MAMUJU --Penjabat Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Bahtiar Baharuddin bersama Forkopimda Sulbar melakukan pemantauan TPS 901 Rutan Mamuju, Rabu (27/11/2024) Bahtiar menjelaskan, Tempat Pemungutan Suara di Rumah Tahanan adalah TPS khusus bagi para warga binaan. Adanya TPS dalam rutan atau lembaga pemasyarakatan untuk memastikan hak konstitusional setiap warga negara terpenuhi. "Hasil Pantauan di TPS Khusus, semua terlayani dengan baik," ucap Bahtiar. Wakil Ketua DPRD Sulbar St. Suraidah Suhardi berharap partisipasi pemilih di Sulbar dapat melihat dari sebelumnya, yaitu diatas 80 persen. "Dengan partisipasi pemilih diharapkan pilkada lebih demokratis. Semoga perhitungan suara selesai dengan baik dan melahirkan pemimpin suasai harapan rakyat," ungkapnya Hal lain, Direktur RSUD Sulbar dr. Marintani Erna Dochri juga memastikan hak pilih bagi pasien maupun petugas di Rumah Sakit. "Itu kami sudah koordinasikan dengan KPU dan pelayanan diberikan bagi pasien untuk menggunakan hak pilihnya.," ungkapnya. (Rls)

Mamuju --Dalam memastikan pilkada serentak 2024 berjalan aman dan lancar, Penjabat Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Bahtiar Baharuddin bersama Kapolda Sulbar dan Kajati Sulbar memantau jalannya pemungutan suara di TPS. Tiga titik yang dipantau, TPS 03 Rimuku, TPS 901 Rutan Mamuju, dan TPS 02 Karema, Kabupaten Mamuju, Rabu (27/11/2024). Turut mendampingi Wakil Ketua DPRD Sulbar St.Suraidah Suhardi, Ketua KPU Mamuju Indo Upe, dan pimpinan instansi/lembaga vertikal. Hasil pantauan untuk sementara berjalan aman dan lancar, untuk di TPS lainnya, tetap menunggu perkembangan laporan dari Desk Pilkada dan satuan linmas Pilkada sudah menyebar di setiap TPS. "Sampai saat ini tidak ada kendala, mudah-mudahan tetap terjaga sampai selesai proses tahapan," ucap Bahtiar. Dirjen Politik dan Pemerintah Umum Kemendagri ini juga mengimbau agar tidak perlu ada euporia yang berlebihan setelah selesainya perhitungan suara di TPS. "Mari kita jaga kedamaian, siapapun terpilih itulah yang terbaik untuk masyarakat Sulbar," ucap Bahtiar. Kapolda Sulbar, Irjen Pol Adang Ginanjar mengajak masyarakat agar tetap menjaga keharmonisan, begitupun saat selesainya proses pemungutan suara diharapkan tidak ada konflik antar pemilih atau masyarakat. "Mari kita menjaga lingkungan di masing-masing TPS maupun di lingkungan desa-kecamatan, mari menjaga keharmonisan di Sulbar walaupun berbeda kita tetap satu menjaga situasi Kamtibmas," ungkapnya. (Rls)

Topoyo --Pj Gubernur Provinsi Sulawesi Barat menuntaskan Uji Coba Makan Bergizi Gratis di Enam Kabupaten di Sulbar. Terakhir dilaksanakan di SD Bayor, SMP 6 Topoyo dan SMA 1 Topoyo, Mamuju Tengah, Selasa (26/11/2024) PJ.Bahtiar menjelaskan, program makan bergizi gratis adalah program prioritas presiden yang mulai dijalankan Januari 2025. Program ini untuk mempersiapkan generasi emas 20 tahun kedepan. "Setelah hari di Mamuju Tengah, maka Sulbar sudah melakukan uji coba program makan bergizi gratis di enam kabupaten. Terima kasih Pemda atas dukungan dan semangatnya. Program ini memang menjadi kebutuhan bagi masyarakat," ucal Bahtiar. Lanjut Bahtiar, setelah uji coba dilakukan di enam kabupaten, menurutnya beberapa hal perlu dipersiapkan sebelum program ini diimplementasikan, yaitu memastikan manfaat gizi dan ekonomi.. "Manfaat gizi sudah didapatkan, tersisa manfaat ekonominya. Ini harus didapatkan , misalnya telur, telur di Sulbar masih mendatangkan dari luar daerah maka produksi telur harus ditingkatkan begitupun kebutuhan lainnya, harus dari Sulbar atau dari kabupaten masing masing," kata Bahtiar. Kepsek SMP 6 Topoyo Mahmud berterima kasih atas kunjungan PJ Bahtiar serta pelaksanaan uji coba makan bergizi gratis di SMP 6 Topoyo. Hal ini akan mendorong SMP 6 Topoyo agar lebih siap ketika program makan bergizi gratis mulai diimplementasikan.. Kepala SMA Negeri 1 Topoyo, Yusuf turut mendukung program makan bergizi gratis. Apalagi di SMA N 1 Topoyo menerapkan full day school. "Kami full day school dengan adanya ini anak anak kami sangat terbantu," tandasnya. (Rls)

