Mamuju - Biro Pemkesra Setda Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan kegiatan koordinasi bersama Biro Hukum terkait pengisian data dukung Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Tahun 2025. 

Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat GWPP Biro Pemkesra, dan turut hadir Analis Kebijakan Ahli Muda Biro Pemkesra, Muhdar pada rabu (29/10).

Ini menindaklanjuti arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga.

Dalam kegiatan tersebut, dibahas berbagai dokumen pendukung yang diperlukan untuk penilaian IKK, salah satunya terkait kebijakan beasiswa Provinsi Sulawesi Barat, yang menjadi salah satu program strategis pemerintah daerah di bidang peningkatan kualitas sumber daya manusia. 

Koordinasi ini bertujuan memastikan seluruh dokumen kebijakan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, telah sesuai dengan standar penilaian yang ditetapkan oleh Kementerian PANRB.

Sementara itu, di tempat terpisah, Plt. Karo Pemkesra, Murdanil, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola kebijakan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

“Indeks Kualitas Kebijakan menjadi salah satu tolok ukur penting dalam reformasi birokrasi. Melalui koordinasi lintas biro seperti ini, kita ingin memastikan bahwa setiap kebijakan, termasuk program beasiswa daerah, disusun dan diimplementasikan secara akuntabel dan berdampak nyata bagi masyarakat,” ujar Murdanil.(rls)