitmen Pemprov Sulbar dalam menghadirkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pembangunan yang berkelanjutan di berbagai sektor," kata Musra Awaluddin, Kepala Bagian Persidangan Sekretariat DPRD Sulbar usai menghadiri rapim. Musra Awaluddin berharap, dengan hasil evaluasi yang matang, sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat dapat semakin ditingkatkan demi tercapainya kemajuan yang signifikan bagi Sulbar. Dengan evaluasi yang komprehensif, diharapkan pemerintahan Sulbar dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat pembangunan di berbagai sektor. Penulis : Humas DPRD Sulbar Editor : humassulbar