Mamuju -- Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Provinsi Sulawesi Barat dan Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub) Sulawesi Barat berlangsung di Kantor DPRD Sulbar, Selasa 26 November 2024. Rapat yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kemeterian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) ini dihadiri Pimpinan dan Anggota Bapemperda serta Pansus DPRD Sulbar, Plt. Kepala Biro Organisasi Setda Sulbar Timothius dan Kepala Biro Hukum Setda Sulbar. Dari Kanwil Kemenkumham Sulbar, hadir Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Kepala Bidang Hukum, Kepala Subbid FPPHD, Perancang Peraturan Perundang- undangan Kelompok Kerja (Pokja) 1 dan 2 Tahun 2023 dan Perancang Peraturan Perundang- undangan Zonasi Provinsi Sulawesi Barat. Salah satu ranperda yang dibahas yaitu Ranperda Provinsi Sulawesi Barat tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Menurut Plt. Kepala Biro Organisasi Setda Sulbar, Timothius, kegiatan itu merupakan harmonisasi Ranperda tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka rencana pembentukan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. ‘’Rapat yang dilaksanakan hari ini (Selasa 26 November red.) merupakan pengharmonisasian pembulatan dan pamantapan konsep Perubahan Ketiga Perda Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Petangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat,’’ ujar Timothius. Sementara itu, Anggota DPRD Sulbar Habsi Wahid menyatakan pihaknya menyambut baik dan siap menindaklanjuti ranperda tersebut. ‘’ Kami di legislatif siap untuk melanjutkan dan memproses ranperda ini,’’ kata Habsi, yang juga anggota Komisi II DPRD Sulbar. Penulis : Biro Organisasi Setda Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju -- Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menyelenggarakan kegiatan pendampingan pencatatan non-tender, pencatatan swakelola, dan e-purchasing pada aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), Senin 25 November 2024. Pendampingan yang diikuti oleh 41 perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar ini berlangsung di Kantor Biro PBJ Setda Sulbar. Kegiatan ini akan berlangsung hingga 29 November 2024. Kepala Bagian Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa, Biro PBJ Setda Sulbar, M. Yamin Saleh, menyampaikan kegiatan itu bertujuan untuk memperkuat kapasitas perangkat daerah dalam mengelola pengadaan barang dan jasa secara efisien dan akuntabel. "Pendampingan ini menjadi salah satu langkah strategis untuk meningkatkan Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Pemprov Sulbar Tahun 2024," ujarnya. Dalam pelaksanaannya, Tim dari Biro PBJ Setda Sulbar memberikan pendampingan secara langsung kepada operator PBJ perangkat daerah, mencakup prosedur pencatatan transaksi non-tender, swakelola, hingga penyelesaian paket e-purchasing pada aplikasi SPSE. Pendekatan ini diharapkan dapat mempercepat pemahaman dan penguasaan perangkat daerah terhadap proses pengadaan berbasis digital. "Dengan memanfaatkan fitur-fitur pada SPSE secara optimal, perangkat daerah akan lebih mudah memastikan akuntabilitas dan efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa," tambah Yamin. Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan perangkat daerah lingkup Pemprov Sulbar dapat berperan aktif dalam mewujudkan pengadaan yang inovatif dan berintegritas, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan. Penulis : Biro PBJ Setda Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju – Staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Dewi Wahyuni bersama Dewi Purnamasari menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Agen Kehumasan se-Sulbar selama dua hari yaitu Senin-Selasa (25-26 November 2024). Rakor ini dalam rangka penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap Pengelola Rilis Berita dan Admin Website di Era Digitalisasi, khususnya penyebarluasan informasi kegiatan Pemerintah Daerah dan Badan Koordinasi Humas se-Sulbar. Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Penjabat (Pj) Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin. Rakor ini dilaksanakan di dua tempat, yakni hari pertama (Senin 25 November 2024) di Gedung Graha Sandeq, dan hari kedua (Selasa 26 November 2024) di Marasa Corner Kompleks Perkantoran Gubernur Sulbar. Kegiatan ini juga dihadiri oleh berbagai perwakilan kehumasan dari instansi pemerintahan se-Sulbar. Pj. Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin menekankan pentingnya koordinasi humas untuk memperkuat citra dan branding positif pemerintah di mata masyarakat. "Agen Kehumasan memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi dan menjaga reputasi instansi pemerintahan," kata Bahtiar dalam sambutannya saat membuka rakor. Pj. Gubernur Sulbar juga menegaskan, di era digital saat ini menuntut adanya komunikasi yang efektif, cepat, dan terpercaya agar setiap kebijakan dan program pemerintah tersampaikan secara optimal kepada publik. Rakor ini mengangkat berbagai materi yang dinilai sangat berharga untuk para Agen Kehumasan, terutama dalam hal branding dan citra institusi pemerintah. Beberapa poin penting yang telah disampaikan para narasumber dalam rakor ini antara lain: 1. Peran Media Pemerintah untuk mengangkat Branding Daerah. Para peserta diberi pelatihan mengenai strategi penggunaan media sosial untuk membangun citra yang positif. Mengingat peran media sosial yang begitu besar, setiap instansi diharapkan mampu memaksimalkan platform ini untuk menyebarkan informasi yang akurat dan menarik. 2. Pentingnya Konsistensi Visual dan Pesan. Materi ini juga menekankan pentingnya konsistensi dalam visual branding dan pesan yang disampaikan oleh setiap instansi. Penggunaan logo, warna, dan gaya komunikasi yang seragam di berbagai media diharapkan dapat membangun…

Mamuju – Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), St. Suraidah Suhardi, menghadiri Apel Kesiapsiagaan serta Gelar Pasukan dan Peralatan Tanggap Darurat Bencana yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar di Anjungan Pantai Manakarra, Mamuju, Senin 25 November 2024 sore. Kegiatan dipimpin langsung oleh Pj. Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin dan dihadiri oleh unsur Forkompinda, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulbar. Turut hadir relawan dari berbagai organisasi kemasyarakatan yang terlibat aktif dalam upaya penanggulangan bencana di daerah ini. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari implementasi Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, serta Surat Edaran BNPB Nomor B-399/BNPB/D-II/BP.0302/08/2024 tanggal 23 Agustus 2024 mengenai Langkah-Langkah Kesiapsiagaan Zona Megathrust. Dalam arahannya, Pj. Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin menyampaikan bahwa Apel Kesiapsiagaan yang dilaksanakan Pemprov Sulbar sesuai dengan perintah undang-undang, sehingga Sulbar ditetapkan sebagai daerah siaga bencana. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua DPRD Sulbar, St. Suraidah Suhardi menegaskan pentingnya koordinasi dan sinergi antara seluruh pihak dalam menghadapi berbagai ancaman bencana alam hidrometeorologi basah, seperti banjir, dan tanah longsor, yang sering kali melanda Sulbar. "Kita harus selalu siap siaga, tidak hanya dari segi peralatan, tetapi juga dari segi sumber daya manusia. Kegiatan seperti ini sangat penting untuk memastikan bahwa ketika bencana terjadi, semua elemen sudah siap dan mampu merespons dengan cepat dan efektif," tegasnya. Wakil Ketua DPRD Sulbar juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah menunjukkan kesiapan dalam menghadapi potensi bencana. "Kita apresiasi apa yang dilaksanakan oleh leading sektor BPBD bersama dengan seluruh stakeholder terkait terhadap kesiapsiagaan bencana ini, sebagai upaya kita untuk mempersiapkan ketika bencana itu datang. Tentu kita tidak ingin bencana itu datang, tapi tentu kita harus mempersiapkan segala yang terlibat dan tadi kita sudah laksanakan bagaimana latihan-latihannya dalam kesiapsiagaan bencana," ujar Suraidah. Suraidah berharap agar latihan dan persiapan seperti itu dapat terus dilakukan untuk memastikan keselamatan masyarakat Sulbar. Pada kegiatan Apel ini…

Topoyo --Penjabat Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Bahtiar Baharuddin melakukan penyerahan KUR kepada Petani Budidaya Pisang Cavendish di Mamuju, Selasa (26/11/2024) Daeng Lili selaku petani penerima KUR berterima kasih atas fasilitasi pemerintah provinsi dan kabupaten melalui kerjasama dengan BPD Sulselbar sehingga mendapat akses modal untuk mengembangkan pisang Cavendish. "Sejak tiga tahun lalu kami sudah mencoba dan itu berhasil. Dengan adanya program saat ini ditunjang dengan KUR sangat baik, dan itu saya yakin akan berhasil untuk masyarakat kedepan," kata Daeng Lili "Yang menjadi persoalan bagi petani adalah modal, nah sekarang dengan di supportnya modal melalui KUR, insyaallah akan jalan dan saya yakin itu akan berhasil kedepan," tambahnya Lili mengatakan, untuk pengembangan pisang cavendish telah membuka rawa atau lahan basah, saat ini sudah tercatat 10 hektar di Desa Tobadak. "Nantinya kedepan akan mirip pertanian cavendish di Thailand, rawa rawa yang dibuka dan dapat tumpang sari dengan budidaya ikan tawar. Penjabat Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin menjelaskan, telah mendorong budidaya Pisang Cavendish di Sulbar bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Apalagi saat ini Sulbar tercatat 60 persen usia kerja. Maka perlu upaya serius karena Indonesia emas itu adalah pendapatan 15 juta rupiah per bulan.. "Maka untuk mengubah pendapatan masyarakat, dorong masyarakat untuk memproduksi, meningkatkan pendapatan melalui potensi yang dimiliki salah satunya mendorong masyarakat untuk melakukan budidaya pisang Cavendish," kata Bahtiar Bahtiar juga mengapresiasi dukungan dan BPD Sulselbar, khususnya di BPD Sulselbar di Mamuju Tengah yang lebih awal memberi dukungan kepada masyarakat untuk merealisasikan KUR guna Budidaya Pisang Cavendish. Bahtiar melanjutkan,untuk 2025 Pemprov juga akan mendorong komoditi lainnya, seperti Durian Musang King. Hal ini sebagai bentuk keseriusan dalam mewujudkan swasembada pangan yang selaras dengan program pemerintah pusat. (Rls)

Topoyo --Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus meningkatkan koordinasi dengan enam kabupaten dan forkopimda di wilayah Sulbar untuk melakukan pengendalian inflasi di daerah. Salah satunya melalui Gerakan Pangan Murah (GPM). Kegiatan ini secara rutin dilaksanakan di enam kabupaten. Seperti yang dilaksanakan di Mamuju Tengah, Penjabat Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Bahtiar Baharuddin bersama PJ.Ketua Tim Penggerak PKK Sulbar Sofha Marwah Bahtiar, Bupati Mamuju Tengah Aras Tammauni dan Ketua DPRD Sulbar Amalia Fitri bersama-sama melakukan peninjauan Gerakan Pangan Murah (GPM). PJ Ketua PKK Sulbar Sofha Marwah Bahtiar mengatakan, PKK Sulbar berkomitmen mendukung program pemerintah, khususnya dalam melakukan pengendalian inflasi, penurunan angka stunting dan kemiskinan ekstrem. Sebab itu melalui GPM diharapkan dapat memberi kemudahan bagi masyarakat mendapatkan harga pangan yang lebih murah. "Ini untuk meringankan beban masyarakat supaya mereka bisa mendapatkan barang lebih murah dibandingkan harga di pasar," ungkapnya. Lanjut PKK Sulbar, setelah GPM dilanjutkan dengan penyerahan paket bantuan untuk ibu hamil. Hal ini sebagai bentuk peran PKK Mendukung program pemerintah dalam mengatasi masalah stunting. Ketua TP PKK Desa Topoyo Hasbiani bersama Ketua Kader Posyandu Desa Topoyo Asrika Damayanti turut hadir mendampingi para ibu-ibu penerima paket bantuan. Asrika selaku Kader Posyandu berterima kasih atas perhatian darii Pemprov Sulbar berkunjung langsung ke Mamuju Tengah dan memberikan perhatian kepada ibu-ibu hamil di Mamuju Tengah. "Ini sangat membantu, selain bantuan juga diberikan edukasi kepada ibu-ibu hamil dan ini sangat bermanfaat untuk mencegah stunting," ungkapnya. (Rls)

MAMUJU - Pemprov Sulawesi Barat bersama Kementerian Agama (Kemenag) Sulbar melaksanakan Doa dan Dzikir bersama dalam menyambut Pilkada 2024 di Masjid Baitul Anwar, Selasa 26 November 2024. Hadir Kakanwil Kemenag Sulbar Dr K H Adnan Nota, Polda Sulbar, Korem 142/Tatag, Kejati Sulbar, Danlanal, FKUB Sulbar, jajaran Pemprov Sulbar serta Kemenag Sulbar. Kakanwil Kemenag Sulbar dr K H Adnan Nota mengucapkan terimakasih kepada Pj Gubernur karena diberikan kepercayaan memimpin doa dan dzikir bersama. "Malam ini juga seluruh kantor KUA hingga Kemenag Kabupaten dimasing-masing titik melaksanakan dzikir bersama," kata Adnan. Ia menambahkan ikut juga berdoa bersama ummat kristen, katolik, dan hindu agar pelaksanaan Pilkada serentak 2024 berjalan lancar. "Mudah-mudahan dengan doa dan dzikir kita bersama seluruh proses Pilkada 2024 bisa berjalan damai dan masyarakat bisa berbondong-bondong menyalurkan konstitusinya," tambahnya. Bahkan, didoakan juga agar Sulbar terhindar dari bencana, apalagi saat ini masuk musim hujan. "Mudah-mudahan keberkahan selalu diturunkan oleh Allah SWT kepada Sulbar," ungkapnya. Sedangkan, Pj Gubernur Sulawesi Barat Bahtiar Baharuddin mengatakan ini merupakan Pilkada serentak pertama dilaksanakan seluruh wilayah di Indonesia. "Kita memohon kepada Allah SWT setelah melaksanakan seluruh tahapan Pilkada serentak 2024, segala upaya sudah kita laksanakan semoga alam semesta sulbar dilindungi Allah SWT," ucap Bahtiar. Ia juga berharap seluruh penyelenggara KPU, Bawaslu, TNI/POLRI dan seluruh elemen masyarakat bersama-sama menyukseskan Pilkada 2024. "Sebagai Pj Gubernur yang ditugaskan negara hanya memimpin sementara dan memastikan proses pelaksanaan Pilkasa aman, dama dan tertib," ujarnya. Selain itu, dia mengajak seluruh elemen masyarakat Sulbar untuk menyatukan hati dan pikiran dalam menghadapi Pilkada 2024. "Semoga kita diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan tugas masing-masing. Semoga Pilkada 2024 ini berjalan lancar," tandasnya.(rls)